Garuda - Garba Rujukan Digital

Perlindungan Hukum terhadap Hak Konsumen atas Wanprestasi Ketidaksesuaian Kecepatan Internet yang Ditawarkan Provider Wi-Fi I Gst. Ngr. Bgs. Putra Prianatha; I Dewa Ayu Dwi Mayasari
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 4 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk memahami dan mengetahui bagaimana pengaturan terhadap hak-hak konsumen sebagai pelanggan provider Wi-Fi terhadap wanprestasi dari pihak provider dan mengetahui bentuk perlindungan hukum terkait konsumen yang merasa dirugikan oleh provider Wi-Fi. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu metode penelitian normative. Perlindungan hukum terhadap konsumen telah tertuang pada “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, dimana dalam penulisan ini akan membahas perihal wanprestasi yang sering terjadi dari pihak provider Wi-Fi terkait ketidaksesuaian kecepatan internet yang ditawarkan dan disaat penggunaan layanan sehingga merugikan pihak konsumen. Walaupun sudah tertuang dalam “pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang mengatur tentang hak konsumen serta dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang mengatur tentang kewajiban pelaku usaha”, masih kurangnya kepastian hukum bagi hak-hak konsumen yang harus dilindungi dalam halnya sebagai konsumen pelanggan provider Wi-Fi. Maka dari itu, agar pihak konsumen mendapatkan apa yang menjadi haknya, diperlukannya kepastian hukum yang mengatur dan melindungi agar berjalannya asas dari perlindungan konsumen sendiri yang tertuang dalam “Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.” Kata kunci: Perlindungan hukum, konsumen, provider Wi-Fi. ABSTRACT The purpose of writing this journal is to understand and find out how to regulate the rights of consumers as customers of the Wi-Fi provider against default from the provider and to find out the form of legal protection related to consumers who feel aggrieved by the Wi-Fi provider. The research method used in this paper is normative. Legal protection for consumers has been stated in “Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection”, which in this paper will discuss defaults that often occur from the Wi-Fi provider regarding the incompatibility of the internet speed offered and when using the service to the detriment of the consumer. Although it has been stated in “Article 4 of Law Number 8 of 1999 which regulates consumer rights and in Article 7 of Law Number 8 of 1999 which regulates the obligations of business actors”, there is still a lack of legal certainty for consumer rights which must be protected in this case. as a consumer of a Wi-Fi provider customer. Therefore, for consumers to get what they are entitled to, there is a need for legal certainty that regulates and protects so that the principle of consumer protection itself is contained in “Article 2 of Law Number 8 of 1999”. Key words: Legal protection, consumer, Wi-Fi provider

Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas di Indonesia Menurut Hukum Positif Indonesia Maria Wulan Sistiya Astari; I Dewa Ayu Dwi Mayasari
Acta Comitas Vol 7 No 03 (2022)
Publisher : Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/AC.2022.v07.i03.p9

The purpose of this paper is basically to know and understand in more detail the responsibilities of the shareholders of a limited liability company. This research uses a normative research method using a statue approach and conceptul aprroach. The result of the research is that the Company as a legal entity has assets that are separate from its shareholders. This separation of assets is also accompanied by limited liability. Shareholders of the company have limited liability the provisions regulated under Article 3 paragraph (2) of the Company Law in which shareholders with limited liability can change to unlimited if the shareholders commit bad faith which then causes the limited liability to change to unlimited so that the personal assets of the shareholders are not separated from the assets of the limited liability company.

PENGGUNAAN KLAUSULA FORCE MAJEURE SEBAGAI DAMPAK DARI PANDEMI COVID-19 DALAM PERJANJIAN KREDIT Ni Made Saraswati Nandila Putri; I Dewa Ayu Dwi Mayasari
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 1 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2022.v11.i01.p09

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui penggunaan pandemi Covid-19 sebagai alasan force majeure pada suatu perjanjian kredit, serta akibat hukum daripada penggunaan pandemi Covid-19 sebagai force majeure suatu perjanjian kredit. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan mengkaji bahan pustaka dan literatur di bidang hukum. Hasil penelitian ini yaitu pandemi Covid-19 termasuk ke dalam kondisi force majeure yang bersifat sementara dan kasuistis, selain itu memenuhi unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 1244 serta Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut KUHPerdata. Pada sebuah perjanjian kredit khususnya, klausul force majeure harus ditentukan dalam isi perjanjian dan dalam keadaan yang dinyatakan sebagai force majeure haruslah dibuktikan pula alasan-alasan dan bukti yang jelas mengapa debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya. Selanjutnya akibat hukum dari penggunaan pandemi Covid-19 sebagai force majure dalam suatu perjanjian kredit ialah tidak dapat dilaksanakannya prestasi sementara waktu, selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 1237 KUHPerdata, resiko yang terjadi pada keadaan force majeure ditanggung oleh pihak kreditur. Force majeure pada masa pandemi Covid-19 tidak dapat menjadi alasan terhapusnya kewajiban debitur, melainkan hanya sebagai penunda pembayaran oleh debitur kepada kreditur yang bukan merupakan suatu wanprestasi. Namun terdapat pengecualian atas pemberlakuan force majeure, yakni force majeure tidak berlaku jika debitur sebelumnya telah wanprestasi kepada pihak lainnya sebelum keadaan memaksa tersebut berlangsung. The purpose of this research is to determine the use of the Covid-19 pandemic as a reason for force majeure in a credit agreement, and the legal consequences of using the Covid-19 pandemic as force majeure in a credit agreement. This research is a normative legal research by reviewing literatures in the field of law. The results of this study are that the Covid-19 pandemic is a temporary and casuistic force majeure condition, besides that it fulfills the elements contained in Article 1244 and Article 1245 of the Civil Code. In a credit agreement, in particular, a force majeure clause must be specified in the contents of the agreement and in a situation declared as force majeure, it must also be proven the reasons and clear evidence why the debtor cannot fulfill his obligations. The legal consequence of using the Covid-19 pandemic as a force majeure in a credit agreement is that temporary achievements cannot be carried out, in addition to the provisions of Article 1237 of the Civil Code, the risk that occurs in a force majeure situation is borne by the creditor. Force majeure during the Covid-19 pandemic cannot be the reason for the cancellation of the debtor's obligations, but only as a delay in payments by the debtor to creditors who are not in default. However, there are exceptions to the application of force majeure, namely force majeure does not apply if the debtor has previously defaulted to the other party before the force majeure took place.

PERLINDUNGAN HUKUM AKIBAT PRAKTIK MANIPULASI DALAM PASAR MODAL BAGI INVESTOR Ni Kadek Winda Nandayani; I Dewa Ayu Dwi Mayasari
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 6 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Penulisan ini menjelaskan perkembangan ekonomi di bidang investasi menengah yang meningkat pesat. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan kegiatan masyarakat di pasar modal. Fokus penelitian adalah pengaturan regulasi larangan pasar modal dalam melakukan pencegahan terhadap kegiatan manipulasi pasar dan bentuk perlindungan hukum oleh instansi yang bertanggung jawab bagi investor yang mengalami kerugian oleh praktik manipulasi pasar di pasar modal. Metodologi penelitiam yang dipergunakan yakni penelitian normatif dengan mengkaji prinsip, konsep, teori, dan peraturan perundang-umdangan yang selaras dengan penelitian ini. Simpulan yang dapat ditarik yaitu bahwa manipulasi pasar adalah aktivitas yang dilakukan untuk menciptakan citra palsu dari aktivitas perdagangan. Aktivitas ini umumnya dilakukan pada pasar modal bertujuan untuk memberikan pengaruh terhadap harga surat berharga dan menggiring fakta yang salah. Manipulasi pasar dilarang sebab akan mengurangi kredibilitas pasar modal maupun keyakinan masyarakat terhadap kegiatan pasar modal. Perlindungan hukum yang dapat ditawarkan adalah perlindungan yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif diberikan dengan edukasi publik dan pengawasan transaksi oleh OJK, sedangkan perlindungan hukum represif diberikan: yudisial, non-yudisial, dan sanksi. Kata Kunci: Manipulasi Pasar, Pasar Modal, Investor ABSTRACT This paper describes the rapid development of the economy in the medium-sized investment sector. This is evidenced by the increase in public activity in the capital market. The focus of the research is the regulation of capital market prohibitions to prevent market manipulation practices and forms of legal protection by responsible agencies for investors who are harmed by market manipulation practices in the capital market. The research methodology is carried out by examining the principles, concepts, theories, and laws and regulations that are relevant to this discussion. The conclusion that can be drawn from this research is that market manipulation is an activity carried out to create a false image of trading activities. This activity is generally carried out in the capital market with the aim of influencing the price of securities and leading to false facts. Market manipulation is prohibited because it can damage the credibility of the capital market and public confidence in capital market activities. Legal protection that can be offered is preventive and repressive protection. Preventive legal protection is provided through public education and transaction supervision by OJK, while repressive legal protection is provided: judicial, non-judicial, and sanctions. Key Words: Market Manipulation, Capital Market, Investors

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS IKLAN YANG MENYESATKAN DAN MENYIMPANG DI MEDIA I Putu Dodi Pande Putra Sanjaya; I Dewa Ayu Dwi Mayasari
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 3 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i03.p05

Adanya Iklan menjadi media informasi juga dapat menyebabkan permasalahan terkait informasinya yang terkadang tidak berbanding dengan apa yang di promosikan dan cendrung menyesatkan. Tujuan dari penelitian ini yakni agar dapat mengetahui perlindungan hukum konsumen terkait dengan tayangan iklan yang menyesatkan. Metode penelitian ini yuridis normatif. Adapun hasil dalam penelitian ini yaitu terdapat dua macam Perlindungan hukum terhadap konsumen atas iklan yang menyesatkan yang pertama Perlindungan hukum konsumen bersifat preventif dimana dilakukan melalui regulasi dengan cara memberikan aturan hukum yang menjamin kepastian hukum sehingga konsumen dapat menerima perlindungan hukum terhadap konsumen baik dari pihak pemerintah atau lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat serta yang kedua Perlindungan hukum Konsumen bersifat represif, yaitu suatu perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen apabila terjadi sengketa antara pelaku usaha dan juga konsumen sebagai akibat adanya gugatan dari konsumen yang dimana dalam hal ini merasa dirugikan. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Iklan The existence of advertisements as a medium of information can also cause problems related to the information which is sometimes not compared to what is being promoted and tends to be misleading. The purpose of this research is to know the legal protection of consumers related to misleading advertising impressions. This research method is normative juridical. The results in this study are that there are two kinds of legal protection against consumers for misleading advertisements. First, consumer legal protection is preventive in nature which is carried out through regulation by providing legal rules that guarantee legal certainty so that consumers can receive legal protection against consumers both from the government or the government. non-governmental consumer protection institutions and secondly Consumer legal protection is repressive, namely a legal protection given to consumers in the event of a dispute between business actors and consumers as a result of a lawsuit from consumers who in this case feel aggrieved. Keywords: Legal Protection, Consumer, Advertisement

PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI NASABAH APABILA BANK MENGGUNAKAN TEKNOLOGI ARTIFICIAL INTELLIGENCE MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA I Dewa Ayu Wacik Yuniari; I Dewa Ayu Dwi Mayasari
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 7 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Dunia yang kian berubah menjadi digitalisasi mendorong segala aspek untuk turut melakukan adaptasi salah satunya dari sektor perbankan. Tujuan dilakukannya penelitian ini yakni untuk dapat menganalisa peraturan terkait apakah sudah cukup melindungi nasabah bank apabila terjadi kebocoran data akibat teknologi Artificial Intelligent (AI) melalui fitur chatbot ini. Seiring dengan perkembangan teknologi yang ada maka timbul permasalahan terkait beberapa pengaturan di Indonesia ternyata belum secara signifikan mengatur mengenai AI ini. Namun terdapat beberapa peraturan yang bisa dikaitkan dalam hal ini yakni, AI ini bisa dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik yang kemudian disebut PP 71 th 2019. Dimana peraturan ini mengatur lebih spesifik apa itu agen elektronik, dalam hal ini AI termasuk didalamnya. Walaupun demikian, agar terjadi kepastian hukum maka dari itu perlu adanya penelitian dengan metode pendekatan normatif sehingga bisa menciptakan perlindungan hukum berkelanjutan kepada nasabah bank. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Data, Artificial Intelligence, Bank ABSTRACT The world that is increasingly turning into digitalization encourages all aspects to participate in adaptation, one of which is the banking sector. The purpose of this research is to be able to analyze regulations related to whether they are sufficient to protect bank customers in the event of a data leak due to Artificial Intelligent (AI) technology through this chatbot feature. Along with the development of existing technology, problems arise related to several regulations in Indonesia that have not significantly regulated AI. However, there are several regulations that can be linked in this regard, namely, this AI can be linked to Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions and Government Regulation Number 71 of 2019 concerning Implementation of Transaction Systems Electronics which is then called PP 71 of 2019. Where this regulation regulates more specifically what an electronic agent is, in this case AI is included in it. However, in order for legal certainty to occur, it is necessary to carry out research using a normative approach so that it can create sustainable legal protection for bank customers. Key Words: Legal Protection, Data, Artificial Intelligence, Bank

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PADA PRAKTIK FINTECH DALAM BENTUK PINJAMAN ONLINE ILEGAL Ni Nyoman Ayu Sri Ratna Sari; I Dewa Ayu Dwi Mayasari
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 8 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Penelitian dalam tulisan ini tujuannya supaya mengetahui bagaimana keabsahan perjanjian yang dilakukan konsumen ketika melakukan pinjaman online ilegal serta bagaimana kebijakan pemerintah terkait perlindungan hukum pada penyelenggara fintech dalam bentuk pinjaman online ilegal. Pada artikel ini menggunakan penelitian normative dengan pendekatan Statue Approach yang mana dalam pendekatan ini mengutamakan aturan pada undang-undang yang berkaitan dengan isu hukum dan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa ketentuan hukum yang jadi pengatur perjanjian lewat online ataupun internet, sama dengan ketentuan hukum tentang perjanjian secara langsung ataupun reguler serta untuk menguji keabsahan dari suatu perjanjian maka harus memenuhi persyaratan yang terdapat dalam Pasal 1230KUHPerdata. Landasan hukum pinjaman online sendiri diatur di Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang dengan basis Teknologi Informasi serta Peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017 Tahun 2017 mengenai Penyelenggaraan Teknologi Finansial sebagai dasar hukum berlakunya bisnis perjanjian pinjaman online. Kata Kunci: Financial Teknologi, Pinjaman Online Ilegal, OJK ABSTRACT The research in this paper aims to find out how the validity of agreements made by consumers when making credit online illegally and how government policies related to legal protection for fintech providers in the form of illegal online loans. This article uses normative research with the Statue Approach approach which in this approach prioritizes legal materials in the form of laws and regulations relating to legal issues and as basic materials in conducting research. The results of this study note that the legal provisions governing agreements via the internet or online are the same as legal provisions regarding agreements or conventional ones and to test the validity of an agreement, it must meet the requirements contained in Article 1230 of the Civil Code. The legal basis for online loans is regulated in OJK Number 77/POJK.01/2016 regarding Information Technology-based Lending and Borrowing Services and Bank Indonesia Regulation No.19/12/PBI/2017/2017 concerning the Implementation of Financial Technology as a legal basis the application of the online loan agreement business Key Words: Financial Technology, Ilegal Online Loans, OJK

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH YANG MASIH MEMILIKI DANA DI DALAM BANK YANG MENGALAMI LIKUIDASI I Putu Eka Putrawan; I Dewa Ayu Dwi Mayasari
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 10 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan sebuah bank dapat mengalami likuidasi, serta mengetahui kepastian hukum apa saja yang deberikan kepada nasabah penyimpana dana jika bank tersebut dinyatakan likuidasi. Adapun dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan pada Undang-Undang No 10 Tahun 1998 j.o Undang – undang No 7 Tahun 1992 yang dimaksud dengan Bank ialah merupakan sebuah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat atau funding dan juga sebagai penyalur dana bagi masyarakat atau lending. Adapun beberapa faktor yang memnyebabkan bank dilikuidasi, utang perusahaan berada di posisi extreme leverage, banyak utang yang sudah jatuh tempo, melakukan strategi yang salah, dan menggunakan sistem gali lubang tutup lubang. Kepastian hukum bagi nasabah bank yang mengalami likuidasi Pasal 1 Perpu Nomor 3 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2008 tentang Besaran Nilai Simpanan Yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan. Kata Kunci: Likuidasi, Kepastian Hukum, Nasabah ABSTRACT The purpose of this study is to find out what factors cause a bank to go into liquidation, and to find out what legal certainty is given to customers who deposit funds if the bank is declared liquidated. As for in this study using a normative juridical approach. Based on Law No. 10 of 1998 j.o. Law No. 7 of 1992, what is meant by Bank is a business entity that collects funds from the public or funding as well as channeling funds for the community or lending. There are several factors that caused the bank to be liquidated, the company's debt was in a position of extreme leverage, a lot of debt was past due, carried out the wrong strategy, and used a hole-to-mouth system. Legal certainty for bank customers undergoing liquidation Article 1 Perpu Number 3 of 2008, Law Number 24 of 2004 concerning the Deposit Insurance Corporation, Government Regulation Number 66 of 2008 concerning the Amount of Deposits Guaranteed by the Deposit Insurance Corporation. Keywords: Liquidation, Legal Certainty, Customers

KEABSAHAN MEDIA SOSIAL TIKTOK SEBAGAI OBJEK JAMINAN I Gede Ananda Eka Diana; I Dewa Ayu Dwi Mayasari
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 12 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Jurnal ini memiliki tujuan untuk mengkaji keabsahan dari media sosial Tiktok sebagai objek jaminan maupun terkait dengan permasalahan yang berpotensi ditimbulkan. Dengan mengaplikasikan metode yuridis-normatif sebagai metode penelitian hukum serta studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan bahan hukum, kemudian dilakukan analisis sesuai dengan permasalahan yang dikaji secara yuridis kualitatif. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa (1) Media sosial Tiktok dapat digunakan sebagai objek jaminan selama dapat dilakukan atau ditentukan adanya mekanisme pemindahan hak milik atau penguasaan terhadap akun tersebut, (2) konsekuensi yang timbul dari penggunaan media sosial Tiktok sebagai objek jaminan adalah bahwa penggunaan media sosial Tiktok sebagai objek jaminan berpotensi melanggar terms of use pengguna serta tidak mendapat perlindungan yuridis. Kata kunci: Hak Kebendaan, Jaminan, Media Sosial, Tiktok ABSTRACT This journal then aims to examine the validity of Tiktok's sosial media as an object of guarantee as well as related to problems that have the potential to arise. By using a normatif legal research method with the technique of collecting legal materials, the study of literature is analyzed in accordance with the problems studied in a qualitative juridical manner. This study obtained the results that (1) Tiktok sosial media can be used as an object of guarantee as long as it can be carried out or it is determined that there is a mechanism for transferring ownership or control of the account, (2) the consequences arising from the use of Tiktok sosial media as an object of guarantee are that using sosial media Tiktok as an object of guarantee can be a violation of user’s terms of use and there is no legal protection for parties who use Tiktok sosial media as an object of guarantee. Keywords: Property Rights, Security, Sosial Media, Tiktok

PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP KESENIAN BARONG NONG-NONG KLING DESA AAN SEBAGAI EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL Cok Istri Krisna Wardani Pemayun; I Dewa Ayu Dwi Mayasari
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 1 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Kesenian Barong Nong-Nong Kling yang berasal dari desa Aan sebagai salah satu dari kesenian tradisional yang perlu dilestarikan serta mendapat upaya perlindungan sebagai ekspresi budaya stradisional milik Indonesia, karena merupakan perwujudan nilai-nilai tradisi budaya local dan warisan leluhur yang sangat berharga bagi masyarakat Desa Aan sehingga penting untuk dilindungi. Tujuan studi ini untuk mengetahui kesenian Barong Nong-Nong Kling termasuk sebagai objek perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional dalam Hukum Kekayaan Intelektual serta perlindungan hukum bagi Kesenian Barong Nong-Nong Kling Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan dan komparatif. Hasil studi menunjukan bahwa kesenian Barong Nong-Nong Kling termasuk sebagai objek perlindungan ekspresi budaya tradisional dalam Hukum Kekayaan Intelektual yaitu berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta namun dalam implementasinya perlindungan hukum terhadap kesenian Barong Nong-Nong Kling belum mampu terlaksana secara efektif. Factor- factor yang mempengaruhi terhambatnya pelaksanaan perlindungan hukum bagi Kesenian Barong Nong-Nong Kling sebagai ekspresi budaya tradisional diantaranya factor pemahaman hukum, lingkungan, fasilitas serta factor kebudayaan. Kata Kunci: Kesenian Barong Nong-Nong Kling, Ekspresi Budaya Tradisional, Hak Cipta. ABSTRACT Barong Nong-Nong Kling art originating from Aan village is one of the traditional arts that needs to be preserved and protected as an expression of Indonesia's traditional culture, because it is an embodiment of the values ??of local cultural traditions and ancestral heritage which is very valuable for the people of Aan Village. Important to protect. The purpose of this study is to determine whether the art Barong Nong-Nong Kling art is included as an object of protection of Traditional Cultural Expressions in Intellectual Property Law and legal protection of Barong Nong-Nong Kling Art as Traditional Cultural Expressions under the Copyright Act. This study uses normative juridical law research methods statutory and comparative approach. The results of the study show that the art of Barong Nong-Nong Kling is included as an object of protection for traditional cultural expressions in Intellectual Property Law, namely based on Law No. 28 of 2014 concerning Copyright, but in its implementation the legal protection for the art of Barong Nong-Nong Kling has not been able to be carried out effectively. The factors that influence the delay in the implementation of legal protection for traditional cultural expressions are the legal understanding factor, environmental factors, facilities and facilities factors and cultural factors. Key Words: Barong Nong-Nong Kling Arts, Traditional Cultural Expressions, copy right.

Title

Found 34 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 34 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 34 Documents
Search