Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SENI TARI TANDAK SAMBAS DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA Dina Karlina; Mega Fitri Hertini; Tiza Yaniza
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 2 (2022): Mei, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tari Tandak Sambas merupakan tari tradisional suku Melayu yang masih tetap terjaga keasliannya. Tandak Sambas sebagai budaya yang selalu dipagelarkan pada acara-acara tertentu di suatu daerah belum dicatatkan di Direktorat Jenderal HKI. Negara sebagai pihak pemilik budaya tradisional memiliki kewajiban dalam rangka pemeliharaan dan pengelolaan budaya tersebut, antara lain kewajiban untuk menginventarisasi budaya, melindungi, menjaga dan memelihara budaya. Hal ini perlu dilakukan upaya perlindungan yang dilakukan oleh negara untuk menghindari pelanggaran-pelanggaran terhadap tari Tandak Sambas dari klaim kebudayaan oleh negara lain. Pencipta gerakan tari Tandak Sambas atau koreografi dari tari tersebut juga belum dicatatkan sebagai hak cipta. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap seni tari Tandak Sambas dalam perspektif UU Nomor 28 tahun 2014. Adapun metode yang digunakan yaitu metode pendekatan hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif analisis serta menggunakan teknik komunikasi tidak langsung dengan Kementerian Hukum dan HAM dan Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB). Baik BPNB maupun Kementerian Hukum dan HAM terus berusaha melindungi dan mendorong masyarakat (kustodian) untuk mendaftarkan/ mecatatkan karya ciptanya dan selalu memberi ruang untuk berekspresi kepada para seniman tari Tandak Sambas, membuka dialog-dialog terkait tarian itu, baik para pelaku seni, peminat seni, pengamat maupun akademisi melalui media sosial. Disamping upaya juga banyak kendala-kendala yang dialami oleh BPNB dan Kementerian Hukum dan HAM dalam upaya untuk mewujudkan bentuk perlindungan hukum terhadap tari tandak sambas hal ini disebabkan masih banyak koreografer yang belum mencatatkan tariannya yaitu masih kurang pemahaman akan pentingnya pendaftaran KI Cipta/EBT-nya.
IMPLEMENTASI KEARIFAN LOKAL DALAM PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG KEHUTANAN Mega Fitri Hertini; Dina Karlina
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 8 No 2 (2022): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v8i2.47693

Abstract

This study uses a socio-legal approach, which focuses on local wisdom of forest resource management by the community with local legal norms that are actually operated to maintain community order and its implementation in law enforcement. In addition, in this study the authors describe the correlation of national political development with social phenomena that are deeply related to public understanding or public reactions to crimes committed by Forest Tenure Rights (HPH) holders in West Kalimantan. That legal politics and community reactions as the embodiment of local wisdom in law enforcement against crime, essentially starts from the development of public legal awareness of the crimes around them. From the perspective of criminal sociology, that the official reaction of the community as local wisdom and law enforcement is a series of events related to events that occurred previously, namely the occurrence of forest and land fires (Karhutla). The community's reaction shows us how this reaction needs special attention so that what the community does can meet their expectations, in addition to being in line with applicable laws and regulations. The hope of society in general is that peace and welfare are more guaranteed and that crime can be suppressed as low as possible.
POTENSI GASTRONOMI WISATA DALAM PEMAJUAN KEBUDAYAAN DI KOTA PONTIANAK Dina Karlina; Khairunnisa; Tiza Yaniza
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 8 No 2 (2022): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v8i2.47694

Abstract

This study aims to determine and analyze whether tourism gastronomy has the potential to increase cultural advancement in Pontianak City. Regarding the promotion of culture, with the existence of tourism gastronomy, how can this show the role of the food itself, especially traditional food in advancing culture in an area, namely Pontianak City. In the perspective of promoting culture based on Law Number 5 of 2017 concerning the Advancement of Culture, we can examine whether tourism gastronomy which focuses on the traditional food of Pontianak City, especially cakes, can be one of the objects of cultural promotion. The method used in this study is a normative-empirical legal research method by examining the correlation between tourism gastronomy and cultural promotion as well as open interviews with the Pontianak City Youth, Sports and Tourism Office (DISPORAPAR), the Pontianak City Cultural Value Preservation Center (BPNB), the Education Office and Culture (DISDIKBUD) Pontianak City, Pontianak City PKK Mobilizing Team. The results of the study indicate that the potential of tourism gastronomy has good and good prospects in advancing culture in the city of Pontianak. However, in its implementation, tourism gastronomy which focuses on the traditional food of Pontianak City, especially traditional cakes, needs further study and also a wider introduction to the people of Pontianak City. Based on the Decree of the Mayor of Pontianak Number 202 / DISDIKBUD / 2021 which stipulates how many intangible cultural heritages of Pontianak City there are 8 (eight) cultural heritages and there are 4 (four) traditional foods.
OPTIMALISASI HIGIENITAS PADA UMKM DI KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA Sri Widiyastuti; Tiza Yaniza; Rachmawati Rachmawati; Dina Karlina; Siti Rohani; Uti Asikin
Jurnal Abdimas Bina Bangsa Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Abdimas Bina Bangsa
Publisher : LPPM Universitas Bina Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46306/jabb.v5i1.1034

Abstract

The lack of partner knowledge regarding packaging, labels and hygiene that partners need to pay attention to makes the implementation team feel they have to provide education regarding matters regarding hygiene to partners and the surrounding community. The method of implementing activities is legal counseling and technical training on product packaging in accordance with statutory provisions as well as increasing the production capacity of household businesses. The obligation to meet food packaging standards in order to create safe food products is closely related to food labeling obligations. This PKM activity is an effort to empower MSME business actors in food production. So that MSME business actors can produce and package food according to food packaging and labeling standards, they are provided with training on packaging and making food labels that comply with regulations. Apart from that, MSME players are also given equipment assistance that can support and increase their production, but still taking into account statutory provisions. In the future, it is hoped that more MSME business actors will have legal awareness regarding food packaging and labels when carrying out their business activities
Sosialisasi Pembukaan Lahan Perladangan Berbasis Kearifan Lokal di Dusun Terentang Sanggau Aktris Nuryanti; Dina Karlina; Devina Puspita Sari; Agus Satrio Leksono; Manuel Hutapea
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Vol. 5 No. 3 (2024): Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN) Edisi Juli - September
Publisher : Sistem Informasi dan Teknologi (Sisfokomtek)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55338/jpkmn.v5i3.3835

Abstract

Pembukaan lahan perladangan seringkali dilakukan dengan cara pembakaran, yang berdampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan. Pada tahun 2023, luas areal kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat menunjukan peningkatan kebakaran lahan. Kajian ini menilai perlunya peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pembukaan lahan berbasis kearifan lokal untuk mengurangi dampak negatif pembakaran lahan. Dengan demikian tujuan utamanya adalah Masyarakat dapat memahami cara pembukaan lahan berbasis kearifan lokal. Metode yang digunakan oleh Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura adalah dengan melakukan penyuluhan atau sosialisasi mengenai pembukaan lahan perladangan berbasis kearifan lokal di Dusun Terentang, Desa Subah, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau yang telah dilaksanakan pada 16 Juni 2024. Berdasarkan pelaksanaan sosialisasi tersebut, didapati terdapat petani yang melakukan pembukaan lahan perladangan dengan cara pembakaran dan belum memahami tata cara pembakaran terbatas dan terkendali, bahwa pembakaran lahan hanya dapat dilakukan terhadap area paling maksimal 2 hektar untuk satu kepala keluarga dan harus memastikan bahwa pembakaran tersebut tidak menyebabkan api merambat keluar areal ladang, sawah, dan kebun masyarakat ketika melakukan pembakaran, dikarenakan telah memperhatikan dan menerapkan aspek teknis, dan/atau tradisi berdasarkan kearifan lokal masyarakat adat setempat. Dengan adanya sosialisasi tersebut, warga Dusun Terentang memahami akan pentingnya pembukaan lahan berbasis kearifan lokal.