Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

Model Pelindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dwi Oktafia Ariyanti; Nita Ariyani
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 27 No. 2: MEI 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol27.iss2.art6

Abstract

The issue in this research is the regulation of legal protection against justice collaborators of corruption in Indonesia which is not optimal, and the absence of an appropriate protection model for optimum efforts of protection for justice collaborators in handling corruption in Indonesia. This needs to be studied because the role of justice collaborator is very much needed to disclose major cases such as corruption, whereas his testimony can pose a large risk that must be borne by the justice collaborator, hence legal protection for justice collaborators is crucial. The method in this study uses a type of juridical normative research that is focused on studying the norms of positive law. This research concludes, first, the regulations regarding the protection of justice collaborators are listed in various regulations, but there are no specific, clear and firm regulations regarding protection and procedural arrangements for determining a justice collaborator. Thus an appropriate legal protection model is needed to optimize protection for justice collaborators in criminal acts of corruption in order to fill the legal vacuum. Second, the legal protection model for justice collaborators in handling corruption in Indonesia can utilise a persuasive protection model.
Pengaturan Ideal tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai di Indonesia (Studi di Sungai Serang Kabupaten Kulon Progo) Nita Ariyani; Dwi Oktafia Ariyanti; Muhammad Ramadhan
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 27 No. 3: SEPTEMBER 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol27.iss3.art8

Abstract

Watershed management is closely related to regulations on the affairs of local governance, water resources, spatial planning, as well as soil and water conservation. All forms of regulation relating to watershed management must be strictly regulated as the legal basis for watershed management in Indonesia. This study aims to identify, understand, and analyze the juridical constraints faced in managing watersheds in Indonesia and to analyze the ideal juridical regulatory model for watershed management in Indonesia. This research was conducted using normative juridical research, by focusing on testing the implementation of rules or norms in positive law. The results of the study show juridical constraints in watershed management in Indonesia relating to the Revocation and Substitution of the Water Resources Law; the lack of synchronization between the Water Resources Law, the Regional Government Law and the Soil and Water Conservation Law. Therefore, the authors formulate the ideal form of watershed management arrangements, among others by taking quick and effective steps through district / city regional policies while continuing to synchronize efforts through policies in the form of mandates and tasks of assisting watershed management sub-affairs.
PENATAAN PASAR-PASAR TRADISIONAL DI INDONESIA BERDASARKAN TEORI “VON STUFENNAUFBAU DE RECHTSORDNUNG” Nita Ariyani
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 7, No 2 (2019): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (636.053 KB) | DOI: 10.25157/justisi.v7i2.2667

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai pasar tradisional yang merupakan representasi dari ekonomi rakyat. Pasar tradisional sebagai salah satu pusat perekonomian rakyat pada awalnya jumlahnya cukup banyak dan tersebar di setiap daerah di Indonesia.Pasar tradisional juga merupakan representasi dari nilai-nilai kearifan lokal dan bagian dari kebudayaan nasional Indonesia yang harus dilestarikan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 I ayat (3) dan Pasal 32 ayat (1) UUD NRI 1945. Namun dalam perkembanganya, jumlah pasar tradisional semakin menurun digantikan pasar-pasar modern. Hingga saat ini belum ada undang-undang organik yang khusus mengenai pasar tradisional di Indonesia sehingga penulis menganggap sangat perlu untuk melakukan penelitian yang berjudul : Penataan Ideal Pasar-Pasar Tradisional di Indonesia   Berdasarkan  Teori “Von Stufennaufbau De Rechtsordnung”.Penelitian ini bertujuan untuk memahami, mengkaji, dan menganalisis pengaturan yuridis mengenai faktor-faktor yuridis apa saja yang mempengaruhi penataan pasar tradisional di Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk memahami, mengkaji, dan menganalisis bentuk penataan ideal pasar-pasar tradisional di Indonesia berdasarkan Teori “Von Stufennaufbau De Rechtsordnung”. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah menggunakan data sekunder  sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-Undangan (statute approach), Pendekatan Konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus ( case approach.Kata Kunci : Penataan, Pasar Tradisional, Teori Von Stufennaufbau De Rechtsordnung
Perbandingan Konstitusi Negara Indonesia dengan Negara Swiss Berdasarkan Prosedur Perubahan Konstitusi, Bentuk Pemerintahan, Bentuk Negara Serta Sistem Pemerintahan Nita Ariyani
Kosmik Hukum Vol 17, No 2 (2017)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v17i2.2329

Abstract

Konstitusi merupakan dasar suatu negara yang harus ada di setiap negara. Apabila tidak didasarkan pada konstitusi maka negara tidak mungkin terbentuk. Negara-negara di dunia pasti memiliki konstitusi yang dapat berbeda maupun dapat sama. Indonesia dan Swiss merupakan negara yang sama-sama memiliki konstitusi dalam bentuk tertulis, sehingga akan menarik untuk memperbandingkan antara konstitusi yang dimiliki oleh Indonesia dengan konstitusi Swiss dengan melihat pada aspek prosedur perubahan konstitusi, bentuk pemerintahan, bentuk negara serta sistem pemerintahannya. Kata kunci: Perbandingan, Konstitusi, Negara
Politik Hukum Hubungan Pusat dan Daerah dalam Penanggulangan Bencana Murti Ayu Hapsari; Suswoto Suswoto; Nita Ariyani
Journal of Law and Policy Transformation Vol 6 No 1 (2021)
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37253/jlpt.v6i1.4425

Abstract

The 1945 Constitution of Republic of Indonesia states that it is mandatory for government to ensure all of citizen life and well-being in any conditions and to protect them. This mandate take its concrete form by constructing the relevant National Development Plan. The government responsibility in disaster management is in the hands of central and local government—it is supposedly in well-planned and integrated manner. However, in reality, there is still a lot of overlapping authority and bureaucracy from both the central and local or regional governments in disaster management. The harmonization is needed between the central and regional governments, with the basis of granting the widest possible autonomy within the framework of a unitary state. The purpose of this research is to identify the central and regional relationship arrangements in disaster management in the prevailing regulations and to identify steps that must be taken to realize the harmonization of regulation arrangement between the central government and the regions in disaster management. This research is a normative juridical research and uses a basic, systematic approach and the law synchronization approach. From this paper, it is found that the legal politics of central and regional relations in the planning document have been designed to always be synchronous and consistent and have a high level of harmonization, but in the implementation stage it still needs to be reviewed because there are still disharmony caused by the lack of involvement of local governments as partners and communication between the central government and the local government.
Pencurian e-money pada e-commerce dalam Tindak Pidana Cybercrime sebagai Tindak Pidana Ekonomi Muhammad Ramadhan; Dwi Oktafia Ariyanti; Nita Ariyani
Reformasi Hukum Vol 24 No 2 (2020): Reformasi Hukum: Edisi Juli-Desember 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (270.335 KB) | DOI: 10.46257/jrh.v24i2.179

Abstract

Kemajuan teknologi merupakan suatu perkembengan jaman yang membawa peradaban manusia menjadi semakin modern. Perkembangan yang membuat kinerja manusia semakin lebih baik dan mudah dengan adanya teknologi digital, baik pada aspek pendidikan, pekerjaan, pemerintahan dan khususnya pada bidang ekonomi. Dengan adanya teknologi digital pertumbuhan perekonomian suatu bangsa dapat melaju dengan pesat oleh karena itu teknologi memeiliki peranan penting dalam membangun suatu bangsa, akan tetapi dengan majunya teknologi juga turut diisi dengan kejahatan jenis baru dibidang digital, khususnya cybercrime sebagai kejahatan ekonomi. Oleh karena itu dalam penulisan ini diambil rumusan masalah bagaimana pandangan hukum pidana dalam tindak pidana pembobolan rekening dan uang elektronik pada e commerce sebagai kejahatan ekonomi, adapun tujuan mengetahui konsep hukum pidana dalam memandang kejahatan cybercrime sebagai kejahatan ekonomi, kegunaan dari hasil penelitian ini adalah sebagai bentuk pembaharuan hukum pidana dengan adanya kejahatan jenis baru sebagai dampak dari perkembangan jaman. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, hasil penelitian bahwa cybercrime yang dapat dikatakan sebagai kajahatan ekonomi adalah kejahatan yang dilakukan dengan motif utamanya adalah mengenai harta benda, sehingga bila kejahatan tersebut dibiarkan akan memberikan dampak pada perekonomian bangsa dengan ditandainya berkurangnya minat masyarakat untuk melakukan transaksi secara online dan menabung uang direkening bank, yang nantinya akan berpengaruh terhadap menurunnya perekonomian negara, kesimpulannya ialah kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut dalam tindak pidana ekonomi salah satunya yang diangkat oleh penulis adalah mengenai pembobolan bank dalam hal ini rekening bank baik yang terjadi didalam e-commerce,dimana e-commerce itu sendiri merupakan transaksi yang dilakukan melalui teknologi tinggi antara indvidu yang satu dengan individu yang lain yang tidak ada batasnya atau jaraknya berjauhan.
PENGUATAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS DI BIDANG PENDIDIKAN DI KOTA YOGYAKARTA BERDASARKAN UUD1945 DAN CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES (CRPD) Nita Ariyani
Kajian Hukum Vol 2, No 2 (2017): November
Publisher : Universitas Janabadra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (619.769 KB)

Abstract

The rights of Persons with Disabilities obtain legal guarantees both in the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) and Constitution of the Republic of Indonesia 1945. With the ratification of CRPD by Indonesia through the Law of the Republic of Indonesia Number 19 Year 2011 on The Ratification of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, then all legal products relating to the rights of persons with disabilities, especially in this research, emphasize in the education sector in Yogyakarta city must be based on the provisions in the Constitution of the Republic of Indonesia 1945 and the CRPD. The purpose of this research  is to know, understand, review and analyze the strengthening of the rights of people with disabilities in the education sector in Yogyakarta City based on the Constitution of the Republic of Indonesia 1945 and CRPD. This research also aims to know, understand , reviewing and analyzing the juridical constraints faced in the context of strengthening the rights of people with disabilities in the city of Yogyakarta.The type of research used is normative juridical research that is focused to study the application of rules or norms in positive law. The approach method used in this research is statute approach, Analytical Approach, and Case approach. As a follow-up to the ratification of CRPD and also the mandate of the Constitution of the Republic of Indonesia 1945 in particular with regard to the rights of persons with disabilities in the field of education, it is necessary to implement an implementing regulation at the local level of Yogyakarta City to carry out the mandate of the  Constitution of the Republic of Indonesia 1945 and the CRPD. The strengthening of the rights of disability in the field of education is experiencing some juridical constraints that must be addressed immediately.Keywords: Reinforcement, Disability Rights, Education, Constitutionof the Republic of Indonesia 1945, CRPD
PENINGKATAN DAYA SAING PRODUK-PRODUK DAERAH MELALUI PENGGUNAAN CO-BRANDING Fitriyani Rahman; Nita Ariyani
Kajian Hukum Vol 3, No 2 (2018): November
Publisher : Universitas Janabadra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (629.345 KB)

Abstract

Regional contributions through the use of co-branding are one of the solutions in advancing economic growth and increasing the competitiveness of regional superior products. Co-branding is a marketing strategy that is used together on one product or service. Broadly speaking, the common goal of branding is to increase the value of brand equity by increasing the strength of product brands in the regions to collaborate. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) is the province that has 100% Jogya, Yogyakarta, and Yogyakarta traditions and has used co-branding in order to improve the competitiveness of its regional products.This research aims to find out, understand, study, and analyze the use of co-branding in order to improve the competitiveness of regional superior products. This research also tries to study, discuss, study and analyze ideal arrangement about the use of co-branding on regional superior products. This research was conducted using the type of normative juridical research, namely research focused on studying the application of rules or norms in positive law. The research approach used is the statutory approach, the conceptual approach, and the case approach. This research emphasizes the importance of using co-branding on regional superior products in order to increase the competitiveness of regional products and economic growth in each region that is stable and sustainable. Keywords : regional superior products, brand, co branding
Bahaya Apatisme Pemuda terhadap Kehidupan Bernegara: Edukasi Partisipasi Politik Karang Taruna Ira Kusuma Yogyakarta Murti Ayu Hapsari; Sri Handayani Retna Wardhani; Nita Ariyani; Devi Andani
DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora Vol. 2 No. 2 Juli 2022
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/jds.v2i2.15180

Abstract

Tujuan penulisan ini adalah mensosialisasikan secara tertulis tentang partisipasi politik terhadap pemuda yang merupakan hal yang layaknya dilakukan secara berkelanjutan. Negara demokrasi yang sehat membutuhkan partisipasi warga negara, khususnya pemuda yang berkualitas untuk bisa tetap melanjutkan eksistensinya. Tim Pengabdi Fakultas Hukum Universitas Janabadra berusaha untuk menanamkan pengetahuan tentang pentingnya partisipasi politik serta bahayanya sikap apatis terhadap kebijakan pemerintah. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman serta meningkatkan kesadaran Pemuda Karang Taruna Ira Kusuma di Yogyakarta terkait dengan pendidikan politik, sedangkan tujuan penulisan adalah untuk mempublikasikan lebih lanjut mengenai kegiatan tersebut. Metode pelaksanaan terdiri dari dua tahap yaitu tahap persiapan serta tahap pelaksanaan sosialisasi. Keseluruhan rangkaian berjalan dengan baik dengan meningkatnya pemahaman pemuda Karang Taruna Ira Kusuma terkait pentingnya partisipasi politik. The purpose of this paper is to socialize in writing about political participation in youth which is something that should be done on an ongoing basis. A healthy democracy requires the participation of citizens, especially qualified youth to be able to continue their existence. Janabadra University's Faculty of Law Service Team seeks to instill knowledge about the importance of political participation as well as the dangers of apathy towards government policies. This socialization aims to provide understanding and increase awareness of the Karang Taruna Ira Kusuma Youth in Yogyakarta related to political education, while the purpose of writing is to publish more about the activity. The implementation method consists of two stages, namely the preparatory stage and the socialization implementation stage. The whole series went well with the increasing understanding of “Karang Taruna” youth Ira Kusuma regarding the importance of political participation.
Pentingnya Memahami Arisan Online dalam Perspektif Hukum Perjanjian Bagi Karang Taruna Unit Pedukuhan Kalipucang Yogyakarta Devi Andani; Nita Ariyani; Murti Ayu Hapsari
DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora Vol. 3 No. 1 Januari 2023
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/jds.v2i1.16258

Abstract

Arisan yang dulunya hanya bisa dilakukan secara langsung atau tatap muka, arisan kini mulai berkembang menjadi arisan online atau arisan yang bisa dilakukan dengan cara berjauhan dan tidak bertatap muka seiring kemudahan dengan hadirnya teknologi bernama media sosial. Transaksi pembayaran uang arisan dapat dilakukan melalui Anjungan Tunai Mandiri atau e-commerce. Pelaksanaan undian arisan dilakukan menggunakan sarana media elektronik, arisan online sebagai bentuk perkembangan teknologi yang pada dasarnya membutuhkan suatu perjanjian. Tujuan kegiatan ini adalah agar anggota Karang Taruna Unit Pedukuhan Kalipucang Yogyakarta dapat memahami syarat sah perjanjian dalam arisan online sehingga tidak merugikan anggota arisan online. Metode pelaksanaan terdiri dari dua tahap yaitu tahap persiapan serta tahap pelaksanaan sosialisasi. Keseluruhan rangkaian berjalan dengan baik dengan meningkatnya pemahaman pemuda Karang Taruna Ira Kusuma terkait pentingnya memahami arisan online dalam perspektif perjanjian. Perjanjian lisan yang dilakukan di arisan online merupakan salah satu jenis perjanjian innominaat atau perjanjian tidak bernama yang belum ada keterangannya disebutkan didalam perundang-undangan yang berlaku, dengan berlandaskan asas kebebasan berkontrak dan ketika melihat kepada syarat sah dari perjanjian maka perjanjian lisan yang ada di arisan online tersebut merupakan perjanjian yang sah dan mempunyai kekuatan hukum, seperti apa yang disebutkan pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa sahnya perjanjian tidak harus tertulis. Maka dari itu, Perjanjian lisan dalam arisan online disebut sah apabila telah memenuhi syarat-syarat sah perjanjian serta unsur unsur yang telah disebutkan diatas. Perjanjian dalam arisan online sah dan mengikat bagi kedua belah pihak yang membuatnya. Hal ini didasarkan oleh Asas kebebasan berkontrak. Bahwasannya kontrak dibuat boleh dengan bagaimanapun bentuknya, mau tertulis dan tida tertulis. Sepanjang kedua pihak yang membuat perjanjian sama-sama sepakat dan isi dari perjanjian yang akan dibuat tidak sama sekali bertentangan dengan undang-undang dan hukum yang berlaku di masyarakat. In the past, gatherings that used to be done in person or face-to-face, are now starting to develop into online gatherings or social gatherings that can be done far apart and not face to face along with the ease with the presence of technology called social media. Social gathering payment transactions can be made through Automated Teller Machines or e-commerce. The implementation of the social gathering draw is carried out using electronic media facilities, online social gathering as a form of technological development which basically requires an agreement. The purpose of this activity is so that members of the Karang Taruna Unit of the Kalipucang Village of Yogyakarta can understand the legal terms of the agreement in the online arisan so as not to harm the online arisan members. The implementation method consists of two stages, namely the preparation stage and the socialization implementation stage. The whole series went well with the increasing understanding of the youth of Karang Taruna Ira Kusuma regarding the importance of understanding online social gathering in an agreement perspective. An oral agreement made at online arisan is one type of innominate agreement or an anonymous agreement whose explanation has not been stated in the applicable legislation, based on the principle of freedom of contract and when looking at the legal terms of the agreement, the oral agreement in the online arisan The agreement is a legal agreement and has legal force, as stated in Article 1320 of the Civil Code that the validity of the agreement does not have to be in writing. Therefore, an oral agreement in an online social gathering is said to be valid if it has fulfilled the legal requirements of the agreement and the elements mentioned above. The agreement in the online social gathering is legal and binding for both parties who make it. This is based on the principle of freedom of contract. That a contract may be made in any form, whether it is written or unwritten. As long as the two parties who make the agreement both agree and the contents of the agreement to be made are not at all contrary to the laws and laws that apply in society.