Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.235
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurisprudentie Jurnal Daulat Hukum Mimbar Yustitia : Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia Pagaruyuang Law Journal Abdimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat Universitas Merdeka Malang Jurnal Kewarganegaraan Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law
Haritsa Haritsa
Fakultas Hukum, Universitas Ichsan Gorontalo
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA MELALUI MEDIASI PENAL OLEH MASYARAKAT DESA DI KABUPATEN GORONTALO Arpin Arpin; Haritsa Haritsa
Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 5 No 2 (2018)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jurisprudentie.v5i2.6281

Abstract

Mediasi penal dikenal dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dilatar belakangi pemikiran yang dikaitkan dengan ide-ide pembaharuan hukum pidana (penal reform), dan dikaitkan dengan masalah pragmatism atau kekakuan hukum dalam menjawab persoalan yang ada dalam masyarakat. Latar belakang pragmatisme antara lain untuk mengurangi stagnasi atau penumpukan perkara, mediasi penal yang dimaksud adalah merupakan proses restorative justice dalam hukum pidana yang dilakukan dengan cara mediasi antara pelaku dan korban dengan tujuan. Dalam perspektif sosiologi hukum dan berorientasi pada budaya, masyarakat di Indonesia pada umumnya, khusunya di Kabupaten Gorontalo memiliki mekanisme penyelesaian konflik yang berbasis adat istiadat yang senantiasa mengedepankan pemecahan masalah secara bersama-sama dengan tujuan untuk memperbaiki atau mereparasidengan cara konfrensi yaitu mempertemukan pelaku dan korban, keluarga dari kedua belah pihak serta tokoh masyarakat.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum proses penyelesaian tindak pidana (kejahatan) melalui mediasi penal oleh masyarakat desa, serta untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi proses penyelesaian tindak pidana (kejahatan) melalui mediasi penal oleh masyarakat desa di Kabupaten Gorontalo.Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian sosio yuridis yaitu penelitian hukum yang mempelajari hubungan timbal balik yang terjadi antara hukum dan perkembangan yang ada dalam masyarakat.Kata kunci : Mediasi Penal, Masyarakat Desa 
PENERAPAN SANKSI PIDANA ANAK TERHADAP ASAS ULTIMUM REMEDIUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI GORONTALO Haritsa Asbar
MIMBAR YUSTITIA Vol 5 No 1 (2021): Juni 2021
Publisher : universitas islam darul ulum lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52166/mimbar.v5i1.2738

Abstract

Penerapan asas Ultimum Remedium dilatar belakangi pemikiran pembaharuan hukum pidana (penal reform) bertujuan mengenyampingkan pemidanaan dengan alternatif sanksi selain sanksi pidana. Penelitian bertujuan penerapan asas ultimum remidium dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap anak yang berhadapan dengan dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian tersebut direkomendasikan: 1) Penerapan sanksi tindakan terhadap anak semestinya menjadi pertimbangan hakim, untuk itu diperlukan pemahaman lebih terhadap semangat perlindungan, sehingga aparat, khususnya hakim dapat lebih mengutamakan kepentingan anak secara optimal melalui sanksi tindakan, 2) Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum harus diletakkan dalam kerangka perwujudan kesejahtraan anak, bukan pemenuhan prosedur hukum. Olehnya itu, perlu segera pengaplikasian secarah menyeluruh perlindungan baik sebagai korban maupun pelaku, yang benar-benar memberikan perlindungan hukum terhadap anak. Untuk itu sangat perlu diupayakan bahwa dalam proses persidangan dalam hal menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana adalah cukup dengan menjatuhkan sanksi berupa sanksi tindakan.
Analisis Hukum Pertanggungjawaban Pidana oleh Pelaku Pencabulan terhadap Anak di Kota Gorontalo Haritsa Haritsa; Zohra Moha
Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol 2, No 1 (2022)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/ajifl.v2i1.1935

Abstract

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana merupakan konsekuensi hukum terhadap pelaku atas segala perbuatannya dengan berdasarkan pada sanksi pidana dalam pasal yang dilanggar oleh pelaku tindak pidana pencabulan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana oleh pelaku tindak pidana pencabulan terhadap Anak di Kota Gorontalo, serta untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pertanggungjawaban pidana oleh pelaku tindak pidana pencabulan terhadap Anak di Kota Gorontalo. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Gorontalo, Pengumpulan data dilakukan melalui metode interview, dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini penulis menemukan bahwa bentuk pertanggungjawaban pelaku dewasa berupa sanksi pidana dan sanksi denda, sedangkan pertanggungjawaban oleh pelaku yang masih tergolong anak usia 12 Tahun dan belum mencapai 14 Tahun hanya berupa sanksi tindakan, sedangkan terhadap pelaku anak usia 14 Tahun sampai usia 18 Tahun sanksinya berupa pidana penjara dan denda paling lama ½ dari maksimal ancaman pidana penjara bagi pelaku dewasa. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertanggungjawaban pidana oleh pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di Kota Gorontalo melalui putusan Pengadilan Negeri Gorontalo yaitu; 1) Usia Pelaku, 2) Adanya upaya penyelesaian diluar pengadilan, 3) Adanya pemenuhan hak korban oleh pelaku tindak pidana pencabulan. Dari kesimpulan tersebut, penulis menyarankan agar pemangku kepentingan, segera mengupayakan terbentuknya alternatif sanksi pidana sebagai bentuk alternatif pertanggungjawaban pidana khususnya pelaku anak, tanpa terikat pada syarat diversi.
The Assimilation and Integration Rights for Prisoners as Over Capacity Prevention Effort in the Covid-19 Pandemic Saharuddin Saharuddin; Mawardi De La Cruzz; Haritsah Haritsah; Rahmawati Rahmawati; Rommi Y Hiola
Jurnal Daulat Hukum Vol 5, No 3 (2022): September 2022
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jdh.v5i3.23032

Abstract

Overcapacity Prisons in Indonesia are currently at an alarming stage, including the Class II A Gorontalo Prison, data shows that the prison population is 475 inmates while the prison can only accommodate 330 inmates. Such conditions are worrying in the midst of the COVID-19 pandemic, considering that the process of spreading this virus is so fast and can be transmitted to anyone. So that in the context of preventing and dealing with Covid-19, it is impossible to implement social restrictions in prisons, for example the application of social distancing. Various efforts have been made by the government to break the chain of the spread of this virus, with the issuance of Minister of Law and Human Rights No. 10 of 2020 and Kepmenkumham No. 19 of 2020 to ensure the safety of prisoners in prisons, but in reality, it has drawn criticism and caused its own unrest in the community. The specific purpose of this research is to find out and analyze the implementation of granting assimilation and integration rights for prisoners and to find out the form of anticipating strategies for overcapacity of Class II A Gorontalo prisons during the Covid-19 pandemic. The type of research used is empirical research, namely research with field data as the main data source, such as the results of interviews and observations. The results of this study indicate that (1) the implementation of granting assimilation and integration rights for prisoners is based on the regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. 10 of 2020 and the Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. M.HH-19 PK.01.04.04 of 2020. (2) The strategy to anticipate over capacity by the Class II A Gorontalo Penitentiary During the Covid 19 Pandemic was taken in several stages: a) Orientation Admission, b) Orientation Assimilation, c) Orientation Integration, and d) Assimilation.
Penerapan Hukuman Mati Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia Nur Insani; Upik Mutiara; Haritsa Haritsa
Pagaruyuang Law Journal Volume 6 Nomor 2, Januari 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v0i0.4062

Abstract

Penerapan hukuman mati (qishash) dalam hukum Islam sebagai pemenuhan hak konstitusional keluarga korban, pelaku dan masyarakat, namun dari sudut pandang humanis adanya alasan pemaaf, jika keluarga korban memaafkan pelaku, dengan ketentuan memberikan ganti rugi secara perdata berupa diyat (kompensasi), sebagai pengganti hukuman mati (qishash), oleh karena itu penerapan hukuman mati perlu dilakukan secara selektif dan penuh kehati-hatian, juga objektif dengan kondisi riil yang ada di masyarakat, dan pula memperhatikan isu-isu serta gerakan yang terjadi dalam masyarakat nasional maupun internasional, sehingga sanksi hukumannya memberikan rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi para korban dan keluarganya terhadap hal yang menimpanya, juga terhadap pelaku itu sendiri, serta masyarakat luas, agar terciptanya rasa aman, damai dan tenteram.
Urgensi Penyelesaian Hubungan Industrial Melalui Perundingan Bipartit Yudin Yunus; Rahmawati; Siti Alfisyahrin Lasori; Albert Pede; Haritsa; Safrin Salam
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4884

Abstract

Abstract Bilateral negotiations are the first attempt to solve industrial relations problems. It is interesting to study in detail the urgency of bilateral negotiations to resolve industrial relations disputes and the existence of PKB as the legal basis for implementing bilateral PKB. The research method used by the author is normative legal research, which aims to find legal principles, principles and doctrines to answer legal questions. The results of the study show that bilateral negotiations as an initial effort to resolve industrial relations disputes require a commitment of good faith in the negotiation process, collective bargaining and enforcement of collective bargaining. Prudence and prudence are also required in drafting collective labor agreements so that contract clauses do not cause losses or problems in enforcement. Keywords: Urgency. Industrial Relations, Bipartite Negotiations
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Kerja Di Pengadilan Hubungan Industrial Yudin Yunus; A. ST. Kumala Ilyas; Kingdom Makkulawuzar; Siti Alfisyahri Lasori; Haritsa; Umar; Safrin Salam
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4887

Abstract

Abstrak Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha antar buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah berdasarkan perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan suatu hal yang pada beberapa tahun yang lalu merupakan suatu kegiatan yang sangat ditakuti oleh karyawan yang masih aktif bekerja. Permasalahan adalah, bagaimana mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan bagaimana proses hukum penyelesaian perselisihan hubungan kerja di pengadilan hubungan industrial. Perselisihan hubungan kerja terdiri dari perselisihan hak, perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja. Perselisihan hubungan kerja pada dasarnya diselesaikan di Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial (Pengadilan PHI). Sebelum mencapai tahap atau tingkat Pengadilan PHI dapat menempuh tahap-tahap awal atau alternatife yang terdiri dari: 1. Lembaga Bipartit, 2. Mediasi, 3. Konsilsasi, dan 4. Arbitrase. Dengan cara tersebut, pengadilan memutuskan untuk menghukum pengusaha (tergugat), untuk membayar uang pesangon, uang THR 2013 dan uang pengganti hak yang seharusnya diterima oleh penggugat, sesuai ketentuan Pasal 156 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Kata Kunci: Pengaturan Hubungan Kerja, Penyelesaian Hubungan Industri, Pekerja
Empowering the community on legal protection in e-commerce transactions Nur Insani; Arpin Jumadi; Haritsa Haritsa; Rahmawati Rahmawati; Yudin Yunus
Abdimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat Universitas Merdeka Malang Vol 8, No 2 (2023): May 2023
Publisher : University of Merdeka Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26905/abdimas.v8i2.10243

Abstract

The implementation of a community service program sponsored by the Legal Aid Institution of Ichsan University Gorontalo. The initiative took place at the office of the sub-district head in Dulalowo Village, Central City District, Gorontalo City, where the community faced challenges in comprehending the legal regulations governing electronic transactions (e-commerce). This lack of awareness often led to disputes and losses between businesses and consumers. The program aimed to empower the community through the empowering the community on legal protection in electronic transactions (e-commerce) program. A combination of surveys, questionnaires, lectures, and discussions was employed to achieve the desired outcomes. The results of this community service initiative demonstrated a noteworthy improvement in the participants' understanding of legal norms and juridical foundations concerning electronic transactions (e-commerce). As a result, the community became more discerning and cautious when engaging in online transactions, now equipped with knowledge about safe and secure strategies for conducting such transactions. The positive impact of this endeavor contributes to a more informed and confident community in Gorontalo City, fostering a thriving e-commerce environment for both businesses and consumers alike
Co-Authors A. ST Kumala Ilyas Albert Pede Arpin Arpin Kingdom Makkulawuzar Mawardi De La Cruz Mutiara, Upik Nur Insani Rahmawati Rommi Y Hiola Safrin Salam Saharuddin Saharuddin Siti Alfisyahri Lasori Siti Alfisyahrin Lasori Umar Yudin Yunus Zohra Moha