Garuda - Garba Rujukan Digital

KAJIAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PKM) DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19 DI KOTA SEMARANG TAHUN 2020 Didik Try Putra; Muhammad Nuh
SPEKTRUM Vol 18, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Wahid Hasyim Semarang

The Community Activity Restriction Policy (PKM) in Semarang City is a policy issued by the Semarang City government in accelerating the handling of the Covid-19 pandemic in Semarang City. The city of Semarang as the capital of Central Java Province is the area with the highest number of positive cases of Covid-19. The implementer of the Community Activity Restriction (PKM) policy is the Semarang City Covid-19 Task Force. The restrictions on community activities include 4 restrictions, namely the termination of the implementation of activities in schools and/or educational institutions, restrictions on activities in the workplace, restrictions on religious activities, and restrictions in public places. This study aims to describe the implementation process of the Community Activity Restriction Policy (PKM) carried out by the Semarang City Government and to describe the supporting and inhibiting factors of policy implementation. This research is a descriptive qualitative research. The data was collected by observation, document study, interview and online. Data analysis techniques include data reduction, compilation of data and conclusions. Test the validity of the data using triangulation of sources and techniques. The results of this study are the implementation of the Community Activity Restriction (PKM) policy in the city of Semarang showing the implementation of PKM through Perwal, PKM is communicated from the Health Service and the Covid-19 Task Force, facility resources have supported such as hospitals, isolation places, medical, health protocol facilities , psychologists and food assistance, the disposition of the Semarang City government through the Covid-19 Task Force and the Semarang City Health Service have shown their commitment to implementing the Community Activity Restriction (PKM) policy is good but the changes achieved have not been maximized, the bureaucratic structure and SOPs are clear stated in the Decree of the Mayor of Semarang Number 180/278 Year. Supporting factors: communication, support, resources, and bureaucratic structure. Inhibiting factors: the disposition of the government that is committed but the people who tend to violate the rules of Restricting Community Activities (PKM). Keywords: Implementation, Policy, Restriction of Community Activities (PKM), Semarang City. Abstrak Kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) di Kota Semarang merupakan kebijakan yang di keluarkan pemerintah Kota Semarang dalam percepatan penangan pandemi Covid-19 di Kota Semarang. Kota Semarang sebagai ibukota Provinsi Jawa Tengah menjadi daerah paling tinggi penemuan kasus terpapar positif Covid-19.Pelaksana dalam kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) adalah Gugus Tugas Covid-19 Kota Semarang. Adapun Pembatasan Kegiatan Masyarakat meliputi 4 pembatasan yaitu penghentian pelaksanaan kegiatan di sekolahan dan/atau institusi pendidikan, pambatasan kegiatan di tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan pembatasan di tempat umum. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses implementasi Kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang dan untuk mendeskripsikan faktor-faktor pendukung dan penghambat mplementasi kebijakan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif.Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, studi dokumen, wawancara dan online. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyusunan data dan kesimpulan .Uji validitas data menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Hasil Penelitian ini yaitu implementasi kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) di Kota Semarang menunjukkan Implementasi PKM melalui Perwal, PKM dikomunikasikan dari Dinas Keshatan dan Gugus Tugas Covid-19,sumber daya fasilitas sudah mendukung seprti Rumah sakit, tempat isolasi , Medis, fasilitas protokol kesehatan, psikolog dan bantuan sembako, Disposisi pemerintah Kota Semarang melalui Gugus Tugas Covid-19 dan Dinas Kesehatan Kota Semarang telah memperlihatkan komitmen yang dimiliki dalam menjalankan kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) sudah baik namun perubahan yang dicapai belum maksimal, struktur birokrasi dan SOP yang jelas tercantum dalam Keputusan Walikota Semarang Nomor 180/278 Tahun. Faktor yang mendukung: komunikasi, dukungan, sumber daya, dan struktur birokrasi. Faktor yang menghambat: disposisi pemerintah yang komitmen namun masyarakat yang cendrung melanggar aturan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM). Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM), Kota Semarang.

POLITIK HUKUM PIDANA TERHADAP PENGEMUDI DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA Sari Mariska Siregar; Muhammad Nuh; Mahmud Mulyadi
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 1 (2013)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (166.48 KB)

ABSTRAK Sari Mariska Siregar * Muhammad Nuh** Mahmud Mulyadi*** Skripsi ini berbicara mengenai kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yang dilakukan oleh pengemudi. Tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas menunjukkan kondisi yang sangat memprihatinkan. Oleh karena itu penelitian tentang kecelakaan lalu lintas dan cara pencegahannya terus berkembang serta berbagai upaya terus dilakukan untuk mengurangi angka kecelakaan yang semakin tinggi. Permasalahan dari penulisan skripsi ini adalah tentang faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas dan bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap pengemudi dalam mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dilakukan dengan mewawancarai instansi pemerintah terkait yang dapat membantu memecahkan permasalahan dalam skripsi ini. Penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas dipengaruhi faktor-faktor oleh kelalaian pengguna jalan, ketidaklaiakan kendaraan, serta ketidaklaiakan jalan dan/atau lingkungan. Faktor penyebab dominan kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Kota Medan adalah disebabkan pengemudi yang tidak tertib. Selanjutnya untuk dapat mengurangi penyebab yang ada maka dapatlah dilakukan evaluasi substansi hukum pidana mengenai kecelakaan lalu lintas yang dilakukan pengemudi didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berangkat dari pemikiran untuk menghasilkan deterrence effect kepada pelaku kecelakaan lalu lintas berat maka kewajiban penjatuhan sanksi pencabutan SIM merupakan politik hukum pidana yang dibahas dalam skripsi ini. Penerapan hukum pidana mempunyai berbagai keterbatasan sehingga pemidanaan semata tidak dapat dijadikan instrumen pencegahan kejahatan. Oleh karena itu didalam skripsi ini juga terdapat pendekatan non-penal dengan pemenuhan kebutuhan perlengkapan jalan, pendidikan dan pelatihan berlalu lintas, patroli lalu lintas dan razia di kawasan yang rawan kecelakaan, dan tes narkotika dalam penerbitan dan perpanjangan SIM.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERKOSAAN DAN PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN No.3.372/Pid.B/2010/PN.Mdn) Khairul Imam; Muhammad Nuh; Mahmud Mulyadi
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 1 (2013)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (83.376 KB)

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh ketertarikan terhadap Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perkosaan dan Penganiayaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi permasalahan adalah pengaturan tindak pidana perkosaan dan penganiayaan yang dilakukan anak dibawah umur, dan penegakan hukum terhadap tindak pidana perkosaan dan penganiayaan yang dilakukan anak dibawah umur. Adapun metode penelitian dilakukan dengan pengambilan data, dan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, oleh karena dikategorikan sebagai penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka, terhadap data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa pengaturan mengenai tindak pidana perkosaan dan penganiayaan terhadap anak di bawah umur menurut hukum yang berlaku di Indonesia seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 285, 286, dan 287 ayat (1) serta di dalam Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yaitu dalam pasal 81 ayat (1) dan (2). penegakan hukum dalam menanggulangi tindak pidana perkosaan dan penganiayaan terhadap anak di bawah umur berupa pencegahan seperti meningkatkan keamanan, memberantas film dan bacaan, pengawasan pengaulan, mengontrol anak dan lain sebagainya. Dasar pertimbangan hakim untuk menyimpulkan ada tidaknya unsur kekerasan dalam tindak pidana pemerkosaan dan penganaiayaan adalah alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, alat bukti petunjuk, dan keterangan terdakwa. Penegakan hukum tindak pidana perkosaan dan penganiayaan yang dilakukan anak dibawah umur pada putusan Pengadilan Negeri Medan No.3.372/Pid.B/2010/ PN.Mdn adalah dirasakan tepat dan adil, karena adanya hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Tuntutan yang diberikan terdakwa yakni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memaksa persetubuhan dengannya, maka terdakwa dijatuhi hukuman pidana selama 3 (tiga) tahun. Menetapkan terdakwa tetap ditahan di dalam rumah tahanana negara.

UPAYA POLRI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERJUDIAN TOTO GELAP (TOGEL) DI KALANGAN MASYARAKAT LANGKAT (Studi Kasus Kepolisian Polres Langkat) Hamonangan Simanjuntak; Muhammad Nuh; Nurmala Wati
Jurnal Mahupiki Vol 2, No 1 (2014)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (168.335 KB)

ABSTRAK UPAYA POLRI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERJUDIAN TOTO GELAP (TOGEL) DI KALANGAN MASYARAKAT LANGKAT (Studi Kasus Kepolisian Polres Langkat) Hamonangan Simanjuntak[1] Muhammad Nuh, S.H., M.Hum[2] Nurmalawaty, S.H., M.Hum[3] Permasalahan judi khususnya dalam kajian skripsi ini judi toto

PENGEMBANGAN STRATEGI BLENDED LEARNING BERBASIS CONTEXTUAL TEACHING AND LEARNING (CTL) Alfauzan Ramadhanny Simangunsong; Fibri Rakhmawati; Muhammad Nuh
AXIOM : Jurnal Pendidikan dan Matematika Vol 11, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30821/axiom.v11i2.12593

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan dengan produk pengembangan berupa strategi Blended Learning berbasis Contextual Teaching And Learning (CTL). Prosedur penelitian mengacu pada desain penelitian pengembangan level 1 Sugiyono yaitu: (1) mencari potensi dan masalah, (2) studi literatur yang sejalan dengan pengumpulan informasi, (3) desain produk, (4) validasi desain, (5) desain teruji. Penelitian dilaksanakan di SMP Muhammadiah 61 Tanjung Selamat pada tahun ajaran 2021/2022. Validasi produk melibatkan ahli perangkat pembelajaran seperti RPP, buku panduan belajar dan buku panduan mengajar, ahli konten dan ahli desain instruksional. Keakuratan validasi di uji kepada responden sebagai pengguna produk pengembangan yang melibatkan siswa kelas IXA sebanyak 10 orang dan seorang guru matematika. Efektifitas pengembangan di uji kepada peserta didik dengan melihat hasil belajar siswa dan melibatkan kelas VIIIA sebanyak 30 orang. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, mulai dari analisis validasi desain instruksional, konten, RPP, panduan belajar dan mengajar, desain dinyatakan valid. Validasi desain instruksional memperoleh poin rata-rata penilaian 4.38 dari skor rata-rata maksimal 5.00. Validasi konten memperoleh poin rata-rata penilaian 4.19 dari skor rata-rata maksimal 5.00. Validasi dan penilaian RPP memperoleh poin rata-rata penilaian 4.24 dari skor rata-rata maksimal 5.00. Validasi Panduan Belajar memperoleh poin rata-rata penilaian 4.59 dari skor rata-rata maksimal 5.00. Panduan Mengajar memperoleh poin rata-rata penilaian 4.35 dari skor rata-rata maksimal 5.00. Selanjutnya penilaian keterlaksanaan pembelajaran berdasarkan observasi yang dilakukan menunjukkan bahwa pembelajaran terlaksana dengan sangat baik. Pembelajaran juga dinilai layak berdasarkan respon pengguna dengan presentase 100% dan dari uji efektifitas menggunakan N-Gain memiliki efektifitas yang tinggi dengan N-Gain (%) bernilai 72.809.

Cash For Work Program At Nanga Pamolontian Village In Terms Of Good Enough Governance Perspective Triadi Eka Asi Jayadiputera; Sumartono; Muhammad Nuh; Sujarwoto
JPAS (Journal of Public Administration Studies) Vol. 7 No. 1 (2022)
Publisher : Brawijaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.jpas.2022.007.01.7

Good governance, which was originally expected to be able to solve problems in developing countries, turned out to meet many obstacles, one of which was the application of the one size fit for all pattern, which was then criticized by Grindle through the concept of Good Enough Governance (GEG). Cash For Work (CFW) Program which is one of the reform programs as an embodiment of good governance that involves community participation as labor. During its journey, the CFW encountered various problems in the field, so it was interesting to see how the CFW program was viewed from the perspective of GEG. This study aims to describe and analyze the characteristics of the arena, institutions and interests as well as actions and choices in the perspective of GEG in the implementation of CFW program in Nanga Pamolontian Village, Bulik District, Lamandau Regency, Central Kalimantan Province. This research method uses a qualitative case study approach. The results of this study are that in the implementation of CFW program they have not paid attention to the elements of GEG, both in the arena, institutions and interests and actions, this is because the agenda setting has not utilized official and unofficial channels to the fullest, related stakeholders such as the mass media and Non-Governmental Organizations, regional apparatus, local village assistants are not fully involved in the implementation of CFW, there are no technical regulations in the implementation of CFW, the Team for Facilitating the Use of Village Funds for CFW is not utilized, evaluation, guidance and supervision have not been carried out, lack of socialization and training for the team implementing activities.

Good Enough Governance For Poverty Alleviation Program In Village (A Case Study of Nanga Pamolontian Village) Triadi Eka Asi Jayadiputera; Sumartono; Muhammad Nuh; Sujarwoto
JPAS (Journal of Public Administration Studies) Vol. 8 No. 1 (2023)
Publisher : Brawijaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.jpas.2023.008.01.1

Scientists and public administration practitioners still find it hard to answer how to develop new institutions with limited resources. What principles must be prioritized by public managers when developing such institutions? This study aimed to answer such a question. Our case study involving new villages in remote areas of Kalimantan, Indonesia, confirmed four principles to be prioritized by public managers in implementing development programs in villages: (1) focusing on poverty alleviation, (2) being punctually oriented, (3) priority-oriented, and (4) paying attention to human resources. Focusing on poverty alleviation has the most significant proportion since it aims to achieve reformation agenda by choosing the most beneficial and relevant programs to eradicate poverty. Punctually oriented means that programs must be arranged historically based on the characteristics and conditions of the local people. Priority-oriented means sorting out programs and activities the local people truly need. Paying attention to available human resources means considering the skills and abilities of human resources to do the programs planned. Our findings confirmed that the village did not implement good enough governance (GEG) well because it did not involve the poor as workers, did not analyze the work, did not make a list of work as the priority, and did not involve the local people but people from other villages. Thus, we recommend the need for specific intervention related to policy and institutionalization so the village can run the poverty alleviation programs and community empowerment through Cash for Work Programs.

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search