Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2019 - 2024

3.484

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Kertha Patrika Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies Nurani: Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat Heritage of Nusantara: International Journal of Religious Literature and Heritage Jurnal Studi Agama dan Masyarakat El-Mashlahah Jurnal Al-Qardh Pembaharuan Hukum Jurnal Akta Journal of Islamic Architecture Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Morality :Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Al-Manahij : Jurnal Kajian Hukum Islam Cendekia: Jurnal Kependidikan dan Kemasyarakatan Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam Heritage of Nusantara: International Journal of Religious Literature and Heritage Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum

Ibnu Elmi AS Pelu

Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia

Author-ID : 2839217

Religion Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 28 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Title

DEMOKRASI EKONOMI DALAM SISTEM HUKUM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA Dea Fadila Ramadhani; Ibnu Elmi A. S. Pelu; Jefry Tarantang; Ni Nyoman Adi Astiti
Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Vol 7 No 1 (2022): Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Palangka Raya
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai Palangka Raya

Demokrasi ekonomi adalah konsep diterangkan pendiri negara Indonesia yaitu mencari bentuk ekonomi yang sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia. Tidak mudah membentuk sistem perekonomian Indonesia yang khas, oleh karena itu penerapan konsep ini masih terus dilacak dan dikembangkan untuk mengikuti perkembangan zaman. Dasar hukum yang mengatur penerapan prinsip demokrasi pada perbankan nasional adalah dalam UURI No. 7 Tahun 1992 untuk Bank dan UURI No. 10 Tahun 1998 UURI UU No. 21 Tahun 2008 untuk Bank Umum Syariah. Pada dasarnya, Perbankan Syariah didirikan di Indonesia sejak tahun 1983 dan paket Desember 1983 (Pakdes 83) diterbitkan. (Tingkat bunga nol) Tingkat bunga menyusul perkembangan tersebut, Menteri Perbendaharaan Radius Prawiro melakukan serangkaian langkah di bidang perbankan, seperti terlihat dalam paket Oktober 1988 (Pakto 88). Prinsip kehati-hatian adalah keyakinan bahwa bank harus sangat berhati-hati dalam melakukan bisnis yang baik dengan penghimpunan, terutama dalam menyalurkan dana kepada masyarakat umum. Tujuan dari prinsip kehati-hatian ini adalah untuk memastikan bahwa bank selalu beroperasi dalam keadaan sehat dan mematuhi peraturan bank dan norma hukum yang menjadi system hukum perbankan syariah di Indonesia.

URGENSI ITSBAT NIKAH BAGI MASYARAKAT MUSLIM DI KOTA PALANGKA RAYA Jefry Tarantang; Ibnu Elmi Achmat Slamat Pelu; Ni Nyoman Adi Astiti
Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Vol 4 No 2 (2019): Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai Palangka Raya

Fenomena yang ada di lapangan berkaitan dengan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat tentang itsbat nikah serta pelaksanaan itsbat nikah di Kota Palangka Raya menimbulkan kerancuan hukum dan akibat hukum. Kenyataan di masyarakat masih banyak ditemukan perkawinan yang dilakukan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dengan berbagai sebab dan alasan sehingga mereka tidak mempunyai Buku Nikah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji masalah-masalah mendasar yang diformulasikan dalam rumusan masalah berikut: (1) Bagaimana pemahaman masyarakat Kota Palangka Raya terhadap itsbat nikah? (2) Bagaimana kesadaran hukum warga masyarakat Kota Palangka Raya yang belum memiliki buku nikah atau akta nikah? (3) Bagaimana peran perguruan tinggi dalam kegiatan sosialisasi dan pendampingan hukum terhadap warga masyarakat Kota Palangka Raya yang belum memahami itsbat nikah? (4) Apakah diperlukan sidang itsbat nikah massal di Kota Palangka Raya? Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empirisd atau lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif, waktu penelitian selama enam bulan yang bertempat di Kota Palangka Raya. Subjek penelitian ini adalah masyarakat di Kota Palangka Raya khususnya pasangan suami istri yang selama ini belum memiliki buku nikah atau akta nikah disebabkan pernikahan mereka tidak dicatat di depan Pegawai Pencatat Nikah atau karena buku nikah mereka hilang, serta pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jekan Raya dan KUA Kec. Pahandut, serta hakim Pengadilan Agama Palangka Raya. Sedangkan, objek penelitian ini adalah pemahaman dan kesadaran hukum tentang itsbat nikah, tata cara pelaksanaan itsbat nikah dan pembuatan buku nikah bagi masyarakat Kota Palangka Raya. Teknik pengumpulan data yang digunakan: wawancara, dan dokumentasi dengan teknik snowball sampling yang dianalisis dan diolah dengan tahapan: data collection (pengumpulan data), data reduction (pengurangan data), data display (penyajian data), dan data conclusions drawing/verification (menarik kumpulan data yang diperoleh). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Pemahaman masyarakat kota Palangka Raya terhadap itsbat nikah masih secara parsial dan tidak utuh (holistik) yang kemudian mengakibatkan pemahaman yang kurang tepat mengenai itsbat nikah. Itsbat nikah dipahami masyarakat adalah proses beracara di pengadilan agama dengan persepsi bahwa proses itsbat nikah tidaklah mudah dan harus menggunakan biaya yang tidak murah dan waktu yang lama. Masyarakat memahami itsbat nikah adalah penetapan nikah di pengadilan agama dengan prosedur yang panjang, sehingga kurang diminati masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat kota Palangka Raya yang belum memiliki buku nikah atau akta nikah masih rendah dan kurang hal ini disebabkan ketidak-tegasan ketentuan pencatatan dalam undang-undang, kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya buku nikah sebagai akta otentik yang memiliki kekuatan hukum dalam administrasi kependudukan. Peran perguruan tinggi adalah dengan melakukan penyadaran hukum melalui pendidikan dapat berupa penyuluhan dan seminar maupun workshop, serta dapat pula menjadi fasilitator itsbat nikah secara massal dengan bekerjasama dengan pemerintah maupun lembaga peradilan, yaitu KUA dan Pengadilan Agama. Perlunya dilakukan itsbat nikah massal untuk kemaslahatan masyarakat kota Palangka Raya yang belum memiliki buku nikah.

Co-Authors Ahmad Dakhoir Ahmad Dakhoir Ahmad Dakhoir Ahmad Fauzi Ahmad Syaikhu Ahmadi Hasan Ahmadi Hasan Akbar, Wahyu Akhmad Supriadi Aldina Sri Wahyuni Ali Murtadho Emzaed Alias Azhar Baiq Wira Dharma Dhea Tri Marcelia Dea Fadila Ramadhani Fani Aditia Go Lisanawati Haris Fajrianor Hilyatul Asfia Jefry Tarantang Kurniawan, Rahmad Laili Wahyunita Mohammad Azam Hussain Mohd Zakhiri Md. Nor Muhammad Faqihuddin Ibnu Sabil Ni Nyoman Adi Astiti Ni Nyoman Adi Astiti Nornazira Suhairom Rafik Patrajaya Rahmad Kurniawan Rahmad Kurniawan Sadiani Sadiani Shakhzod Tokhirov Syaikhu Syaikhu Syaikhu, Ahmad Syarifuddin Syarifuddin Tri Hidayati

Title Search

Found 2 Documents Search Journal : Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai

Abstract

Abstract

Title

Found 2 Documents
Search
Journal : Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai