Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
2.928
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Wacana Hukum Qistie: Jurnal Ilmu Hukum PROSEDING SEMINAR UNSA RATU ADIL RECHTSTAAT International Journal of Law Reconstruction Jurnal Ius Constituendum Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan WAJAH HUKUM Borneo Law Review Journal JURNAL USM LAW REVIEW Jurnal Supremasi Journal of Morality and Legal Culture Jurnal Bedah Hukum Veteran Justice Journal Jurnal Penelitian Serambi Hukum RechtIdee Activa Yuris: Jurnal Hukum
Wahyu Beny Mukti Setiyawan
Universitas Negeri Semarang
Arts Humanities Education Energy Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 25 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search
Journal : RATU ADIL

 1 
PERAN HAKIM DALAM PENERAPAN PASAL 2 UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI PADA DAKWAAN SUBSIDARITAS ATAU ALTERNATIF Wahyu Beny Mukti Setiyawan, S.H., M.H.
RATU ADIL Vol 3, No 1 (2014): RATU ADIL
Publisher : RATU ADIL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (156.592 KB)

Abstract

Disparitas pemidanaan dalam penanganan tindak pidana korupsi kerap menimbulkan ketidakpastian hukum. Produk legislasi yang seharusnya menjadi acuan, malah membuka peluang inkonsistensi penerapan hukum dan disparitas pemidanaan. Dalam UU Tipikor, ada sejumlah delik sejenis tetapi ancaman pidananya berbeda. Permasalahan itu mengakibatkan hakim menjatuhkan pidana berbeda untuk satu perkara yang sama. Ada logika terbalik yang dibangun pembuat UU Tipikor. Delik yang mengandung unsur kesengajaan justru diancam pidana lebih ringan ketimbang delik kelalaian.Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor misalnya. Pasal ini mengatur, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun. Sementara, Pasal 3 mengatur, setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan yang dapat merugikan keuangan negara dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama 20 tahun.Unsur delik Pasal 3 justru lebih berat karena mempersyaratkan “tujuan” pelaku, sedangkan Pasal 2 ayat (1) cuma mempersyaratkan perbuatan melawan hukum. “Seharusnya, ancaman pidana minimal Pasal 3 lebih berat. Namun, yang terjadi malah sebaliknya.
Co-Authors Amir Junaidi Andi Chaerul Sofyan Arifin Ma’ruf Bagus Hanindyo Mantri Bagus Hanindyo Mantri Delia Wahtikasari Erifendi Churniawan Fathurrahman Prasetyo Aji Fery Dona Fitriya Desi Wulandari Fitriya Dessi Wulandari Fitriya Dessi Wulandari Hadi Mahmud Hadi Mahmud Hafid Zakariya Hana Hanifia Yusrima Latifa Hanum Indah Maulani Majora Nuansa Al-Ghin Muhammad Aziz Zaelani Muhammad Wildan Khunaefi Muhammad Wildan Khunaefi Nurul Hidayah Paramitha Setia Anggraeny Prijo Dwi Atmanto Riza Hanafi Abdul Aziz Rudatyo Rudatyo Suharno . Titin Herawati Utara Wahyu Beny Setiyawan Widiatama . Widiatama Widiatama Widiatama Widiatama Yadi Suryadi