Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.376
P-Index
This Author published in this journals
All Journal EDUTECH: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Legalitas: Jurnal Hukum Ihsan: Jurnal Pengabdian Masyarakat International Journal Reglement & Society (IJRS) EduYustisia Jurnal Edukasi Hukum
Benito Asdhie Kodiyat, M.S
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
Etika Dalam Menyampaikan Pendapat di Media Sosial dalam Persfektif Hak Konstitusional Warga Negara Benito Asdhie Kodiyat M
EDUTECH Vol 4, No 2 (2018): EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial
Publisher : EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (133.619 KB) | DOI: 10.30596/edutech.v4i2.2271

Abstract

Menyampaikan pendapat baik secara lisan maupun tulisan merupakan hak konstitusional bagi setiap warga negara di Indonesia, namun dalam perkembangannya saat ini penyampaian pendapat dimuka umum melalui media sosial sering sekali melanggar aturan maupun melanggar etika yang hidup dalam masyarakat, bahkan sangat sering terjadi perselisihan baik individu maupun kelompok dan membuat keadaan kehidupan berbangsa semakin rumit karena terpecahnya masyarakat dalam berbagai isu terutama politik, Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang datanya bersumber pada data, maka termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif. Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang gejala-gejala sosial tentang Kemunduran Etika Dalam Menyampaikan Pendapat Di Media Sosial Dalam Persfektif Hak Konstitusional Warga Negara. Sumber data penelitian berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik studi dokumen, yang dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Berangkat dari pikiran inilah sepertinya perlu dicari jawaban atas masalah masyarakat dalam menyampaiakan pendapat sebagai hak konstitusional tetapi tidak melanggar nilai-nilai etika yang hidup di tengah masyarakat
Politik Hukum Pencegahan Korupsi Melalui Pembatasan Hak Politik Eks Narapidana Korupsi Andryan Andryan; Benito Asdhie Kodiya
Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol 7, No 2 (2020): JURNAL ILMIAH PENEGAKAN HUKUM DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jiph.v7i2.4451

Abstract

Indonesia's Corruption Perceptions Index (IPK) in 2018, put Indonesia up seven places to position 89 out of 180 countries. The increase in the ranking is a breath of fresh air in fighting corruption in Indonesia. As for the breakthroughs made in creating a deterrent effect on criminal acts of corruption, namely by depriving political rights through judges' decisions in court. Prohibition of former convicts in cases of corruption, drug dealers, sexual crimes against children, becoming candidates for legislative candidates (bacaleg) in the 2019 Election. restrictions on political rights, on the one hand there are those who are against restrictions on political rights which are considered to injure human rights. Revocation of political rights is considered to be a legal construction in eradicating criminal acts of corruption, where the revocation of the right to be elected is carried out in order to prevent the election of leaders who have been involved in corruption in public positions. Among the fundamental rights, one of which is affirmed in Article 28D paragraph (3) of the 1945 Constitution, "the right to obtain equal opportunities in government". However, the guaranteed constitutional rights of citizens are of course not absolute and can be limited in accordance with the provisions stipulated in the 1945 Constitution
Urgensi Pemahaman Negara Hukum Pancasila Sebagai Ideologi Persyarikatan di Cabang Muhammadiyah Percut Sei Tuan Benito Asdhie Kodyat; Andryan Andryan; Taufik Hidayat Lubis
IHSAN : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT Vol 4, No 1 (2022): Ihsan: Jurnal Pengabdian Masyarakat (April)
Publisher : University of Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/ihsan.v4i1.8478

Abstract

Permasalahan kebangsaan saat ini begitu beragam sampai pada keinginan sekolompok orang merubah dasar negara merdeka yakni Pancasila, pemahaman dan gerakan ini sering sekali tersiar kepada banyak orang dan membangun gerakannya pun sangat sistematis, misalnya membangun isu kekhilafahan di Indonesia, membangun gerakan momentum Islam sebagai mayoritas dengan isu negara Islam, tentu pemikiran ini sangat bertentangan dengan cita-cita pendahulu kita, bahwa Pancasila tidak bertentangan dengan ajaran Islam bahkan nafas Pancasila merupakan ajaran Islam. Sehingga pengabdian ini perlu dilakukan pertama meberikan pemahaman mendalam bagi warga persyarikatan Muhammadiyah di Cabang Percut Sei Tuan, menangkal arus globalisasi dan menjadi tantangan atas jawaban perubahan zaman, mengukuhkan Pancasila sebagai Ideologi, dasar negara merdeka dan cara hidup berbangsa dan bernegara, nilai-nilai Pancasila tidak bertentangan dengan ajaran Islam bahkan satu nafas dengan ajaran Islam, dan Muhammadiyah mampu membangun gerakan dakwah moderasi Islam yang berkemajuan
Efektivitas Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Persidangan Perkara Pidana Selama Pandemi Covid-19 Erwin Asmadi; Padian Adi Selamat; Benito Asdhie Kodyat; Ismail Koto
DE LEGA LATA: JURNAL ILMU HUKUM Vol 6, No 2 (2021): Juli-Desember
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/dll.v6i2.9431

Abstract

Wabah Covid-19 yang menyebar di penjuru Tanah Air telah memberikan pembelajaran tersendiri bagi sistem peradilan di Indonesia. Untuk itu persidangan online merupakan terobosan positif sebagai solusi di tengah perkembangan teknologi informasi. Metode penelitian yang digunakan pada Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Empiris (Field Research). Penelitian ini akan dilakukan dengan pendekatan Empiris didukung dengan data normative dan diperkaya dengan pendekatan sosiologis dengan harapan mendapatkan gambaran yang comprehensive. Undang-Undnag No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) belum mengatur terkait dengan persidangan melalui elektronik. Terkait dengan penyelenggaraan Peradilan Pidana, Mahkamah Agung (MA) membentuk Perma tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik di Pengadilan, yaitu Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (Perma Sidang Pidana Online) selanjutnya di dalam SEMA No. 1 Tahun 2020, seluruh pimpinan, hakim, dan aparatur peradilan pada MA dan badan peradilan di bawahnya diminta untuk melakukan penyesuaian sistem kerja dengan berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di lingkungan instansi pemerintah. Dalam pelaksanaannya ,persidangan pidana daring menemui beberapa kendala dan permasalahan Adapun beberapa permasalahan yang ditemui saat pelaksanaan persidangan online seperti sarana prasarana, akses internet pemenuhan hak terdakwa dan penerapan asas Sistem Peradilan Pidana
Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Konstitusional Complaint Benito Asdhie; Eza Ista
DE LEGA LATA: JURNAL ILMU HUKUM Vol 4, No 2 (2019): Juli - Desember
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (522.547 KB) | DOI: 10.30596/dll.v4i2.3174

Abstract

The constitutional court brought Indonesia towards a better democracy. This is due to the existence of a separate institution that specifically safeguards the dignity of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as the highest norm in Indonesia, so that any actions related to the constitution can be responded specifically to the constitutional court. In addition, the position of the constitutional court in the state institutional structure as an institution that is equal to the people's consultative assembly, the house of representatives, the regional representative council, the president, the supreme court and the judicial commission has affirmed that the constitutional court is an institution that has high authority in the corridors of its authority. The research is a basic tool in the development of science and technology. This is because research aims to express the truth systematically, methodologically, and consistently. Through the research process analysis and construction of data that has been collected and processed is conducted. the problem in this research is how is the concept of constitutional complaints as a form of protection of citizens' constitutional rights, how is the alternative application of constitutional complaints authority in Indonesia. The result of this research is that constitutional complaints are one of the defense mechanisms for citizens to defend their constitutional rights through the courts against the exercise of state power.
General Election Glorious Without Lies Benito Asdhie Kodiyat
International Journal Reglement & Society (IJRS) Vol 3, No 2 (2022): May - August
Publisher : International Journal Reglement & Society (IJRS)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55357/ijrs.v3i2.221

Abstract

The problem to create a noble election, it is necessary to improve the electoral system comprehensively, the focus of the problems in this study will discuss about strengthening the role of election supervisory bodies in law enforcement, the roles that must be maximal and criteria in achieving elections of integrity, and involving the role of the State Administrative Chamber of the Supreme Court. The research method that is called juridical normative. The results showed that strengthening the function of the election supervisory agency in the enforcement of electoral law, then one of the  leaders of  the election supervisory body collectively collegial must be one of the public prosecution teams in the court so that it can control the enforcement of election law to the fullest and its role does not stop at the plenary.  integrated law enforcement.  For convicted of electoral crimes in addition to prison / confinement then his political rights are revoked.  The special team consists of the legal field of the Election Commission and the Court in charge of arranging the regulations so that the election commission regulations are not prone to judicial review
Tindak Lanjut Kewenangan Legislasi Pasca Putusan Inkonstitusional Bersyarat Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Konsitusi No. 91/PUU- XVIII/2020) Benito Asdhie Kodiyat; Ananda Rizki Lubis
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 14, No 2 (2022): Desember
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/legalitas.v14i2.347

Abstract

Salah satu yang mendasari dibentuknya Mahkamah Konsitusi adalah adanya kenyataan bahwa hukum atau peraturan perundang-undangan yang dihasilkan oleh lembaga-lembaga politik meskipun dibentuk melalui prosedur- prosedur demokratis, berpotensi menyimpan muatan kepentingan yang tidak sejalan dengan ketentuan konstitusi. Hal demikian wajar, namun menjadi bermasalah ketika kepentingan-kepentingan dalam peraturan perundang- undangan itu bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam konsitusi. Secara teoritis, pengujian formil adalah adalah pengujian atas pembentukan suatu undang- undang. Melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 pada Kamis, 25 November 2021, Mahkamah konsitusi bersikap terhadap permohonan Judicial Review terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tindak lanjut kewenangan legislasi pasca Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menguji secara formil Undang-Undang No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Penilitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang menggunakan bahan hukum utama dengan cara menelaah pengertian, perbandingan dan menganalisis yang berkaitan dengan Tindak Lanjut Kewenangan Legislasi Pasca Putusan Inkonstitusional Bersyarat Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia (Studi Putusan MK No.91/PUU-XVIII/2020). Berdasarkan hasil penelitian ini Tindak lanjut Kewenangan Legislasi pasca Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, yaitu melaksanakan perubahan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan yang sebelumnya tidak memuat mekanisme omnibus law dalam rancangan pembentukan undang-undang, harapannya Kebijakan haluan Negara dimasa yang akan datang lebih dapat menyerap aspirasi yang dibutuhkan oleh masyarakat agar terciptanya kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum.  Bahwa hukum dibentuk harus memperhatikan kebutuhan hukum masyarakat, bukan kebutuhan sekolompok orang atau golongan elitis tertentu
PERLINDUNGAN HUKUM HAK MASYARAKAT ADAT ATAS TANAH ULAYAT PASCA UNDANG - UNDANG CIPTA KERJA Tengku Fariz; Benito Asdhie Kodiyat, M.S
EduYustisia Vol 1, No 3 (2023): Februari - Mei
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sebagaiwujud nyata tindakan pemerintahmenjamin hak masyarakat adatdengan memacu semangat rakyat memanfaatkan atau menggali kekayaan yang terkandungbumi Indonesia ini.Salah satu upaya dari masyarakat yaitu dengan memanfaatkan hak ulayat yang berada di masing-masing daerah, masing- masing berbeda bentuk dan coraknyaMenyangkut hak ulayat dari kesatuanmasyarakat Wewenang negara mengatur hubungan hukum antara orang termasuk masyarakat hukum adat dengan tanah terkait erat dengan hubungan hukum antara negara dengan tanah.disebabkan karena hubungan hukum antara negara dengan tanah sangat mempengaruhimenentukan isi peraturan perundangan yang mengatur tentang hubungan hukum antara orangdengan tanah dan masyarakat hukum adat dengan tanah ulayatnya serta pengakuan dan perlindunganhak yang timbul dari hubunganhukum tersebut, maka dalam kaitannya tersebut terdapat rumusan masalah yang akan di angkat dalam penelitian:Bagaimana PengaturanhukumAtas Tanah Ulayat Masyarakat Adat, Bagimana Akibat hukum Hukum Berlakunya Undang Undang Cipta Kerja Atas Tanah Ulayat Terhadap Masyarakat Adat, Bagaimana Perlindungan Atas Tanah Ulayat Hak Masyarakat Adat Pasca UU Cipta Kerja. Pada penelitian ini yang akan dilakukan adalah merupakan penelitian Yuridis Normatif,adalah pendekatan masalah masalah yang di dasarkan pada peraturan perundang-undangan,teori dan konsep yang berhubungan dengan penelitian ini. Akibat hukum berlakunya Undang Undang cipta kerja terhadap tanah ulayat kehilangan haknya atas hutan sebagai sumber daya alam kehidupannya, termasuk hak tradisionalnya, sehingga masyarakat hukum adat mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya dari hutan sebagai sumbernya Bahkan acap hilangnya hak-hak masyarakat hukum adat dimaksud dengan cara sewenang-wenang, sehingga tidak jarang menyebabkan terjadinya konflik melibatkan masyarakat dan pemegang hak.Keadaan tersebut sebagai akibat berlakunya norma yang tidak menjamin kepastian hukum dan ketidak adilan masyarakat.
Co-Authors Ananda Rizki Lubis Andryan . Erwin Asmadi Eza Ista Koto, Ismail Salamat Siregar, Padian Adi Taufik Hidayat Lubis Tengku Fariz