Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
4.359
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Jurnal Komunikasi Hukum Acta Comitas KERTHA WICAKSANA Kerta Dyatmika
I Dewa Ayu Dwi Mayasari
Falkultas Hukum, Universitas Udayana Denpasar
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 34 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 34 Documents
Search

 1   2   3   4 
PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PENJUALAN MAKANAN DAN MINUMAN KEDALUWARSA DI E-COMMERCE Fadea Putri Novrilia; I Dewa Ayu Dwi Mayasari
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 01 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2022.v12.i01.p7

Abstract

Tujuan penulisan ini adalah mengkaji terkait perlindungan konsumen atas penjualan makanan dan minuman kedaluwarsa melalui e-commerce. Selain itu, dalam penulisan ini pula dikaji mengenai upaya penyelesaian sengketa konsumen atas kerugian makanan dan minuman kedaluwarsa yang diterimanya. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan peraturan normatif sebagai bahan primer dan buku serta hasil tulisan lainnya sebagai bahan sekunder. Hasil dari penulisan ini adalah bahwa konsumen yang menderita kerugian atas makanan dan minuman kedaluwarsa yang dibelinya melalui e-commerce dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik. Konsumen memiliki hak untuk dijamin kesehatan dan keselamatannya atas produk makanan dan minuman yang dibeli dan dikonsumsinya. Konsumen yang merasa dirugikan dapat meminta pengembalian produk pada pelaku usaha atau mengajukan upaya penyelesaian melalui lembaga litigasi atau non-litigasi. Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, E-Commerce, Upaya Penyelesaian Sengketa Konsumen ABSTRACT The purpose of this writing is to examine consumer protection related to the sale of expired food and beverages through e-commerce. Apart from that, this paper also examines efforts to resolve consumer disputes over the loss of expired food and drinks they receive. This writing uses normative legal research methods with normative regulations as primary material and books and other written results as secondary material. The result of this writing is that consumers who suffer losses from expired food and drinks they buy through e-commerce are protected by Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Government Regulation Number 71 of 2019 concerning Implementation of Electronic Systems and Transactions. Consumers have the right to be guaranteed the health and safety of the food and beverage products they buy and consume. Consumers who feel aggrieved can request product returns from business actors or submit efforts for settlement through litigation or non-litigation institutions. Key Words: Consumer Protection, E-Commerce, Consumer Dispute Resolution
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN AKIBAT BURUKNYA KUALITAS PRODUK PANTYLINER MILIK SALAH SATU PERUSAHAAN INDONESIA Putu Laksmi Noviyana; I Dewa Ayu Dwi Mayasari
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 10 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i10.p07

Abstract

Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen akibat buruknya kualitas pantyliner milik salah satu perusahaan Indonesia, serta tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen akibat terbukti produk pantyliner miliknya berkualitas buruk. Metode penelitian dalam penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian hukum secara normatif serta pendekatan perundang-undangan. Hasil penulisan pada artikel ini berkesimpulan bahwa produk pantyliner milik salah satu perusahaan Indonesia terbukti memiliki kualitas buruk akibat tidak sesuai dengan perundangan-undangan di Indonesia, yang selanjutnya berimplikasi dilanggarnya hak-hak konsumen. Sehingga sebagai pengguna produk, maka konsumen berhak mendapatkan perlindungan hukum yaitu pada Peraturan Menteri Kesehatan 472/Menkes/Per/V/1996, Pasal 41 Peraturan Menteri Kesehatan 62/2017, Pasal 3 Peraturan Pemerintahan 102/2000, Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan 96/Men.Kes/Per/v/1977 dan Pasal 4, 7, 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selanjutnya, menuntut pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku usaha yang tertuang jelas dalam Pasal 19, 22, 23 dan 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adanya regulasi hukum ini memberikan keuntungan yaitu tercapainya perlindungan kepentingan dari kedua belah pihak (pelaku usaha dan konsumen) baik berbentuk hukum atau non-hukum secara seimbang. ABSTRACT The purpose of writing this article to find out and analyze of legal protection of consumers due to poor quality of pantyliner owned by an Indonesian company, and the responsibility of business actors to consumers due to the fact that their pantyliner products are of poor quality. The research method in writing this article uses a normative legal research method and statue approach. The result of research in this article indicate that pantyliner products belonging to an Indonesia company is proven to have poor quality due to notaccordance with the regulation in Indonesia, which further implications for the violation of consumer rights. So as a user of the product, the consumers are entitled to get legal protection is in the Regulation of the Minister of Health 472/Menkes/Per/V/1996, Article 41 of Regulation of the Minister of Health 62/2017, Article 3 of Government Regulation 102/2000 and Article 7 paragraph (1) of Regulation of the Minister of Health 96/Men.Kes/Per/v/1977, and Articles 4, 7, 8 paragraph (1) of Law 8 Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Furthermore, demand legal responsibility to business actors which are clearly stated in Articles 19, 22, 23 and 28 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The existence of this legal regulation provides an advantages the achievement of the protection of interests from both parties (business actors and consumers) in the form of legal or non-legal a balanced manner.
HAK EKSEKUSI KREDITUR ATAS JAMINAN FIDUSIA DALAM BENTUK RAHASIA DAGANG (TRADE SECREET) MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA Dewa Ayu Sri Sathyawati; I Dewa Ayu Dwi Mayasari
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 04 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2023.v12.i04.p5

Abstract

Rahasia dagang, bagian dari hak kekayaan intelektual yang merupakan jenis kekayaan industri, biasanya digunakan untuk tujuan ekonomi. Rahasia dagang sebagai hak milik industri sebenarnya memiliki keuntungan finansial. Rahasia dagang adalah benda yang dapat dipindahkan dan tidak berwujud yang dapat diasuransikan dan digunakan sebagai jaminan. Rahasia dagang merupakan salah satu jenis HAKI yang dapat dijadikan objek jaminan untuk mendapatkan pengakuan secara hukum, dan sampai saat ini aturan yang mengatur barang HAKI sebagai objek yang dapat dijaminkan terdapat dalam Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten. Mengingat eksistensi keberadaan HKI di Indonesia dan manfaat ekonomis yang keberadaanya memiliki dasar hukum, maka tulisan ini di tulis dengan tujuan untuk mengetahui hak kreditur dalam mengeksekusi jaminan dalam bentuk rahasia dagang. Tulisan ini menggunakan metdoe penulisan normatif dengan mengkaji produk hukum yang berkaitan dengan keabsahan rahasia dagang sebagai objek jaminan.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR SEBAGAI NASABAH PENGGUNA FASILITAS KREDIT BANK DAN RESIKO DALAM PERJANJIAN KREDIT Ni Ketut Dian Lestari; I Dewa Ayu Dwi Mayasari
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 1 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v12.i01.p03

Abstract

Tujuan dalam penelitian ini untuk mengkaji mengenai upaya perlindungan hukum bagi debitur sebagai nasabah fasilitas kredit bank dan mengkaji mengenai upaya pertanggungjawaban bank apabila adanya suatu resiko didalam perjanjian kredit bank. Untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan ini maka penulis menggunakan jenis metode pendekatan yaitu dengan pendekatan perundang – undangan dan konseptual. Hasil studi menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi nasabah bank memiliki signifikasi dengan perlindungan konsumen, sehingga guna mencapai kesesuain dengan tujuan maka perlu adanya peran pemerintah melalui pembentukan hukum guna untuk melindungi pihak yang lemah, perlindungan hukum bagi nasabah selaku konsumen memiliki hak untuk melakukan pengaduan nasabah. Pihak bank harus bertanggungjawab apabila nasabahnya mengalami kerugian atau resiko dalam perjanjian kredit bank, pertanggungjawaban yang diberikan pihak bank yaitu menangani dan menyelesaikan berbagai keluhan yang dialami oleh pihak n asabah dan pengaduan nasabah. Pengaduan nasabah ini dapat dilakukan dengan standar waktu yang telah ditentukan dan yang telah disepakati dan berlaku secara umum. ABSTRACT The purpose of this study is to examine the legal protection measures for debtors as consumers of bank credit facilities and to examine bank accountability efforts if there is a risk in the bank credit agreement. In order for the purpose of writing this research to materialize, the authors use normative research methods with a statutory and conceptual approach. The results of the study show that legal protection for bank customers has significance with consumer protection, so in order to achieve conformity with the objectives, it is necessary to have the role of the government through the establishment of laws to protect weak parties, legal protection for customers as consumers have the right to make customer complaints. The bank must be responsible if its curtomer experiences a loss or risk in the bank credit agreement, the responsibility given by the bank is to handle and resolve various complaints experienced by the customer and customer complaint. This customer complaint can be made with a predetermined standard of time and which has been agreed upon and is generally applicable.
Co-Authors Cok Istri Krisna Wardani Pemayun Dewa Ayu Sri Sathyawati Dewa Gde Rudy Fadea Putri Novrilia Farhad Lubbena I Dewa Ayu Wacik Yuniari I Dewa Gede Cahaya Dita Darmaangga I Gede Ananda Eka Diana I Gst. Ngr. Bgs. Putra Prianatha I Putu Dodi Pande Putra Sanjaya I Putu Eka Putrawan Ida Ayu Gede Sinta Surya Lestari Maria Wulan Sistiya Astari Michael Wibowo Joestiawan Ni Kadek Winda Nandayani Ni Ketut Dian Lestari Ni Made Indahwati Ni Made Nita Pradnyaning Putri Ni Made Saraswati Nandila Putri Ni Nengah Nuri Sasmita Ni Nyoman Ayu Sri Ratna Sari Putu Juliantika Dewi Putu Laksmi Noviyana Putu Manik Mahayoni