Garuda - Garba Rujukan Digital

Penerobosan Rahasia Bank Terkait Dengan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Nora Mia Azmi; Dahlan Dahlan; M. Jafar
Jurnal Hukum dan Keadilan "MEDIASI" Vol. 8 No.3 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37598/jm.v8i3.1282

Pasal 40 UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan menyebutkan bank wajib merahasiakan keterangan nasabah penyimpan dan simpanannnya namun keterangan dimaksud dapat dibuka untuk kepentingan peradilan pidana. Money laundering adalah kejahatan yang melibatkan lembaga perbankan dalam modus operandinya. Penelusuran aliran dana hasil kejahatan yang disimpan pada bank tidak mudah dilakukan karena informasi orang dan transaksi keuangan harus dirahasiakan. Apakah rahasia bank menjadi faktor penghambat atau pendorong pemberantasan money laundering. Bagaimana idealnya model penerobosan rahasia bank yang mendukung pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Membandingkan penerobosan Rahasia Bank di Indonesia dan Swiss sehingga didapatkan model prinsip rahasia bank yang mendukung Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH MELALUI OFFSET JAMINAN DI BANK BUKOPIN CABANG BANDA ACEH Dina Refina; Dahlan Dahlan; Sri Walny Rahayu
Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 3: Agustus 2016
Publisher : Jurnal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (165.41 KB)

Abstract: The regulation of Indonesian Central Bank (known as Bank Indonesia or BI) No. 7/ 2/ Pbi/ Year 2005, Article 1 Point 15 has been applied as reference by the credit repayment in the form of offset guarantee delivered by PT. Bank Bukopin branch office of Banda Aceh with its credit loaner or debtor. This mentions “every collateral in any form of assets - that has been taken over and obtained by the bank - either through an auction or not from the debtor, is presumed as confiscatory item or bank’s asset (activa)”. The bank is authorized by its debtor to entitle his/her collateral either freely or not if he/she fails to comply his/her obligation. In the practice, however, there has been no clearly stated clause which guarantees debtor’s objection to entitle freely his collateral to the bank (in this regard Bank Bukopin) and to proceed it further by the credit repayment process. This has been referred as offset guarantee. Basically, to authorize the bank the selling of collateral belong to a debtor is not a problem as long as the sale of an object or the sale price of the initial object is advantageous for both parties. This will be a problem if the sale of an object or sale price determined by the bank is usually below the market price, which disadvantages debitor’s interest. The offset guarantee can be employed in the repayment process only if the collaterals are in the form of fixed-properties, or located in the municipality, and/ or if main branch office of Bank Bukopin is available.Keywords: collateral, credit repayment, offset guarantee, selling authority.Abstrak: Peraturan Bank Central Indonesia (dikenal sebagai Bank Indonesia atau BI) No. 7/ 2/ Pbi/ Tahun 2005, Pasal 1 Angka 15 telah ditetapkan sebagai dasar dalam proses penyelesaian kredit dalam bentuk jaminan offset yang dikeluarkan oleh PT. Bank Bukopin Cabang Banda Aceh dengan peminjam kredit atau debitor. Peraturan tersebut menyebutkan bahwa “setiap agunan dalam bentuk apapun - yang telah diambil alih dan didapatkan oleh bank – baik melalui pelelangan ataupun tidak dari debitor, dianggap sebagai bahan sitaan atau aset dari bank (aktiva)”. Bank diberikan kuasa oleh si debitor untuk menyerahkan agunannya baik secara sukarela atau tidak jika dia tidak dapat memenuhi kewajibannya. Namun dalam praktiknya, belum ada klausul yang tercantum jelas yang menjamin keberatan debitor untuk menyerahkan agunannya secara sukarela kepada bank (dalam hal ini Bank Bukopin) dan kemudian memprosesnya secara lanjut dalam proses penyelesaian kredit. Hal ini disebut sebagai garansi offset. Pada dasarnya, memberikan kuasa kepada bank untuk menjual agunan milik debitor tidak menjadi persoalan asalkan penjualan suatu obyek atau harga jual obyek tanggungan menguntungkan kedua belah pihak. Ini akan menjadi persoalan apabila penjualan suatu objek atau harga jual yang ditentukan oleh bank biasanya dibawah harga pasar, yang merugikan kepentingan debitor. Jaminan offset ini hanya dapat dilakukan dalam proses pengembalian hanya jika agunan merupakan benda tidak bergerak, atau berada di daerah kotamadya dan/atau terdapat kantor cabang utama Bank Bukopin.Kata kunci: agunan, pembayaran kredit, jaminan offset, kuasa menjual.

Kewenangan Penerapan Aturan Terhadap Tindak Pidana Asusila Yang Korbannya Anak Muhammad Rhazi; Iskandar A Gani; Dahlan Dahlan
Media Iuris Vol. 5 No. 1 (2022): MEDIA IURIS
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/mi.v5i1.27156

AbstractThis study aims to explain the handling of cases of immoral crimes whose victims are children in relation to the determination of the court to try and the authority of the investigation carried out by the National Police Investigators and the Aceh Wilayatul Hisbah Investigators associated with the concept of legal protection. The research method used is juridical empirical. Juridical research is using a statutory approach (dass sollen), while empirical research uses a field/interview approach (dass sein). The results of the study show that in Aceh Province in handling immoral crimes in which the perpetrators and victims are children, 2 (two) laws and regulations are applied, namely Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection and Aceh Qanun Number 6 of 2014 concerning Jinayat Law. Qanun jinayat is a positive law which in its application still requires higher legislation with the aim of being guided by the scope of the judiciary so that the ideal concept can be clearly seen in handling cases related to jinayat law. Meanwhile, the Qanun jinayat is a derivative of Law Number 11 of 2006 concerning the Government of Aceh.Keywords: Aceh; Immoral; Disparity. AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penanganan perkara tindak pidana asusila yang korbannya anak kaitannya dengan penentuan pengadilan yang mengadili dan wewenang penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polri dan Penyidik Wilayatul Hisbah Aceh dikaitkan dengan konsep perlindungan hukum. Adapun metode penelitian yang digunakan bersifat yuridis empiris. Penelitian yuridis adalah menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (dass sollen), sedangkan penelitian empiris menggunakan pendekatan lapangan/wawancara (dass sein). Hasil penelitian bahwa di Provinsi Aceh dalam penanganan tindak pidana asusila yang pelaku maupun korbannya anak diterapkan 2 (dua) aturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Qanun jinayat merupakan hukum positif yang dalam penerapannya masih memerlukan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan tujuan untuk dipedomani oleh lingkup peradilan sehingga dapat dilihat secara jelas konsep ideal dalam penanganan perkara yang berkaitan dengan hukum jinayat. Sedangkan Qanun jinayat tersebut merupakan turunan dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.Kata Kunci: Aceh; Asusila; Disparitas.

PEMBINAAN NARAPIDANA WANITA (SUATU PENELITIAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB SIGLI) Dara Raihan Widya; Dahlan Dahlan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 5, No 2: Mei 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrak– Penelitian ini bertujuan menjelaskan pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana wanita dan menjelaskan hambatan dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Sigli.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan narapidana wanita terbagi dalam dua pola pembinaan yaitu kepribadian dan kemandirian, yang belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, dan juga masih ada beberapa hambatan yang dihadapi dalam pembinaan ialah dalam segi anggaran dana, sumber daya manusia, terbatasnya sarana fasilitas dan keberagaman program kegiatan pembinaan. Disarankan kepada pihak LAPAS agar membuat Rancangan Anggaran Biaya (RAB) yang diserahkan ke Pusat untuk mencukupi biaya kegiatan dan pemenuhan sarana fasilitas, perlu adanya pelatihan-pelatihan terhadap petugas pembinaan dan perekrutan petugas wanita yang memiliki keahlian yang didasarkan pendidikan sesuai dengan yang di butuhkan dalam pembinaan dan pelaksanaan pembinaan lebih didisplinkan dan beragam sehingga mencakup seluruh minat dan bakat narapidana.Kata Kunci : Narapidana Wanita, Pembinaan

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRAJURIT TNI AD YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DESERSI DALAM WAKTU DAMAI (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN MILITER I-01 BANDA ACEH) Muhammad Farhan; Dahlan Dahlan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 5, No 3: Agustus 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrak – Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan proses penyelesaian Tindak Pidana Desersi secara in Absensia yang pelakunya tidak di temukan di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Prajurit TNI AD yang melakukan Tindak Pidana Desersi dalam waktu damai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemeriksaan perkara desersi pada umumnya sama dengan proses pemeriksaan perkara pidana lainnya. Persidangan perkara desersi dapat dinyatakan in absensia, apabila pada saat pemanggilan ketiga, terdakwa tetap tidak hadir dalam persidanngan. Maka dari itu hakim ketua menyatakan persidangan dilakukan secara in absensia sesuai dengan pertimbangan hakim. Proses persidangan yang dilaksanakan tanpa dihadiri terdakwa menjadikan hakim dalam memutus perkara tersebut hanya berdasarkan keyakinan dan didukung dengan beberapa alat bukti yang sah tanpa dapat mendengarkan keterangan yang langsung dari si pelaku/terpidana sehingga putusan yang dijatuhkan oleh Hakim tentu saja kurang sempurna. Disarankan Ketua Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dan jajarannya dalam hal pembuktian di persidangan, akan lebih baik apabila para saksi tetap dihadirkan di dalam persidangan. Dengan mendengarkan keterangan para saksi, majelis hakim akan lebih optimal dalam mempertimbangkan hukuman apa yang paling tepat untuk terdakwa.Kata Kunci: Penegakan Hukum, Prajurit, Tindak Pidana, Desersi.

Penerapan Prinsip Perbarengan Tindak Pidana Narkotika dan Tindak Pidana Pencucian Uang di Pengadilan Tinggi Aceh Sakafa Guraba; Dahlan Dahlan; Sri Walny Rahayu
JURNAL MERCATORIA Vol 11, No 2 (2018): JURNAL MERCATORIA DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/mercatoria.v11i2.1829

Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi 20 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat 4 KUHP. aturan perbarengan tindak pidana diatur secara limitatif dalam Pasal 63-70 KUHP sehingga Pemidanaan terhadap Abdullah Bin Zakaria dengan dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan secara terpisah tidak sesuai dengan ketentuan KUHP. Penelitian ini bertujuan untuk melihat Untuk mengetahui penerapan prinsip hukum perbarengan tindak pidana dalam sistem hukum pidana di Indonesia, untuk mengetahui prinsip perbarengan tindak pidana dalam pemidanaan Tindak Pidana Narkotika dan Tindak Pidana Pencucian Uang di Provinsi Aceh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengkaji asas-asas hukum positif terkait perbarengan tindak pidana serta pendekatan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan terbukti bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak sesuai dengan ketentuan diatur dalam KUHP. Dalam Putusan tersebut Abdullah Bin Zakaria harus menjalani pidana penjara lebih dari 20 Tahun. Oleh karena itu diharapkan kepada pihak terkait yang termasuk dalam Sistem Peradilan Pidana menerapkan ketentuan mengenai Perbarengan tindak pidana dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Narkotika.

Evaluasi Kesesuaian Penggunaan Lahan Berdasarkan Kemampuan Lahan dengan Metode Skoring di Kabupaten Aceh Besar Muzailin Affan; Fadhil Hidayatullah; Dahlan Dahlan
Jurnal Serambi Engineering Vol 7, No 4 (2022): Oktober 2022
Publisher : Fakultas Teknik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32672/jse.v7i4.5024

Aceh Besar District is designated as an Integrated Economic Development Zone (KAPET) with the potential for rapid economic and regional development. This has an effect on the demand for land and housing for development which at any time can increase sharply, if not accompanied by certain policies and considerations it can cause a decrease in land capacity and affect the sustainable development of the area. The demand for more rapid development can lead to uncontrolled land-use change, changes in spatial use, and trigger disasters that affect community economic development. This study aims to evaluate the suitability of land use based on the ability of the land to use spatial data in Aceh Besar District. This study uses the scoring method for spatial analysis that refers to the Permen PU No. 20 / PRT / M / 2007. The results showed that the land capability unit of Aceh Besar District had an average weight of 3, except for the land capability of the carrying capacity and foundation stability was less with a weight of 2-3. The land capability value of the Aceh Besar Regency is 71-121, with the highest land capability class being class c (value 83-109) covering an area of 215,861.16 Ha or 74.96% and is included in the medium development classification. The suitability of land use in Aceh Besar District has a high level of land-use suitability with an area corresponding to 277.887,38 Ha or 96,56% and an area according to conditionally covering 9.895,94 Ha or 3.44%, while the level of land use mismatch in Aceh Besar District is classified as low with an area of 2,15 Ha or 0,0007%.

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN 1 BAGI DIRI SENDIRI (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat) Nur Azizah; Dahlan Dahlan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 7, No 1: Februari 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrak – Penelitian ini bertujuan menjelaskan Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan, hambatan dan upaya dalam menangani kasus tindak pidana ini, dan perlindungan hukum korban terhadap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri di wilayah hukum pengadilan Negeri Pasaman Barat. Hasil penelitian menjelaskan bahwa menjelaskan bahwa pertanggung jawaban pidana merupakan mekanisme yang lahir dari adanya reaksi terhadap pelanggaran ketentuan hukum pidana dalam hal ini penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Adapun Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara di Pengadilan Negeri Pasaman Barat belum sesuai dengan yang diharapkan karena pada kasus yang sama masih terdapat perbedaaan hukuman antara satu dengan yang lainnya, hal ini disebabkan adanya keyakinan hakim serta dilihat dari besar kecilnya kerugian yang ditimbulkan, serta kurangnya sosialisasi narkotika oleh aparat penegak hukum. Hambatan yang ditemukan dalam menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipengaruhi oleh faktor dari diri sendiri dan lingkungan sekitarnya yang mengakibatkan tindak pidana ini masih saja sering ditemukan. Adapun perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkotika dilakukan perlindungan represif dan preventif. Disarankan kepada penegak hukum untuk menyetarakan hukuman terhadap sesama penyalahgunaan Narkotika Golongan I, sosialisasi ke berbagai Instansi dan masyarakat khususnya generasi muda. Disarankan Hakim di Pengadilan Negeri Pasaman Barat lebih mengoptimalkan pelaksanaan penerapan hukuman sesuai undang-undang terhadap penyalahgunaan narkotika agar kedepannya dapat meminimalisir penyalahgunaan terhadap narkotika, sehingga penyalahgunaan terhadap narkotika bisa diminimalisirkan dikalangan masyarakat.Kata Kunci: Pertanggung Jawaban, Pidana, Narkotika, Diri Sendiri. Abstract - This study aims to describe the judge’s considerations in imposing verdicts, obstacles, and efforts to overcome this issue and legal protection of victims in the abuse of Class I Narcotics for personal use in the jurisdiction of Pasaman Barat District Court. The results of this study explain that criminal responsibility is a mechanism that is formed as a reaction to violations of criminal law provisions, in this case, abuse of Class I Narcotics for personal use. The judge's considerations in deciding cases at the Pasaman Barat District Court have not been in harmony because in the same case, there are still differences in punishment between one and another, this is due to the judge's conviction and judging by the amount of the losses incurred, and the lack of outreach of narcotics by law enforcement officials. The obstacle in dealing with the Crime of Class I Narcotics Abuse for personal use is influenced by internal factors and surrounding environments which result in this crime being frequently found. Legal protection for victims of narcotics abuse is carried out through repressive and preventive actions. It is suggested to law enforcement officers to equalize sanctions to abusers of Class I Narcotics, to conduct outreach to various agencies and communities, especially the young generation. It is recommended to Judges at the Pasaman Barat District Court to optimize the implementation of punishment imposed in accordance with the law against narcotics abuse so that it can minimize narcotics abuse in the future, which resulted in a lower number of narcotics abuse in the communities.Keywords: Responsibility, Crime, Narcotics, Personal Use.

Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Terkait Aspek Pidana Dibidang Kenotariatan Dahlan Dahlan
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 18, No 1 (2016): Vol. 18, No. 1, (April, 2016)
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK. Majelis pengawas tetap eksis dalam melakukan pengawasan terhadap notaris karena masih banyak kewenangan lain dibidang pengawasan yang diberikan oleh UUJN. Kewenangan majelis pengawas yang dilimpahkan kepada majelis kehormatan hanya terkait dengan memberi persetujuan atau tidak terhadap notaris dalam proses pidana. Kehadiran lembaga majelis kehormatan notaris adalah sebagai wujud dari perlindungan hukum terhadap jabatan notaris dan perlindungan hukum terhadap masyarakat. kehadiran lembaga majelis kehormatan notaris dapat membantu penyidik dalam menemukan ada tidaknya unsur pidana terkait dengan minuta akta dan protokol notaris. The Authority of Honour Board of Notary in Regard with Criminal in the Field of Notary ABSTRACT. Honor supervisory avails in terms of controlling notary as there are many other authorities in the field of supervision given by Notary Act. The authority delegated to the supervisory council chamber is associated with the honor only to give consent or not to the notary in criminal proceedings. The presence of a notary public assemblies honor is as a form of legal protection of the office of notary and legal protection of public. The presence of a notary honor assemblies can assist investigators in determining whether there is a criminal element associated with minuta notary deed and its protocol.

Implikasi Yuridis Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Batubara dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Aceh Barat Fahmi Sara; Dahlan Dahlan; Sri Walny Rahayu
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 19, No 1 (2017): Vol. 19, No. 1, (April, 2017)
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK: Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan merupakan kewajiban yang dimiliki oleh perusahaan terhadap masyarakat sekitar yang merasakan langsung dampak buruk akibat dari aktivitas usahanya. Berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Ditetapkannya tanggung jawab sosial dan lingkungan ke dalam bentuk pengaturan undang-undang sebagai sebuah kewajiban perusahaan, merupakan usaha pemerintah untuk memenuhi kebutuhan hukum di Indonesia terhadap perkembangan ekonomi dunia dalam rangka menggugah dan meningkatkan kesadaran pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi para pelaku usaha dalam mengelola perusahaannya dengan baik, dan cerminan dari tanggung jawab hukum yang melekat pada perusahaan dalam menciptakan hubungan yang harmonis, serasi, seimbang, kemudian ketentuan tersebut menjadi norma yang dijadikan alat pengontrol perilaku di dalam masyarakat terutama dalam menjaga hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar dalam rangka meminimalkan dampak buruk dalam menjalankan usahanya. Social and Environmental Responsibility Implication of Coal Company in Developing People Life Quality In West Aceh Regency ABSTRACT: Social and environmental corporate responsibility is a commitment that was created by company to the surrounding people whose getting worse impact from company activity. Based on Article 74 Law Number 40 year 2007 regarding Limited Company stated social and environmental corporate responsibility is a company commitment for acting the continuous economic development in increasing life quality and beneficial environment, for limited company itself, the community, and the surounding people as well. It is stated social and environmental corporate responsibility include to the managing regulation as together commitment among stakeholder as goverment acts for fulfill law needs in Indonesia along world economic fluctuation to challenge and to increase awarness of doing social and environmental responsibility for company man in running theis business well as reflecting a law responsibility of corporate in creating good relationship with the surrounding people culture in minimazing the worse impact of doing their business.

Title

Found 14 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 14 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 14 Documents
Search