Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
4.406
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Desa Kertha Patrika JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Pandecta Yustisia JURISDICTIE Jurnal Hukum dan Syariah
Sagung Putri M. E. Purwani
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 54 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search
Journal : Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum

 1   2   3 
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA EKSIBISIONISME DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA Made Sisca Anggreni; I Ketut Rai Setiabudhi; Sagung Putri M.E Purwani
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 01, Februari 2016
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Skripsi ini berjudul pertanggungjawaban pidana pelaku eksibisionisme dalam hukum pidana Indonesia. Indonesia memiliki beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku eksibisionisme walaupun istilah eksibisionisme belum ada dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia serta adanya kekaburan norma pada Pasal 44 KUHP yang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai jiwanya cacat dan terganggu karena penyakit. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaturan tentang pertanggungjawaban tindak pidana eksibisionisme dalam hukum pidana Indonesia dan pengaturan pertanggungjawaban pidana pelaku eksibisionisme di masa mendatang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yang beranjak dari adanya kekaburan norma hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.
PENGATURAN PENGGUNAAN SENJATA API OLEH MASYARAKAT SIPIL BERDASARKAN PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2015 Rainer S.C. Sinaga; Sagung Putri M.E. Purwani
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 5 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia sebagai negara hukum, dalam hal mengenai senjata api sudah memiliki peraturan mengenai penggunaan senjata api oleh masyarakat sipil yakni Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kekaburan norma yang terdapat pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 dengan Putusan Nomor: 241/Pid.B/2019/PN.Mjl dan Putusan Putusan Nomor : 525/Pid. B/2013/PN.Mkt. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif yang menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa kekaburan norma pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 adalah tidak jelas kapan situasi yang dapat dikatakan senyata-nyatanya membahayakan keselamatan jiwa, harta benda, serta kehormatan. Terkait dengan ketidakpastian hukum tersebut perlu dilakukan pembaharuan terhadap peraturan penggunaan senjata api oleh masyarakat sipil yaitu berupa peraturan yang lebih jelas mengenai kapan situasi yang dapat dikatakan senyata-nyatanya membahayakan keselamatan jiwa, harta benda, serta kehormatan. Kata Kunci : Pengaturan, Senjata Api, Masyarakat Sipil
PELAKSANAAN PEMBERIAN REMISI SEBAGAI SALAH SATU HAK NARAPIDANA BERDASARKAN PASAL 14 UNDANG-UNDANG NO 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN (Studi di Lembaga Permasyarakatan Klas IIA Denpasar) I Gusti Made Adika Kornia; A.A. Ngurah Yusa Darmadi; Sagung Putri M.E Purwani
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 01, Januari 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mengenai pemberian remisi di lembaga pemasyarakatan adalah hak dari semua narapidana. Remisi di tempatkan sebagai salah satu motivasi bagi narapidana untuk membina diri sendiri Sebab remisi tidak hanya sebagai hukum seperti dalam sistem pemasyarakatan, tidak pula sebagai hak dan kewajiban narapidana Artinya jika narapidana benar-benar melaksanakan kewajibannya maka ia berhak untuk mendapat remisi sepanjang persyaratannya telah dipenuhi. Narapidana yang tercatat di dalam catatan register F maka hak untuk memperoleh remisinya akan di cabut. Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan pasal 14 huruf (i) yang menyatakan bahwa “Narapidana berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)” Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
ALASAN PEMAAF SEBAGAI PENGHAPUS PIDANA DALAM TINDAK PELAKU PENYIMPANGAN SEKSUAL FETISISME Kadek Novita Dwi Irianti; Sagung Putri M.E Purwani
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 2 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2022.v11.i02.p11

Abstract

Tujuan dari penelitian yang dilakukan yakni memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai adanya alasan pemaaf sebagai penghapus pidana terhadap pelaku yang melakukan penyimpangan seksual yang terklasifikasi sebagai fetisisme. Penelitian ini dilakukan sesuai dengan metode penelitian hukum yang normatif melalui teknik deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini diharapkan akan didapat pengetahuan mengenai alasan pemaaf yang bias diterapkan pada pelaku yang melakukan penyimpangan seksual. Sebab, penerapannya sudah sesuai dengan KUHP sebagai lex superior dari hukum pidana yakni dengan adanya alasan - alasan yang dapat mengahapuskan, mengurangi, ataupun memberatkan penjatuhan pidana. Dengan demikian, harapannya upaya pemidanaan terhadap pelaku penyimpangan seksual berjenis fetis ini mendapat solusi yang terbaik dan memberikan efek jera kepada pelaku tanpa merugikan korban. Adanya alasan – alasan yang bisa menghapuskan, mengurangi, dan memberatkan pemidanaan sebagaimana Pasal 44 KUHP menjadi salah satu pertimbangan dalam mengambil upaya pemidanaan bagi pelaku tindak pidana. Namun, dalam implementasinya masih banyak kekaburan norma dari pelaksanaan Pasal 44 KUHP ini, seperti halnya pada pelaku penyimpangan seksual. Kekaburan norma merupakan kondisi dimana norma atau aturan sudah ada namun belum mempunyai makna yang jelas atau norma (aturan) tersebut memunculkan lebih dari satu arti yang menyebabkan norma menjadi kabur atau tidak jelas. Kata Kunci : Alasan Pemaaf, Fetisisme, Restitusi ABSTRACT The purpose of research is to giving knowledge to public regarding about excuse forgiveness as a crime against perpetrators who commit sexual deviations which are classified as fetishism. This research use a normative legal study method with a descriptive analytical approach.1 The result of the research appears that a forgiving excuse can be applied to perpetrator of sexual deviation. Because, its application is in accordance with the Criminal Code (KUHP) as lex superior to criminal law, namely by the existence of things that can eliminate, reduce or burdens the crime. Thus, it is hoped that the efforts to convict the perpetrators of this fetal type of sexual deviation will get a solution that is solution and gives an effect to perpetrator without harming victim. The existence the thigs that can abolish, reduce, or incriminate the crime regulated in Article 44 1 Karma, Ni Made Sukaryati. “Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Seorang Kleptomania.” Jurnal Preferensi Hukum 3, No. 1 (2022): 68. KUHP is one of considerations in taking criminal efforts for perpetrators of criminal acts. However, in its implementation, there are many ambiguous norms from the implementation of article 44 KUHP, as is that case with perpetrators of sexual deviance. Norm obscurity is a norm condition where the norm already exists but has no clear meaning or the norm gives rise to more than one meaning that make the norm vague or unclear. Keywords: Forgiving Reasons, Fetishism, Restitution
KEBIJAKAN PEMBERIAN GANTI KERUGIAN KEPADA KORBAN MALPRAKTEK MEDIS SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA Yutika Tri Bhuana Dewi; A. A. Ngurah Wirasila; Sagung Putri M.E Purwani
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 01, Februari 2016
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Karya ilmiah ini berjudul “Kebijakan Pemberian Ganti Kerugian Kepada Korban Malpraktek Medis sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Pidana”. Perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia di bidang kesehatan terlihat jelas masih sangat kurang terutama dalam malpraktek di bidang medis. Kekaburan norma dari aturan yang secara khusus mengatur mengenai korban tindak pidana malpraktek dibidang medis dalam hal pemberian ganti kerugian, menjadi hal penting yang perlu diperhatikan. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian normatif, menggunakan sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan analitis konsep hukum. Terdapat dua sifat perlindungan yang dapat diberikan secara langsung oleh hukum, yakni bersifat preventif berupa perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana dan represif berupa perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tidak pidana. Perlunya dibuatkan kebijakan mengenai tindak pidana malpraktek dibidang medis terutama dalam hal perlindungan korban dan ganti kerugian baik berupa materi maupun non materi.
ANALISA YURIDIS TENTANG PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 Robertus Dicky Armando; Gde Made Swardana; Sagung Putri M.E. Purwani
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian mengenai tinjauan yuridis penyalahgunaan wewenang untuk menganalisis permasalahan korupsi yang dihadapi dalam pengaturan hukum dan proses pembuktian unsur-unsur melawan hukumnya. Perbuatan tindakan korupsi sering kerap kali terjadi disebabkan penyalahgunaan wewenang dalam jabatan baik menggunakan wewenang yang tidak terikat ataupun menggunakan wewenang yang terikat. Berdasarkan hal tersebut timbulah permasalahan mengenai pengaturan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang pada jabatan dan unsur melawan hukumnya . Dalam penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode penelitian normatif karena adanya kekaburan norma hukum. Sehingga dipergunakan pendekatan analisa konsep, kasus dan perundang-undangan. Kata kunci: Penyalahgunaan wewenang, Jabatan, Pengaturan Hukum
KRIMINALISASI HUBUNGAN SEKSUAL SESAMA JENIS YANG DILAKUKAN OLEH LESBIAN, GAY, BISEKSUAL, DAN TRANSGENDER (LGBT) DALAM PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA I Nengah Maliarta; Ida Bagus Surya Dharma Jaya; Sagung Putri M.E Purwani
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol.07, No. 04, Agustus 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Lesbian, Gay Biseksual dan Transgender (LGBT) adalah kelompok yang memiliki orientasi seksual sesama jenis kelamin (homoseksual), berbeda dengan orang pada umumnya yang berorientasi seksual terhadap orang dengan jenis kelamin yang berbeda (heteroseksual), sehingga mengakibatkan aktivitas seksual LGBT menyimpang dari yang seharusnya. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu apakah LGBT merupakan bagian dari tindak pidana menurut hukum pidana Indonesia dan apakah perlu dilakukan kriminalisasi yang lebih luas terhadap LGBT dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif, dikarenakan terdapat kekosongan norma. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dengan mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum dan kaedah-kaedah hukum positif yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan dan peraturan perundang-undangan. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan perbandingan. LGBT merupakan bagian dari tindak pidana menurut hukum pidana Indonesia, akan tetapi pengaturannya masih sangat terbatas karena hanya mengatur hubungan seks sesama jenis yang dilakukan oleh orang dewasa dengan anak dibawah umur saja. Sehingga perlu dilakukan kriminalisasi atau melakukan perluasan terhadap pengaturan pidana perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh komunitas LGBT tersebut di dalam pembaharuan hukum pidana. Kata Kunci: LGBT, Kriminalisasi, Pembaharuan Hukum Pidana.
Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia Ni Putu Yulita Damar Putri; Sagung Putri M.E Purwani
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 8 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan ini bertujuan menganalisis permasalahan dalam KUHP saat ini dalam penegakan hukum pidana masih menggunakan KUHP peninggalan Belanda, yang berakibat pada banyaknya jenis perbuatan pidana yang belum diatur dalam KUHP , Pembaharuan yaitu dengan menyusun RUU KUHP. Rumusan masalah yang dapat ditarik dari penulisan ini adalah apakah urgensi untuk dilakukan pembaharuan hukum pidana di Indonesia dan apa saja pembaharuan yang dilakukan dalam RUU KUHP. Metode penulisan yang digunakan adalah metode yuridis normative karena adanya kosong norma yaitu karena penegakan hukum pidana masih menggunakan KUHP lama peninggalan belanda sehingga banyak jenis perbuatan pidana yang belum di atur dalam KUHP yang berlaku saat ini. Pentingnya dilakukan pembaharuan hukum pidana memiliki tujuan untuk memperbaharui baik dari segi tindak pidana, pemidanaan dan pertanggung jawaban.
PENGATURAN TUKANG GIGI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG KESEHATAN Nyoman Kinandara Anggarita; Sagung Putri M.E Purwani
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 3 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tukang Gigi merupakan Prefensi dari Dokter Gigi. Perbedaan yang paling menonjol adalah, meskipun sama-sama terjun di ranah dental health, Tukang Gigi tidak memiliki Ijazah yang diakui dari Kementrian Kesehatan, akan tetapi memiliki kemampuan yang mumpuni dibidangnya. Hal itu nampaknya tidak menyurutkan antusiasme Masyarakat untuk menggunakan jasa seorang Tukang Gigi. Bahkan,tidak sedikit kasus bahwa si Tukang Gigi melakukan treatment Ortodontis kepada konsumennya.ortodonti merupakan cabang ilmu pengetahuan kedokteran khususnya tentang dentist, yang berhubungan langsung dengan permasalahan genetic gigi,estetika gigi,bentuk rahang dan wajah. Tujuan Penulisan Jurnal ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan dari Tukang Gigi berdasarkan Undang-Undang Kesehatan dikarenakan maraknya fenomena dimana tukang gigi bertindak diluar kewenangannya. Penulisan Jurnal ini menggunakan metode Penulisan Normatif yang berpatokan pada UU dan beberapa buku penunjang penulisan jurnal ilmiah ini. Sehingga hasil dari penulisan ini Berdasarkan PERMENKES 39/2014 seorang tukang gigi dalam pekerjaannya wajib mementingkan nilai keselamatan dan keamanan dengan cara memperhatikan material pembuatan gigi tiruan lepasannya. Untuk mempertegas pengaturan yang mengatur kewenangan tukang gigi, maka diperlukannya pengaturan baru tentang control atau pengawasan seperti Inspeksi dari Kementrian Kesehatan dan bagaimana mekanisme pengawasan tersebut. Tukang gigi yang melakukan pelayanan ortodontis merupakan pelanggaran huruf a Pasal 9 PERMEN KES/39/2014 sehingga,sanksi yang dapat di jatuhkan kepada tukang gigi berupa pidana pokok dan pidana tambahan. Kata kunci : Tukang gigi, Ortodentis, hukum kesehatan.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE (STUDI KASUS UNIT CYBER CRIME DITRESKRIMSUS POLDA BALI) Putu Trisna permana; Anak Agung Ngurah Yusa Darmadi; Sagung Putri M.E Purwani
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 10 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jurnal ini berjudul Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online. Perkembangan teknologi informasi yang disalahgunakan menyebabkan timbulnya kejahatan yang lebih modern yaitu perjudian secara online dengan menggunakan internet sebagai sarana melakukan kejahatan. Tujuan dari jurnal ini untuk mengetahui upaya dan faktor penghambat dalam penegakan hukum terkait tindak pidana perjudian online yang dilakukan oleh Unit Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Bali. Metode yang digunakan adalah metode penelitian empiris dengan pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan, pendekatan fakta dan pendekatan analisis konsep hukum. Hasil penelitian menunjukan bahwa upaya preventif yang dilakukan adalah melakukan patroli cyber dan kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi serta upaya represif dengan melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana perjudian online dengan dasar hukum Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian online yaitu faktor penghambat internal seperti sumber daya manusia dan sarana atau fasilitas dan faktor penghambat eksternal yaitu server, virtual private network, masyarakat. Kata kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Perjudian online
Co-Authors A A Sagung Cahaya Dewi Savitri Anak Agung Ayu Anaya Widya Sukma Anak Agung Ayu Windah Wisnu Kesuma Sari Anak Agung Ngurah Wirasila Anak Agung Ngurah Yusa Darmadi Anak Agung Sinta Paramisuari Anggun Kharisma Dewi Bagus Gede Brahma Putra Darwin Jeremia Sitinjak Dewa Nyoman Rai Asmara Putra Eriska Kurniati Sitio GDE MADE SWARDANA Gde Made Swardhana I Dewa Ayu Diah Anjani I G A Ayu Dewi Satyawati I Gusti Ketut Ariawan I Gusti Made Adika Kornia I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara I Kadek Niko Suardi I Ketut Rai Setiabudhi I Made Budi Arsika I Made Budi Arsika I Made Tjatrayasa I Made Walesa Putra I Nengah Maliarta I Nyoman Agus Adi Priantara I Nyoman Suyatna Ida Bagus Miswadanta Pradaksa Ida Bagus Surya Dharma Jaya Kadek Ayu Trisnawati Kadek Novita Dwi Irianti Kadek Setia Budiawan Kadek Velantika Adi Putra Kadek Yogi Barhaspati Luh Amelia Savitri Luh Putu Divani Anggarani Mulyawan Made Sisca Anggreni N Wahyu Triashari Ni Desak Gede Sekar Widhiasih Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati Ni Kadek Ayu Wistiani Ni Kadek Dwi Oktiapiani Ni Kadek Eniantari Ni Komang Hyang Permata Danu Asvatham Ni Luh Putu Ratih Sukma Dewi Ni Made Sutrisna Dewi Ni Putu Resha Arundari Ni Putu Tya Suindrayani Ni Putu Yulita Damar Putri Nyoman Kinandara Anggarita Putu Ayu Gayatri Putu Eka Oktaviani Putu Mas Ayu Cendana Wangi Putu Mery Lusyana Dewi Putu Mita Apsari Dewi Putu Reksa Rahmayanti Pratiwi Putu Trisna permana Rainer S.C. Sinaga Robertus Dicky Armando Sagung Dinda Surya Paramitha Yosef Faizal Frans Yutika Tri Bhuana Dewi