Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.456
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Arena Hukum Jurnal Jatiswara COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Jurnal Sosial dan Sains Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik
Yohanes G.Tubahelan
Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana
Humanities Astronomy Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Physics Public Health Social Sciences

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
Pelaksanaan Fungsi Pelayanan Ombudsman Nusa Tenggara Timur Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Prima Kevy Listiana Fransiska Taneo; Yohanes G.Tubahelan; Kotan Y. Stefanus
Jatiswara Vol 34 No 3 (2019): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (315.986 KB) | DOI: 10.29303/jatiswara.v34i3.221

Abstract

Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang diselenggarakan penyelenggara negara maupun pemerintah,Termasuk memiliki kewenangan dalam mengawasi pelayanan publik yang diselenggarakan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan hukum milik negara, serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Berdasarkan hal itu, permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah pelaksanaan fungsi pelayanan Ombudsman NTT dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima, (2) Faktor apasajakah yang menjadi hambatan yang dialami oleh Ombudsman dalam pelaksanaan fungsi ombudsman dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yang berfokus pada data dari hasil wawancara dengan responden yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi ombudsman sebagai lembaga pelayanan publik. Hasil penelitian menunjukan, pelayanan pengaduan di Ombudsman NTT mengikuti standar pelayanan yang disusun mengacu pada UU 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI, UU NO 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Khusus untuk penanganan pengaduan Ombudsman NTT membuat peraturan internal yang dikenal dengan nama Peraturan Ombudsman (PO) NO. 27 Tahun 2017 tentang penanganan pengaduan. Beberapa prinsip pelayanan yang harus dijunjung oleh instansi atau lembaga penyedia pelayanan dengn memperhatikan asas pelayanan publik, yaitu: Transparansi, Akuntabilitas, Kondisional, Partisipatif, Tidak diskriminatif , Keseimbangan hak dan kewajiban. Hambatan yang sering dihadapi oleh ombudsman perwakilan NTT dalam menuntaskan permasalahan maladministrasi adalah terkait dengan beberapa faktor di bawah ini: Sumber Daya Manusia, Sumber daya merupakan bagian paling penting dalam suatu pelayanan ombudsman perwakilan propinsi NTT, tidak adanya sumber daya yang memadai di dalam sistem pelayanan ombudsman perwakilan propinsi NTT akan menyebabkan banyaknya kendala yang akan dihadapi dalam mencapai tujuan pelayanan ombudsman perwakilan propinsi NTT; Kepemimpinan, Kepemimpinan dalam suatu organisasi memang selalu dimulai dari sistem peranan yang formal. Peran ini diwujudkan dalam hirarki kewenangan. Kewenangan yang ada tersebut merupakan kekuasaan legitimasi; Faktor Sosial, Faktor sosial yang mempengaruhi kinerja Ombudsman adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menyampaikan laporan tentang tindakan mal administrasi. Hal ini dikarenakan masih rendahnya pengetahuan masyarakat atas tugas dan fungsi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi NTT.
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB KUASA PENGGUNA ANGGARAN DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA NEGARA Roseno Napu Setiawan; Yohanes Tuba Helan; Saryono Yohanes
Arena Hukum Vol. 12 No. 3 (2019)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2019.01203.4

Abstract

AbstractProxy of Budget User (PBU) is an official who has the authority to implement the use of the budget work units in the State Ministry/Institution. Furthermore, in implementing state expenditure, PBU will be assisted by another state budget officials. This research aims to determine the authority of PBU and the extent of PBU’s responsibility for such authority. This research is a normative study using a statute and conceptual approach. The results shows that by granting the authority to officials managing the state budget will bear responsibility for the use of such authority. This is in accordance with the general principle that authority will always be accompanied by responsibilty ie the principle of no authority without responsibility. In the event of a fault in the process of execution of the state budget, the officer exercising the authority will be held responsible. Such responsibilities can be either job responsibilities or personal responsibility related to the realm of administrative law, civil law and criminal law.AbstrakKuasa Pengguna Anggaran (KPA) merupakan pejabat yang memiliki wewenang untuk melaksanakan penggunaan anggaran satuan kerja (satker) pada Kementerian Negara/Lembaga. Dalam melaksanakan belanja negara, KPA akan dibantu oleh pejabat pengelola anggaran belanja negara lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui wewenang yang dimiliki oleh KPA serta sejauh mana tanggung jawab KPA atas pelaksanaan wewenang tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya wewenang pelaksanaan Anggaran Belanja Negara yang diberikan kepada para pejabat pengelola anggaran belanja negara akan melahirkan tanggung jawab atas penggunaan wewenang tersebut. Hal ini sesuai dengan prinsip umum bahwa kewenangan akan selalu disertai dengan tanggung jawab yaitu prinsip tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban. Dalam hal terdapat kesalahan dalam proses pelaksanaan anggaran belanja negara maka akan menimbulkan tanggung jawab terhadap pejabat yang melaksanakan wewenang tersebut. Tanggung jawab dimaksud dapat berupa tanggung jawab jabatan maupun tanggung jawab pribadi yang terkait dengan ranah hukum administrasi, hukum perdata maupun pidana.
Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Sengketa Batas Antara Desa Petleng Kecamatan Alor Tengah Utara Dengan Kelurahan Welai Timur Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor Rainhard Florian Atalo; Yohanes G. Tuba Helan; Detji K. E. R. Nuban
Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 3 No. 5 (2023): Cerdika : Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/cerdika.v3i5.595

Abstract

Masalah dari pemekaran wilayah di tingkat kabupaten adalah mengenai sengketa batas wilayah desa/kelurahan. Sengketa batas wilayah merupakan sengketa yang timbul akibat tidak ada atau tidak jelasnya batas antara dua wilayah yang memiliki pemerintahan yang berbeda. Salah satunya adalah sengketa batas wilayah antara Desa Petleng Kecamatan Alor Tengah Utara dengan Kelurahan Welai Timur Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor. Penelitian ini bertujuan mengetahui peran Pemerintah Daerah dalam penyelesaian sengeketa dan untuk mengetahui faktor penghambat Pemerintah Daerah dalam penyelesaian sengketa batas antara kedua wilayah ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan hukum progresif.Hasil penelitian menunjukan peran pemerintah daerah dalam penyelesaian sengekata batas wilayah antara Desa Petleng dengan Kelurahan Welai Timur, sudah cukup baik dengan terlaksanan rapat fasilitasi, mediasi dan penyelesaian oleh Bupati. Faktor-faktor yang menghambat penyelesaian sengketa batas wilayah yakni kurangnya dokumen penunjang penyelesaian, ketidaksehatian dari masyarakat, dan pencatatan tanah disekitar lokasi sengketa yang tidak jelas sehingga sampai saat ini penyelesaian sengketa ini masih belum terselesaikan. Saran dalam penulisan ini adalah pemerintah daerah dapat menggunakan pendekatan hukum progresif untuk penyelesaian seperti pencarian kebijakan yang menguntungkan masyrakat, perubahan kominkasi dari top up ke botoom up, pelibatan unsur budaya dan agama serta pelibatan unsur akademis. Sehingga sengketa ini dapat terselesaikan.
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam Pengelolaan Keuangan Negara di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur Martina Paulina Manintamahu; Yohanes G. Tuba Helan; Saryono Yohanes
Jurnal Sosial dan Sains Vol. 3 No. 6 (2023): Jurnal Sosial dan Sains
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jurnalsosains.v3i6.812

Abstract

Latar Belakang : Penelitian ini mengkaji penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dalam Pengelolaan Keuangan Negara di Kementerian Hukum dan HAM NTT. Tujuan : Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam Pengelolaan Keuangan Negara di Kementerian Hukum dan HAM NTT. Metode : Metode penelitian ini terdiri dari jenis dan sifat penelitian, aspek penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan summber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan teknik analisis data. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris, yakni penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu. Hasil : Penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara di Kementerian Hukum dan HAM NTT meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. Penyelenggaraanya didasarkan secara konseptual pada regulasi yang bersifat organik dan non organik. Regulasi organik secara berjenjang yakni melalui Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.PW.02.03 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur Nomor:W22.OT.01.02- 525 Tahun 2023 tenang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur Tahun 2023. Sementara itu, regulasi non organik yakni Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP, Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-690/K/DH/2012 tentang Pedoman Pemantauan Perkembangan Penyelenggaraan SPIP, serta Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Kesimpulan: Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian Hukum dan HAM NTT melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. Namun belum secara ideal spesifik memuat upaya penyelenggaraan sesuai konsepsi SPIP yang diatur di dalam PP No.60 Tahun 2008 tentang SPIP.
Pengelolaan Dana Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Desa Baumata Barat Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang Nusa Tenggara Timur) Novita Anastasia Banunaek; Yohanes Tuba Helan; Hernimus Ratu Udju
Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 4 No. 6 (2023): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jist.v4i6.635

Abstract

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa, regulasi penggunaan dana desa diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian bertujuan: (a) Untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan dana desa di Desa Baumata Barat Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang Nusa Tenggara Timur; (b) Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat pengelolaan dana desa di Desa Baumata Barat Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis empiris yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber sebagai sumber data utama. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Baumata Barat Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang bahwa pengelolaan dana desa di Desa Baumata Barat baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi belum berjalan secara efektif. Pengelolaan dana Desa di Desa Baumata Barat dipengaruhi oleh beberapa faktor penghambat yaitu: (a) Rendahnya sumber daya Manusia dari segi kualitas pemerintahan desa sehingga dalam perencanaan pengelolaan hingga pelaksanaan tidak efektif terhadap program-program yang ada pada desa. (b) Fasilitas sarana dan prasarana yang kurang mendukung.
Kewenagan Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Petani di Desa Gunung, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur Maria Derici Rofdilu Sadung; Yohanes G. Tuba Helan; Yohanes Tuan
Jaksa : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik Vol 2 No 1 (2024): Januari : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik
Publisher : Universitas Sains dan Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51903/jaksa.v2i1.1442

Abstract

The magnitude of potential and knowledge needs in agriculture requires community empowerment, especially farmers. Community empowerment is an activity or way in an effort to make the community more empowered or able to overcome problems in themselves and their environment. Gunung Village, Kota Komba District, East Manggarai Regency until now has not received maximum yields due to the influence of community knowledge about how to farm properly and correctly, therefore the community needs knowledge in agriculture, it is required to empower the community, especially farmers as regulated in Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2013 concerning the Protection and Empowerment of Farmers Article 1 CHAPTER 1. This makes the basis for research to find out the government's ability to empower farmers in Mountain Village, Kota Komba District, East Manggarai Regency. The type of research used is empirical juridical research or called field research, which examines applicable legal provisions and what happens in reality in society.The results show: (1) That in the implementation of farmer empowerment in Gunung Village, the village government collaborates with the agriculture office to socialize education and training, counseling and mentoring as well as the development of a marketing system for agricultural products to the village community to improve agriculture in the village, (2) supporting factors in empowering farmers in Gunung Village include the Budget, leadership and Power of the Village Head, The Government has a good relationship with the community, while the inhibiting factors in empowering farmers in Gunung Village include community attitudes, and low skills of farmers.
Penerapan Standar Pelayanan PT. ASDP Indonesia Terhadap Calon Penumpang Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 37 Tahun 2015 di Pelabuhan Ferry Waijarang Kabupaten Lembata Marianus Leopoldo Due Hipir; Yohanes G. Tuba Helan; Agustinus Mahur
Hakim Vol 1 No 4 (2023): November : Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial
Publisher : LPPM Universitas Sains dan Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51903/hakim.v1i4.1452

Abstract

The purpose of this research is to analyze the application of PT ASDP Indonesia's service standards to prospective passengers based on the Minister of Transportation Regulation Number 37 of 2015 concerning sea transportation passenger service standards at the Waijarang Ferry port, Lembata Regency. This research is empirical legal research using a descriptive qualitative approach. The types of data used are Primary and Secondary Data. Using data processing techniques are interviews and literature studies. The results showed that: (1) The standard of passenger service eligibility at the Waijarang Ferry Port terminal is generally very good but there are still certain parts that need to be improved such as infrastructure, including: There is no evacuation route, still using a manual check-in system, information on ship arrivals and departures still using papa announcements, unavailability of waiting rooms, the waiting room is very dirty and even looks if it is very neglected, there is no special room for smokers and a special room for nursing mothers, there is still a lack of lighting such as: there is only 1 spotlight and it is not enough to illuminate the port terminal, this is an obstacle for both officers and passengers to move up / down the ship. (2) Factors inhibiting the implementation of service standards at the waijarang ferry port terminal are the lack of infrastructure facilities at the waijarang ferry port terminal and the lack of budget experienced by the Lembata Regency Government and PT.ASDP Indonesia Ferry in Lembata.
Implementasi Persidangan E-Court di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Anastasia Tamonob; Yohanes G. Tuba Helan; Detji. K.E. R. Nuban
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 08 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i08.1082

Abstract

E-court adalah sebuah instrument pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, tafsiran panjar, biaya secara online, pembayaran biaya panjar secara online, pemanggilan secara online, mengirim dokumen persidangan (jawaban, replik, dan kesimpulan). Aplikasi e-court diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dan fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris di mana penelitian ini dilaksanakan di pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Penelitian ini menggunakan pedoman wawancara terhadap lima narasumber. Data dianalisis secara deskriptifkualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan: Implementasi Persidangan e-court di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019.(1).Penerapan e-court juga telah memberikan kemudahan bagi pencari keadilan termasuk perangkat keadilan sehingga mampu menciptakan efisien dan efektifitas di Pengadilan. (2). Administrasi perkara secara elektronik sangat membantu masyarakat karena dapat mempersingkat waktu dan menyederhanakan berbagai tahapan dari pendaftaran, pemanggilan dan pembayaran secara online, guna mewujudkan asas penyelenggaraan Pengadilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan. (3). Faktor-faktor yang di alami adalah masalah kondisi jaringan yang tidak stabil, sumber daya manusia dan kurang minatnya masyarakat terkait persidangan e- court.
Pelaksanaan Wewenang Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Timur dalam Pengawasan Pelayanan Publik Untuk Mewujudkan Pelayanan Publik yang Prima Gemi Nastiti Waruwu; Yohanes G. Tuba Helan; Norani Asnawi
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 08 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i08.1109

Abstract

Rendahnya kepatuhan pada standar pelayanan sangat berpengaruh besar bagaimana penyelenggaraan pelayanan publik itu baik atau buruk. Hal tersebut dapat dinilai efektivitasnya, efesiensinya dan sudah memenuhi harapan masyarakat atau belum baik dari sisi objektivitasnya maupun akuntabilitasnya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yang menganalisis permasalahan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (data sekunder) dan data primer yang diperoleh dari lapangan. Data penelitian yang digunakan adalah kualitatif, disajikan secara deskriptif dengan menguraikan dan menjelaskan keadaan subjek dan objek yang erat dengan penelitian ini. Penelitian ini dilakukan di Kantor Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Timur. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Pelaksanaan wewenang Ombudsman RI Perwakilan Nusa Tenggara Timur dalam pengawasan pelayanan publik terbagi menjadi 3 (tiga) pengawasan yang dilakukan yakni: a. pengawasan preventif dan b. pengawasan represif (2) Faktor-faktorn yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan terdiri dari faktor pendukung dan faktor penghambat
Co-Authors Agustinus Mahur Anastasia Tamonob Detji K. E. R. Nuban Detji. K.E. R. Nuban Gemi Nastiti Waruwu Hernimus Ratu Udju Kevy Listiana Fransiska Taneo Kotan Y. Stefanus Maria Derici Rofdilu Sadung Marianus Leopoldo Due Hipir Martina Paulina Manintamahu Norani Asnawi Novita Anastasia Banunaek Rainhard Florian Atalo Roseno Napu Setiawan Saryono Yohanes Yohanes Tuan