Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.503
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Jurnal Komunikasi Hukum KERTHA WICAKSANA Jurnal Komunitas Yustisia YUSTHIMA
Ni Made Trisna Dewi
Fakultas Hukum, Universitas Dwijendra
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
AKIBAT HUKUM TERHADAP PELACURAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR Ni Made Trisna Dewi; A.A Mas Adi Trinaya Dewi; Ni Luh Sri Mahendra Dewi
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 3 (2020): September, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v8i3.28666

Abstract

Di tengah upaya mewujudkan kesejahteraan anak Indonesia, kita dihadapkan dengan banyaknya masalah kesejahteraan sosial anak. Pada dasarnya masalah sosial dan moral adalah masalah terbesar dari tatanan adat serta perilaku masyarakat Indonesia, yang masih sangat kental dengan kebudayaan timur. Salah satu permasalahan yang menarik perhatian di dalam masyarakat akhir-akhir ini adalah pelacuran yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan  pendekatan secara normatif yuridis yaitu suatu penelitian yang dapat menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dan dengan menggunakan perundang-undangan yang telah ada. Kesimpulan yang dapat diambil adalah terjadinya pelacuran anak dibawah umur dilatarbelakangi oleh berbagai macam faktor, baik menurut hukum Islam maupun hukum positif mempunyai faktor-faktor yang hampir sama, yaitu diantaranya : Faktor moral atau akhlak, faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor keluarga, dan faktor latar belakang kekerasan seksual. Mengenai pemidanaan pelacuran anak dibawah umur Islam dengan hukum positif sama-sama mengedepankan sistem pembinaan yang diberikan kepada pelaku pelacuran tersebut. Akan tetapi yang sedikit membedakan bahwa, hukum positif memberikan penanganan pertama yaitu dikembalikannya anak kepada orang tua sesuai dengan apa yang telah dicantumkan dalam peraturan perundang-undangannya, dan apabila perbuatan pelacuran itu terulang kembali maka anak akan ditempatkan ke departemen sosial untuk diberikan pembinaan yang dapat menetralkan kehidupan luar mereka. Dilakukan demikian karena, sesuai dengan pasal 1 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 Tentang Peradilan Anak, anak tersebut adalah anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.
PERANAN TAX AMNESTY DALAM MENGATASI PENGGELAPAN PAJAK Ni Made Trisna Dewi
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 1 (2021): Februari, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jpku.v9i1.31421

Abstract

Kebijakan pemerintah untuk memberlakukan Tax Amnesty menuai pro dan kontra didalam masyarakat. Kebijakan tersebut menurut beberapa pengamat memiliki dampak positif dan dampak negative. Atas kebijakan Tax Amnesty tersebut, beberapa Negara sukses mencapai tujuan penerapan kebijakan, namun ada pula yang gagal dalam penerapannya. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimanakah mekanisme hukum pelaporan tax amnesty dan apakah sanksi hukum bagi wajib pajak yang tidak melaporkan tax amnesty. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif beranjak dari adanya kebijakan pemberian Amnesty pada dasarnya merupakan hak priogratif Presiden. Penelitian ini menggunakan pendekatan yang mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana yang terkait dengan permasalahan dalam tulisan ilmiah ini. Kesimpulan dari penelitian ini adalah mekanisme hukum pelaporan tax amnesty adalah Pada Bab V tata cara penyampaian surat pernyataan, penerbitan surat pernyataan, dan pengampunan atas kewajiban pernyataan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. Akibat yang ditimbulkan bagi wajib pajak yang tidak melaporkan tax amnesty sebagaimana yang tertuang dalam pasal 4 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak, Tarif uang tebusan atau harta yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diinvestasikan dalam jangka waktu paling singkat 3 tahun terhitung sejak dialihkan, adalah sebesar 2% (dua persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku 3% (tiga persen) untuk periode penyampaian surat pernyataan pada bulan keempat terhitung sejak undang- undang ini mulai belaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2016. 5% (lima persen) untuk periode penyampaian surat Pernyataan terhitung sejak tangggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.
AKIBAT HUKUM PEMBATALAN AKTA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI TERHADAP BIAYA YANG DITIMBULKAN DI HADAPAN NOTARIS Ni Made Trisna Dewi; Anak Agung Mas Adi Trinaya Dewi
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 6 No 2 (2020): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v6i2.28094

Abstract

Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tanah mengandung hak dan kewajiban dari para pihak yang membuatnya, sehingga apabila hal-hal yang telah disepakati dalam akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dilanggar atau tidak dipenuhi oleh para pihak yang membuatnya maka hal tersebut dapat dikatakan telah terjadi wanprestasi. Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dimungkinkan dibatalkan secara sepihak oleh salah satu pihak atau atas kesepakatan kedua belah pihak. Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tanah tersebut dapat pula dibatalkan oleh suatu keputusan pengadilan. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian iniBagaimanakah akibat hukum terhadap biaya yang ditimbulkan dari adanya pembatalan akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) di hadapan Notaris dan Bagaimanakah mekanisme hukum yang harus ditempuh di dalam meminta pelunasan biaya pembatalan akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) di hadapan Notaris. Metode penelitian yang  digunakan ialah metode dengan jenis penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum (law in action). Metode pendekatan dilakukan dengan studi dokumentasi dari bahan-bahan literature serta wawancara terhadap informan dan memerlukan data primer sebagai data utama disamping data sekunder dan data tersier. Kesimpulan dari penelitian ini adalah para pihak dikenakan denda yang besarnya telah disepakati dari jumlah yang harus dibayar pembeli kepada penjual atau pembeli untuk tiap-tiap hari keterlambatannya dan pihak penjual wajib untuk mengembalikan uang yang telah dibayarkan oleh pihak pembeli setelah dipotong beberapa persen dari harga jual tanah dan bangunan. Mekanisme dalam meminta pelunasan biaya pembatalan akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) adalah uang pembayaran tahap pertama tidak akan dikembalikan sepenuhnya. Uang pembayaran tahap pertama akan dipotong sebesar 30% dari harga yang sudah dibayarkan.
Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Mobile Banking dalam Transaksi Perbankan Ni Made Trisna Dewi
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 7 No 1 (2021): Februari, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v7i1.31463

Abstract

This essay discusses the legal protection for mobile banking custumers, because the mobile banking product as one of the delivery many benefits but contain many risk on the other side that could cause losses for the custumers. Therefore, the protection for mobile banking custumers is requiered in order to protect the rights of the custumers banking servise. The study was conducted to determine how the indonesian low and regulations that protect mobile banking custumers in banking transaction in case of the error transaction electronic in review of low number 11 of 2008 on information and electronic transactionsas well as the bank’s responsibility for the mobile banking custumers in case of a transaction error. This study is a normative study with the literature research method to analyze the book of legal literature and the low number 8 of 1999 about the custumers protection, low number 10 of 1998 about the indonesia banking sistem, low number 11 of 2008 about the transaction and electronic information. The result showed that although there is no customers legislation that specificaly regulates mobile banking, but in indonesia positive legal order there are laws and regulation which has provided legal protection for mobile banking custumers. There are law number 11 of 2008 about information and electronic transaction as contained in article 1.2 and 3. The bank’s responsibility to the custumer in case of error transaction. The loss is a proxy of fullfillment of one custumers protection law. Right to copensation in accordance with the treaty law in article 1313 civil law. Then the current legislation already includes aspects of legal protection for mobile banking custumers.
PERLINDUNGAN HUKUM HAK MEREK DALAM PERSAINGAN PASAR BEBAS DI INDONESIA Ni Made Trisna Dewi
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 4 No. 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v4i2.38092

Abstract

Pengguna atau peniruan merek secara tidak sah bukan hanya terhadap merek dalam negeri melainkan merek asing pun juga menjadi sasaran. Ratusan sengketa merek setiap tahunnya masuk ke pengadilan niaga. Ini belum termasuk sengketa yang diselesaikan melalui lembaga arbitrase dan penyelesaian dengan jalan perdamaian di luar pengadilan. Dari latar belakang masalah tersebut diatas muncul permasalahan. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui Bagaimana perlindungan hukum terhadap suatu merek di Indonesia dan bagaimanakah kedudukan hukum Indonesia dalam persaingan pasar bebas mengenai merek. Dengan metode yang dipergunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Secara umum hukum persaingan usaha mengenal dua pendekatan yang digunakan untuk menegakkan aturan hukum persaingan usaha yaitu pendekatan per se illegal dan pendekatan rule of reason. Pendekatan rule of reason adalah suatu pendekatan yang menentukan meskipun suatu perbuatan telah memenuhi rumusan undang-undang, namun jika ada alasan objektif yang dapat membenarkan perbuatan tersebut, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu pelanggaran. Dari hasil pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa. Tanggung jawab produsen atas kerugian konsumen berkaitan dengan persaingan usaha tidak sehat adalah memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen dan Upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen yang dirugikan akibat persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan produsen apabila tuntutannya tidak ditanggapi atau direspon oleh produsen, maka konsumen dapat melakukan gugatan melalui jalur hukum.
Kajian Yuridis Mengenai Kekuatan dan Kepastian Hukum Sertipikat Hak Tanggungan Terhadap Musnahnya Objek Karena Force Majeure Ni Made Trisna Dewi
KERTHA WICAKSANA Vol. 16 No. 1 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/kw.16.1.2022.63-68

Abstract

Mortgage rights are collateral rights imposed on land rights. Mortgage rights are used to bind guarantees in the form of land using a deed made by the Land Deed Maker OfficerArticle 18 the act of Underwriting Rights does not regulate the abolition of Underwriting Rights how is the legal strength and title of the right to loss of objects due to corruption and second, What is the legal certainty at the time of execution of certificates of liability against the destruction of objects due to force majeure. This legal research uses a type of normative legal research that is reviewing and analyzing materials and legal issues. Moving on from the void of norms in the act of the Underwriting Rights related to debt guarantees that have been granted Underwriting Rights to creditors considering the land from the debtor has been destroyed due to natural disaster or force majeure. Method of approach to the Law Approach and Conceptual Approach The legal strength regarding the certificate of mortgage rights to Article 1245 of the Civil Code in the event that the object is destroyed due to natural disasters does not have normative force but does not result in the loss of the debtor's obligation to repay the obligation to the creditor, based on the principle pacta sun servanda. The policy that provides certainty for creditors as a privileged position in the case of accounts payable is by repressive action to enter into a credit insurance agreement that has the value of additional guarantees and preventive actions by making grosse deeds under the force of executive law.
AKIBAT HUKUM BAGI PENGGUNA JALAN RAYA YANG LALAI MEMBERIKAN LAMPU SEIN YANG BERIMBAS TERJADINYAKECELAKAAN Ni Made Trisna Dewi
Jurnal Yusthima Vol. 2 No. 1 (2022): YUSTHIMA : Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (780.957 KB)

Abstract

Untuk menangani masalah kecelakaan lalu lintas, pencegahan kecelakaan dilakukan melalui partisipasi para pemangku kepentingan,pemberdayaan masyarakat, penegakan hukum, dan kementerian global. Pencegahan kecelakaan lalu lintas dimaksud, dilakukan dengan pola penahapan, yaitu program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Selain itu, untuk menyusun program pencegahan kecelakaan dilakukan oleh forum lalu lintas dan angkutan jalan. Mengacu pada latar belakang masalah tersebut di atas, dapatlah dibuat rumusan masalah sebagai berikut : Bagaimanakah fungsi lampu sein dalam berlalu lintas dan bagaimanakah akibat hukum bagi pengguna jalan raya yang lalai memberikan lampu sein yang berimbas terjadinya kecelakaan. Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini bersifat normatif yaitu melihat dan menganalisa dari sudut peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang berlaku khususnya yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu fungsi lampu sein dalam berlalu lintas adalah memberi isyarat kepada pengguna jalan yang lain agar tahu kendaraan di depan akan mengarah kemana atau berbuat apa dan akibat hukum bagi pengguna jalan raya yang lalai memberikan lampu sein yang berimbas terjadinya kecelakaan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
The Tanggung Jawab Hukum Notaris dalam Mengeluarkan Cover Note terkait Jual Beli Rumah Ni Made Trisna Dewi
KERTHA WICAKSANA Vol. 17 No. 2 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/kw.17.2.2023.131-137

Abstract

Taking care of various interests such as buying and selling, leasing and other agreements, of course, now requires the services of a notary in it, the notary in this case is responsible for the files that have been issued for the terms and conditions of a particular problem or interest, in this case the notary is especially responsible for issuing or issuing covers. note. In the process of buying and selling a house, there is a notary's role in fulfilling the necessary documents, in line with his role and also his authority to make a real deed there are also responsibilities and legal consequences if there are mistakes that violate the law or to the detriment of the parties involved in terms of This is especially related to publishing or making cover notes. Based on this, the authors put forward the formulation of the problem, namely, first, what are the legal responsibilities of a notary in issuing cover notes related to buying and selling houses? and secondly, what are the legal consequences if the notary does not include the cover note at the time of signing the sale and purchase of the house? This research is an empirical research with the sources and types of data used, namely library data sources and field data sources, as well as the types of data used consisting of primary and secondary data, while the data collection technique was carried out by means of documentation studies from literature materials and interviews. to informants, and data analysis was analyzed discretely and qualitatively by compiling the data obtained. The results of this study indicate that the legal responsibility of a notary in issuing a cover note relating to the sale and purchase of a house is to issue a cover note on the authority of a notary according to UUJN (article 15). Make authentic deeds regarding all actions, agreements, and provisions required by laws and regulations and/or which are desired by interested parties, to be stated in an authentic deed, guarantee the certainty of the date of making the deed, save the deed, provide grosse, copies and quotations of the deed, all as long as The making of the deed is not assigned or excluded to officials or other people determined by law.
Co-Authors A.A MAs Adi Trinaya Dewi A.A Mas Adi Trinaya Dewi Ni Luh Sri Mahendra Dewi