Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

PIDANA PENJARA TERBATAS : SEBUAH GAGASAN DAN REORIENTASI TERHADAP KEBIJAKAN FORMULASI JENIS SANKSI HUKUM PIDANA DI INDONESIA Abdul Kholiq; Barda Nawawi Arief; Eko Soponyono
LAW REFORM Vol 11, No 1 (2015)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (92.095 KB) | DOI: 10.14710/lr.v11i1.15759

Abstract

Penggunaan jenis sanksi pidana perampasan kemerdekaan (pidana penjara) selama ini mendapatkan kritik-kritik terutama dikaitkan dengan dampak negatif dari jenis pidana tersebut. Adanya dampak negatif yang melekat dalam penjatuhan pidana penjara bagi pelaku kejahatan dapat berupa stigmatisasi dan prisonisasi. Berbagai upaya pembaharuan jenis pidana telah dilakukan seperti mencari alternatif pidana perampasan tersebut yang berupa pidana penjara terbatas. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini ialah jenis penelitian normatif (doctrinal), yaitu melakukan penelitian dalam teori-teori atau doktrin hukum. Pendekatan yang digunakan dalam undang-undang yang berlaku, selanjutnya melakukan komparasi dengan ketentuan yang berlaku di beberapa negara asing. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan analitis. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui/menganalisis kebijakan formulasi pidana penjara terbatas dalam hukum positif di Indonesia dan negara lain; dan untuk mengetahui/menganalisis kebijakan formulasi pidana penjara terbatas dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia di masa yang akan datang. Berdasarkan hasil penelitian tesis ini ditemukan bahwa kebijakan formulasi pidana penjara terbatas dalam hukum positif di Indonesia tidak merumuskan secara limitatif, akan tetapi dalam upaya memberikan alternatif dari pidana penjara telah dirumuskan pidana bersyarat atau pidana percobaan yang di atur dalam Pasal 14a-14f KUHP (WvS), selain itu jenis pidana pengawasan juga dirumuskan di luar KUHP. Kebijakan formulasi pidana penjara terbatas di masa yang akan datang, pada dasarnya jenis pidana penjara terbatas merupakan sanksi alternatif dari perampasan kemerdekaan yang dalam pelaksanaannya pelaku hanya menjalani sebagian pidana di dalam lembaga dan sisanya dijalani di luar lembaga dengan tetap adanya pengawasan terhadap terpidana.
Pelaksanaan Pembimbingan dan Pengawasan Anak Pada Pidana Bersyarat Abdul Kholiq
Unnes Law Journal Vol 2 No 1 (2013): Unnes L.J. (April, 2013)
Publisher : Faculty of Law Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ulj.v2i1.2904

Abstract

Conditional punishment is a form of punishment that does not result in the deprivation of the rights from convicted person. In the juvenile justice system are different from adults. The purpose of this research is to know and understand the parole (conditional punishment) comparison of the Criminal Code, Act No. 3 of 1997, Criminal Law Concept of 2012 and Act No. 11 of 2012, as well as knowing how to transform and guiding the implementation and supervision of children in the parole (conditional punishment) conducted by Correctional Center Class I of Semarang and Prosecution Counsel of Semarang. This study uses sociological juridical approach (non-doctrinal) with data collection including interviews, literature study and documents study. The results of comparative of conditional punishment on some categories of comparison inclue the following : the sentencing limitation, general conditions, special requirements, lenght of trial, officials who helped the conditional punishment execution and implementation of education. Implementation guidance and supervision of children who undergo conditional punishment by Correctional Center Class I of Semarang and Prosecution Counsel of Semarang has not been implemented optimally considering coaching (guidance) do not have a standardized system of supervision and monitoring intergrated regulated in legislations and infrastructure constraints faced community supervising officer. The supervision to the convicted person only the implementation of a administrative is required to report row (child) by using the form P-51 as the card control must report to the prosecutor. Summary in this research i.e. basically the guidance and supervision of the implementation of compliance in the Act No. 3 of 1997, but it should be underscored diaris in practice there are still some obstacles and barriers that occur such as limited personnel and limited operational budgets.
Adolescent Peer Support Profile at School Muslikah Muslikah; DYP Sugiharto; Sugiyo Sugiyo; Anwar Sutoyo; Abdul Kholiq
International Conference on Science, Education, and Technology Vol. 8 (2022)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Based on developmental tasks, adolescents have increased social interest in peers. This has an impact on mental health, so it needs to be analyzed in depth. This study aims to explore the profile of peer support in adolescents. The research approach is descriptive quantitative. The sample of this research is teenagers who study at the junior and senior high school level in Central Java which were selected randomly. The results show that on average, adolescents get peer support at a moderate level. The biggest aspect is support in obtaining awards while the lowest aspect is in terms of emotional support. This has implications for guidance and counseling services in schools in the future fostering the students to grow well.