Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.468
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Patrika Jurnal Yustitia
I Ketut Suardita
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 82 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 62 Documents
Search
Journal : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

 2   3   4   5   6 
PELAKSANAAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM PADA DESA SUKAWATI KABUPATEN GIANYAR Made Putri Indra Prabawati; Putu Gede Arya Sumerthayasa; I Ketut Suardita
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 01, Januari 2017
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kurangnya lahan khusus parkir di suatu tempat mengakibatkan masyarakat memarkirkan kendaraannya di bahu jalan dan menggunakan sebagian badan jalan sebagai tempat parkir. Dengan berlakunya Peraturan Daerah mengenai Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, memberikan peraturan jelas terhadap kendaraan yang parkir di sebagian badan jalan, sehingga tercipta keuntungan antara Pemerintah Daerah dan masyarakat. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis mengkaji mengenai pelaksanaan retribusi parkir di tepi jalan umum pada Desa Sukawati Kabupaten Gianyar. Dari hasil penelitian yuridis empiris, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan retribusi parkir di tepi jalan umum pada Desa Sukawati Kabupaten Gianyar tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum yang di dalamnya mengatur pula tentang tatacara pemungutan retribusi parkir.
1KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM KEJELASAN STATUS TENAGA HONORER SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA Putri Aldila; I Ketut Suardita
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 02, Maret 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (175.651 KB)

Abstract

Tulisan ini berjudul KebijakanDalam Kejelasan Status Tenaga Honorer Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Adapun yang melatarbelakangi tulisan ini untuk memahami kebijakan dan tanggung jawab pemerintah dalam kejelasan status tenaga honorer. Banyak tenaga honorer yang tidak bisa diangkat menjadi CPNS sehingga perlu adanya kebijakan dan tanggung jawab dari pemerintah.Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif berdasarkan analisis peraturan perundang-undangan dikaji dari aspek-aspek yang mengatur tenaga honorer dan aparatur sipil negara. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, tenaga honorer yang tidak dapat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil akan tetap sebagai tenaga honorer sampai batas pengabdiannya berakhir dan menunggu adanya peraturan yang baru.Kata Kunci : Kebijakan Pemerintah, Tanggung Jawab, Tenaga Honorer
IMPLIKASI AKTIVITAS PRAMUWISATA ILEGAL TERHADAP ASPEK KEPARIWISATAAN DI BALI DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PRAMUWISATA Putu Indra Dananjaya Putra; I Ketut Suardita; Cokorde Dalem Dahana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 02, Maret 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (250.471 KB)

Abstract

Penelitian ini berjudul implikasi aktivitas pramuwisata ilegal terhadap aspek kepariwisataaan di Bali ditinjau dari Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pramuwisata. Penulisan ini berlatar belakang dari fenomena pramuwisata ilegal yang menyebabkan miskonsepsi terhadap makna dari daya tarik wisata di Bali serta makna dari budaya masyarakat Hindu di Bali. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui alasan pramuwisata ilegal tidak mencari lisensi, dan untuk mengetahui bagaimana implikasi yang ditimbulkan oleh pramuwisata ilegal terhadap aspek kepariwisataan di Bali. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan fakta, dan pendekatan analisis konsep hukum. Kesimpulan dari penulisan ini adalah implikasi dari aktivitas pramuwisata ilegal terhadap aspek kepariwisataan di Bali yang menyebabkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 tentang Pramuwisata tidak dapat terlaksana dengan baik. Kata Kunci : Implikasi, Aktivitas Pramuwisata Ilegal, Aspek Kepariwisataan, Peraturan Daerah
PENERAPAN ASAS GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 Ermalena Rahmawati; I Ketut Suardita
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 03, Mei 2014
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (29.961 KB)

Abstract

Poor public services by the government which is influenced by internal factorsbureaucracy could be the circumstances , either in the form of organization ( structure ,personnel placement , effectiveness of ) the effectiveness of communication between units ,resources and empowerment . Good governance as an ideal concept in the context of theimplementation of governance principles therein offered how the concept of goodgovernance is expected to realize as much as possible the implementation of thegovernment public service to the community . In analyzing this problem the authors useresearch methods with an emphasis on the normative juridical analysis of laws as primarylegal materials and other legal materials as secondary legal materials . In connection withthe enactment of Act No. 25 of 2009 as an effort to implement public service settings can besynergized with the principles of good governance for the fulfillment minimum standardsthat required in order to meet society's expectations in order to achieve optimization ofqualified and effective public services.
AK MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH MELALUI PROGRAM BANK SAMPAH DI KOTA DENPASAR Agus Pratama Putra; Cokorda Dalem Dahana; I Ketut Suardita
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 01, Februari 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (147.191 KB)

Abstract

Volume sampah di Kota Denpasar setiap hari semakin meningkat. Pengelolaansampah dengan melibatkan partisipasi masyarakat melalui program bank sampah iniditinjau dari penerapan Pasal 11 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008yaitu partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan,dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah. Maka penulis mengambil judul “HakMasyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Melalui Program Bank Sampah di KotaDenpasar”. Berdasarkan uraian diatas terdapat permasalahan yaitu bagaimanapengaturan hak masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Denpasar danpengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui program bank sampah. Metode yangdigunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis empiris. Kesimpulan yangdiperoleh yaitu Pengaturan hak-hak masyarakat di pandang perlu adanya produk hukumyang mengatur khusus mengenai hak masyarakat untuk turut berpartisipasi dalampengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui program bank sampah di KotaDenpasar. melalui penukaran sampah menjadi sembako, program BPJS, pembayaranrekening listrik, tv kabel dll. Disarankan perlu adanya peningkatan partisipasimasyarakat dengan melakukan sosialisasi secara intensif mengenai program,mekanisme bank sampah.
IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NO 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH DALAM PEMBENTUKAN DAN PENYUSUNAN PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN GIANYAR Kadek Windu Ardiyawan; I Ketut Suardita; Cokorda Dalem Dahana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 01, Januari 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (237.694 KB)

Abstract

Pembentukan dan susunan perangkat daerah di Kabupaten Gianyar dilakukan dengan ketetapan peraturan yang berlaku tersebut sebelumnya. Dengan berlakunya PP No. 18 Tahun 2016 maka telah ada rujukan yuridis untuk membentuk pelaksanaan regulasi daerah di Kabupaten Gianyar. Uraian tersebut merumuskan masalah bagi penelitian ini yaitu mengenai pelaksanaan pembentukan regulasi dan penyusunan perangkat-perangkat daerahnya serta kendala-kendala terkait pelaksanaan PP No. 18 Tahun 2016 tersebut. Penelitian ini dikualifikasikan dalam jenis penelitian hukum empiris. Dalam penelitian ini mengonsepkan gejala-gejala empiris yang dapat diamati untuk penerapannya dalam kehidupan nyata. Teori yang digunakan adalah teori Negara Hukum, teori Kewenangan, dan teori Efektivitas Penegakan Hukum. Proses pembentukan Perda No. 5 Tahun 2016 merupakan implementasi dari PP No. 18 Tahun 2016 di Kabupaten Gianyar. Perda No. 5 Tahun 2016 menjadi dasar untuk melaksanakan efektivitas dari regulasi tersebut. Terkait upaya Pemerintah Kabupaten Gianyar yang dilakukan secara bertahap dalam upaya mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Untuk memahami gejala-gejala tersebut maka perlu dilakukannya penelitian hukum empiris ini.
UPAYA PENERTIBAN PENYELENGGARAAN REKLAME DI KOTA DENPASAR I Gusti Ayu Agung Jennie Asmika; I Nyoman Suyatna; I Ketut Suardita
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 03, April 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (226.769 KB)

Abstract

Untuk memperkenalkan jenis produk dan jasa yang akan ditawarkan kepada para konsumen, salah satu bentuk usaha yang dilakukan para pengusaha yaitu melalui reklame. Namun terdapat permasalahan dalam pelaksanaan penyelenggaraan reklame yang sering terjadi, salah satunya karena reklame tersebut melanggar izin lokasi dan reklame tidak memiliki izin. Maka dari itu dibuatlah tulisan yang berjudul “Upaya Penertiban Penyelenggaraan Reklame Di Kota Denpasar”. Dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris, tulisan ini memberi pengetahuan mengenai pelaksanaan penertiban terhadap reklame dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan penertiban reklame di Kota Denpasar. Bentuk pelaksanaan penertiban yang dilakukan oleh Tim Penyelenggaraan Reklame yaitu berupa teguran tertulis kepada penyelenggara reklame dan pembongkaran reklame. Dalam pelaksanaannya Tim Penyelenggaraan Reklame memiliki faktor pendukung yaitu adanya data dan informasi mengenai pelanggaran reklame yang terjadi di Kota Denpasar, tetapi terdapat juga faktor penghambat yaitu kurangnya kesadaran penyelenggara reklame untuk mengurus perizinan pemasangan reklame.
UPAYA PENCEGAHAN PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN KLUNGKUNG BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 6 TAHUN 2015 I Putu Adi Sentana Janantara; I Wayan Parsa; I Ketut Suardita
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 02, Maret 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (216.794 KB)

Abstract

Tulisan ini dilatarbelakangi oleh permasalahan hukum peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Klungkung berdasarkan peraturan menteri perdagangan nomor 6 tahun 2015. Adapun tujuan penulisan tulisan ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan pencegahan peradaran dan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Klungkung, serta upaya pemerintah daerah kabupaten klungkung dalam pencegahan dan peradaran dan penjualan minuman alkohol berdasarkan peraturan menteri perdagangan nomor 6 tahun 2015. Jenis penelitian dalam penulisan ini merupakan penelitian yuridis empiris, karena mendekati masalah dari peraturan yang berlaku dan kenyataan yang ada di masyarakat. Pelaksanaan pencegahan peradaran dan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Klungkung belum dilakukan secara optimal. Hal tersebut dapat kita lihat dari data yang penulis dapatkan dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Klungkung, pada tanggal 25 September 2017, tercatat bahwa 83 tempat yang menjual minuman beralkohol golongan A, B, dan C. Dari 83 tempat tersebut, 23 diantaranya sudah memiliki ijin sedangkan sisanya yaitu sejumlah 60 tempat belum memiliki ijin. Hal tersebut tentu menandakan adanya kesenangan yang terjadi antara das sollen dan das sein, yang dimana ketentuan pada padal 14 peraturan menteri perdagangan republik Indonesia nomor 6 tahun 2015 (das sollen), berbeda dengan pelaksanannya yang terjadi di lapangan yaitu di Kabupaten Klungkung (das sein). Adapun kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah Kabupaten Klungkung dalam pencehagan peredaran dan penjualan minuman beralkohol, yaitu: belum adanya peraturan daerah kabupaten klungkung yang mengatur terkait pencegahan peredaran dan penjualan minuman beralkohol, kurangnya jumlah aparat yang menindak peredaran dan penjualan minuman beralkohol tanpa izin di Kabupaten Klungkung, masih terdapatnya pedagang yang sembunyi-sembunyi menjual minuman beralkohol tanpa izin, dan juga masyarakat yang masih membeli minuman beralkohol di tempat yang menjual minuman beralkohol tanpa izin. Kata Kunci: Pencegahan Peredaran dan Penjualan, Minuman Beralkohol, Kabupaten Klungkung.
IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE DALAM PENERBITAN IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME DI KABUPATEN BADUNG I Putu Martha Kresna Raditya; I Ketut Suardita
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 01, Januari 2017
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Karya ilmiah ini berjudul Implementasi Good Governnce Dalam Penerbitan Izin Penyelenggaraan Reklame Di Kabupaten Badung. Adapun permasalahan yang diangkat adalah bagaimana penerapan prinsip-prinsip good governance oleh pemerintah daerah Kabupaten Badung dalam proses penyelenggaraan reklame dan apa akibat hukum bagi penyelenggara reklame yang melanggar aturan dalam penyelenggaraan reklame di wilayah Kabupaten Badung. Metode penulisan yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah metode empiris. Pemerintah Kabupaten Badung berdasarkan kewenangannya membuat produk perundang-undangan yang mengatur setiap penyelenggaraan reklame. Apabila merujuk pada indikator dari prinsip good governance, Kabupaten Badung  telah melaksanakan prinsip akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan kepastian hukum walaupun dalam prakteknya tidak terlaksana secara optimal karena kendala-kendala. Akibat hukum yang diterima penyelenggara reklame apabila melanggar aturan dalam penyelenggaraan reklame, maka akan dikenakan sanksi berupa sanksi denda atau pidana kurungan, atau pencabutan Izin Penyelenggaraan Reklame hingga penbongkaran reklame.
KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG DALAM MENGENDALIKAN PEMBANGUNAN VILLA Ngurah Angga Narendra; I Made Arya Utama; I Ketut Suardita
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 01, Februari 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (194.617 KB)

Abstract

Pesatnya perkembangan pariwisata berbanding lurus dengan pembangunanakomodasi sebagai penunjang kegiatan kepariwisataan. Villa merupakan alternatifpenginapan yang lebih dipilih wisatawan terutama wisatawan asing daripada hotelsebagai tempat peristirahatan. Namun satu tahun terakhir, di Buleleng banyakbermunculan villa tanpa izin. Hal ini jelas mengganggu tata ruang dan tata kota diKabupaten Buleleng. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Dimanaakan membahas mengenai pengaturan lokasi di Kabupaten Buleleng yang menjaditempat untuk mendirikan villa dan syarat-syarat yang ditentukan Pemerintah KabupatenBuleleng dan masyarakat dalam menetapkan izin mendirikan villa. Pengaturanmengenai lokasi pembangunan villa terdapat pada Peraturan Daerah KabupatenBuleleng Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah KabupatenBuleleng Tahun 2013-2033, dimana dijelaskan bahwa lokasi pembangunan villa harusberada pada kawasan peruntukan pariwisata. Syarat akomodasi pariwisata secara umum(hotel dan pondok wisata) dari pemerintah lebih menitikberatkan pada persyaratanteknis mendirikan villa yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten BulelengNomor 11 Tahun 2007, sedangkan persyaratan dari masyarakat lokal lebihmenitikberatkan pada syarat yang mampu memberikan keuntungan bagi masyarakat,tertuang dalam peraturan desa. Tidak ada syarat khusus untuk mendirikan villa.
Co-Authors A. A. Istri Chintya Paramitha A.A. Mahendra Putra Adrie S Agus Pratama Putra Anak Agung Ayu Adinda Putri Anak Agung Ayu Candrawilasita Anak Agung Bagus Yudi Surya Dharma Anugrah Diva Apriana Claudia Verena Maudy Sridana Cok Istri Anom Pemayun Cokorda Dalem Dahana Cokorda Dalem Dhana Cokorde Dalem Dahana Daniel Bagus Ariza Desak Made Prilia Darmayanti Desak Nyoman Oxsi Selina DWI SURYANTO Ermalena Rahmawati Gde Bagus Taruna Satria Arimbawa Gede Agung Sutrisna Gede Pramana Yoga Gusti Komang Surya Pratyaksa Irawan Hanung Adi Nugroho I Dewa Agung Yuda Tri Adnyana I Gede Deya Pramana I Gust i Ngurah Wairocana I Gusti Agung Istri Cintya Saraswati I Gusti Agung Ngurah Prawira Kukuh I Gusti Ayu Agung Jennie Asmika I Gusti Ngurah Gede Permana Putra I Gusti Ngurah Made Ari Martana I Ketut Hari Putra Susanto I Ketut Sudiarta I Komang Arya Andika Yasa I Made Adi Sucipta Yadnya I Made Agus Artana I Made Arya Utama I Made Dedy Priyanto I Made Ksema Dharma Yogata I Made Pasek Pariasa I Made Sugiarta Nugraha I Nyoman Suyatna I Nyoman Yoga Ardika Udayana I Putu Adi Sentana Janantara I Putu Agus Astra Wigoena I Putu Andika Pratama I Putu Andika Pratama I Putu Andika Pratama I Putu Martha Kresna Raditya I Wayan Parsa I Wayan Sudharta I.B. Gede Wahyu Pratama Ibrahim R Ibrahim R. Ida Ayu Iswariyati Ida Bagus Gde Ajanta Luwih Ida Bagus Suambara Manuaba Ida Bagus Uda Prayana Ida Purnama Sari Imam Susilo Kadek Dwika Tirta Kusuma Kadek Windu Ardiyawan Ketut Yunda Anastesia Komang Arya Mukti Maruti Komang Yoga Saputra Livia Jayanti Putri Luh Gede Diah Oktarini Dewi Made Ana Wirastuti Made Ananda Dwi Ervaden Made Putri Indra Prabawati Ngurah Angga Narendra Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati Ni Kadek Anindya Anggita Sary Ni Putu Risca Yuni Arta Niluh Putu Yorika Dewi Nina Handalina Soza Nugraheny Wardana Nur Fadhilla Rachmadani Putri Aldila Putu Ari Permadi Putu Gede Adhitya Raynatha Putra Putu Gede Arya Sumertayasa Putu Gede Arya Sumertha Yasa Putu Indra Dananjaya Putra Tri Harsya Wardhana Wajihatut Dzikriyah Yohanes Febriyanto Gibert Yunizar Armani Husnan