Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.503
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Jurnal Komunikasi Hukum KERTHA WICAKSANA Jurnal Komunitas Yustisia YUSTHIMA
Ni Made Trisna Dewi
Fakultas Hukum, Universitas Dwijendra
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Jurnal Komunikasi Hukum

 1 
AKIBAT HUKUM PEMBATALAN AKTA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI TERHADAP BIAYA YANG DITIMBULKAN DI HADAPAN NOTARIS Ni Made Trisna Dewi; Anak Agung Mas Adi Trinaya Dewi
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 6 No 2 (2020): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v6i2.28094

Abstract

Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tanah mengandung hak dan kewajiban dari para pihak yang membuatnya, sehingga apabila hal-hal yang telah disepakati dalam akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dilanggar atau tidak dipenuhi oleh para pihak yang membuatnya maka hal tersebut dapat dikatakan telah terjadi wanprestasi. Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dimungkinkan dibatalkan secara sepihak oleh salah satu pihak atau atas kesepakatan kedua belah pihak. Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tanah tersebut dapat pula dibatalkan oleh suatu keputusan pengadilan. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian iniBagaimanakah akibat hukum terhadap biaya yang ditimbulkan dari adanya pembatalan akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) di hadapan Notaris dan Bagaimanakah mekanisme hukum yang harus ditempuh di dalam meminta pelunasan biaya pembatalan akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) di hadapan Notaris. Metode penelitian yang  digunakan ialah metode dengan jenis penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum (law in action). Metode pendekatan dilakukan dengan studi dokumentasi dari bahan-bahan literature serta wawancara terhadap informan dan memerlukan data primer sebagai data utama disamping data sekunder dan data tersier. Kesimpulan dari penelitian ini adalah para pihak dikenakan denda yang besarnya telah disepakati dari jumlah yang harus dibayar pembeli kepada penjual atau pembeli untuk tiap-tiap hari keterlambatannya dan pihak penjual wajib untuk mengembalikan uang yang telah dibayarkan oleh pihak pembeli setelah dipotong beberapa persen dari harga jual tanah dan bangunan. Mekanisme dalam meminta pelunasan biaya pembatalan akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) adalah uang pembayaran tahap pertama tidak akan dikembalikan sepenuhnya. Uang pembayaran tahap pertama akan dipotong sebesar 30% dari harga yang sudah dibayarkan.
Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Mobile Banking dalam Transaksi Perbankan Ni Made Trisna Dewi
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 7 No 1 (2021): Februari, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v7i1.31463

Abstract

This essay discusses the legal protection for mobile banking custumers, because the mobile banking product as one of the delivery many benefits but contain many risk on the other side that could cause losses for the custumers. Therefore, the protection for mobile banking custumers is requiered in order to protect the rights of the custumers banking servise. The study was conducted to determine how the indonesian low and regulations that protect mobile banking custumers in banking transaction in case of the error transaction electronic in review of low number 11 of 2008 on information and electronic transactionsas well as the bank’s responsibility for the mobile banking custumers in case of a transaction error. This study is a normative study with the literature research method to analyze the book of legal literature and the low number 8 of 1999 about the custumers protection, low number 10 of 1998 about the indonesia banking sistem, low number 11 of 2008 about the transaction and electronic information. The result showed that although there is no customers legislation that specificaly regulates mobile banking, but in indonesia positive legal order there are laws and regulation which has provided legal protection for mobile banking custumers. There are law number 11 of 2008 about information and electronic transaction as contained in article 1.2 and 3. The bank’s responsibility to the custumer in case of error transaction. The loss is a proxy of fullfillment of one custumers protection law. Right to copensation in accordance with the treaty law in article 1313 civil law. Then the current legislation already includes aspects of legal protection for mobile banking custumers.
Co-Authors A.A MAs Adi Trinaya Dewi A.A Mas Adi Trinaya Dewi Ni Luh Sri Mahendra Dewi