Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.578
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURISDICTIE Jurnal Hukum dan Syariah Media Iuris Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Kanun: Jurnal Ilmu Hukum
Iskandar A. Gani
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan

 1 
Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 30P/HUM/2018 Tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 Isvani Isvani; Iskandar A. Gani
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 3, No 3: Agustus 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemberlakuan Peraturan KPU terkait syarat menjadi calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah mengakibatkan hak konstitusional mantan terpidana korupsi untuk dipilih menjadi wakil rakyat terhalangi. Pokok permasalahannya adalah pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 30P/HUM/2018 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2018. Tujuan penulisan studi kasus ini adalah untuk menganalisis putusan Mahkamah Agung Nomor 30P/HUM/2018 tentang Peraturan KPU Nomor 14 tahun 2018 serta mengkaji apakah putusan tersebut sudah sesuai dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yakni penelitian kepustakaan. Putusan Nomor 30P/HUM/2018, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan sehingga mantan terpidana korupsi tidak terhalang hak politiknya. Pembatasan hak politik hanya dapat dilakukan dengan peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang. Kepada Dewan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah dapat merumuskan rancangan undang-undang terkait dengan pembatasan hak politik, sehingga hak tersebut jelas dan terlindungi.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRAJURIT TNI AKTIF YANG MENDUDUKI JABATAN KOMISARIS BUMN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA Aminullah Aminullah; Iskandar A. Gani
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 5, No 3: Agustus 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak - Adapun tujuan penulisan penelitian ini yaitu untuk menjelaskan tentang pengangkatan Prajurit aktif TNI menjadi Komisaris BUMN apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia dan untuk mengetahui apakah pengangkatan Prajurit aktif TNI menjadi Komisaris BUMN melanggar Azas Hukum yang berlaku di Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan cara mengkaji kentuan perundang-undangan beserta penerapannya pada peristiwa hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan pengangkatan Prajurit TNI sebagai komisaris di PT.Bukit Asam Tbk dan PT. Pelindo I oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Tohir, melanggar Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia. Menurut pandangan Menteri Erick Thohir Mengungkapkan alasan mengapa ia mengangkat sejumlah Tentara Aktif Indonesia (TNI) aktif menjadi komisaris di beberapa BUMN, ia berpendapat bahwa hal tersebut merupakan sejumlah kebutuhan perseroan sehingga penting mengangkat para Prajurit TNI tersebut. Dan pengangkatan Prajurit aktif TNI menjadi Komisaris BUMN melanggar asas hukum yang berlaku di Indonesia yaitu asas lex superior derogat legi interior (peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang rendah). Kata Kunci : Jabatan Komisaris BUMN, Prajurit TNI, Undang-Undang No. 34 Tahun 2004.
IMPLEMENTASI QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH (Suatu Penelitian di Gampong Jawa, Kecamatan Kutaraja, Kota Banda Aceh) Ika Oktaviani; Iskandar A. Gani
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 5, No 2: Mei 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini untuk mengkaji implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sudah sesuai dengan yang telah ditetapkan, hambatan dalam mengimplementasikannya, serta upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengimplementasikannya. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi yang telah dilakukan oleh pemerintah sudah terlaksana namun kurang efektif. Penyebabnya karena adanya faktor  hambatan diantaranya, kurangnya pengawasan dan tidak adanya lahan pribadi yang dimiliki oleh masyarakat yang tinggal di perumahan kumuh. Disarankan kepada pemerintah untuk merevisi qanun tersebut yaitu menghapuskan isi pasal 44 angka 1 huruf h karena pemerintah tidak akan bisa melakukan penyediaan lahan karena keterbatasan lahan dan dana yang tersedia.Kata Kunci: Pemerintah, Perumahan, Permukiman, Kumuh.
IMPLEMENTASI QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA BANDA ACEH Putri Siti Maghfirah; Iskandar A. Gani
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 4, No 2: Mei 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai implementasi pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum kota Banda Aceh berdasarkan Qanun kota Bada Aceh Nomor 4 Tahun 2012 dan pengaruh penerimaan retribusi parkir untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di kota Banda Aceh  pada Tahun 2015-2019. Penelitian ini dilakukan melalui metode yuridis empiris, yaitu penelitian secara kepustakaan dan penelitian di lapangan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa implementasi qanun kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2012 tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dinilai belum berjalan dengan baik, terdapat hal-hal tidak berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku,  mengenai pemanfaatan karcis yang tidak sesuai dan masih banyaknya juru parkir liar di Kota Banda Aceh. Pengaruh penerimaan  retribusi parkir di Kota Banda Aceh terhadap pendapatan asli daerah juga tergolong relatif kecil dan selalu tidak mencapai target realisasi parkir, tahun 2015 (1,62%), tahun 2016 (1,34%), tahun 2017 (1,33%), tahun 2018 (1,58%), dan tahun 2019 sebesar 1,52%. Disarankan kepada Dinas Perhubungan kota Banda Aceh untuk dapat memperbaiki kinerja sesuai dengan peraturan yang telah diatur, selain itu  juga diharapkan agar karcis parkir dapat dibagikan kepada setiap jru parkir guna menghiindari juru parkir liar di kota Banda Aceh.Kata Kunci : Implementasi Qanun, Retribusi Parkir, Pendapatan Asli Daerah .
Co-Authors Aminullah Aminullah Azrianda, Melvi Salsabil Dahlan Dahlan H. Jalil Ika Oktaviani Isvani Isvani Mahdi Syahbandir Muhammad Rhazi Nilda - Mutia Putri Siti Maghfirah Teuku Ahmad Yani Zulfajri Zulfajri