Garuda - Garba Rujukan Digital

Status Kepegawaian Ideal Untuk Penyelidik Dan Penyidik KPK yang Menunjang Penegakan Hukum Antikorupsi Haryati, Dwi; Saputra, Yulianta
Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Vol 2, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/widyapranata.v3i1.92

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta mengkaji status kepegawaian penyelidik dan penyidik yang bekerja pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Di samping itu, riset ini juga mempunyai tujuan untuk mengkaji dan menganalisis status kepegawaian ideal bagi penyelidik dan penyidik pada KPK yang menunjang penegakan hukum antikorupsi.Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris, yaitu penelitian hukum normatif yang ditunjang dengan penelitian hukum empiris. Data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data yang diperoleh kemudian diolah secara kualitatif dan dianalisis secara deskriptif preskriptif.Hasil dari penelitian ini menunjukkan fakta bahwa status kepegawaian penyelidik dan penyidik yang bernaung di KPK, ada dua kemungkinan, yakni Pegawai Tetap dan Pengawai Negeri yang dipekerjakan. Dengan status pegawai tetap, apabila awalnya ia berasal dari Pegawai Negeri yang dipekerjakan, ia kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri. Sedangkan untuk status Pegawai Negeri yang dipekerjakan dan tidak berkehendak untuk menjadi Pegawai Tetap KPK, maka ia tidak kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri. Problematik yang ditemukan dalam penelitian ini, yakni status penyelidik dan penyidik KPK dalam UU Nomor 30 Tahun 2002 (UU KPK) hanya mengatur penyelidik dan penyidik selaku Pegawai Negeri yang dipekerjakan. UU KPK masih membatasi agar penyelidik dan penyidiknya berhenti sementara dari institusi asalnya. Oleh karenanya, UU KPK pun belum mengatur tentang Pemberhentian Tetap bagi Pegawai KPK yang berasal dari Institusi lain, yang mana ia ingin menjadi Pegawai Tetap di KPK. Selanjutnya, berkaitan dengan status kepegawaian ideal bagi penyelidik dan penyidik pada KPK yang menunjang penegakan hukum antikorupsi maka ketentuan penyelidik dan penyidik KPK dalam UU KPK harus lebih diperluas. Dalam ihwal ini, asal muasal penyelidik serta penyidiknya mestinya pula dapat bersumber dari institusi di luar kepolisian dan kejaksaan. Dengan demikian, independensinya jua kian mantap. Guna mewujudkan semua hal itu, UU KPK mutlak dilakukan revisi.Â AbstractThis research is aimed to study the status of investigators (penyelidik) and investigation analysts (penyidik) in Corruption Eradication Commission (KPK). In addition, this research also aims to study and analyse the ideal employment status of investigators (penyelidik) and investigation analysts (penyidik) in Corruption Eradication Commission in accordance to support anti-corruption culture of law. This research belongs to empirical normative research, which means as a normative law research supported by empirical law research. The data of the research includes both primary and secondary data, consisting of primary, secondary, and tertiary law materials. The data is then processed by using qualitative method, and analysed under descriptive-prescriptive method. The result of the research shows that there are two possibilities of employment status of KPK: 1) permanent employment, and 2) outsourced employment. Permanent employment requires the civil servant employees to resign from their previous profession. While outsourced employees with no interest in working for KPK are not required to resign from their previous profession. This employment system bears a problem. As Regulation Number 30 of 2002 (KPK Regulation) only regulates outsourced employment of investigators and investigation analysts. The KPK Regulation only regulates the investigators and investigation analysts working for KPK to have temporary leave from their institutions. This KPK Regulation has not regulated any regulation of employment contract termination for those who are interested in working for KPK. In terms of ideal employment status of KPK to support anti-corruption culture of law, the regulation of KPK employment of both investigators and investigationanalystsneeds revisingand extending. The employment should be more open to welcome investigators and investigation analysts from institutions other than Police Department and Judiciary Office. In conclusion, a revision of KPK Regulation is significant and necessary.

ANALISIS KESESUAIAN PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN HONORARIUM PROGRAM SATU PERAWAT DAN SATU BIDAN DALAM SATU DESA DI KABUPATEN KONAWE UTARA, TERHADAP PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 113 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN KEUANG Saputra, Roy Pratama; Haryati, Dwi
Pena Justisia Jurnal Media Komunikasi Dan Kajian Hukum Vol 20, No 1 (2021): PENA JUSTISIA
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v20i1.1302

Â This study aims to identify and analyze the policies of the Konawe Utara District Government in the health sector as well as efforts to improve the Regulations of the North Konawe District Head Number 16 of 2017 concerning Technical Guidelines for One Nurse and One Field Program in One Village to improve health in Konawe District North.Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â The type of research used in this research is an association of normative legal research and empirical law research. This research is descriptive. The type of data used is primary data and secondary data. Primary collection techniques through field research, while secondary data obtained through library research. Primary and secondary data were analysed qualitatively.Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â The results show that: First, the Konawe Utara District Government's policy in the health sector confirms that the implementation of the authority to regulate in Konawe Utara Regency when viewed from the legal products produced is still very limited, both in terms of quantity and substance, even though the authority has been regulated however, the dependence of the Konawe Utara District government in regulating the health sector towards the guidelines provided by the central government is still very high. Secondly, efforts to improve the Regent's Regulation (Perbub) Number 16 North of 2017 on Technical Guidelines for One Nurse and One Field Program in One Village to improve health in Konawe Utara District can be done with several actions, namely one nurse's budget planning and one midwife in one village that focuses on authority as an effort to improve health through the use of village funds focused on the implementation of Village Government, implementation of village development, village community development and empowerment of village communities, while the health budget is allocated through the Regional Government of North Konawe Regency, because authority in the field health is a shared responsibility between the regional government and the central government. And do monitoring and evaluation of programs that have been running and continuity of programs for one nurse and one midwife in one village as an effort to improve health.

Status Kepegawaian Ideal Untuk Penyelidik Dan Penyidik KPK yang Menunjang Penegakan Hukum Antikorupsi Dwi Haryati; Yulianta Saputra
Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Vol. 2 No. 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/widyapranata.v3i1.92

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta mengkaji status kepegawaian penyelidik dan penyidik yang bekerja pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Di samping itu, riset ini juga mempunyai tujuan untuk mengkaji dan menganalisis status kepegawaian ideal bagi penyelidik dan penyidik pada KPK yang menunjang penegakan hukum antikorupsi.Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris, yaitu penelitian hukum normatif yang ditunjang dengan penelitian hukum empiris. Data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data yang diperoleh kemudian diolah secara kualitatif dan dianalisis secara deskriptif preskriptif.Hasil dari penelitian ini menunjukkan fakta bahwa status kepegawaian penyelidik dan penyidik yang bernaung di KPK, ada dua kemungkinan, yakni Pegawai Tetap dan Pengawai Negeri yang dipekerjakan. Dengan status pegawai tetap, apabila awalnya ia berasal dari Pegawai Negeri yang dipekerjakan, ia kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri. Sedangkan untuk status Pegawai Negeri yang dipekerjakan dan tidak berkehendak untuk menjadi Pegawai Tetap KPK, maka ia tidak kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri. Problematik yang ditemukan dalam penelitian ini, yakni status penyelidik dan penyidik KPK dalam UU Nomor 30 Tahun 2002 (UU KPK) hanya mengatur penyelidik dan penyidik selaku Pegawai Negeri yang dipekerjakan. UU KPK masih membatasi agar penyelidik dan penyidiknya berhenti sementara dari institusi asalnya. Oleh karenanya, UU KPK pun belum mengatur tentang Pemberhentian Tetap bagi Pegawai KPK yang berasal dari Institusi lain, yang mana ia ingin menjadi Pegawai Tetap di KPK. Selanjutnya, berkaitan dengan status kepegawaian ideal bagi penyelidik dan penyidik pada KPK yang menunjang penegakan hukum antikorupsi maka ketentuan penyelidik dan penyidik KPK dalam UU KPK harus lebih diperluas. Dalam ihwal ini, asal muasal penyelidik serta penyidiknya mestinya pula dapat bersumber dari institusi di luar kepolisian dan kejaksaan. Dengan demikian, independensinya jua kian mantap. Guna mewujudkan semua hal itu, UU KPK mutlak dilakukan revisi.Â AbstractThis research is aimed to study the status of investigators (penyelidik) and investigation analysts (penyidik) in Corruption Eradication Commission (KPK). In addition, this research also aims to study and analyse the ideal employment status of investigators (penyelidik) and investigation analysts (penyidik) in Corruption Eradication Commission in accordance to support anti-corruption culture of law. This research belongs to empirical normative research, which means as a normative law research supported by empirical law research. The data of the research includes both primary and secondary data, consisting of primary, secondary, and tertiary law materials. The data is then processed by using qualitative method, and analysed under descriptive-prescriptive method. The result of the research shows that there are two possibilities of employment status of KPK: 1) permanent employment, and 2) outsourced employment. Permanent employment requires the civil servant employees to resign from their previous profession. While outsourced employees with no interest in working for KPK are not required to resign from their previous profession. This employment system bears a problem. As Regulation Number 30 of 2002 (KPK Regulation) only regulates outsourced employment of investigators and investigation analysts. The KPK Regulation only regulates the investigators and investigation analysts working for KPK to have temporary leave from their institutions. This KPK Regulation has not regulated any regulation of employment contract termination for those who are interested in working for KPK. In terms of ideal employment status of KPK to support anti-corruption culture of law, the regulation of KPK employment of both investigators and investigationanalystsneeds revisingand extending. The employment should be more open to welcome investigators and investigation analysts from institutions other than Police Department and Judiciary Office. In conclusion, a revision of KPK Regulation is significant and necessary.

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK (E-PROCUREMENT) PADA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA Dwi Haryati; Anugrah Anditya; Richo Andi Wibowo
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 23, No 2 (2011)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Yogyakarta municipality is committed to improve the quality of its procurement procedures by applying electronic procurement system, which finds its standing on Mayor Regulation Nr. 13 of /2009. Two issues are going to be addressed: first, whether the purpose of e-procurement has been served and second, what are the obstacles that occur in its implementation. Pemerintah kota Yogyakarta berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan mengunakan sistem electronic procurement yang menggunakan Peraturan Walikota Yogyakarta No. 137 Tahun 2009 sebagai landasan hukum. Tulisan ini akan mengelaborasi pertanyaan apakah tujuan pelaksanaan e-procurement telah tercapai serta kendala apa sajakah yang menghambat pelaksanaan tersebut.

REGISTER ANALYSIS OF KIT KAT’S ADVERTISING POSTER Fajar Khoiriah, Umul; Laila, Malikatul; Haryati, Dwi
Dialectical Literature and Educational Journal Vol. 9 No. 1 (2024): Dialectical Literature and Educational Journal
Publisher : Department of English Education, Universitas Panca Sakti Bekasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51714/dlejpancasakti.v9i1.103.pp.1-7

This research aims to analyze the advertising poster of Kit Kat as a producer of chocolate product by the register analysis. The research approach is descriptive qualitative. The research utilizes the register analysis comprising the context of culture, context of situation, the activity sequence and text structure, and interpretation of the interpersonal meaning of the text. Each of the analysis has function to give a clear picture of the implementation and evaluation of the poster advertising of Kit Kat in targeting its consumers. Moreover, Kit Kat can understand the social situation in especially in Indonesia and compare this advertising poster to understand consumers deeper and more comprehensive in order to be successful in delivering the message.

Pengembangan Materi PKn Berdasarkan Pendekatan Al-Qur'an dan Hadits Sholeh, Asmar; Khatulistiwa, Khatulistiwa; Siregar, Putri Novia Ramayani; Haryati, Dwi; Rahmawati, Sri; Yusnaldi, Eka
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 7 No. 3 (2023): Desember 2023
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v7i3.12263

PKN (Pendidikan Kewarganegaraan) adalah ilmu-ilmu sosial yang disederhanakan untuk tujuan pendidikan dan juga merupakan suatu program pendidikan yang keseluruhan pokoknya mempersoalkan manusia dalam lingkungan alam fisik dan lingkungan sosialnya. Islamisasi disiplin PKN (Pendidikan Kewarganegaraan) apa pun sebenarnya akan tergantung pada latar belakang penulis dan itu akan menjadi faktor penentu dalam memilih titik tolak. Selama proses Islamisasi, perhatian harus diberikan dan difokuskan pada kesulitan dan tumpang tindih, inkonsistensi dan kesenjangan pun harus ditinjau sepenuhnya. Metodologi dalam Islamisasi PKN (Pendidikan Kewarganegaraan) akan dilakukan dalam dua fase, yaitu: fase pertama terdiri dari tinjauan kritis terhadap materi yang relevan, baik Barat maupun Islam, dan fase kedua melibatkan validasi materi melalui penelitian dan praktik yang dikembangkan pada fase pertama. Dalam hal ini, penulisan difokuskan pada pergeseran terjadinya yang digunakan oleh penerjemah. Oleh karena itu, penulis mengumpulkan data yang mengandung pergeseran, kemudian dideskripsikan dan dianalisis secara mendalam terkait derajat kesetaraan, jenis kerugian dan keuntungan serta kemungkinan penyebab terjadinya pergeseran. Tulisan ini membahas mengenai pengembangan materi PKN berdasarkan Al-Qur'an dan hadits. Metode penulisan ini adalah kepustakaan (library research), dimana metode kepustakaan (library research) adalah metode yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan) baik berupa buku, catatan maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu

Efektivitas program sore belajar terhadap peningkatan kualitas pendidikan bagi anak sekolah dasar Sholeh, Asmar; Lubis, Ramadan; Pohan, Dea Azka Nadira; Haryati, Dwi; Harahap, Heppy Ariani; Suryani, Ikhrawati; Khatulistiwa; Dayanti, Nurma; Rahmah; Hutabarat, Satria
Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M) Vol. 5 No. 4 (2024): Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/jp2m.v5i4.22320

Pendidikan dasar memainkan peran penting dalam membentuk fondasi bagi perkembangan akademik dan karakter anak-anak. Pengabdian masyarakat yang dilakukan di Huta Tanjung Anom, Nagori Mancuk, Kecamatan Huta Bayu Raja, Kabupaten Simalungun menunjukkan bahwa kualitas pendidikan dasar masih menjadi tantangan besar. Dengan itu, kegiatan pengabdian masyarakat ini memiliki fokus untuk meningkatkan kualitas pendidikan di kalangan anak sekolah dasar melalui program “Sore Belajar”. Program ini muncul sebagai respons terhadap rendahnya kualitas literasi dan keterampilan belajar anak-anak di Huta Tanjung Anom yang berdampak negatif pada prestasi akademik mereka. Tujuan utama kegiatan ini adalah meningkatkan keterampilan literasi yakni: membaca, menulis, menghitung dan berpikir kritis anak-anak melalui metode pengajaran yang interaktif dan menyenangkan. Metode dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini menggunakan metode Participatory Action Research. Metode Participatory Action Research terdiri dari lima tahapan, yaitu: sosialisasi awal, pemetaan sosial, perencanaan partisipatif, pelaksanaan aksi dan monitoring evaluasi. Hasil kegiatan pengabdian masyarakat melalui program Sore Belajar dalam meningkatkan kualitas pendidikan anak pada tingkat sekolah dasar diberikan bobot, yaitu: sedang dan tinggi. Dengan kata lain menunjukkan bahwa program Sore Belajar dapat meningkatkan kualitas pendidikan anak di Huta Tanjung Anom terutama dalam kegiatan literasi. Demikian, program ini mendapatkan apresiasi dari kepala desa, masyarakat dan anak-anak di Huta Tanjung Anom.

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search