Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DOKTRINA: JOURNAL OF LAW Borneo Law Review Journal Journal Of Human And Education (JAHE) ANDREW Law Journal
Bahrun Azmi
Universitas Lancang Kuning
Humanities Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
DUALISME MEKANISME PENGUJIAN PERATURAN DESA Eryanto Siagian; Eddy Asnawi; Bahrun Azmi
Borneo Law Review Vol 5, No 2 (2021): Desember 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/bolrev.v5i2.2319

Abstract

AbstractThe state recognizes the existence of the village as the lowest unit in the Indonesian government system. The village has a very large influence on the success of the administration of the government system so that the Act guarantees the recognition and protection of the village's traditional rights and provides freedom to organize its own government system. However, in practice, legal problems arise, namely regarding the position of village regulations and the mechanism for canceling village regulations because in their provisions the cancellation of village regulations is not found in Law Number 6 of 2014 and is instead regulated in PP. 43 of 2014. The purpose of writing this scientific paper is to analyze the position of village regulations in statutory regulations, the mechanism for canceling village regulations and the legal implications of village regulations being canceled by the Regent/Mayor. The research method that will be used in this study is a normative legal research method that will examine based on the rules, principles and norms contained in the legislation.Keywords: Village; Village Regulations; Village Autonomy; Laws and Regulations; Cancellation of Village RegulationsAbstrakNegara mengakui keberadaan desa sebagai unit terendah dalam sistem pemerintahan Indonesia. Desa memiliki pengaruh yang sangat besar akan keberhasilan penyelenggaraan sistem pemerintahan sehingga Undang-Undang menjamin pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak tradisional desa serta memberikan kebebasan dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan sendiri. Namun dalam praktiknya, problematika hukum muncul yaitu terkait kedudukan peraturan desa dan mekanisme pembatalan peraturan desa karena dalam ketentuannya pembatalan peraturan desa tidak ditemukan didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan justru diatur alam PP No. 43 Tahun 2014. Tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah untuk menganalisa kedudukan peraturan desa dalam peraturan perundang-undangan, mekanisme pembatalan peraturan desa dan bagaimana implikasi hukum peraturan desa yang dibatalkan oleh Bupati/Walikota. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang akan mengkaji berdasarkan kaidah, asas dan norma-norma yang tertuang didalam peraturan perundang-undangan.Kata Kunci: Desa; Peraturan Desa; Otonomi Desa; Peraturan Perundang-Undang; Pembatalan Peraturan Desa.
Kedudukan Jaminan Perlindungan Terhadap Anak Diluar Perkawinan Ditinjau dari Konsep Hak Asasi Manusia: Position the Guarantee of Protection for Children Outside Marriage in Terms of Concept Human Rights Rahmi Anisa; Ardiansah Ardiansah; Bahrun Azmi
DOKTRINA: JOURNAL OF LAW Vol. 5 No. 2 (2022): Doktrina:Juornal of Law Oktober 2022
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/doktrina.v5i2.6605

Abstract

A child is born from the result of a legal marriage between his parents. According to Article 1 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 it is stated that "marriage is an inner and outer bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family (household) based on the One Godhead". It is known that marriage is something that must be done by both partners who like each other. Marriage can justify a biological relationship between a man and a woman to produce offspring so that a household can be upheld and fostered in accordance with religious norms and community life systems. The problem in this study is that in law the status of children is recognized in 2 ways, namely firstly the status of a legitimate child due to a legal marriage and secondly the status of a child due to an illegitimate/betelling marriage. born out of wedlock. This research is a normative legal research. The results of the study of this research are that the legal basis and regulations have been found that since the Constitutional Court Decision Number: 46/PUU-VIII/2010 has made the status of both legal children and children born out of wedlock equal. and this is in accordance with the principle of equality before the law and in line with the 1945 Constitution in particular Article 28.
IMPLEMENTASI PENGELOLAAN ASET DAERAH BERUPA TANAH OLEH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH EDDY ASNAWI; BAHRUN AZMI; PUJI DARYANTO
ANDREW Law Journal Vol. 1 No. 2 (2022): Vol 1 No 2 Desember 2022
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v1i2.8

Abstract

Berdasarkan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah diatur bahwa Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum. Namun, terdapat beberapa bidang tanah yang merupakan aset daerah milik Pemerintah Kota Pekanbaru saat ini dikuasai oleh pihak lain tanpa izin. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Hasil penelitian ini adalah berdasarkan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ditegaskan bahwa barang milik daerah berupa tanah harus disertipikatkan atas nama pemerintah daerah. Implementasi pengelolaan aset daerah berupa tanah oleh Badan Pengelola Keuangandan Aset Daerah Kota Pekanbaru belum terlaksana dengan baik. Hambatannya adalah lemahnya pendataan dan inventarisasi aset daerah Pemerintah Kota Pekanbaru yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru serta terbatasnya jumlah pegawai yang bertugas melakukan inventarisasi aset daerah pada Bidang Pengelolaan Aset. Upaya yang dapat dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru adalah melakukan pendataan ulang dan inventarisasi semua aset-aset daerah Pemerintah Kota Pekanbaru, baik yang masih digunakan maupun yang sudah tidak digunakan lagi.
Peningkatan Pemahaman Tenaga Kesehatan Dan Tenaga Medis Tentang Asas Iktikad Baik Dalam Pelayanan Kesehatan Di Poltekes Kemkes Provinsi Riau Kota Pekanbaru Yeni Triana; Iriansyah Iriansyah; Bahrun Azmi
Journal Of Human And Education (JAHE) Vol. 3 No. 4 (2023): Journal Of Human And Education (JAHE)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jh.v3i4.449

Abstract

Tujuan dari pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk menganalisis terhadap pemahaman tenaga kesehatan terhadap asas iktikad baik dalam menjalankan pelayanan kesehatan. Dalam beberapa tindakan pemenuhan tindakan medis, sebagai bagian pelayanan kesehatan, ditemukan aspek akibat hukum yang ditimbulkan tidak melaksanakan prinsip iktikad baik dalam perspektif hukum. Target Luaran peningkatan pemahaman para tenaga kesehatan ini tentang asas iktikad baik, atas pelayanan kesehatan bagi pasien, merupakanhalsangat penting untuk meningkatkan daya saing tercapai tingkat derajat kesehatan yang optimal. maupun pihak luar terkait asas iktikad baik ini adalah berupa artikel bahan kajian perkuliahan bagi mahasiswa serta memungkinkan sekaligus untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat. Metode pelaksanaannya adalah Sifat pengabdian ini adalah ceramah dan tanya jawab dengan peserta. Dalam pembahasan pengabdian ditemukan bahwa permasalahan yang dihadapi oleh pihak rumah sakit dan tenaga kesehatan, maka perlu diadakan pemecahan masalahnya dengan memberikan pemahaman yang jelas kepada mitra tersebut, sehingga dikemudian hari tidak menimbulkan akibat hukum yang merugikan pasien, oleh karena itu selanjutnya perlu dilakukan penyuluhan hukum. Beberapa temuan dalam pengabdian ini dijadikan bahan untuk perbaikan pelaksanaan pendayagunaan, guna peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Luaran yang dihasilkan sesuai rencana kegiatan bagi pengusul berupa artikel ilmiah, dan bahan kajian pembelajaran untuk mahasiswa
Co-Authors Ardiansah, Ardiansah Eddy Asnawi Eryanto Siagian Iriansyah Iriansyah PUJI DARYANTO Rahmi Anisa Yeni Triana