Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

STUDI PENJAJAGAN TENTANG KESADARAN MULTIKULTURALISME DI KALANGAN PEDAGANG PASAR DI BANDAR LAMPUNG Maryanah, Tabah; Darmastuti, Ari; Handayani, Dwi Wahyu
Prosiding Penelitian FISIP Unia 2012
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research was based on observable fact about price discriminatory behavior towards people from different ethnic backgrounds among market retailers in two markets in Bandar Lampung City.  The objective of this research was to  analyze discriminative behavior and multiculturalism among market retaliers in two markets in Telukbetung Selatan, Bandar Lampung City.  Data were collected using mainly depth- interviews towards retailers in two traditional markets in Bandar Lampung City which were Pasar Gudang Lelang  and Pasar Cimeng.  Research results show: (1) most market ratailers treated non-Tionghoanese buyers as their own group (wonge dhewe).  This indicates the presence of stronger sense of belonging towards people with similar ethnic backgrounds than towards people with different ethnic backgrounds aming market retaliers;  (2) buyers from Tionghoanese ethnic background were treated as others both from ethnic and class factors by the market retaliers; (3) different price structure practice was used as an instrument of distinguising ethnic sameness and ethnic differences by the market retailers with the buyers, and this indicate discriminative behavior; (4) this discriminative bahvior indicate the lack of multicultural awareness among market retailers in two traditional market in  Bandar Lampung City. (5) discriminative behavior tends to appear  stronger among ethnic group interact with large Chinese ethnic group; whilst low discriminative behavior was shown by ethnic groups interact with small Tionghoanese ethnic group.  Key words: discriminative, retailer multicultural awareness, ethnic group
PENINGKATAN KESADARAN PEREMPUAN TERHADAP PENGELOLAAN LINGKUNGAN WILAYAH PESISIR DI KELURAHAN BUMI WARAS BANDAR LAMPUNG Handayani, Dwi Wahyu; Maryanah, Tabah; Budiono, Pitojo; Darmastuti, Ari
Prosiding Pengabdian FISIP Unila 2012
Publisher : Prosiding Pengabdian FISIP Unila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Can  be formulated  conditions  of coastal communities  Bandar  Lampung, especially  in the Village Earth Sane, as follows:  (1). Women and children are the most vulnerable due to  unhealthy environmental conditions, (2). Knowledge and awareness of  the community, especially women in  the surrounding  environment management  is still low, (3). Women and children are  the most vulnerable due to weak  family economy,  so the  sustainability of  low  education  and women  easily become victims of domestic violence. The method used in this activity is a seminar / lecture on organizational functions,  strengthening organizations,  gender  and the environment, human rights and  the environment,  and the  law on  the environment.   This activity is  also  using simulation methods on how to build  a strategy of analysis of the problem and  its potential,  as well as  simulations of  effective  environmental management measures. The results of  the activities, participants  gain  understanding  about  the organization  /  institution,  gender  and the  environment, human rights  and the environment and socialization of Environmental Law.                                                                                                                                            Keywords: Awareness of Women, Environmental Management, Gender
Studi Analisis Isi Berita dan Opini Surat Kabar Lampung Post tentang Kasus Perdagangan Perempuan dan Anak Kurun Waktu Tahun 2010 Handayani, Dwi Wahyu
Prosiding Seminar Hasil-hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lampung 2011 2011
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Teori tanggungjawab sosial pers menyatakan bahwa media sebagai salah satu tonggak keberhasilan penerapan sistem politik dan pemerintahan di suatu negara. Media adalah lembaga yang berperan sebagai sarana komunikasi massa, penyambung aspirasi masyarakat kepada pemerintah sebagai pengampu kekuasaan. Kaitannya dengan hal tersebut, media dituntut responsif terhadap permasalahan urgen dalam masyarakat, salah satunya terhadap kasus perdagangan manusia terhadap perempuan dan anak. Damar, sebuah lembaga advokasi perempuan dan anak yang berdomisili di Bandar Lampung, mencatat angka perdagangan manusia di Lampung yang spektakuler. Angka perdagangan manusia pada triwulan pertama 2010 di Propinsi Lampung masih tinggi dan belum beranjak jauh dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 14 kasus atau mencapai rata-rata satu kasus per bulan. Total kasus perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak di Lampung sepanjang sepuluh tahun terakhir sejak 2000, mencapai 500 kasus. Sebagian besar perempuan yang diperdagangkan itu menjadi korban kepentingan eksploitasi seksual dan pembantu rumah tangga ( www.lampung-news.com, 21 April 2010). Secara nasional, Lampung menjadi tiga lahan subur bagi sindikat perdagangan manusia, kantong pengiriman manusia, transit, dan sending area (wilayah penting pengiriman) (www.gugustugastrafficking.org, 18 Desember 2010).Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah yang diajukan peneliti adalah: Bagaimana keberpihakan media cetak lokal terhadap kasus perdagangan perempuan dan anak, khususnya pada berita dan opini Lampung Post kurun waktu tahun 2010?. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan pendekatan analisis isi (content analysis) media. Objek penelitian ini adalah seluruh pemberitaan tentang perdagangan perempuan dan anak yang dimuat surat kabar Lampung Post sejak Januari hingga Desember tahun 2010. Kategorisasi ditentukan berdasarkan sinergi antara fungsi pers dan upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan perdagangan manusia, yaitu sebagai berikut: Fungsi menyiarkan informasi (to inform), Fungsi mendidik (to educate), Fungsi memengaruhi (to influence).Hasil penelitian, menunjukkan secara substansi pemberitaan Lampung Post terhadap kasus perdagangan perempuan dan anak telah mengandung unsur fungsi pers sebagai pemberi informasi, mendidik, mempengaruhi kebijakan dan menjadi mediator. Namun, pemberitaan masih bersifat sporadis, tentatif atau mengikuti news fact. pemberitaan perdagangan perempuan dan anak belum menjadi bagian agenda setting media untuk berperan dalam penuntasan kasus tersebut.Kata Kunci: Berita dan Opini, Surat Kabar Lampung Post, Kasus Perdagangan Perempuan dan Anak
Dinamika Kerjasama Indonesia dan Malaysia tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Handayani, Dwi Wahyu; Hadiawan, Agus; Dwijono, Aman Toto
JURNAL SOSIOLOGI Vol 17, No 1 (2015)
Publisher : JURNAL SOSIOLOGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The research problem is how the dynamics of cooperation between Indonesia and Malaysia on the placement and protection of labor? The results of the study with qualitative descriptive method is to answer how the dynamics of cooperation between Indonesia and Malaysia on the placement and protection of labor. Usefulness theoretically is enriching contemporary studies in the field of government and international relations. Practical usefulness, can provide useful information for the government as the frontline public services. Bilateral relations between Indonesia and Malaysia regarding labor can not be separated from each destination to fulfill the realization of national interests. The results of the study is the first, migrant workers in Malaysia is a rational economic phenomenon which is based interests of the two countries, the demand for high-Malaysia on migrant workers, Indonesia also benefit the economy as the biggest source of foreign exchange and help the national economy. Secondly, the dynamics of cooperation efforts the placement and the protection of migrant workers in Malaysia from time to time is influenced by 2 states internal constraints that the employment system of each country. Malaysia and Indonesia has not ratified the Migrant Workers Convention. Malaysia did not have laws that specifically deal with the informal sector workers. Malaysia is also opposed to the concept of legally binding and illegal migrant worker protection standards based on human rights. Third, Indonesia bargaining power is weak because of the bad image of workforce management that will work overseas, including the presence of illegal workers, migrant workers without the expertise and understanding of the culture of the recipient country, unclear contract of employment, the existence of extortion against migrant workers in the country.Keywords: Dynamics, cooperation, placement and protection of labor
KEBIJAKAN MIGRASI TENAGA KERJA PADA ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) DI PROVINSI LAMPUNG Handayani, Dwi Wahyu; Tarumanegara, Fahmi; Djausal, Gita Paramita
Seminar Nasional FISIP Unila 2017: PROSIDING SEMINAR FISIP UNILA 2
Publisher : Seminar Nasional FISIP Unila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (980.615 KB)

Abstract

Lampung merupakan provinsi keenam terbesar jumlah pengirim TKI setelah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan Banten. Sementara itu tanggungjawab pemerintah daerah dalam perlindungan TKI, diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007, yang menggariskan tiga belas tanggung jawab pemda dari pendaftaran hingga perlindungan TKI. Studi yang dilakukan Lembaga Penelitian SMERU menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum maksimal dalam melaksanakan tugas tersebut. Selain itu pemda umumnya memandang migrasi internasional sebagai tanggungjawab pemerintah pusat. Seiring dengan adanya MEA, yang memiliki konsekuensi yaitu membebaskan arus barang, modal, jasa dan sumber daya manusia antarnegara Asean, maka penelitian ini menjadi penting. Sebelumnya, telah ada data mengenai kecenderungan negara tujuan TKI terbesar adalah Malaysia, termasuk ke Singapura dan Brunei Darussalam. Kajian ini untuk mengetahui kebijakan migrasi tenaga kerja ke pasar MEA di Provinsi Lampung. Penelitian ini untuk menjawab bagaimana Pemerintah Provinsi Lampung mensikapi era MEA dalam persoalan migrasi tenaga kerja. Kegunaan secara teoritis hasil penelitian ini akan memperkaya kajian kontemporer dalam bidang kajian migrasi internasional dan kebijakan pemerintah. Kegunaan secara praktis, dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pemerintah daerah sebagai garda terdepan pelayanan terhadap masyarakatnya termasuk upaya perlindungan terhadap warganya yang bekerja di luar negeri. Hasil penelitian bahwa adanya tumpang tindih wewenang antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam penempatan dan perlindungan TKI. Tumpang tindih itu karena adanya dua aturan yang mengatur terkait persoalan TKI. Jumlah TKI ilegal Lampung lebih besar dibanding legal. Hal itu disebabkan antara lain rumit, tidak praktis, biaya besar dan waktu lama untuk migrasi melalui jalur resmi. Calon TKI sering hanya mempunyai sedikit akses terhadap informasi tentang prosedur migrasi dan kondisi kerja di Malaysia, akibatnya terjebak pada jalur tidak resmi. Kontrol pemerintah minim terhadap munculnya PPTKIS (Perusahaan Penyaluran Tenaga Kerja Indonesia Swasta) tanpa ijin resmi, biro jasa pembuatan paspor, dan oknum aparat pemerintah yang menjadi bagian dari adanya TKI illegal. Kata Kunci: kebijakan, migrasi, tenaga kerja, Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)
Persepsi Laki-laki Lampung tentang Partisipasi Perempuan dalam Politik Handayani, Dwi Wahyu; Ratnasari, Yuni; Djausal, Gita Paramita
Jurnal Analisis Sosial Politik Vol 1 No 2 (2017): Jurnal Analisis Sosial Politik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/jasp.v1i2.14

Abstract

In historical background, Lampungnese’s culture were positioning women’s role in positive and truly appreciated in household. As time went by, either it had shiftment, contraproductive prespective, pro cons about the women’s role as in domestic and public, there were in questions. Data showing women’s participation in Lampung, specially political participation are low. Women’s representative in DPRD Lampung less than 30%. There were 85 members, only 12 were presented by women. Putra daerah was acknowledge as symbolization of men in Lampung. It consequence the domination of men in political institution and governmental office. For strategic position dominated by the Lampungnese’se men, although Lampungnese’s were not the majority in Lampung.Lampung has multiple tribe with complex cultural diversity. The largest portion were immigrant, Javanese were the largest. It stressed out the research on searching for the background of women’s political participation. Our main assumption was looking for relations on perceptions and influences of Lampungnese men’s domination and women’s role in public, specifically in politics. Using qualitative descriptive and reviewing relevance’s theory of feminism.As results, first, in custom tradition system of Lampung, women had the equal opportunity in public, in every area, include politics. Second, Lampungnese’s men were flexible in women’s options in variant responses. Lampungnese’s men were positioning as women’s partner in domestic role, it was supporting the women for having public’s role. As Marxist feminism, men denied maximalize of women’s public role as the consequences of domestic’s role. Through structural functional, distribution’s of role implicate in limitation of women’s political participation. Third, the obstacles were women’s capacity (educations and experiences), supports (social groups and politic communication), and political competitions (political intrigue, unfair, and political fault). Budaya Lampung pada aspek sejarah, wanita dipersepsikan berperan sangat positif dan dihargai justru ketika menjadi penegak rumah tangga. Pada perkembangannya apakah mengalami pergeseran, kontraproduktif pandangan, pro kontra tentang wilayah domestik dan publik, ketika perempuan dituntut tanggungjawabnya yang lebih luas. Beberapa data menunjukkan keterlibatan perempuan di Lampung dalam partisipasi politik masih rendah. Keterwakilan perempuan di kursi DPRD Lampung kurang dari 30%. Jumlah keseluruhan 85 kursi, hanya 12 orang perempuan. Sementara itu, laki-laki di Lampung lebih mendominasi kekuasaan di institusi politik dan pemerintahan dengan istilah putra daerah. Dari sekian posisi penting, laki-laki Lampung mendominasi meskipun penduduk asli ini bukan mayoritas di Lampung. Lampung memiliki multi suku dengan budaya yang beranekaragam. Prosentase terbesar penduduknya adalah suku pendatang, yang sebagian besar adalah Jawa. Maka itu, penelitian mengenai penyebab rendahnya partisipasi politik perempuan Lampung menjadi hal yang menarik. Salah satunya dikaitkan dengan dominasi politik laki-laki Lampung meskipun bukan mayoritas, untuk mengetahui persepsi dan pengaruh terhadap peran perempuan di ranah publik khususnya politik. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Teori yang dipergunakan adalah meninjau berbagai relevansi teori mengenai feminisme. Hasil penelitian adalah pertama perempuan di Lampung dari sistem adat budaya Lampung memiliki kesempatan sama untuk berkiprah di ranah publik, dalam bidang apapun termasuk politik. Kedua, laki-laki Lampung bersikap fleksibel terhadap pilihan perempuan dengan berbagai varian sikap. Laki-laki memposisikan diri sebagai patner perempuan di area domestik, sehingga meringankan langkah perempuan di ranah publik. Laki-laki menolak maksimalisasi peran publik perempuan karena keterikatannya pada peran domestik, karena sikap perempuan menganggap peran domestik bukan hal penting ataupun adanya perjuangan pemikiran feminism marxis. Hal ini juga terbaca dengan struktural fungsional, tanpa disadari pembagian peran bukan sekedar ranah publik dan domestik tetapi juga terbawa pada ranah publik, adanya pembatasan ruang gerak perempuan dalam berpolitik. Selanjutnya, yang mewarnai dunia politik dengan kualitas feminis atau nama lain adalah ekofeminisme.Ketiga, kiprah perempuan dalam politik Lampung bukan terkendala budaya setempat tetapi lebih kepada kapasitas, dukungan dan persaingan politik. Kapasitas, faktor pendidikan dan pengalaman. Dukungan rendah karena keterbatasan ruang lingkup sosialisasi dan komunikasi politik. Persaingan politik di Lampung tidak mengarah kepada sisi gender, namun lebih kepada intrik politik, tidak fair dan tindakan pelanggaran politik.