Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

MELACAK EKSISTENSI KEARIFAN LOKAL DALAM KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA KABUPATEN SIAK DI ERA GLOBALISASI Zulfa Harirah; Wazni Azwar; Isril Isril
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 10 No. 1 (2021)
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jish-undiksha.v10i1.26629

Abstract

Penelitian ini dimaksudkan untuk melihat eksistensi kearifan lokal dalam kebijakan pariwisata di Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Ide dasar tulisan ini berangkat dari kegelisahan dalam mengamati fenomena pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal yang mulai ditinggalkan. Kearifan lokal dianggap kuno dan tidak menarik menyebabkan tidak banyak daerah yang mengembangkan pariwisata berbasis kearifan lokal. Terlebih dalam era globalisasi, kekhawatiran akan pudarnya kearifan lokal yang dikelilingi oleh budaya barat menjadi tantangan tersendiri bagi eksistensi kearifan lokal. Namun berbeda yang terjadi di Kabupaten Siak, kearifan lokal justru menjadi kekuatan dalam kebijakan pariwisata. Sehingga menjadi penting untuk melacak lebih jauh penguatan kearifan lokal dalam kebijakan pariwisata di Kabupaten Siak. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif melalui pendekatan studi kasus. Penelitian ini dilakukan melalui teknik observasi, wawancara mendalam, dokumentasi. Data yang sudah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode/tanda, dan mengkategorikan data sehingga diperoleh temuan yang sesuai dengan masalah yang ingin dijawab. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara formalitas kearifan lokal dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Siak masih terbukti eksis. Namun secara substansi, nilai-nilai kearifan lokal mulai mengalami perubahan seiring dengan tidak dilibatkannya Lembaga Adat Melayu dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Siak. Secara konteks, masyarakat mendukung pelaksanaan kebijakan pengembangan pariwisata berbasis budaya melayu. Sedangkan pada sisi input, proses dan produk menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal masih memerlukan perbaikan pada sisi kualitas SDM, koordinasi antar lembaga dan pelestarian nilai budaya.
REPRESENTASI POLITIK DALAM FENOMENA KONFLIK GOA PINDUL DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL Zulfa Harirah; La Ode Muhamad Muliawan; Mochammad Fatkhurrohman
Kemudi Vol 5 No 01 (2020): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (262.214 KB)

Abstract

Wisata Goa pindul menawarkan berbagai keindahan alam di sepanjang aliran sungai bawah tanah yang didalamnya terdapat stalaktit dan stalamit yang menjadi panorama menakjubkan bagi para pengunjungnya. Sering waktu, objek wisata Goa Pindul berubah menjadi kawasan wisata yang menjanjikan keuntungan. Namun, tidak semua pihak memiliki peluang yang sama untuk memperoleh pendapatan, sehingga ketidakadilan dalam “bagi-bagi kue” ini lah yang menjadi salah satu penyebab konflik berkepanjangan. Goa Pindul menyingkap banyak perdebatan terkait siapa pihak yang paling berhak mengelola dan mengapa berhak mengelola. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Melalui teori representasi dari Hannah Pitkins, tulisan ini akan mengkaji mengenai pemetaan representasi politik berdasarkan 4 hal yaitu identifikasi agen, konstituen, kepentingan yang diwakili dan juga responsivitas. Hasilnya diperoleh bahwa fenomena yang terjadi di Goa Pindul yaitu keterlibatan Atik Damayanti justru memperlihatkan hal yang berbeda dari konsep yang ditawarkan oleh Hannah Pitkin. Agen tidak selamanya ditentukan atau ditujukan untuk membela kepentingan konstituen tetapi tindakan agen justru ditentukan atau ditujukan untuk memperjuangkan kepentingan elit itu sendiri dan keluarganya.
PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI KOTA PEKANBARU Isril Isril; Zulfa Harirah; Rury Febrina; Sofyan Hadi
ABDI MAKARTI Vol 1, No 2 (2022): ABDI MAKARTI
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (390.563 KB) | DOI: 10.52353/abdimakarti.v1i2.330

Abstract

Basically, the preparation of regional regulations departs from the expectation of the realization of quality public services. One of the steps that can be taken is to bring input and aspirations from the community. The Government can capture the aspirations of the community as the parties affected by the presence of public policies. This service is carried out in Pekanbaru City, precisely in Marpoyan Damai and Senapelan District. This service activity also emphasizes the importance of community involvement in making regional regulations. Therefore, this service is carried out in the context of strengthening community participation in the formation of regional regulations. This activity is carried out using presentation and discussion methods to provide understanding to the community regarding three things, namely the concept of participation, participation channels and solutions in dealing with participation constraints. The results of this service activity further add to the public's insight regarding the technical delivery of aspirations. Through this service activity, the community gains reinforcement regarding ways that can be done to pass the proposal. Communities need to know specific ways to convey aspirations, including making superior programs, conveying aspirations in forums and synchronizing proposals with the sub-district agenda.