Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

Urgensi Pemahaman Terhadap Maqashid Al-Syari’ah dan Perubahan Sosial dalam Istinbath Al-Ahkam Asa’ari, Asa’ari; Zufriani, Zufriani; Arzam, Arzam; Witro, Doli
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 13, No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j-fsh.v13i2.13818

Abstract

Abstract: Maqasid sharia is still one of the exciting study themes to be studied. Because of its development, the study of maqasid discourse is still in an effort to find the ideal form of the conceptual formulation. For this reason, this study will review the correlation between the understanding of maqasid sharia and social change as a necessity in an effort to do istinbath al-ahkam. This article uses a qualitative research method that uses authoritative references as primary sources and scientific publications as secondary sources of references which are then analyzed using descriptive-analytical methods. Three main points can be concluded from this article, namely: 1) the development of thought and social change influences the istinbath al-ahkam method of cases that are waqi’iyah; 2) understanding of social changes in society based on socio-anthropological aspects both in the Nubuwwah era and today is significant in maqasidi reasoning; 3) understanding maqashid sharia and social change is very urgent (essential) for a jurist, especially for the purposes of istinbath al-ahkam so that the legal conclusions drawn do not depend on a literal understanding of the text alone; Moreover, this legal case never happened in the time of the Prophet Muhammad p.b.u.h. is still alive, and it is difficult to find the text explicitly, and the resulting law can carry the spirit of the maqasid itself, namely masalih lil ‘ibad.Keywords: Maqashid Sharia; Social Change; Istinbath al-Ahkam.Abstrak: Maqasid al-syari’ah menjadi salah satu tema kajian yang menarik untuk dikaji. Sebab dalam perkembangannya, kajian diskursus maqasid masih dalam upaya mencari bentuk rumusan konsepsi yang ideal. Untuk itu, kajian ini akan mengulas korelasi antara pemahaman atas maqasid al-syari’ah dan perubahan sosial sebagai sebuah keharusan dalam upaya melakukan istinbath al-ahkam. Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang menjadikan rujukan-rujukan otoritatif sebagai sumber primer dan publikasi-publikasi ilmiah sebagai sumber sekunder referensinya yang kemudian dianalisa dengan metode deskriptif-analitis. Ada tiga poin utama yang dapat menjadi kesimpulan artikel ini yaitu: 1) perkembangan pemikiran dan perubahan sosial mempunyai pengaruh terhadap cara istinbath al-ahkam atas kasus-kasus yang bersifat waqi’iyah; 2) pemahaman atas perubahan sosial masyarakat yang berbasis pada aspek sosio-antropologis baik pada masyarakat era nubuwwah maupun saat ini sangat penting dalam nalar maqasidi; 3) memahami maqashid al-syari’ah dan perubahan sosial menjadi sesuatu yang sangat urgen (penting) bagi seorang ulama ahli hukum terutama bagi keperluan istinbath al-ahkam sehingga kesimpulan hukum yang diambil tidak bergantung pada pemahaman nash secara literal semata; apalagi kasus hukum tersebut tidak pernah terjadi di zaman Rasulullah masih hidup, dan sulit dicari nash-nya secara eksplisit, serta hukum yang dihasilkan dapat membawa ruh dari maqasid itu sendiri yaitu masalih lil ‘ibad.Kata Kunci: Maqashid al- Syari’ah; Perubahan Sosial; Istinbath al-Ahkam.
Pengintegrasian Motif Ibadah Pendidik Sebagai Upaya Optimalisasi Pencapaian Tujuan Pendidikan Dahlan Dahlan; Refnadi Refnadi; Zufriani Zufriani
Jurnal Konseling dan Pendidikan Vol 5, No 3 (2017): JKP
Publisher : Indonesian Institute for Counseling, Education and Therapy (IICET)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (307.702 KB) | DOI: 10.29210/119900

Abstract

 Pendidikan secara praktiknya tidak terlepas dari proses pembelajaran sepanjang ayat. Konsep ini bertujuan untuk mengidentifikasi keadaan muatan motif yang ada pada diri para pelaksana pendidikan, seperti pendidik, peserta didik, terutama terkait dengan penyelenggaraan proses pembelajaran sebagai suatu ibadah. Secara implisit penyelenggaraan proses pembelajaran merupakan suatu perbuatan ibadah. Perbuatan ibadah ini dilatarbelakangi oleh motif-motif tertentu oleh pelakunya, terutama pendidik dan peserta didik yang secara langsung terlibat di dalamnya. Setiap peserta didik sudah diberikan oleh Allah seperangkat potensi (fitrah) yang harus dikembangkan seoptimal mungkin melalui pendidikan. Potensi yang diberikan itu berjumlah 99 buah, seperti yang termuat dalam Asmaul Husna yang apabila dikembangkan akan mengembangkannya menjadi berbagai potensi. Hal ini sangat bergantung kepada peran pendidik yang akan membimbing pengembangannya.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG CAMPUR TANGAN MANUSIA DALAM UZUR SYARA’ (STUDI RUKHSHAH PADA PEREMPUAN) Zufriani Zufriani; Arzam Arzam; Afridawati Afridawati; Doli Witro
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 6, No 2 (2021)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/mahkamah.v6i2.8997

Abstract

Allah s.w.t. memberikan rukhshah (keringanan atau kemudahan) bagi perempuan atas segala uzur yang dialaminya. Haid, hamil, nifas dan menyusukan anak bagi seorang perempuan termasuk uzur (halangan) syara’. Uzur syara’ itu yang pada dasarnya merupakan hak dan urusan Allah s.w.t., tetapi zaman sekarang manusia seolah-olah telah dapat mencampuri masalah uzur ini. Dikarenakan manusia telah mencampuri masalah ini, maka uzur samawi tersebut dapat berubah menjadi uzur muktasabi (halangan yang diusahakan oleh manusia). Campur tangan yang dimaksud seperti menciptakan obat-obatan dan alat-alat yang dapat mengatur jalannya suatu uzur syara’, seperti membuat obat atau pil anti haid. Artikel ini membahas tinjauan hukum Islam tentang campur tangan manusia dalam uzur syara’ yang difokuskan kepada rukhshah pada perempuan seperti dalam kasus haid, nifas atau menyusui, dan juga pada kasus saat melaksanakan ibadah haji. Artikel ini bertujuan tujuan untuk mengetahui hukum campur tangan manusia dalam uzur syara’ khusus pada kasus penggunaan pil haid oleh perempuan. Artikel ini menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat kajian pustaka. Teknik analisis data yang digunakan adalah kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil analisis menunjukkan hukum bagi wanita yang menggunakan pil anti haid sangat erat hubungannya dengan niat. Sedangkan niat itu sendiri terletak di dalam hati, sehingga akan sulit untuk diketahui. Secara tidak langsung dapat diketahui sebahagian dari niat seorang perempuan dalam menggunakan obat-obat anti haid adalah untuk maksimalkan ibadahnya.
PRESISI ARAH KIBLAT MASJID-MASJID DI KABUPATEN KERINCI Zufriani Zufriani
Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Vol. 16 No. 1 (2016): Islamika : Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci, Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32939/islamika.v16i1.116

Abstract

Pada umumnya penentuanarahkiblatmasjid-masjiddikabupatenKerinci hanyamenggunakankompas sertaarahkiblatyang merekayakini,yaknike barat.Olehkarenaituperlupengecekankembaliarahkiblatsupayaakurat dan tepat sesuai syar’i dan astronomi.Metodeyang dipilihuntuk mengukurarah kiblat yakniteodholit berdasarkan  posisi   matahari  setiap saat. Penelitian ini menggunakan mixed method research dengan mayor reka bentuk The Explanatory Sequential Design.  Lokasiatautempatyang dijadikantempatpenelitianadalahmasjid- masjidyang beradadikabupatenKerinci (29 masjid yang tersebar dari 29 desa).Adapun diperoleh hasil penelitian sebagai berikut: Presisi sangat tinggi 24 %. Presisi tinggi 7 %.Presisi sedang 14 %.Presisicukup 7%.Presisirendah 10 %.Presisisangat rendah 38 %.Deviasi atau pergerseran arah kiblat itu ada dua kategori, pertama pergeseran itu ke Arah Barat dimana Arah Masjid > Arah pengukuran yang menggunakan theodolit.Kedua, pergeseran itu ke arah Utara dimana Arah Masjid < arah pengukuran dengan theodolit.Ada 7 masjid yang arah kiblatnya sudah tepat menghadap kiblat.Ada 12 Masjid yang bergeser ke Arah Barat, dan ada 10 masjid yang bergeser ke arah utara.
Welfare Beneficiary Community BUMDes Karya Dermawan Dusun Dalam Village Muhammad Fauzi; Asa'ari Asa'ari; Arzam Arzam; Mursal Mursal; Zufriani Zufriani; Aidil Novia; Dafiar Syarif
International Journal of Social Science and Business Vol. 5 No. 3 (2021): August
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/ijssb.v5i3.38621

Abstract

Dusun Dalam Village Government established a Village-Owned Enterprise (BUMDes) Karya Dermawan is a policy utilization. The main pillar was established BUMDes Karya Dermawan in accordance with the mandate of the objectives whose activities were oriented to encourage the welfare of the village community. Therefore, this study was conducted aimed at looking at the welfare provided by BUMDes Karya Dermawan Dusun Dalam village especially to the beneficiary community and compare the level of welfare before and after BUMDes Karya Dermawan was established. This study uses a descriptive quantitative approach, and data sourced from primary data by using Paired Sample t-Test as a data analysis tool. This study shows that BUMDes Karya Dermawan provides welfare to the beneficiary communities through businesses that have been established including Cooperatives; Alsintan; and Workshop, which is directly able to change or succeed in providing an increase in welfare for the beneficiary community after the establishment of BUMDes as evidenced by the results of the Paried Sample t-Test analysis. With this evidence of success, for all elements should give intensive attention; so that the development of BUMDes Karya Dermawan exists even more as a driver of community welfare. And also, integratedly invites and becomes a valuable lesson for existing villages to establish BUMDes or villages that already have BUMDes, but have not succeeded in providing a common thread for the welfare of their citizens.
Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan ditinjau dari Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam Zufriani
Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum Vol. 16 No. 2 (2018): Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Kerinci

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1212.227 KB) | DOI: 10.32694/qst.v16i2.789

Abstract

Penegakan  hukum  terhadap  pelaku  pembakaran  hutan  dan  lahan.  Hasil  dan kesimpulan  penelitian  ini  sebagai  berikut:  pertama,  proses  penegakan  hukum yang dilaksanakan oleh Polres Muaro Jambi terhadap pelaku pembakaran hutan dan  lahan  meliputi  penegakan  hukum  preventif  (pencegahan)  dan  penegakan hukum  refresif  (penindakan).  Kedua,  kendala-kendala  yang  dialami  Polres Muaro  Jambi  dalam  melaksanakan  penegakan  hukum  terhadap  pelaku pembakaran  hutan  dan  lahan  antara  lain  berkenaan  dengan  biaya  penyidikan kasus Karhutla, letak geografis lokasi Karhutla, kondisi lahan dan cuaca, waktu penyidikan  kasus  Karhutla,  pencarian  alat  bukti  dan  saksi,  serta  keterbatasan personil  kepolisian.  Ketiga,  upaya  yang  dilakukan  Polres  Muaro  Jambi bekerjasama  dengan  Polda  Jambi,  TNI,  Pemda  dan  masyarakat  dalam menyelesaikan kasus Karhutla ditempuh dengan cara-cara: 1. membuat regulasi yang tegas untuk mengatur tentang Karhutla, 2.  melakukan  sosialisai Karhutla kepada  masyarakat,  3.  membentuk  satgas  dan  posko-posko  Karhutla,  4. melakukan  patroli  dan  pengawasan  secara  berskala,  5.  menerjunkan  langsung personil kelapangan ketika ditemui titik api, serta 6. melaksanakan penegakkan hukum  kepada  pelaku  Karhutla.  Serta    keempat,  ditinjau  dari  hukum  pidana Islam,  pembakaran  hutan  dan  lahan  merupakan  suatu  tindak  pidana  yang termasuk  kategori  jarimah  takzir,  yang  ketentuan  mengenai  larangan  dan hukumannya tidak diatur dalam Al-Qur’an dan hadis, karena itu menjadi tugas para  ulama,  pemimpin  atau  hakim  untuk  memutuskan  dan  melaksanakan penegakan hukumnya.  
Pemilihan Umum (Pemilu) Langsung di Indonesia Perspektif Sosiologis dan Hukum Islam Yasni Efyanti; Zufriani; Halim
Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum Vol. 17 No. 2 (2019): Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Kerinci

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1048.66 KB) | DOI: 10.32694/qst.v17i2.797

Abstract

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden merupakan suatu “ritual politik”yang secara periodik dilaksanakan di Indonesia. Berdasarkan sejarahnya, Pemilihan Umum telah dilaksanakan sebanyak 12 (dua belas kali) mulai pemilu pertama tahun 1955 hingga yang terakhir pemilu ke-12 pada tahun 2019. Pemilihan Umum di Indonesia yang menganut sistem pemilihan umum langsung sesuai yang diamanatkan UUD 1945 perubahan ketiga Pasal 22E dan sesuai dengan pasal  2 ayat (1) UUD 1945. Meskipun demikian tetap saja rakyat yang memegang kedaulatan penuh itu bervariasi jenisnya. Ada yang sadar akan demokrasi, ada yang tidak sadar demokrasi, bahkan ada yang tidak tahu akan demokrasi sama sekali. Sebagian masyarakat pun masih ada yang kurang sreg menerapkan sistem pemilu langsung tersebut. Keberatan itu disebabkan belum maju secara ekonomi, dengan tingkat pendidikan relatif rendah, apalagi sistem politiknya belum tegak di atas landasan komitmen berdemokrasi yang kuat. Bila dilihat dalam Islam, Nabi s.a.w. tidak menerima kekuasaan dari siapapun (baca: tidak mewarisi kekuasaan), kemudian Nabi s.a.w. juga tidak meninggalkan petunjuk khusus atau wasiat tentang siapa yang akan menggantikannya dalam posisi kepala Negara, sehingga ketika Nabi s.a.w. wafat yang menjadi permasalahan umat Islam adalah masalah Imamah atau kekhalifahan. Penelitian ini merupakan merupakan penelitian perpustakaan (libraryreaseach), artinya menggunakan pustaka sebagai sumber primer maupun sekunder. Sebagai sumber primer adalah kajian Islam tentang fenomena modern dandata sekunder adalah karya-karya yang berkenaan dengan fenomena perpolitikan di Indonesia. Begitu pula dalam melakukan pengumpulan data, akan dilakukan dengan menelusuri literatur-literatur dan data-data tentang pelaksanaan pemilu di Indonesia dalam 4 kali periode pemilu secara langsung. Untuk mempermudah penelitian ini akan digunakan pendekatan Historis, Deskriptif dan Komparatif. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang kuat tentang demokrasi kepada masyarakat sehingga dapat menguatkan komitmen masyarakat dalam berdemokrasi.  
HISAB DAN RUKYAT SERTA PENGARUHNYA TERHADAP KESATUAN UMAT ISLAM: ANALISIS DAMPAK DAN SOLUSI Zufriani Zufriani
Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum Vol. 14 No. 2 (2016): Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Kerinci

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (805.277 KB) | DOI: 10.32694/qst.v14i2.1218

Abstract

Perbedaan penetapan awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha di Indonesia kini sudah semakin jelas bukan disebabkan oleh perbedaan metode hisab (perhitungan astronomi) dan rukyat (pengamatan), tetapi oleh perbedaan kriteria. Saat ini sudah ada kesadaran untuk menyamakan kriteria di antara ormas-ormas Islam. Kriteria harus memperhatikan dalil-dalil syar’i yang disepakati para ulama serta didasarkan pada kemudahan aplikasinya dan kompatibilitas hisab – rukyat sehingga hisab dan rukyat bisa benar-benar sejajar dalam pengambilan keputusan dalam sidang itsbat.Gagasan penyatuan awal bulan ramadhan, syawal dan dzulhijjah telah bertahun-tahun diupayakan, tetapi hasilnya tetap nihil. Perbedaan itu juga disebabkan karena adanya rukyat yang diakui padahal tidak seperti kasus Cakung, kasus Arab Saudi 2011, dan kasus Condrodipo. Pengumuman yang dilakukan oleh ormas.
Moral Homo Islamicus (Islamic Man) Dalam Konteks Ekonomi Islam Modern Mursal Mursal; Arzam Arzam; Zufriani zufriani; Muhammad Fauzi
Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol 8, No 2 (2022): JIEI
Publisher : ITB AAS INDONESIA Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29040/jiei.v8i2.4849

Abstract

This study aims to analyze the assumptions of Islamicus' ideas (theories/concepts) in the context of modern society's behavior which undergoes many changes in preferences which are not adequately described by Homo Economicus which negates morals in conception and makes Self Interest as the goal of maximizing utility. The idea of Homo Islamicus allows it to be collided with modern conditions to find assumptions that are in accordance with the realities that exist in the context of the modern economy. The research uses a literature study (Libarary Research), using Content Analysis as a data analysis tool. This study shows that the idea of Homo Islamicus internalizes the moral and rational portion at a proportional level, oriented to the benefit of the general public which is balanced with the interests of Daruriat Nafsh guided by religious morals. The rational choices made by Homo Islamicus reflect a moral attitude that applies basic axiom values and principles in the form of Tawhid, Equilibrium, Free Will, Respontability, and Justice which makes decisions about the best choices without ignoring existing values. Thus, morality becomes the rail (track) of the rules of the game from rationality in making a choice in the modern Islamic economic arena
Rasch analysis of student attributes: development and validation of scale to measure religious moderation Zufriani Zufriani; Pitriani Pitriani; Albertos Damni
JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia) Vol 8, No 1 (2022): JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)
Publisher : Indonesian Institute for Counseling, Education and Theraphy (IICET)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29210/020221396

Abstract

In Indonesia, the narrative of Religious Moderation is being hotly discussed and has even been included in the RPJMN 2020-2024. The target index has been determined, but measurement instruments are still minimal and can be used to measure the level of religious moderation at the university level. This research was conducted in response to these needs. The development of this instrument uses a unidimensional construct using Rasch analysis. The number of samples used was 406 students selected using the multistage random sampling technique. This development goes through three stages, namely item generation,where the objectives and concepts of measuring religious moderation are arranged to produce latent items. The theoretical analysisaims to test the scale's content validity.The last stage is a psychometric analysiswhich seeks to analyze the availability of the sample and construct the validity and reliability of the scale using Rasch analysis. The first stage produced 48 statements; thesecond stage resulted in changes in the religious context and usedmore appropriate words to describe the scale interval. The last stage makes 24 valid argumentsto be sureof religious moderation.