Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Program Kursus Pra Nikah Ditinjau Menurut Teori Maslahah Irwansyah Irwansyah
Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Vol 8, No 2 (2019)
Publisher : Islamic Criminal Law Department, Faculty of Sharia and Law, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/legitimasi.v8i2.5846

Abstract

Kajian tentang kursus pra nikah menjadi pembahasan yang penting dalam masalah hukum perkawinan. Pemerintah sudah menjadikan bimbingan tentang hokum-hukum yang berkaitan dengan berumahtangga, yang diwujudkan dalam suatu kursus, yaitu kursus  pra nikah. kemudian pemerintah menetapkan kursus tersebut menjadi syarat untuk dapat dilakukan akad nikah. Dilihat dari segi kemaslahatan, kursus pra nikah memiliki kebaikan yang banyak bagi peserta kursus, yaitu pengarahan tentang hukum berkeluarga bagi calon suami dan isteri. Materi yang disampaikan dalam kursus ini banyak bermanfaat bagi seorang suami dan/atau isteri. Mereka dituntut pengetahuan yang memadai tentang hokum berkeluarga, supaya keluarga mereka akan terwujud nilai-nilai kemaslahata yang tinggi. Pentingnya memiliki pengetahuan tentang hokum berkeluarga tersebut, maka diwajibkan kepada calon suami dan/atau isteri untuk mengikuti program bimbingan ini.
Criteria of Adult Age (Mukallaf) in Islamic Criminal Law [Kriteria Dewasa (Mukallaf) dalam Bidang Jinayah] Irwansyah Muhammad Jamal
Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Vol 9, No 2 (2020)
Publisher : Islamic Criminal Law Department, Faculty of Sharia and Law, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/legitimasi.v9i2.8511

Abstract

Abstract: The concept of Mukallaf, in the part of jinayah, is understood by multiple meanings in society, some define mukallaf is the same as worship, and some others argue differently. Nash (Islamic texts) itself does not give a firm definition to the criteria of mukallaf, but rather gives signs that in the relationship of human beings mukallaf concept has its character. This paper aims to explain the concept of mukallaf and its criteria in the part of jinayah. The data sources studied refer to nash evidence and various theories that are developing from various disciplines. The results is that mukallaf in the part of jinayah is considered like puberty, perfect of both al-'aql and rusyd. These three traits will only be found perfectly in a person when they are at least 18 years old. Based on this understanding, the perpetrator of the crime can be held accountable for his actions and sanctioned to him after aged 18 years. A child who is not yet 18 years old commits a criminal offense then must be given educational teaching to him. So that he can know the adverse impact on himself and the community as a result of his actions. Abstrak: Konsep mukallaf dalam bidang jinayah dipahami dengan berbagai bentuk pemahaman dalam masyarakat, ada yang menilai mukallaf dalam bidang jinayah sama dengan bidang ibadah, dan ada yang berpendapat berbeda. Nash sendiri tidak memberi ketegasan pasti terhadap kriteria mukallaf, melainkan memberi isyarah bahwa dalam hubungan sesama manusia konsep mukallaf mempunyai karakter tersendiri. Tulisan ini bertujuan mencoba jelaskan tentang konsep mukallaf dan kriterianya dalam bidang jinayah. Sumber data yang dikaji mengacu pada dalil nash dan berbagai teori yang berkembang sekarang ini dari berbagai disiplin ilmu. Hasil yang ditemukan dapat disebutkan bahwa mukallaf dalam bidang jinayah dipertimbangkan pada sifat baligh, al-‘aql dan rusyd yang sempurna. Ketiga sifat tersebut baru akan ditemukan dengan sempurna pada seseorang ketika berusia minimal 18 tahun. Berdasarkan pemahaman ini, maka pelaku tindak pidana dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya dan diberikan sanksi kepadanya sesudah berusia 18 tahun. Seorang anak yang belum berusia 18 tahun melakukan tindak pidana maka harus diberikan pengajaran yang bersifat edukasi kepadanya. Supaya ia dapat mengetahui dampak buruk pada diri dan lingkungan masyarakat akibat dari perbuatan yang dilakukannya.
KONSEP HARTA DAN KEPEMILIKANNYA MENURUT HUKUM ISLAM Irwansyah Irwansyah
Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Vol 8, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/dusturiyah.v8i2.4220

Abstract

Property is a primary need for humans to support life in this world, so as to carry out worship to Allah swt well. Nevertheless, the Qur'an warns that property must be obtained in a desired manner of Islamic law, and are used in places that have goodness according to Islamic law required. A principle developed by Islamic law to the problem of property is the rules do not set definitely in the Quran and Hadis, but the general principles are put forward, which must be followed by everyone who tried to get the property. islamic law requires in acquiring and managing property to note of the following principles; 1) property acquired and owned is not of the type that is unclean and dangerous to humans; 2) the way to obtain the property is done by  humane methods, such as buying and selling is done by the parties by not deceive one another, bless one another and be honest when covenant; 3) as the party who has the authority to carry out property, Islamic law mentioned basic requirements that need to be considered, namely a maximum adult age (minimum 18 years) and has a ruysd (smart) characteristic, that is the ability to carry out property in accordance with the rule of Islamic law. By following all the things that have been mentioned, then property can be valued provides benefit to humans, both in keeping religion or maintaining the human body and soul (mukallaf). 
TRADITIONAL SANCTIONS FOR PHYSICAL VIOLENCE DOER BASED ON ISLAMIC CRIMINAL LAW: A STUDY OF TRADITIONS IN TAMAN FIRDAUS VILLAGE Abdul Rahman; Jamhuri; Irwansyah
PETITA: JURNAL KAJIAN ILMU HUKUM DAN SYARIAH Vol 3 No 2 (2018)
Publisher : LKKI Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3933.053 KB) | DOI: 10.22373/petita.v3i2.49

Abstract

Physical abuse is an act causing pain and injury to one's body. Today, there is a customary criminal law regulating the sanctions for the perpetrators of physical abuse, namely in Kampung Taman Firdaus. However, the customary sanctions are significantly different from the penalties stipulated in Islamic law and positive law. The differences in the type and the rate of sanctions will have consequences on the purpose of a law formation. Therefore, this study examined the regulations of criminal sanctions for the perpetrators of physical abuse in Kampung Taman Firdaus. The results of this study concluded that the customary sanctions of physical abuse in Kampung Taman Firdaus were the fine of one goat for head injuries with blood flowing, and the penalty of one chicken for head injuries without blood flowing. On the other hand, for the physical abuse other than on the head and face, the customary sanction is only to pay medical expenses until the victim is healed, and this sanction is not in line with Islamic criminal law. Abstrak: Kekerasan fisik adalah suatu tindakan yang mengakibatkan rasa sakit dan terluka pada tubuh seseorang. Dewasa ini terdapat sebuah hukum pidana Adat yang mengatur sanksi bagi pelaku kekerasan fisik yaitu di Kampung Taman Firdaus. Namun pada sanksi Adat tersebut terdapat perbedaan yang signifikan terhadap hukuman yang diatur dalam hukum Islam dan hukum positif, dengan perbedaan dari jenis sanksi serta bobot sanksi tersebut akan berkonsekuensi pada tujuan dibentuknya suatu hukum. Oleh karena itu penelitian ini ingin melihat bagaimana ketentuan sanksi pidana bagi pelaku kekerasan fisik dalam Adat Kampung Taman Firdaus. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sanksi adat Kampung Taman Firdaus mengenai kekerasan fisik yaitu denda satu ekor kambing untuk luka di kepala yang darahnya mengalir, dan denda satu ekor ayam untuk luka di kepala yang darahnya keluar tidak mengalir. Sedangkan kekerasan fisik dengan objek selain kepala dan wajah sanksi adatnya ialah hanya membayar biaya pengobatan saja sampai sembuh, dan sanksi adat pada bagian ini tidak sesuai dengan hukum pidana Islam. Kata kunci : Sanksi Adat, kekerasan fisik, dan Hukum Pidana Islam.
The Heirs of Patah Titi in Gayo Community Jamhir Hasan; Irwansyah Muhammad Jamal; Riza Afrian Mustaqim
Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 24, No 1 (2022)
Publisher : Sharia and Law Faculty

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/jms.v24i1.10668

Abstract

Inheritance in the Gayo community assumes that grandchildren whose parents have died still have the authority to get inheritance. The solution to this problem has attracted the attention of many people, so it has significant urgency to be investigated. This study aims to explore and analyze; first, how is the inheritance of grandchildren whose parents died first by the heir according to Gayo customary law?, second, how is the settlement of grandchildren whose parents died first from those who bequeath their assets to the Gayo community? This research is an empirical legal research, with a non-doctrinal approach. The data was extracted by observation, interview and documentation methods, then analyzed qualitatively. The results of the study show that first, in general, the Gayo community divides their inheritance based on Islamic inheritance law which is sourced from the teachings of the Qur'an Al-Sunnah. Second, the Gayo community stated that the grandchildren who wore the hijab were given an inheritance divided into three forms; 1) said that he was given a modest inheritance. 2), stated that he was given an inheritance of half of the share received by his parents. 3), stating that the grandson is given an inheritance equal to the share received by his parents. The Gayo community does not know a substitute heir, because there is no stipulation on how much inheritance must be given to the grandson, when receiving an inheritance from his grandparents as a substitute for parents who have died first. Seeing the implementation of giving compensation to grandchildren whose parents died earlier than those who bequeath property to the Gayo community, giving inheritance to grandchildren whose parents died from the heirs does not conflict with Gayo customary law.Waris pada masyarakat Gayo beranggapan bahwa cucu yang telah meninggal orang tuanya masih mempunyai wewenang untuk mendapatkan harta warisan. Penyelesaian persoalan tersebut cukup menyita perhatian banyak kalangan, sehingga memiliki urgensi yang cukup signifikan untuk diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan menganalisa; pertama, bagaimana kewarisan cucu yang orang tuanya lebih dahulu meninggal oleh pewaris menurut Hukum adat Gayo?, kedua, bagaimana penyelesaian cucu yang orang tuanya lebih dahulu meninggal dari orang yang mewariskan harta pada masyarakat Gayo?. Penelitian ini  merupakan penelitian hukum empiris,  dengan pendekatan non doktrinal. Data digali dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi, selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, secara umum masyarakat Gayo membagi warisannya berdasarkan hukum kewarisan Islam yang bersumber dari ajaran Al-Qur'an Al-Sunnah. Kedua, masyarakat Gayo menyatakan bahwa cucu yang terhijab patah titi diberikan harta pusaka dengan pembagian dalam tiga bentuk; 1) mengatakan diberi harta warisan sekedarnya saja. 2), menyatakan diberi warisan setengah dari bahagian yang diterima orang tuanya. 3), menyatakan cucu tersebut diberi harta warisan sebesar bahagian yang diterima orang tuanya. Masyarakat Gayo tidak mengenal ahli waris pengganti, sebab tidak ada ketentuan berapa besar harta warisan yang harus diberikan kepada cucu tersebut, ketika menerina warisan dari kakek/neneknya sebagai pengganti orang tua yang telah meninggal lebih dulu. Melihat pelaksanaan pemberian imbal kasih kepada cucu yang orang tuanya lebih dahulu meninggal dari orang yang mewariskan harta pada masyarakat Gayo maka pemberian harta warisan kepada cucu yang orang tuanya terlebih dahulu meninggal dari pewaris tidak bertentangan dengan Hukum adat Gayo.