Garuda - Garba Rujukan Digital

Keabsahan Perjanjian Cessie Melalui E-Commerce Mayasari, I Dewa Ayu Dwi
KERTHA WICAKSANA Vol 13, No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/kw.13.1.930.51-56

Pada umumnya perjanjian cessie dibuat langsung atau tatap muka antara pihak yang ingin masuk ke dalam kontrak. Cessie adalah transfer piutang atas nama (debitur) dari kreditor lama kepada kreditor baru. Seiring perkembangan jaman dan teknologi, tidak hanya transaksi yang dapat dilakukan melalui media elektronik, perjanjian Cessie pun sering dilakukan melalui media elektronik. Permasalahan yang pertama adalah keabsahan perjanjian cessie yang dilaksanakan melalui E-Commerce dapat dianggap sah setelah para pihak membaca dan menyetujuinya, dan menandatangani kontrak elektronik. Selanjutnya, Permasalahan yang kedua mengenai bentuk perlindungan hukum yang bisa diberikan kepada pihak-pihak yang masuk kontrak cessie melalui e-commerce mengacu pada 1 poin 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Hasil analisis kedua permasalahan yang diangkat menunjukkan bahwa Keabsahan perjanjian cessie yang dilaksanakan melalui E-Commerce dapat dianggap sah setelah para pihak membaca dan menyetujuinya, serta menandatangani dokumen elektronik dimaksud dengan mencantumkan kewajiban dan hak dari para pihak sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan. Kata Kunci: E-Commerce; Keabsahan; Perjanjian Cessie In general, cessie agreements are made directly or face to face between parties who want to enter into the contract. Cessie is the transfer of receivables on behalf of (debtors) from old creditors to new creditors. Along with the development of time and technology, not only transactions that can be done through electronic media, Cessie agreements are often carried out through electronic media. The first problem is the validity of the cessie agreement carried out through E-Commerce can be considered valid after the parties have read and agreed to it, and signed an electronic contract. Furthermore, the second problem concerning the form of legal protection that can be given to parties entering the cessie contract through e-commerce refers to 1 point 2 of Law Number 11 the Year 2008 concerning Information and Electronic Transactions. The results of the analysis of the two problems raised indicate that the validity of the cessie agreement carried out through E-Commerce can be considered valid after the parties have read and agreed to it, and signed the electronic document by including the obligations and rights of the parties following the approved agreement. Keywords: E-Commerce; The Legality; Cessie Contract

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN FACTOR DALAM PENAGIHAN PIUTANG DAGANG PADA TRANSAKSI ANJAK PIUTANG (FACTORING) MAYASARI, I DEWA AYU DWI
Kerta Dyatmika Vol 13 No 1 (2016): Kerta Dyatmika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Dwijendra

ABSTRACTÂ Research in connection with jurnal writing thesis takes the theme the protection of the law against companies factor in billing accounts receivable factoring transactions. Problems studied involves two things; the first what factors the companyâ??s legal position as a buyer on receivables in factoring and financing institution both what form of legal protection that can be given to companies factor of a possible failure of the trade receivables collection.This includes research conducted legal research categories, namely normative legal research literature or legal research based on secondary data. The approach used is the approach ot the laws and facts approach. Next to for further analysis techniques use the description legal interpretation techniques based argumentative theory, principles, and concepts relevan laws.The results showed that the company,s legal position as a purchaser ofÂ factoring receivables is very weak and vulnerable than risk the possibility of failure of collection of accounts receivable due to non fulfillment of the achievements by the customer. In this context there is no guarantee ofÂ legal protection for the company for the payment or refund factor its receivables in full.The next from legal protection that can be given to the factor as a buyer of receivables is; a) apply the type of recourse factoring in the factoring agreement with the burden of responsibility is on the client in case of failure of collection of accounts receivable, b) implement a system of personal/corporate guarantees, and c) apply the prudential banking principles.Â Keywords : Standing, Legal Protection, Client, Company Factor, Factoring.

KEABSAHAN ALAT BUKTI SURAT DALAM HUKUM ACARA PERDATA MELALUI PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK Gde Rudy, Dewa; Dwi Mayasari, I Dewa Ayu
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol 9, No 1 (2021): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v9i1.31440

Mengingat masyarakat mengkehendaki proses penyelesaian perkara yang cepat, sederhana dan biaya ringan, Mahkamah Agung mengambil langkah baru dengan meluncurkan layanan berbasis teknologi informasi (E-Court) yang diperkuat dalam PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik. Perkembangannya, sistem tersebut masih banyak menemui permasalahan, seperti pada saat pengajuan alat bukti berupa surat pada perkara perdata. Permasalahan yang dapat disampaikan dalam penelitian ini adalah bagaimana urgensi PERMA No.1 Tahun 2019 dan Keabsahan Alat Bukti Surat dalam Hukum Acara Perdata melalui Persidangan Elektronik. Penelitian ini mempergunakan jenis penelitian hukum normatif, melalui pendekatan perundang-undangan, kasus dan analisa konsep hukum. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Selanjutnya dikumpulkan secara sistematis melalui studi dokumentasi dan disajikan secara deskripsi analisis. Simpulan dari penelitian ini adalah Pelaksanaan PERMA No. 1 Tahun 2019 sangat urgen dilakukan karena sebagai landasan hukum penyelenggaraan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik untuk mendukung terwujudnya tertib administrasi perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan modern dan Alat bukti surat dalam persidangan elektronik dikatakan sah dengan menggungah alat bukti surat dan di verifikasi keasliannya juga dalam sidang offline atau tatap muka.

Urgensi Rekonstruksi Pengaturan Praktek Perjanjian Perdagangan Melalui E-Commerce Dwi Mayasari, I Dewa Ayu; Gde Rudy, Dewa
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 7, No 1 (2021): Februari, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v7i1.31473

In general, the agreement is made face-to-face. However, along with technological developments, agreements can now be made through electronic media (internet) or E-commerce. Through E-commerce, it has brought changes in human activities because through the internet, any transaction can be done, including making an agreement. However, many problems arise in transactions conducted electronically, such as trading transactions or buying and selling online. The problems that can be conveyed are firstly the urgency to reconstruct the practice of trade agreement arrangements through E-Commerce, second form of legal protection against parties who are disadvantaged in practicing trade agreements through E-Commerce and thirdly the settlement that can be carried out if there is a dispute in the practice of a trade agreement through E -Commerce. This research uses normative legal research, with a statutory approach and analysis of legal concepts and uses primary, secondary and tertiary legal sources. Furthermore, it is collected systematically using documentation studies and added with supporting data. The conclusion of this research is that the reconstruction of trade agreement practice arrangements is very urgent to be carried out for philosophical, sociological, juridical and practical reasons, both forms of legal protection against the aggrieved party, namely the Civil Code, ITE Law, Consumer Protection Law and the third settlement that can be done if a dispute occurs is through the Litigation, Non Litigation or BPSK channels.

PENYELAMATAN KREDIT BERMASALAH SEBAGAI UPAYA BANK MENURUNKAN NON PERFORMING LOAN (NPL) PT BPR DINAR JAGAD Putu Manik Mahayoni; I Dewa Ayu Dwi Mayasari
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 3 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya kredit bermasalah serta untuk mengetahui jenis-jenis penyelamatan kredit bermasalah yang dilakukan bank sebagai upaya menurunkan Non Performing Loan (NPL) di PT. BPR Dinar Jagad. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum empiris yang bersumber dari data primer maupun data sekunder. Guna memperoleh data yang dibutuhkan dilakukan teknik wawancara dan teknik dokumentasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif, yang selanjutnya diuraikan secara deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kredit bermasalah yaitu dari debitur sendiri rendahnya kesadaran diri debitur untuk memenuhi kewajibannya, debitur tidak menggunakan kredit sesuai permohonan kredit diawal, dan keadaan ekonomi global yang secara. Upaya bank dalam penyelamatan kredit bermasalah untuk menurunkan Non Performing Loan (NPL) yaitu dengan cara restrukturisasi yaitu penyelamatan kredit dengan cara menambahkankan tunggakan pokok atau bunga kedalam pinjaman pokok, reconditioning penyelamatan kredit bermasalah dengan cara menyesuaikan kemampuan bayar debitur saat ini, dan rescheduling yaitu penyelamatan kredit berupa penjadwalan kembali dengan cara menambahkan jangka waktu untuk kredit yang sudah jatuh tempo tetapi tidak mampu melunasi. This study aims to determine the factors that influence the occurrence of non-performing loans and to determine the types of non-performing loans that are carried out by banks as an effort to reduce Non-Performing Loans (NPL) at PT. BPR Dinar Jagad. The method used in this research is empirical legal research method which is sourced from primary data and secondary data. In order to obtain the required data, interview techniques and documentation techniques were used. The data analysis was carried out qualitatively, which was then described in descriptive analysis. The results showed that the factors that influence non-performing loans are the debtors themselves, the debtors' low self-awareness to fulfill their obligations, the debtors not using credit according to the initial credit application, and the global economic situation. The bank's efforts to save non-performing loans to reduce Non-Performing Loans (NPL), namely by restructuring, namely credit rescue by combining principal or interest arrears into principal loans, reconditioning credit rescue by adjusting debtor's repayment capacity, and rescheduling, namely rescheduling loans in the form of rescheduling by adding the time period for credit that is due but unable to pay off.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM JUAL BELI BARANG BEKAS (PRELOVED) MELALUI E-COMMERCE Ni Made Nita Pradnyaning Putri; I Dewa Ayu Dwi Mayasari
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 5 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan studi ini adalah untuk mengkaji terkait perlindungan hukum dan proses penyelesaian sengketa bagi konsumen dalam melakukan jual beli barang bekas (preloved) melalui pasar elektronik atau yang biasa disebut e-commerce. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai objek kajian. Hasil studi menunjukkan bahwasannya perlindungan hukum bagi konsumen pembeli barang bekas secara garis besar terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen akan tetapi peraturan tersebut belum dapat sepenuhnya melindungi konsumen dalam bertransaksi melalui e-commerce. Hal ini dikarenakan hak-hak yang dimiliki konsumen sebagaimana didasari UUPK hanya terbatas untuk tramsaksi yang sifatnya konvensional saja. Dalam hal konsumen dirugikan pada jualbeli barang bekas melaluii e-commerce dapat diselesaikan melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Penyelesaian Sengketa secara litigasi dapat dilakukan dengan cara konsumen mengajukan gugatan ke pengadilan di bawah lingkup peradilan umum, dan penyelesaian non-litigasi dilakukan dengan cara mengajukan gugatan atau pengaduan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dengan cara negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase atau dengan cara perdamaian kedua belah pihak. The purpose of this study is to analyze the legal protection and dispute resolution process for consumers related to transaction of second-hand or preloved through e-commerce. This study uses a normative legal method and focuses on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. This study shows that Legal protection for consumers who make transactions of secondhand or preloved is broadly contained in Consumer Protection’s Law, but the regulation has not been able to fully cover consumers in transactions through e-commerce. Because consumer's rights that regulated in Consumer Protection’s Law are limited to conventional transactions only. In terms that consumers are harmed in the sale and purchase of second-hand or preloved through e-commerce, it can be resolved through litigation and non-litigation. Regarding the settlement of consumer disputes who are harmed through e-commerce, it can be resolved through litigation and non-litigation. Litigation dispute resolution can be carried out by means of consumers submitting a lawsuit to the court under the scope of the general court, and non-litigation settlement is carried out by filing a lawsuit or complaint to the Consumer Dispute Settlement Agency by negotiation, mediation, conciliation, and arbitration or by way of peace on both sides.

Perlindungan Karya Cipta Podcast Audio Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014 Putu Juliantika Dewi; I Dewa Ayu Dwi Ayu Mayasari
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 1 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan dalam melindungi karya cipta podcast audio berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta dan mengetahui sanksi hukum apabila terjadi tindakan pembajakan seperti mengunggah ulang karya podcast audio oleh pihak lain tanpa izin podcaster. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis konsep hukum. Hasil analisis menunjukkan bahwa podcast audio dengan topik bahasan seperti ceramah, kuliah, pidato maupun ciptaan sejenis lainnya telah diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b UUHC, sedangkan diluar dari jenis topik tersebut belum diatur sehingga terjadi kekaburan norma perihal tidak adanya penjelasan lebih lanjut terkait frasa “ciptaan sejenis lainnya”. Atas tindakan mengunggah ulang podcast audio oleh pihak lain dengan tujuan komersial secara tidak sah, dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam UUHC dengan jalan melakukan pengaduan maupun mengajukan gugatan ganti rugi. Kata Kunci: Podcast Audio, Pembajakan, Sanksi Hukum, Hak Cipta. ABSTRACT The purpose of this research is to analyze the arrangements in protecting the copyrighted work of audio podcasts under the copyright act and to know the legal sanctions in the event of piracy such as re-uploading audio podcasts work by other parties without the permission of podcasters. This writing uses normative legal research methods with a statutory approach and analysis of legal concepts. The results of the analysis showed that audio podcasts with a subject topic such as sermons, lecturers, addresses, or other works of utterance have been set out in Article 40 paragraph (1) letter b of the Copyright Act, while outside of these types of topics have not been regulated so that there is a blurring of norms regarding the absence of further explanation related to the phrase “other works of utterance”. For the act of unlawfully re-uploading audio podcasts by others for commercial purposes may be penalized as stipulated in the copyright Act by making a complaint of filing a claim for demages. Keywords: Audio Podcasts, Piracy, Legal Sanctions, Copyright.

Perlindungan Privasi Konsumen Terhadap Pemanfaatan Big Data Michael Wibowo Joestiawan; I Dewa Ayu Dwi Mayasari
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 11 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisa hak privasi dari konsumen terhadap pemanfaatan Big Data yang dimilikinya. Bocornya 91 juta data pengguna Tokopedia, menjadi faktor belum maksimalnya pengaturan hak keamanan konsumen dalam UU ITE dan PP PSTE. Keadaan ini mempengaruhi kepastian hukum bagi konsumen dalam bertransaksi dunia digital terutama e-commerce. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penulisan hukum normatif. Dalam hal ini, akan mengkaji berdasar aturan yang telah berlaku (statue approach) serta membandingkan hukum negara yang lain sebagai perbandingan (comparative approach). Bahan hukum digunakan sebagai sumber yakni bahan hukum primer dimana menggunakan peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti jurnal atau buku, serta bahan hukum tersier seperti internet. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik deskriptif kualitatif Hasil dari penulisan jurnal ini, nantinya akan memberikan ruang kepada perlindungan privasi konsumen terhadap pemanfaatan Big Data dan bagaimana pengawasan penggunaan privasi konsumen terhadap pemanfaatan Big Data dikaitkan dengan UU Perlindungan Konsumen. Kata Kunci: Hak Privasi, Big Data, Perlindungan Konsumen. ABSTRACT This study aims to analyze the privacy rights of consumers on the use of their Big Data. The leak of 91 million Tokopedia user data has become a factor in the inadequate regulation of consumer security rights in the ITE Law and PP PSTE. This situation affects legal certainty for consumers in transacting the digital world, especially e-commerce. This research was conducted using a normative legal writing method. In this case, we will study based on the rules that have been applied (statue approach) and compare the laws of other countries as a comparison (comparative approach). Legal materials are used as sources, namely primary legal materials which use statutory regulations, secondary legal materials such as journals or books, and tertiary legal materials such as the internet. The technique of collecting legal materials using qualitative descriptive techniques. The results of this journal will provide space for consumer privacy protection against the use of Big Data and how monitoring the use of consumer privacy on the use of Big Data is related to the Consumer Protection Act. Keywords: Privacy Rights, Big Data, Consumer Protection.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN FACTOR DALAM PENAGIHAN PIUTANG DAGANG PADA TRANSAKSI ANJAK PIUTANG (FACTORING) I Dewa Ayu Dwi Mayasari
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 4 No 2 (2015)
Publisher : University of Udayana

Research in connection with jurnal writing thesis takes the theme the protection of the law against companies factor in billing accounts receivable factoring transactions. Problems studied involves two things; the first what factors the company’s legal position as a buyer on receivables in factoring and financing institution both what form of legal protection that can be given to companies factor of a possible failure of the trade receivables collection. This includes research conducted legal research categories, namely normative legal research literature or legal research based on secondary data. The approach used is the approach ot the laws and facts approach. Next to for further analysis techniques use the description legal interpretation techniques based argumentative theory, principles, and concepts relevan laws. The results showed that the company,s legal position as a purchaser of factoring receivables is very weak and vulnerable than risk the possibility of failure of collection of accounts receivable due to non fulfillment of the achievements by the customer. In this context there is no guarantee of legal protection for the company for the payment or refund factor its receivables in full. The next from legal protection that can be given to the factor as a buyer of receivables is; a) apply the type of recourse factoring in the factoring agreement with the burden of responsibility is on the client in case of failure of collection of accounts receivable, b) implement a system of personal/corporate guarantees, and c) apply the prudential banking principles

KEABSAHAN ALAT BUKTI SURAT DALAM HUKUM ACARA PERDATA MELALUI PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK Dewa Gde Rudy; I Dewa Ayu Dwi Mayasari
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 1 (2021): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v9i1.31440

Mengingat masyarakat mengkehendaki proses penyelesaian perkara yang cepat, sederhana dan biaya ringan, Mahkamah Agung mengambil langkah baru dengan meluncurkan layanan berbasis teknologi informasi (E-Court) yang diperkuat dalam PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik. Perkembangannya, sistem tersebut masih banyak menemui permasalahan, seperti pada saat pengajuan alat bukti berupa surat pada perkara perdata. Permasalahan yang dapat disampaikan dalam penelitian ini adalah bagaimana urgensi PERMA No.1 Tahun 2019 dan Keabsahan Alat Bukti Surat dalam Hukum Acara Perdata melalui Persidangan Elektronik. Penelitian ini mempergunakan jenis penelitian hukum normatif, melalui pendekatan perundang-undangan, kasus dan analisa konsep hukum. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Selanjutnya dikumpulkan secara sistematis melalui studi dokumentasi dan disajikan secara deskripsi analisis. Simpulan dari penelitian ini adalah Pelaksanaan PERMA No. 1 Tahun 2019 sangat urgen dilakukan karena sebagai landasan hukum penyelenggaraan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik untuk mendukung terwujudnya tertib administrasi perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan modern dan Alat bukti surat dalam persidangan elektronik dikatakan sah dengan menggungah alat bukti surat dan di verifikasi keasliannya juga dalam sidang offline atau tatap muka.

Title

Found 34 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 34 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 34 Documents
Search