Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

LEGAL PROTECTION ASPECT OF SELLING DRUG TRANSACTIONS THROUGH ONLINE PHARMACY SERVICE Mutiara, Upik; Insani, Nur
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 1 (2020): Maret
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (411.075 KB) | DOI: 10.24269/ls.v4i1.2769

Abstract

This writing aims to find out how the form of legal protection against consumers in the event of default in conducting drug sales transactions through online pharmacy services and to find out the form of liability by the seller or pharmacist when committing negligence to consumers in the transaction. This writing uses the normative legal research method with the data collection method used is the Literature Method; Tracing the research material is done by reading, studying, and quoting legislation, and related literature and then the data obtained are analyzed qualitatively.The results of this study address that: (1) the form of legal protection for online pharmacy consumers has been specifically regulated in the health law, the law on health workers and generally regulated in the consumer protection law. (2) The legal consequences obtained by the pharmacist or negligent seller is to provide compensation to consumers if proven to have neglected and are responsible for their profession both in civil and administrative terms. Based on these results, it is recommended: (1) pharmacists or sellers to pay close attention to every doctor's prescription that enters the pharmacy system in order tomaintain the safety and security of consumers in consuming drugs. (2) Consumers or the public must be more careful when receiving drugs from pharmacists so that if pharmacists are negligent, drugs can be replaced immediately before consumption.
LEGAL RIGHTS OF CONSUMER FINANCE AGREEMENT RELATED TO FIDUSIAN GUARANTEE SETTINGS IN THE CITY OF GORONTALO Nur Insani; Upik Mutiara
Indonesian Journal of Law and Policy Studies Vol 1, No 2 (2020): Indonesian Journal of Law and Policy Studies
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/ijlp.v1i2.2845

Abstract

This study aims to determine the implementation of fiduciary guarantees in financing agreements for motor vehicle purchases and the legal consequences if debtors default in financing the purchase of motor vehicles with fiduciary guarantees at PT. BFI Finance Gorontalo. The research method uses normative legal methods. Data sources consist of primary legal materials, secondary legal materials and non-legal materials. The results showed that the implementation of fiduciary guarantees in motor vehicle financing agreements at PT. BFI Finance Gorontalo is in accordance with Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees. Default by the debtor can result in the execution of fiduciary guarantees without having to obtain a court decision because the fiduciary guarantee certificate has the same executorial power as a court decision that has obtained permanent legal force, without having to wait for a court decision, execution can continue to be carried out. If the debtor or fiduciary giver fails the promise, the execution of the object that becomes the object can be done by executing the executable title. If in the implementation of fiduciary collateral execution the transfer of collateral occurs by the debtor, then the PT. BFI Finance Gorontalo can take legal action on accusations of embezzlement of collateral.
PENYULUHAN HUKUM TENTANG PENCEGAHAN KDRT BERBASIS PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DENGAN KEGIATAN KULIAH KERJA LAPANG (KKLP) Nur Insani; Asdar Arti; Upik Mutiara
J-ABDI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 2 No. 2: Juli 2022
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This service aims as follows: a. Able to provide understanding to the community about the importance of a family that is truly obedient and aware of the law. b. Increase legal awareness for the community so that they are no longer victims of domestic violence (KDRT). c. Provide knowledge to the public about the steps that must be taken if they become victims of domestic violence. The method of implementing community service activities is by delivering material, conducting discussions and asking questions. The results obtained from these service activities have succeeded in contributing and changing public perceptions, namely an increase in knowledge and understanding of the importance of preventing domestic violence. In addition, with these service activities, it is hoped that they will have value benefits for the community, so that they can participate in disseminating information related to the prevention of domestic violence to the wider community. The target audience in this activity were local residents of Ilomata Village, Tibawa District, Gorontalo Regency, Gorontalo Province, totaling 25 participants.
ANALISIS HUKUM PERBANKAN PELAKSANAAN EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN Asdar Arti; Nur Insani
HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 2 (2021): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/hermeneutika.v5i2.6223

Abstract

Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan eksekusi hak tanggungan, dan menganalisis hambatan dalam pelaksanaan eksekusi hak tanggungan. Tipe penelitian ini adalah penelitian sosio-legal. Data penelitian yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, yang dikumpulkan melalui hasil wawancara dan studi dokumen. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Upaya pelaksanaan eksekusi dapat dilakukan secara sukarela maupun secara paksa. Pihak yang kalah dalam dipengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisde) dapat menyerahkan obyek sengketa secara sukarela tanpa ada upaya perlawanan tapi sebaliknya kalau ada upaya perlawanan yang dilakukan oleh piak yang kalah maka dapat dilakukan secara paksa dengan melalui upaya eksekusi. Letak perbedaan yang paling pokok antara sita jaminan dan sita eksekusi adalah pada tahap proses pemeriksaan perkara yakni pada sita jaminan, tindakan paksa perampasan hak untuk ditetapkan sebagai jaminan kepentingan penggugat, dilakukan pad proses pemeriksaan perkara sebaliknya pada sita eksekusi, penyitaan yang bertujuan menempatkan harta kekayaan tersebut merupakan jaminan kepentingan pembayaran sejumlah uang kepada pemohon dan penyitaan dapat dilakukan pada tahap proses eksekusi.
PRODUK TEKNOLOGI VIOTERMIN, HEROTER DAN COMPLETE FEED TERINTEGRASI TERNAK UNGGAS ,RUMINANSIA DAN BUDIDAYA IKAN LELE (CLARIAS) DI KECAMATAN TILONGKABILA KABUPATEN BONE BOLANGO PROVISNI GORONTALO Zainal Abidin; Muh. Iqbal Jafar; Nur Insani; I Made Sudiarta; Syamsir Syamsir; Hildah Khurniyah
Prosiding Seminar Nasional USM Vol 2, No 1 (2019): Semnas Multidisiplin Ilmu
Publisher : Universitas Serambi Mekkah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2013.375 KB)

Abstract

Produk Teknologi yang Diseminasikan pada  Masyarakat (PTDM) mitra di Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango adalah Produk Teknologi Viotermin, Heroter dan Complete Feed terintegrasi ternak unggas, ruminansia, dan budidaya ikan tawar. Tujuaannya adalah untuk meningkatkan produksi dan pendapatan bagi peternak serta pembudidaya ikan. Permasalahan mitra dalam beternak dan budidaya ikan, serangan penyakit yang cukup tinggi menyebabkan produksi dan produktivitas ternak dan ikan menururn. Disisi lain, nutrisi dan obat ternak maupun ikan cukup mahal dan terkadang tidak mampu terjangkau oleh modal  peternak, sehingga  penyakit begitu cepat menyebar dan sulit untuk dikendalikan. Penggunaan bahan antibiotik dan obat kimia bagi ikan dan ternak berdampak pada kesehatan, bila diberikan secara terus menerus dengan dosis yang tinggi, menyebabkan mikroorganisme pathogen (pengganggu) menjadi resisten dan tentu bahan antibiotik yang terakumulasi di tubuh ikan maupun ternak ini tidak aman dikonsumsi oleh manusia selaku konsumen.  Untuk itu solusi yang ditawarkan pada mitra adalah pemanfaatan produk  nuterisi dan obat herbal Viotermin, Heroter dan Complete Feed  agar usaha mitra  berkelanjutan. Sumber  bahan baku pembuatan viotermin, heroter dan complete feed adalah bahan baku local dan proses dengan menggunakan alat mesin pencacah, alat press, dismill, dan mesin pelet dari Kemenristek yang diseminaiikan kemitra. Hasil penelitian yang diseminasikan kemasyarakat mitra produk teknologi viotermin, heroter, complete feed yang diuji caba pada budidaya ikan lele dan ayan kampung Sensi menunnjukkan hasil yang baik yaitu dapat meningkatkan obot produksi. Keunggulan produk teknologi yang diseminasikan ke masyarakat Viotermin, Heroter dan Complete Feed lebih unggul dan efisien dari pada buatan pabrikan. Harga Viotermin yang diseminasikan Rp. 30.000/L sedangkan Viterna buatan Naza RP. 130.000/Liter. Harga Heroter yang diseminasikan Rp. 40.000/Liter sedangkan harga Petrofis Rp. 80.000/Liter. Kemudian produk teknologi pakan Complite Feed yang diseminasikan Rp. 7.000/Kg sedangkan harga pakan pabrik merek sinta Rp. 10.000/Kg. Untuk lebih memasyarakatkan PTDM kerjasama LPM Universitas Ichsan Gorontalo ini Tim Pelaksana menerbitkan Buku ber ISBN selanjutnya dipublikasikan ke masyarakat. Monitoring dan evaluasi terus dilakukan untuk memastikan teknologi ini bekerja dengan baik dan dapat menjadi solusi permasalahan mitra dan masyarakat  untuk dalam peningkatan produksi dan  pendapatan yang maksimal.
Peningkatan Pemahaman Hukum Bagi Anak-anak Panti Asuhan Harapan Kita Di Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo Perihal Dampak LGBT dan Upaya Penanggulangannya Nur Insani; Asdar Arti
KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 3, No 2 (2022): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/kdrkm.v3i2.5162

Abstract

Fenomena kaum lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) menuai kontroversi sehingga  menimbulkan polemik di masyarakat, lantaran banyaknya pro dan kontra terhadap hal tersebut. Selain itu, orientasi seksual komunitas LGBT tersebut tidak pada umumnya dan tidak lazim di masyarakat kita yang menjunjung tinggi nilai-nilai norma agama, hukum dan budaya. Metode pelaksanaan pada kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan dengan 3 (tiga) tahapan yakni tahap pra kegiatan, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi. Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini  diadakan di Panti Asuhan Harapan Kita, Kabupaten  Bone Bolango, Provini Gorontalo. Hasil penelitian,  berdasarkan hasil evaluasi kegiatan yang dilakukan,  maka diperoleh  hasil penelitian yakni terjadi peningkatan pemahaman peserta dari anak-anak Panti Asuhan Harapan Kita, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo dan kegiatan tersebut  berjalan sesuai harapan dan berhasil serta respon positif ditunjukkan oleh para peserta penyuluhan, hal ini ditunjukkan dengan peningkatan rata-rata pemahaman secara umum dari 30 peserta sebesar 50 %. 
Penerapan Hukuman Mati Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia Nur Insani; Upik Mutiara; Haritsa Haritsa
Pagaruyuang Law Journal Volume 6 Nomor 2, Januari 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v0i0.4062

Abstract

Penerapan hukuman mati (qishash) dalam hukum Islam sebagai pemenuhan hak konstitusional keluarga korban, pelaku dan masyarakat, namun dari sudut pandang humanis adanya alasan pemaaf, jika keluarga korban memaafkan pelaku, dengan ketentuan memberikan ganti rugi secara perdata berupa diyat (kompensasi), sebagai pengganti hukuman mati (qishash), oleh karena itu penerapan hukuman mati perlu dilakukan secara selektif dan penuh kehati-hatian, juga objektif dengan kondisi riil yang ada di masyarakat, dan pula memperhatikan isu-isu serta gerakan yang terjadi dalam masyarakat nasional maupun internasional, sehingga sanksi hukumannya memberikan rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi para korban dan keluarganya terhadap hal yang menimpanya, juga terhadap pelaku itu sendiri, serta masyarakat luas, agar terciptanya rasa aman, damai dan tenteram.
Harmonization of Contents the Draft Regional Regulation on Financial Management of Gorontalo Province Siti Rahmawaty Igirisa; Nur Insani; Marwan Marwan
Amsir Law Journal Vol 4 No 2 (2023): April
Publisher : Faculty of Law, Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36746/alj.v4i2.206

Abstract

The formation of regional regulations cannot be separated from the harmonization of draft regional regulations. This stage is carried out to avoid overlapping regional regulations, in the sense that these regional regulations do not conflict with higher or equivalent laws and regulations, both vertically and horizontally, as well as aspects of content and finishing techniques. This research is a normative legal that examines the harmonization of the contents of the regional regulation draft regarding the financial management of the Gorontalo Province. The results of the study illustrate that the preparation of laws and regulations must refer to a philosophical basis, namely legal norms which are based on legal ideals (rechtsidee) as the highest legal value, then on a sociological basis which has a high level of effectiveness towards society, and then on a juridical basis which must be based on higher regulatory norms. Furthermore, in harmonizing the contents of the draft regional regulation on the financial management of the Gorontalo Province, it was seen that there was a significant gap, including the improvement of the preamble formulation, the legal basis for consideration, the addition of articles governing the regional regulations of the Gorontalo Province regarding regional financial management. The current regional regulation status is an implementing regulation in the form of a Governor’s Regulation, as the executor of this regional regulation. ___ References Books with an author: Efendi, Jonaedi., and Ibrahim, Johnny. (2018). Metode Penelitian HukumNormatif dan Empiris. Depok: Prenadamedia Group. Irwansyah. (2021). Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel. Yogyakarta: Mirra Buana Media. Journal articles: Arifin, M. Y. R. (2019). Perekonomian Nasional Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia. Celebes Equilibrum Journal, 1(1), 26-31. Basyir, A. (2014). Pentingnya Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Hukum Aspiratif Dan Responsif. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, 2(5), 285-306. Bunga, M. (2020). Model Pembentukan Peraturan Daerah yang Ideal Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah. Jurnal Hukum & Pembangunan, 49(4), 818-833. Cerdas, F. A., Abdurahman, A., and Perwira, I. (2022). Harmonisasi dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren, 4(1), 40-53. Elcaputera, A. (2022). Urgensi Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah: Sebuah Analisis Tantangan dan Strategi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Indonesia dalam Rangka Penguatan Otonomi Daerah. Jurnal Ilmu Hukum, 11(1), 121-136. Gusman, D., Alsyam, A., and Nazmi, D. (2021). Pelaksanaan Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Sumatera Barat Dalam Rangka Harmonisasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019. UIR Law Review, 5(2), 68-79. Huzaeni, M. R., and Firdausiah, N. (2022). Inefisiensi Peraturan Daerah di Indonesia. Rechtenstudent Journal UIN KHAS Jember, 3(1), 42-55. Marwan, M., and Insani, N. (2022). Kedudukan Hukum Pengelolaan Tanah Wakaf oleh Nazhir di Kecamatan Dungingi Kota Gorontalo. Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law, 2(1), 12-24. Noerdin, Z., Libra, R., and Syahputra, R. O. (2022). Pelaksanaan Pengharmonisasian dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Jurnal Hukum Respublica, 21(2), 221-229. Nugroho, M. O., Burlian, P., and Huzaimah, A. (2021). Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsep Raperda Provinsi Pasca Lahirnya UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), 7(2), 759-778. Nuradhawati, R. (2019). Dinamika Sentralisasi dan Desentralisasi di Indonesia. Academia Praja: Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik, 2(01), 152-170. Rukmanda, M. A., and Prasetyoningsih, N. (2021). Pengharmonisasian Materi Muatan dalam Pembentukan Peraturan Daerah Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Daerah. Media of Law and Sharia, 3(1), 40-58. Sianturi, H. (2017). Kedudukan Keuangan Daerah Dalam Pengelolaan Dana Hibah dan Bantuan Sosial Berdasarkan Perspektif Keuangan Negara. Jurnal Wawasan Yuridika, 1(1), 86-105. Syaputra, M. Y. A. (2016). Kajian Yuridis terhadap Penegasan Hiearaki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia dalam Perspektif Stufen Theorie. Jurnal Mercatoria, 9(2), 95-103. Tamimu, A. R. (2019). Pembatalan Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerntah Daerah. Lex Administratum, 7(2), 90-97. Taufiqurrahman, M. (2019). Peran Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Pengawasan Produk Hukum Daerah Melalui Executive Preview. Soumatera Law Review, 2(2), 270-281. Wicaksono, D. A., and Rahman, F. (2020). Penafsiran terhadap Kewenangan Mengatur Pemerintahan Daerah dalam Melaksanakan Urusan Pemerintahan melalui Pembentukan Peraturan Daerah. Jurnal Negara Hukum, 11(2), 231-248.
Analisis Hukum Pemenuhan Hak Anak Untuk Memperoleh Diversi Terhadap Problematika Anak Residivis Jayantri Ribunu; Rafika Nur; Nur Insani
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 2 No. 3 (2023): September : JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL
Publisher : POLITEKNIK PRATAMA PURWOKERTO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jhpis.v2i3.1659

Abstract

The purpose of this writing is to identify, study and analyze procedural diversion for children in conflict with the law in the Juvenile Criminal Justice System. In this paper the author uses the normative juridical method. In the conclusion of the discussion, children who are in conflict with the law are considered as legal subjects who are not competent and do not understand what they are doing. Investigation of child cases is carried out by investigators appointed by Decree of the Head of the Indonesian National Police or other officials appointed by the Head of the Indonesian National Police. If the Diversion succeeds in reaching an agreement, the Investigator will submit the Minutes of Diversion along with the Diversion Agreement to the head of the district court for stipulation. Meanwhile, if the Diversion process fails, the Investigator must continue the investigation and transfer the case to the Public Prosecutor by attaching the Minutes of Diversion and minutes of community research. Arrested children must be entrusted to the LPKS. The cost for each child placed in the LPKS is borne by the budget of the ministry that administers government affairs in the social sector. The role of diversion as an effort to protect the rights of children's rights is expected to solve the problems of children who are in conflict with the law. When a child is faced with a formal criminal justice process, it is certain that the child will lose his freedom. By diverting, the freedom of children is still guaranteed, and the deprivation of independence for them can be avoided. Diversion is a very meaningful effort to provide protection for children who are in conflict with the law so that they can fulfill the basic rights of children.
Perspektif Masyarakat Terhadap Perilaku Oknum Polisi Mempengaruhi Kualitas Pelayanan Publik Di Wilayah Kepolisian Daerah Gorontalo Hijrah Lahaling; Kindom Makkulawuzar; Rahmawati Rahmawati; Rafika Nur; Darmawati Darmawati; Nur Insani
Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan VOL 12, NO 1 (2023)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.vi.37229

Abstract

Kualitas pelayanan publik Polri dipengaruhi oleh penilaian masyarakat. Baik buruknya penilaian masyarakat dipengaruhi oleh tinggi rendahnya kesenjangan antara harapan masyarakat dengan kenyataan pelayanan yang diterimanya. Adapun penilaian masyarakat terhadap kinerja Polri dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap anggota Polri itu sendiri. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui perspektif masyarakat terhadap perilaku oknum Polisi mempengaruhi kualitas pelayanan publik di Wilayah Kepolisian Daerah Gorontalo. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Sumber data berupa data primer dan data sekunder, yang diperoleh melalui wawancara, penyebaran kuesioner dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku oknum Polisi yang melakukan tindak pidana akan berpengaruh pada kualitas pelayanan publik. Berhasil tidaknya pelayanan publik sangat ditentukan oleh perilaku aparat yang merupakan salah satu indikator layanan publik. Sedangkan pandangan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik menunjukkan hasil yang baik, namun harus dipertahankan dan ditingkatkan agar menjadi lebih baik, dengan memperhatikan responsivitas, kesopanan, akses, komunikasi, dan atribut pendukung layanan. Selain itu, pentingnya mendorong lahirnya sebuah kebijakan atau instrumen hukum tentang aplikasi berbasis teknologi yang mudah diakses, cepat, terjangkau dan terukur, agar masyarakat lebih mudah mengetahui perkembangan laporan pengaduan, serta strategi dalam menciptakan pelayanan publik yang inklusi dan berbasis HAM. Keywords: Pelayanan Publik; Perilaku Polisi; Perspektif Masyarakat