Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.947
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Magister Ilmu Hukum Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan kawanad jle
Syarifuddin Hasyim
Universitas Syiah Kuala
Aerospace Engineering Humanities Automotive Engineering Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Control & Systems Engineering Economics, Econometrics & Finance Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH TERHADAP IKLAN ROKOK YANG MERUGIKAN KONSUMEN DALAM SISTEM HUKUM POSITIF Al Qudri; Iskandar A. Gani; Syarifuddin Hasyim
Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 4: November 2016
Publisher : Jurnal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (170.69 KB)

Abstract

Abstract : The purposes of this study were to determine and analyze the form of government responsibility on cigarette advertisement that prejudice community as consumers in the positive law, the law establishment of violation cigarette industry, and to create the legal protection for disadvantaged community because of negative consequences of cigarette advertising. The method used in this research was a normative juridical approach to assess, test and examine the aspects of constitutional law which is related to the responsibilities of government on cigarette advertising that prejudice the consumers. The results showed that the government’s responsibility on the regulation of cigarette and advertising industry has been manifested in the law, but in practice only few responsibility was run by the local goverments and was obeyed by the cigarette and advertising industry. The role and function of local governments have to be improved to protect young people, adolescents and children from the negative effects of cigarettes advertisement.Keywords :  Cigarette advertisement, smoke-free, advertisement violators sanction. Abstrak :Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap iklan rokok yang merugikan masyarakat selaku konsumen dalam hukum positif, penegakan hukum terhadap industri rokok yang melanggar, serta mendapatkan rumusan tentang perlindungan hukum terhadap masyarakat yang dirugikan akibat negatif iklan rokok. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif, yaitu mengkaji, menguji dan menelaah aspek hukum tatanegara yang berkaitan dengan tangung jawab pemerintah terhadap iklan rokok yang merugikan konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab pemerintah dalam pengaturan industri rokok dan industri periklanan sudah termanifestasi dalam peraturan perundangan, namun demikian dalam prakteknya hanya sedikit sekali dijalankan oleh pemerintah daerah dan dipatuhi oleh industri rokok serta pengusaha periklanan. Perlu ditingkatkan fungsi dan peran pemerintah daerah untuk melindungi generasi muda, remaja dan anak-anak dari pengaruh negatif iklan rokok.Kata kunci: Iklan Rokok, Bebas Asap Rokok, Sanksi Pelanggar Iklan
ANALISIS QANUN NOMOR 2 TAHUN 2018 MENGENAI KAWASAN PASAR RUKOH YANG TIDAK TERMASUK KEDALAM RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA (RTRWK) BANDA ACEH M. Taufiq L.H; Syarifuddin Hasyim
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 5, No 4: November 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak - Pengaturan tata ruang Kota Banda aceh di atur dalam Qanun Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana kebijakan pemerintah Kota Banda Aceh dalam menertibkan kawasan Pasar Rukoh yang tidak termasuk RTRWK, dan untuk mengetahui faktor apakah yang menyebabkan Pasar Rukoh tidak termasuk kedalam RTRWK Banda Aceh. Jenis penelitian yang gunakan adalah yuridis empiris. Lokasi penelitian ini dilakukan pada Gampong Rukoh Kecamatan Syiah Kuala. Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis penegakan hukum berdasarkan Qanun Nomor 2 tahun 2018 belum optimal. Faktor yang menyebabkan Pasar Rukoh tidak termasuk kedalam RTRWK Banda Aceh, yaitu pasar tersebut berdiri tanpa ada dasar hukum yang jelas, lahan yang digunakan adalah milik perseorangan, tidak adanya pengetahuan yang mendasar pada pedagang terkait kawasan tersebut bukanlah termasuk kawasan pasar, dan tidak adanya inisiatif dari pihak dinas untuk menindak lanjuti penertiban Pasar Rukoh.Kata Kunci : Analisis, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK) Banda Aceh, Tata Ruang
Testimonium De Auditu in The Case Rape of Childrens Citra Dewi Keumala; Rizanizarli Rizanizarli; Syarifuddin Hasyim
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 22, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18592/sjhp.v22i2.4953

Abstract

 A judge can impose a sentence on a person, if the judge has at least two valid pieces of evidence as stated in Article 183 of the Criminal Procedure Code. However, in handling cases of child sexual abuse, most of the witnesses presented in the trial include hearsay evidence or it can be called as a testimony obtained from other people.This study aimed to determine the strength of a hearsay evidence given by a witness in a crime of child sexual abuse and to explain the judge’s consideration regarding the hearsay evidence in imposing a sentence of child sexual abuse crime The data of this study were obtained through a literature review and an interview with the informants. The research found that the strength of a hearsay evidence was stated in the Constitutional Court Decision Number 65/PUU-VIII/2010 in this criminal trial as a real effort to protect the rights of the suspects and defendants. In addition, the judge's consideration regarding the hearsay evidence could be seen by the fact that the evidence was not completely rejected by the judge. Although the testimony given by the witness was not valid as a evidence, it was useful as a guide in handling the case. Therefore, it is recommended to develop the results of the Constitutional Court Decision Number 65/PUU-VIII/2010 regarding the hearsay evidence that can be used by judges and qualified as a free evidence (vrij bewijskracht). Hakim dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang, jika hakim sekurang-kurangnya memiliki dua alat bukti yang sah terdapat dalam KUHAP Pasal 183. Namun dalam penanganan perkara jarimah pemerkosaan terhadap anak, sebagian besar saksi yang dihadirkan dalam persidangan termasuk Testimonium De Auditu atau dapat disebut keterangan yang diperoleh dari orang lain”.“Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kekuatan pembuktian kesaksian Testimonium De Auditu dalam Jarimah pemerkosaan terhadap anak dan menjelaskan pertimbangan hakim atas kesaksian Testimonium De Auditu dalam memutuskan Jarimah pemerkosaan terhadap anak. Data yang terdapat dalam penelitian ini melalui peninjauan kepustakaan serta wawancara narasumber. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, Dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian mengenai kekuatan testimonium de auditu diakui dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 dalam peradilan pidana ini sebagai upaya nyata perlindungan terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa, serta pertimbangan hakim menggunakan kesaksian Testimonium de auditu tidak sepenuhnya ditolak hakim,meskipun kesaksian yang diberikan oleh saksi tersebut tidak bernilai sebagai alat bukti melainkan sebagai petunjuk dalam memutuskan sebuah perkara. Maka disarankan untuk dilakukannya pengembangan atas hasil Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 mengenai testimonium de auditu tersebut dapat digunakan oleh hakim namun kembali lagi kekuatan alat bukti persangkaan hakim ini pada dasarnya adalah bebas (vrij bewijskracht).  
Korelasi Integritas Akhlak Pelaku Ekonomi dengan Kesuksesan Bisnis Damanhuri; T. Lembong Misbah; Syarifuddin Hasyim; Wolly Mistiar
Journal of Law and Economics Vol. 2 No. 2 (2023): NOVEMBER 2023
Publisher : Yayasan Kawanad

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56347/jle.v2i2.183

Abstract

This research explores in depth the concept of moral integrity which is the main basis for economic actors in the current context. The focus of this research is to identify ethical principles that should be upheld and behaviors that economic actors should avoid ensuring sustainability and fairness in economic interactions. A qualitative approach is used to investigate the impact of moral integrity on economic decisions. Research findings show that moral integrity must involve a commitment to values such as honesty, justice, and social responsibility. On the other hand, behavior that should be avoided includes practices that can harm society, such as fraud, corruption, and exploitation. This article provides a holistic picture of the role of moral integrity in shaping the character of economic actors and its impact on economic sustainability. The implications of this research finding can guide companies, regulators, and individuals in designing policies, business practices, and ethical guidelines that are in accordance with Islamic moral and justice principles. This research contributes to a deep understanding of moral integrity in the complex context of today's economic interactions.
Sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dengan Menggunakan Metode Pembelajaran Berbasis Masalah pada TK Al-Kawanad Zainuddin; Ramli; Syarifuddin Hasyim; Ajinar; Wolly Mistiar; Adi Saleh; Afriani; A’zizah
Kawanad : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2023): March
Publisher : Yayasan Kawanad

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56347/kjpkm.v2i1.104

Abstract

Corruption has become a serious problem in Indonesia and the prevention of corruption needs to be done from an early age. One effort that can be taken is to conduct socialization on corruption prevention through problem-based learning methods at TK Al-Kawanad. This method can help children understand the dangers of corruption and how to prevent it through direct experience in solving corruption problems. This study aims to analyze the effectiveness of problem-based learning methods in socializing corruption prevention at TK Al-Kawanad. The research method used is qualitative with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The results show that problem-based learning methods are effective in improving children's understanding of the importance of corruption prevention and how to prevent it. In addition, children are also more motivated and involved in learning through this method. This study is expected to provide a positive contribution in efforts to prevent corruption in Indonesia through character education from an early age.
Penyuluhan Hukum: Kajian Yuridis tentang Rancangan Qanun Nikah Siri Provinsi Aceh, Pembenahan, dan Dampak pada Masyarakat di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Aceh Simeulue Wolly Mistiar; Afriani; A’zizah; Adi Saleh; Suhaidi; Mohd. Eka Putra; Syarifuddin Hasyim
Kawanad : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 2 No. 2 (2023): October
Publisher : Yayasan Kawanad

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56347/kjpkm.v2i2.172

Abstract

The proposed Qanun on polygamy by the Acehnese elite (executive and legislative) is aimed at the wider community because of the widespread phenomenon of unregistered marriages. Siri marriage is not prohibited in Aceh in fact the administrative requirements are relaxed for ordinary people. This gap raises the question of whether the Acehnese elite proposed the polygamy qanun for the benefit of society or for subjective interests. This article is classified as field research with a qualitative approach. The methodology used is descriptive-analytical research. The results of the research found that the reactor for the implementation or key factor of family law qanun in Aceh lies in the condition where polygyny requirements are tightened beyond the provisions of the Compilation of Islamic Law (KHI) and the requirements for Siri Marriage which are relaxed. based on KHI provisions. The motive was the Acehnese elite's efforts to have their unregistered wives recognized (legality) in Aceh's polygyny qanun. These findings can be input for family law studies to create more objective and independent regulations, especially in regions that have special autonomy rights.
Co-Authors Adi Saleh Afriani Ajinar Al Qudri A’zizah Citra Dewi Keumala Damanhuri Iskandar A. Gani M. Taufiq L.H Mohd. Eka Putra Ramli Rizanizarli, Rizanizarli suhaidi T. Lembong Misbah Wolly Mistiar Zainuddin