Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2019 - 2024

5.674

P-Index

This Author published in this journals

All Journal SASINDO Halu Oleo Law Review Jurnal Ius Constituendum Journal of Dedicators Community Jurnal Ilmiah Sekolah Dasar Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum UNTAG Law Review Al-Adl : Jurnal Hukum JURNAL USM LAW REVIEW Indonesia Private Law Review JOLLT Journal of Languages and Language Teaching KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Semarang Law Review Sasindo : Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia

Zaenal Arifin

Universitas Semarang

Author-ID : 2750397

Arts Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 41 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Title

ANALISIS YURIDIS PEMECAHAN TANAH PERTANIAN KURANG DARI BATAS MINIMUM KEPEMILIKAN TANAH PERTANIAN KARENA PEWARISAN DI KABUPATEN PATI Nadia Aurynnisa Prihandini; Supriyadi Supriyadi; Zaenal Arifin
Semarang Law Review (SLR) Vol 2, No 2 (2021): Oktober
Publisher : Universitas Semarang

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemecahan tanah pertanian yang luasnya kurang dari batas minimum kepemilikan tanah pertanian karena pewarisan dan kendala-kendalanya di Kabupaten Pati. Pemecahan tanah pertanian menjadi bagian-bagian yang lebih kecil salah satu faktornya adalah karena pewarisan. Dengan meninggalnya si pewaris dengan sendirinya terbukalah harta warisan tersebut, dan bila harta warisan tersebut berupa tanah pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar maka akan dilakukan pemecahan menjadi bagian-bagian dari para ahli waris. Pengaturan mengenai batas minimum kepemilikan tanah pertanian minimum 2 hektar dan pemecahan tanah pertanian karena pewarisan menjadi dua sisi pandangan yang sepertinya bertentangan. Hal inilah yang menjadi menarik untuk dilakukan penelitian di lapangan khususnya di Kabupaten Pati, apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kendala-kendala apa saja yang muncul di lapangan, karena pewarisan merupakan pengecualian dari ketentuan pembatasan minimum kepemilikan tanah pertanian. Dalam penelitian ini dilakukan pendekatan secara sosiologis empiris,yang bukan hanya mengonsepkan hukum sebagai peraturan perundang-undangan tapi juga realitas atau keberlakuan hukum tersebut di masyarakat. Aspek yuridis dalam penelitian ini ditinjau dari sudut ilmu hukum dan peraturan-peraturan tertulis lainnya sebagai data sekunder yang berhubungan dengan pemecahan tanah pertanian yang luasnya kurang dari batas minimum kepemilikan tanah pertanian karena pewarisan di Kabupaten Pati. Sedangkan aspek sosiologis ditinjau dari keberlakuan hukum di masyarakat dengan melakukan penelitian langsung terhadap obyek penelitian sebagai data primer. Fakta penelitian menunjukkan bahwa pemecahan tanah pertanian yang luasnya kurang dari batas minimum kepemilikan tanah pertanian karena pewarisan sudah biasa dilakukan di Kabupaten Pati dan hal tersebut bukan merupakan pelanggaran karena proses pemecahan tanah pertanian karena pewarisan merupakan pengecualian dari ketentuan pembatasan minimum kepemilikan tanah pertanian. Pemecahan dilakukan lebih banyak disebabkan karena kebutuhan mendesak para ahli waris, sehingga meminta bagiannya untuk dikerjakan sendiri atau selanjutnya dijual kepada pihak lain, dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku yang melibatkan instansi dan dan pejabat yang berwenang. Kata Kunci : pemecahan tanah pertanian ; pewarisan

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MUSISI ATAS HAK CIPTA DALAM PEMBAYARAN ROYALTI Rizky Syahputra; Doddy Kridasaksana; Zaenal Arifin
Semarang Law Review (SLR) Vol 3, No 1 (2022): April
Publisher : Universitas Semarang

ABSTRAKKekayaan intelektual manusia yang diekspresikan dalam karya berhak cipta atau dalam bentuk karya seperti seni. Perlindungan hukum hak cipta bertujuan untuk mengetahui tentang perlindungan hukum bagi musisi atas hak cipta dalam pembayaran royalti serta penyelesaian sengketa terhadap penggunaan karya lagu tanpa membayar royalti. Penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang digunakan yaitu studi kepustakaan. musisi yang memiliki hak cipta karya lagu belum terlindungi secara utuh haknya oleh peraturan yang berlaku, namun belum efisien. Hasil penelitian menunukkan masih belumnya adanya kesadaran untuk para pelaku seni,. bahkan di pagelaran nasional masih belum menyadari tentang hak cipta sehingga perlu adanya peran nyata oleh pemerintah terkait harus lebih aktif dalam mengawasi dan memberikan perlindungan nyata. Pengawasan diperlukan guna melihat yang terjadi di lapangan selama ini, harus ada kejelasan aturan terkait dan juga perlu adanya perjanjian yang jelas agar sama-sama menguntungkan dan tidak terjadi kesalah pahaman untuk kedepannya.

PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA PADA FILM YANG DIAKSES SECARA ILEGAL MELALUI TELEGRAM Annisa Rachmasari; Zaenal Arifin; Dhian Indah Astanti
Semarang Law Review (SLR) Vol 3, No 2 (2022): Oktober
Publisher : Universitas Semarang

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum pemegang hak cipta terhadap pelanggaran akses ilegal melalui aplikasi Telegram serta mengetahui pelaksanaan penegakkan hukum pada hak cipta terhadap pengunduhan ilegal pada internet. Film atau karya sinematografi merupakan salah satu karya cipta yang dilindungi oleh Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Namun pada faktanya, banyak pihak lain yang menggandakan karya cipta tanpa izin dari pemegang hak cipta. Pelanggaran yang terjadi tidak hanya pada internet/VCD saja, tapi juga pada suatu aplikasi media sosial yaitu Telegram. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan melalui penelusuran dokumen, studi pustaka dan studi dokumentasi, yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa sekarang masih terdapat film ilegal yang beredar di masyarakat dan belum akan kesadaranya bahwa mengakses film secara ilegal itu merupakan suatu bentuk pelanggaran. Pemerintah perlu adanya tindakan lebih tegas dalam mengawasi dan pemblokiran situs online yang tidak resmi/ilegal. Pemerintah juga perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak-hak yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta atas suatu karya dan mensosialisasikan mengenai akibat hukum dari pelanggaran hak cipta.Kata Kunci : Film; Hak Cipta; Perlindungan Hukum; Telegram.

Co-Authors Agung Kristyanto Nababan Agus Wismanto Ali Lubab Alvian Octo Risty Amri Panahatan Sihotang Amri Panahatan Sihotang Annisa Rachmasari Apul Oloan Sipahutar Arif Hidayat Arisul Ulumuddin Asropah Asropah Bambang Sadono Callesta Aydelwais De Fila Asmara David Maharya Ardyantara Dhian Indah Astanti, Dhian Indah Diah Sulistyani Diah Sulistyani Ratna Sediati Diah Sulistyani RS Difa Ayu Putrisetia Doddy Kridasaksana Erik Eko Nugroho Fahruddin Mubarok Anwar Fenny Cahyani Hendri Susilo Henry Januar Saputra Irfatul Chasanah Kukuh Sudarmanto Kukuh Sudarmanto Kukuh Sudarmanto Latif Anshori Kurniawan Lestari, Rohmini Indah Mac Thi Hoai Thuong Miftah Arifin Miftah Arifin Miftah Arifin Muhammad Agus Prasetyo Muhammad Anam Muhammad Arif Maulana Muhammad Iqbal Muhammad Junaidi Muhammad Junaidi Muhammad Nur Aflah Nadia Aurynnisa Prihandini Nadya Dhea Fristianti Nikmatul Wachidah Reiska Hendristianto Rezza Aldi Ferdiansa Rizky Syahputra Rizqi Purnama Puteri Saifudin Saifudin Setiya Pramana Soegianto Soegianto Soegianto, Soegianto Sukarna, Kadi sukarna, kadi Supriyadi - Supriyadi Supriyadi Tirsa Tatara Wijayono Hadi Sukrisno Wiwin Setyorini Yogi Prasetiono

Title Search

Found 3 Documents Search Journal : Semarang Law Review

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 3 Documents
Search
Journal : Semarang Law Review