Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.468
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Patrika Jurnal Yustitia
I Ketut Suardita
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 82 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search
Journal : Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum

 1   2 
PERANAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI TERHADAP PENDAPATAN CUKAI INDUSTRI MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL DI BALI I Gede Deya Pramana; I Wayan Parsa; I Ketut Suardita
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol.2, No.1 Edisi Februari 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Alcoholic beverages is subject of ecise tax permits are required for alcoholic beverages factorycirculation of alcoholic beverages in bali very rapidly due to support in the tourism sector so thatthe necessary supervision both potential tax revenue through the provision of permit as well as aviolation that may be performed by the manufacturer alkoholic beverages. This research uses fieldresearch, quantitative descriptive approach using Spearman Rho. The results showed a positivecorrelation to the acquisition of the ownership permit customs and undiscovered violations ofownership permit of alcoholic beverages manufacturers in Bali from 2008 to 2012 (april).
REHABILITASI BAGI PENYALAHGUNA TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA Made Ana Wirastuti; I Ketut Suardita
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 03, September 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Tindak Pidana Narkotika berdasarkan Undang-undang No 35 Tahun 2009, tentang narkotika dan apa menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan rehabilitasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif, melalui pendekatan undang-undang. Maka dapat disimpulkan berdasarkan ketentuan Pasal 54 “pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi”. Faktor penghambat dari pelaksanaan rehabilitasi penempatan pecandu narkotika yang disamakan oleh tindak pidana lain di Lembaga Pemasyarakatan, kurangnya tempat terapi rehabilitasi.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN STATUS TERSANGKA DALAM PUTUSAN PRAPERADILAN Wajihatut Dzikriyah; I Ketut Suardita
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 03, September 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Makalah ilmiah ini berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Status Tersangka Dalam Putusan Praperadilan”. Putusan praperadilan adalah suatu pernyataan hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang dalam hal memutus perkara praperadilan dalam lembaga praperadilan, diucapkan di persidangan singkat, bertujuan untuk memeriksa dan memutus mengenai sah atau tidaknya penangkapan, sah atau tidaknya penahanan, sah atau tidaknya penyidikan, sah atau tidaknya penuntutan, serta mekanisme yang dapat ditempuh untuk meminta ganti rugi atau rehabilitasi. Pembatalan Status Tersangka adalah putusan hakim praperadilan yang menyatakan bahwa penetapan status tersangka terhadap seseorang yang disangka telah melakukan suatu tindak pidana yang masih dalam taraf pendahuluan, dinyatakan tidak sah penetapannya karena tidak memiliki cukup dasar untuk diperiksa di persidangan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan makalah ilmiah ini adalah metode penelitian hokum dengan aspek normatif, yaitu penelitian yang berdasarkan pada peraturan tertulis. Dalam penulisan ini permasalahan yang diangkat adalah bagaimana pembatalan status tersangka dalam suatu putusan praperadilan jika ditinjau secara yuridis berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Kesimpulan yang diperoleh adalah bahwa jika ditinjau secara yuridis berdasarkan KUHAP, praperadilan tidak dapat membatalkan status tersangka, karena pada dasarnya praperadilan tidak dapat meniadakan kesalahan, namun hanya menguji prosedur secara formil.
KAJIAN TERHADAP TOLAK UKUR KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DALAM KENAIKAN PANGKAT DAN JABATAN DI DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KLUNGKUNG Ni Putu Risca Yuni Arta; Ibrahim R.; I Ketut Suardita
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 02, April 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

A civil servant has a standardization in the case of promotion of rank and position . Thehigher the rank and position of a person, the wider the authority is. It requires a competency ofhuman resources. It can be seen by how the perfomance of a civil servant when doing a job. Theexistence of excess of tolerance makes the performance assessment becoming not optimum andraises a negative impression in the society. The formulation of the problem that can be taken isthat what to be the benchmark for the promotion of rank and position of a civil servant and whatviolation to happen related with the rank and position. The type of research used in thisdiscussion is an empiric research with the case approach. So that the conclusion obtained is thatthe benchmark for the promotion of rank and position is a credibility, creativity, inovation and theexistence of potential. The lack of responsibility while doing a job causing the abuse of authorityso that resulted in smearing of reputation of the institution and individual. So that the transparentassessment is required for the establishment of a competent human resources in its field.
PERAN PENTING JUSTICE COLLABORATOR DALAM PENGUNGKAPAN KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA I Ketut Hari Putra Susanto; I Ketut Suardita
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 01, Januari 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Korupsi merupakan kejahatan terorganisir, sistematis, dan massif sehingga sulit terungkap. Peran justice collaborator memegang peranan penting dalam membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana korupsi sampai keakar pangkalnya. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui peran penting justice collaborator dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi di Indonesia serta untuk mengetahui prospek pengaturan justice collaborator dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menguraikan terhadap permasalahan- permasalahan yang ada untuk selanjutnya dibahas dengan kajian teori-teori hukum kemudian dikaitkan dengan perundang-undangan yang berlaku dalam praktek hukum. Kesimpulan penulisan ini adalah peran justice collaborator sangat penting dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi. Belum adanya aturan yang spesifik yang mengatur mengenai justice collaborator menimbulkan ketidakjelasan mengenai syarat, hak, dan perlindungan hukum bagi justice collaborator.
KAJIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI JUAL-BELI ONLINE Desak Made Prilia Darmayanti; I Ketut Suardita
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 01, Februari 2016
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jurnal ini berjudul "Kajian Terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui JualBeli Online". Rumusan masalah dari jurnal ini yaitu bagaimana kebijakan kriminalisasi tindak pidana penipuan jual-beli online dalam KUHP dan UU ITE dan tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan jual-beli online. Jurnal ini memakai metode penelitian normatif. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu Kebijakan kriminalisasi diperlukan dan dalam tindak pidana penipuan jual-beli online ini diatur dalam Pasal 378 KUHP tentang Penipuan. Bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan jual-beli online, yaitu berupa pemberian hak dan kewajiban korban serta pemberian restitusi dan kompensasi.
EFEKTIVITAS PIDANA PENJARA SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI Putu Gede Adhitya Raynatha Putra; I Ketut Suardita
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 07, No. 03, Mei 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jurnal ini berjudul “ Efektivitas Pidana Penjara Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi ”. Adapun yang melatar belakangi dari penulisan ini untuk mengetahui mengenai efektivitas pidana penjara sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Salah satu upaya pemerintah untuk mencegah terjadinya korupsi adalah dengan menerapkan pidana penjara, efektivitas penjatuhan pidana penjara setelah 10 tahun berlakunya Undang-Undang tersebut (2001-2011), hadirnya lembaga KPK, terlebih lagi hadirnya Pengadilan Tipikor, ternyata hasil yang diharapkan agar perilaku korup di negara ini menurun ternyata tidak tercapai. Malah perilaku korup semakin berjalan mundur dengan pembengkakan jumlah kasus korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan (the statue approach). Dalam makalah ini dapat disimpulkan bahwa efektifitas pidana penjara sebagai upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, serta tujuan pemidanaan dalam arti pencegahan, belum sesuai dengan tujuan dari Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kata Kunci: Efektivitas, Pidana Penjara, Pencegahan, Korupsi
PENYELESAIAN SENGKETA KEPEGAWAIAN AKIBAT TERKENA SANKSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL I Made Adi Sucipta Yadnya; Cok Istri Anom Pemayun; I Ketut Suardita
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 1 No 01 (2012)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Public Servants have a very important role as a servant to hold the elements of thestateapparatus of government and development in order to achieve the purpose of thestate. Theexistence of a decision or lack of reasonable policy or self harm Servants,certainlypsychologically able to influence, disrupt, and prevent concentration in carryingout his duties asa Public Servant. Employment disputes as far as possible within the scopeof the work unit intansiissuing disciplinary decisions of moderate and severe levels in theform of dismissal with respectnot his own request and not with respect as Civil Servants(hereinafter abbreviated PNS) by thehead coach or official personnel both at central andlocal levels. Dispute among Civil Servants inthe presence of a decision or lack ofreasonable policies or adverse Servant can inhibitconcentration in duties as officers of theState. The formulation of the problem posed is whetherthe cause of employment disputesand legal actions that can be taken how civil servants due tothe imposition of sanctionsagainst him.
KAJIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI JUAL-BELI ONLINE Desak Made Prilia Darmayanti; I Ketut Suardita
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 01, Januari 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jurnal ini berjudul "Kajian Terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Jual-Beli Online". Rumusan masalah dari jurnal ini yaitu bagaimana kebijakan kriminalisasi tindak pidana penipuan jual-beli online dalam KUHP dan UU ITE dan tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan jual-beli online. Jurnal ini memakai metode penelitian normatif. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu Kebijakan kriminalisasi diperlukan dan dalam tindak pidana penipuan jual-beli online ini diatur dalam Pasal 378 KUHP tentang Penipuan. Bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan jual-beli online, yaitu berupa pemberian hak dan kewajiban korban serta pemberian restitusi dan kompensasi.
TATA CARA PEMANGGILAN SAKSI DAN KEWAJIBANNYA UNTUK HADIR DALAM PROSES PEMERIKSAAN ARBITRASE Kadek Dwika Tirta Kusuma; I Ketut Suardita
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 3 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hakim dalam proses penyelesaian sengketa secara litigasi memiliki kewenangan untuk memaksa saksi untuk hadir dalam persidangan apabila tidak disertai alasan yang sah. Tetapi dalam prosedur yang berlaku di arbitrase khususnya dalam pembuktian tidak ditemukan norma yang mengatur kewenangan bagi arbiter serta para pihak untuk memaksa seseorang hadir sebagai saksi. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 maupun dalam peraturan BANI itu sendiri tidak diatur secara jelas mengenai tata cara pemanggilan saksi mempun kewajibannya untuk hadir dalam pemeriksaan sengketa arbitrase. Melainkan hal tersebut hanya diatur secara implisit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji mengenai tata cara pemanggilan saksi maupun kewajibannya untuk hadir dalam proses pemeriksaan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil studi diketahui bahwa mengenai tata cara pemanggilan saksi maupun kewajibannya untuk hadir dalam proses pemeriksaan dalam peraturan terkait tidak diatur secara jelas. Namun terdapat pendapat serta penafsiran pasal yang menjelaskan bahwa saksi dapat dipanggil melalui mekanisme surat pemanggilan serta prosedur lainnya dapat ditentukan oleh Ketua Majelis Arbitrase. Namun tetap perlu adanya pengaturan yang lebih tegas terhadap mengenai tata cara pemanggilan saksi mempun kewajibannya untuk hadir dalam pemeriksaan sengketa arbitrase dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 maupun Peraturan dan Prosedur BANI. Kata Kunci : Tata Cara, Pemanggilan, Kewajiban, Saksi, Arbitrase
Co-Authors A. A. Istri Chintya Paramitha A.A. Mahendra Putra Adrie S Agus Pratama Putra Anak Agung Ayu Adinda Putri Anak Agung Ayu Candrawilasita Anak Agung Bagus Yudi Surya Dharma Anugrah Diva Apriana Claudia Verena Maudy Sridana Cok Istri Anom Pemayun Cokorda Dalem Dahana Cokorda Dalem Dhana Cokorde Dalem Dahana Daniel Bagus Ariza Desak Made Prilia Darmayanti Desak Nyoman Oxsi Selina DWI SURYANTO Ermalena Rahmawati Gde Bagus Taruna Satria Arimbawa Gede Agung Sutrisna Gede Pramana Yoga Gusti Komang Surya Pratyaksa Irawan Hanung Adi Nugroho I Dewa Agung Yuda Tri Adnyana I Gede Deya Pramana I Gust i Ngurah Wairocana I Gusti Agung Istri Cintya Saraswati I Gusti Agung Ngurah Prawira Kukuh I Gusti Ayu Agung Jennie Asmika I Gusti Ngurah Gede Permana Putra I Gusti Ngurah Made Ari Martana I Ketut Hari Putra Susanto I Ketut Sudiarta I Komang Arya Andika Yasa I Made Adi Sucipta Yadnya I Made Agus Artana I Made Arya Utama I Made Dedy Priyanto I Made Ksema Dharma Yogata I Made Pasek Pariasa I Made Sugiarta Nugraha I Nyoman Suyatna I Nyoman Yoga Ardika Udayana I Putu Adi Sentana Janantara I Putu Agus Astra Wigoena I Putu Andika Pratama I Putu Andika Pratama I Putu Andika Pratama I Putu Martha Kresna Raditya I Wayan Parsa I Wayan Sudharta I.B. Gede Wahyu Pratama Ibrahim R Ibrahim R. Ida Ayu Iswariyati Ida Bagus Gde Ajanta Luwih Ida Bagus Suambara Manuaba Ida Bagus Uda Prayana Ida Purnama Sari Imam Susilo Kadek Dwika Tirta Kusuma Kadek Windu Ardiyawan Ketut Yunda Anastesia Komang Arya Mukti Maruti Komang Yoga Saputra Livia Jayanti Putri Luh Gede Diah Oktarini Dewi Made Ana Wirastuti Made Ananda Dwi Ervaden Made Putri Indra Prabawati Ngurah Angga Narendra Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati Ni Kadek Anindya Anggita Sary Ni Putu Risca Yuni Arta Niluh Putu Yorika Dewi Nina Handalina Soza Nugraheny Wardana Nur Fadhilla Rachmadani Putri Aldila Putu Ari Permadi Putu Gede Adhitya Raynatha Putra Putu Gede Arya Sumertayasa Putu Gede Arya Sumertha Yasa Putu Indra Dananjaya Putra Tri Harsya Wardhana Wajihatut Dzikriyah Yohanes Febriyanto Gibert Yunizar Armani Husnan