Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

INTERNALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM PROSES PEMBELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN DI SEKOLAH Safrizal Malaka; Sanusi Sanusi; Ruslan Ruslan; Maimun Maimun
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 1 (2020): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v8i1.23973

Abstract

Penelitian ini berjudul “Internalisasi nilai-nilai Pancasila Dalam Proses Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada Madrasah Aliyah Negeri Darussalam Kabupaten Aceh Besar”. Rumusan dalam penelitian ini adalah (1 Bagaimana pemahaman siswa terhadap nilai Ketuhanan yang Maha Esa dan nilai Persatuan Indonesia  dalam proses pembelajaran PPkn (2) Cara guru menginternalisasi nilai-nilai Pancasila kepada siswa dalam proses pembelajaran PPkn (3) Kendala guru dalam menginternalisasi nilai-nilai Pancasila kepada siswa dalam proses pembelajaran PPkn. Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mendeskripsikan pemahaman siswa terhadap nilai nilai Pancasila dalam proses pembelajaran (2) Untuk mendeskripsikan bagaimana guru menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam proses pembelajaran (3) mendeskripsikan kendala guru cara dalam menginternalisasi nilai-nilai Pancasila kepada siswa proses pembelajaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif dengan jenis deskriptif. Intrumen pengumpulan data munggunakan teknik  Observasi dan wawancara. Lokasi penelitian Madrasah Aliyah Negeri 4 (MAN) Darussalam Kabupaten Aceh Besar. Teknik analisis data Kualitatif. Jumlah subjek penlitian adalah 14 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Siswa MAN Darussalam pada umumnya sudah mengetahui pemahaman dari sila Pancasila yang pertama dan ke tiga  nilai-nilai Pancasila melalui  proses pembelajaran yang diberikan oleh guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)  dan juga mereka terapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari mereka baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat  (2) guru mata pelajaran pendidkan pancasila dan kewarganegaraan jika di lihat dari kuantitas mengajar sudah baik dalam member pemahaman nilai-nilai Pancasila melalui proses pembelajarannya, jika di lihat hasil kualitas guru sudah manpu memberikan pemahaman dalam mengajar karena menggunakan metodenya berbeda-beda dalam pemahaman siswa. Disarankan agar Bagi Siswa agar dapat belajar memahami lebih dalam terkait nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan juga menerapkan prakteknya, jangan hanya menunjukkan prakteknya di sekolah saja akan tetapi di lingkungan keluargan dan masyarakat harus di terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kata Kunci: Internalisasi, Nilai-Nilai Pancasila, PPKn
EFEKTIVITAS PENDAMPINGAN PENANGANAN KASUS KDRT OLEH P2TP2A KOTA BANDA ACEH (STUDI DI KECAMATAN KUTA ALAM, KOTA BANDA ACEH) Yusdar Yusdar; Amirullah Amirullah; Ruslan Ruslan
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 2 (2020): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v8i2.24761

Abstract

Penelitian ini membahas  tentang:Efektivitas Pendampingan Penanganan Kasus KDRT Oleh P2TP2A Kota Banda Aceh. Latar belakang adalah daerah dengan tingkat kasus KDRT paling banyak di kota Banda Aceh, bahkan hingga tahun 2017 kasus KDRTdi Kecamatan Kuta Alam telah mencapai 23 kasus. Penelitian ini secara khusus 1) Proses pendampingan yang dilakukan oleh P2TP2A dalam penanganan kasus KDRT di Kecamatan Kuta Alam 2) Dampak positif pendampingan yang diberikan oleh P2TP2A terhadap korban kasus KDRT di Kuta Alam 3) Kendala yang di hadapi oleh P2TP2A dalam penanganan KDRT di Kecamatan Kuta Alam. Penelitian tersebut yakni penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tekhnik pengumpulan data munggunakan wawancara sementara teknik analisis data ialah teknik kualitatif. Bertempatan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A), yang berlokasi Nyak Adam Kamil II Desa Merduati, Koetaradja Banda Aceh dengan subjek penlitian adalah 11 orang. Hasil penelitian ialah (1) Proses pendampingan oleh P2TP2A mengatasi kasus KDRT di Kecamatan Kuta Alam bermula adanya laporan dari korban,selanjutnya pihak P2TP2A membantu pendampingan khusus kepada korban. (2) Pendampingan P2TP2A Korban KDRT di Kecamatan Kuta Alam telah memberikan dampak positif terutama bagi ibu-ibu dan anak karena dengan adanya pendampingan oleh P2TP2A korban dapat terbebaskan dari penderitaan yang dialaminya hanya para korban bisa mendapatkan kehidupan yang lebih layak dengan anak dan keluarganya. Dampak positif lainnya ialah menurunnya jumlah KDRT di Kecamatan Kuta Alam.(3) Kendala P2TP2A dalam Penanganan KDRT di Kecamatan Kuta Alam adalah masih banyak para korban yang kurang keterbukaan dalam memberikan informasi dikarenakan takut terhadap tersangka sehingga menjalankan proses penanganan yang memakan waktu yang lama. Kendala juga bersumber dari korban kasus KDRT juga kurang berbagi pengalaman yang dihadapi pada kehidupan sehari hari. 
PEMANFAATAN DANA DESA DALAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DI GAMPONG SIMPANG BEUTONG KECAMATA MUARA TIGA KABUPATEN PIDIE Mirna Rosa Wirta; Ruslan Ruslan; Hasbi Ali
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 2 (2021): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v9i2.34587

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) untuk mengetahui pemanfaatan dana desa dalam peningkatan mutu pendidikan di Gampong Simpang Beutong, Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie. (2) untuk mengetahui cara peningkatan mutu pendidikan di Gampong Simpang Beutong, Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan jenis penelitiannya termasuk penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah teknik wawancara. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah 9 orang, terdiri dari keuchik Gampong (kepala desa), sekretaris Gampong, bendahara Gampong, ketua pemuda, tuha peut, imum Gampong, dan 3 orang masyarakat di Gampong Simpang Beutong Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie. Adapun hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut, (1) pemanfaatan dana desa dalam peningkatan mutu pendidikan. Dana desa dimanfaatkan untuk peningkatan mutu pendidikan nonformal, meskipun dalam rancangan program Gampong dan anggaran pendapatan belanja desa belum terdapat program khusus untuk pendidikan, karena prioritas dana desa pada tahun 2019 diperuntukkan untuk bidang pembangunan Gampong dan pemberdayaan masyarakat, Adapun dana desa yang dialokasikan untuk pendidikan nonformal dalam bidang kebudayaan dan keagamaan adalah sebesar Rp. 86.450.000,00. (2) cara peningkatan mutu pendidikan di Gampong Simpang Beutong, yaitu melalui kegiatan keagamaan seperti (pengajian, majelis taklim, maulid, dan takbiran pada malam hari raya), dan berpartisipasi dalam semua kegiatan yang diadakan di Gampong.
APPLICATION OF ANTI-CORRUPTION EDUCATION IN UNIVERSITIES IN PUBLIC COMPULSORY COURSES (MKWU) PPKN Ruslan Hasbi Ali; Rezeki Iwan Ramadhan
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (2021): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v9i3.42938

Abstract

Banyaknya korupsi yang terjadi di Indonesia melatarbelakangi penelitian ini, dan terdapat permasalahan di kalangan mahasiswa sendiri yang tergolong perbuatan korupsi seperti menyontek, datang terlambat, plagiat, dan absensi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pendidikan antikorupsi di Unsyiah sejak diterbitkannya Permenristekdikti Nomor 33 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi. Metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif menjadi pilihan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pendidikan antikorupsi belum berjalan dengan baik karena kurangnya pelatihan yang diberikan mengenai pendidikan antikorupsi itu sendiri. Kesimpulannya,
PENERAPAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI PERGURUAN TINGGI PADA MATA KULIAH WAJIB UMUM (MKWU) PPKN Ruslan Ruslan; Hasbi Ali; Rezeki Iwan Ramadhan
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 1 (2022): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v10i1.44863

Abstract

Besarnya angka korupsi yang terjadi di Indonesia merupakan hal yang melatarbelakangi penelitian ini,serta terdapat pemasalahan di kalangan mahasiswa sendiri yang tergolong kepada tindakan korupsi seperti mencontek,datang telat,plagiat, dan menitip absen kehadira. Adapun tujuan dilakukanya penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan pendidikan anti korupsi di Unsyiah sejak dikeluarkanya Permenristekdikti no 33 tahun 2019 mengenai penyelenggaraan pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi. Metode Kualitatif dengan jenis penelitian Deskriptif menjadi pilihan dalam penelitian ini. Adapun hasil penelitian ini menemukan pendidikan anti korupsi belum berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan kkurangnya pelatihan yang diberikan menyangkut pendidikan anti korupsi itu sendiri. Sebagai kesimpulan, penyelenggaraan pendidikan anti korupsi yang berlangsung di universitas Syiah Kuala pada mata kuliah wajib umum PPKn belum terselenggara secara maksimal yang diakibatkan kurangnya perhatian yang diberikan oleh pihak penyelenggara pembelajaran terkhusus pada mata kuliah PPKn.
Islam dan Indonesia Ruslan Ruslan; Fandy Adpen Lazzavietamsi; Nanda Winar Sagita
Jurnal Citizenship: Media Publikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 2, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (644.526 KB) | DOI: 10.12928/citizenship.v2i1.15936

Abstract

Kajian ini bertujuan mengurai perdebatan yang terjadi antara agama dan negara, dimana setiap agama mempunyai sikap yang berbeda dalam hubungan antara agama dan negara tersebut. Metode kajian dilakukan melalui studi pustaka atas penelitian yang berkaitan dengan persoalan tersebut. Melalui perspektif politik David Easton dan politik Islam kontemporer, secara garis besar terdapat dua arah dalam memandang agama Islam dan Negara Indonesia. Pertama, Islam merupakan agama yang monoteistik dan mencakup segala aspek kehidupan dan dalam rangka mengimplementasikan ajaran tersebut secara utuh, maka berdirinya negara Islam merupakan suatu keharusan. Kedua, Islam dan Indonesia sudah berkait dalam suatu prinsip dasar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, bahkan jika dicermati sila satu Pancasila “Ketuhanan Yang Maha Esa”, sila tersebut mengisyaratkan monoteistik. Dan apabila dibandingkan dengan agama lain konsep ketuhanan dalam agama Islam menganut kepercayaan kepada satu Tuhan (monoteis).---------------------------------This study aims to parse debate between religion and state, where each religion has a different attitude in the relationship between religion and the state. The method of the study carried out through a literature study on research related to the issue. Through David Easton's political perspective and contemporary Islamic politics, there are broadly two directions in viewing Islam and the Indonesian State. First, Islam is a monotheistic religion and encompasses all aspects of life, and in order to implement the teachings in full, the establishment of an Islamic state is a must. Secondly, Islam and Indonesia have been linked in a fundamental principle of nationhood and state, namely Pancasila, even if observed by the precepts of one Pancasila "Godhead of the Almighty", the precepts imply monotheism. And when compared to other religions, the concept of God in Islam embraces the belief in one God (monotheist).
POLA REKRUTMEN CALON LEGISLATIF DAPIL 1 PROVINSI ACEH YANG DILAKUKAN OLEH PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) DAN PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM) Ruslan Ruslan; Yusrijal Abdar
Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 1, No 2 (2016): Desember 2016
Publisher : Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (67.897 KB) | DOI: 10.17977/jippk.v1i2.9640

Abstract

Political recruitment is the process of filling positions in political institutions, including political parties. While the Political Party is a vehicle to bring a particular party political interests in the throne of power in order to achieve what is expected. The purpose of this research is to see how the pattern of recruiting candidates for legislative constituency 1 Aceh province conducted by PKS and NasDem Party, criteria to be used in recruiting candidates for legislative constituency 1 Aceh province conducted by PKS and NasDem Party and what the opportunities and challenges in recruiting candidates one electoral district conducted by PKS and NasDem Party. The method used is descriptive method with qualitative approach. The data collection was done by interview and documentation. The result showed that the pattern of recruiting candidates for the electoral district legilatif 1 Aceh province conducted by the PKS and NasDem show that much different. In connection with this, it is an opportunity and a challenge PKS namely the legislative elections of 2014 more challenges than opportunities obtained by the PKS because of money politics so were experienced by the Party NasDem money politics becomes the greatest challenge in the legislative election first times followed by the Party NasDem
ANALISIS KINERJA RELAWAN DEMOKRASI DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DI KOTA BANDA ACEH Nopri Hariadi; Amirullah Amirullah; Ruslan Ruslan
Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 28, No 2 (2015): Agustus 2015
Publisher : Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (37.487 KB) | DOI: 10.17977/jppkn.v28i2.5453

Abstract

Abstract:the voters who did not vote in the election (white group) legislature is still high. In 2014 the government gave rise to a new program, a program Volunteer Democracy (Relation). Relationships program is expected to create a positive awareness of the importance of the elections in the life of the nation. This study aims to determine the grounding performance, form the performance of “Relasi”, and the constraints faced “Relasi” in the implementation of legislative elections in 2014, especially in the city of Banda Aceh. The method used is descriptive qualitative. Source of data obtained through interviews and documentation. The subjects of the research is determined by purposive sampling method. The subjects in this study is one the group’s chairman and two members of the group of each segment. The results showed that the foundations of the program “Relasi” is the voter turnout tends to decrease. Mechanism of action of different used is adapted to the situation and the condi-tions required. Overall the entire relationship has been working in accordance with its function as an extension. Obstacles faced when socialization is the style, technique, time, and bounce. In addition to the mindset of the people who mostly do not have awareness about the importance of democracy.Keywords: volunteer democracy, legislative elections
Kerjasama Orang Tua, Sekolah, dan Pemerintah dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba pada Remaja Muhammad Al Ansari; Amirullah Amirullah; Ruslan Ruslan
Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 5, No 2 (2020): Desember 2020
Publisher : Universitas Negeri Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (344.945 KB) | DOI: 10.17977/um019v5i2p416-426

Abstract

This study aimed to determine the mode of drug distribution in society, the form of cooperation between parents, schools, and the government in preventing drugs in adolescents, and the obstacles faced in preventing drugs. This study used a descriptive qualitative method. The mode used by drug traffickers was to wrap drugs in food/beverage packages that are transported on the deck of the ship and put them in a modified vehicle tank. The form of cooperation between parents, schools, and the sub-district was a joint-venture. The obstacles faced in preventing drug abuse or spread among adolescents are the lack of public understanding of drug prevention, the large negative influence of peer groups, the lack of school facilities and infrastructure, and many apathetic people.
POLA REKRUTMEN CALONLEGISLATIF DAPIL 1 PROVINSI ACEH YANG DILAKUKAN OLEH PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) DAN PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM) Ruslan Ruslan; Yusrijal Abdar
Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 1, No 2 (2016): Desember 2016
Publisher : Universitas Negeri Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (67.897 KB)

Abstract

Political recruitment is the process of filling positions in political institutions, including political parties. While the Political Party is a vehicle to bring a particular party political interests in the throne of power in order to achieve what is expected. The purpose of this research is to see how the pattern of recruiting candidates for legislative constituency 1 Aceh province conducted by PKS and NasDem Party, criteria to be used in recruiting candidates for legislative constituency 1 Aceh province conducted by PKS and NasDem Party and what the opportunities and challenges in recruiting candidates one electoral district conducted by PKS and NasDem Party. The method used is descriptive method with qualitative approach. The data collection was done by interview and documentation. The result showed that the pattern of recruiting candidates for the electoral district legilatif 1 Aceh province conducted by the PKS and NasDem show that much different. In connection with this, it is an opportunity and a challenge PKS namely the legislative elections of 2014 more challenges than opportunities obtained by the PKS because of money politics so were experienced by the Party NasDem money politics becomes the greatest challenge in the legislative election first times followed by the Party NasDem DOI : http://dx.doi.org/10.17977/um019v1i22016p111