Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2019 - 2024

2.092

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Jurnal Konseling dan Pendidikan DE JURE Jurnal Asy-Syari'ah MAHKAMAH: Jurnal Kajian Hukum Islam Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman International Journal of Social Science and Business JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia) Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab dan Dakwah El Mudhorib Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia

Zufriani Zufriani

Institut Agama Islam Negeri Kerinci

Author-ID : 3156798

Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 17 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Title

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan ditinjau dari Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam Zufriani
Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum Vol. 16 No. 2 (2018): Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Kerinci

Penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan. Hasil dan kesimpulan penelitian ini sebagai berikut: pertama, proses penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Polres Muaro Jambi terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan meliputi penegakan hukum preventif (pencegahan) dan penegakan hukum refresif (penindakan). Kedua, kendala-kendala yang dialami Polres Muaro Jambi dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan antara lain berkenaan dengan biaya penyidikan kasus Karhutla, letak geografis lokasi Karhutla, kondisi lahan dan cuaca, waktu penyidikan kasus Karhutla, pencarian alat bukti dan saksi, serta keterbatasan personil kepolisian. Ketiga, upaya yang dilakukan Polres Muaro Jambi bekerjasama dengan Polda Jambi, TNI, Pemda dan masyarakat dalam menyelesaikan kasus Karhutla ditempuh dengan cara-cara: 1. membuat regulasi yang tegas untuk mengatur tentang Karhutla, 2. melakukan sosialisai Karhutla kepada masyarakat, 3. membentuk satgas dan posko-posko Karhutla, 4. melakukan patroli dan pengawasan secara berskala, 5. menerjunkan langsung personil kelapangan ketika ditemui titik api, serta 6. melaksanakan penegakkan hukum kepada pelaku Karhutla. Serta keempat, ditinjau dari hukum pidana Islam, pembakaran hutan dan lahan merupakan suatu tindak pidana yang termasuk kategori jarimah takzir, yang ketentuan mengenai larangan dan hukumannya tidak diatur dalam Al-Qur’an dan hadis, karena itu menjadi tugas para ulama, pemimpin atau hakim untuk memutuskan dan melaksanakan penegakan hukumnya.

Pemilihan Umum (Pemilu) Langsung di Indonesia Perspektif Sosiologis dan Hukum Islam Yasni Efyanti; Zufriani; Halim
Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum Vol. 17 No. 2 (2019): Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Kerinci

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden merupakan suatu “ritual politik”yang secara periodik dilaksanakan di Indonesia. Berdasarkan sejarahnya, Pemilihan Umum telah dilaksanakan sebanyak 12 (dua belas kali) mulai pemilu pertama tahun 1955 hingga yang terakhir pemilu ke-12 pada tahun 2019. Pemilihan Umum di Indonesia yang menganut sistem pemilihan umum langsung sesuai yang diamanatkan UUD 1945 perubahan ketiga Pasal 22E dan sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UUD 1945. Meskipun demikian tetap saja rakyat yang memegang kedaulatan penuh itu bervariasi jenisnya. Ada yang sadar akan demokrasi, ada yang tidak sadar demokrasi, bahkan ada yang tidak tahu akan demokrasi sama sekali. Sebagian masyarakat pun masih ada yang kurang sreg menerapkan sistem pemilu langsung tersebut. Keberatan itu disebabkan belum maju secara ekonomi, dengan tingkat pendidikan relatif rendah, apalagi sistem politiknya belum tegak di atas landasan komitmen berdemokrasi yang kuat. Bila dilihat dalam Islam, Nabi s.a.w. tidak menerima kekuasaan dari siapapun (baca: tidak mewarisi kekuasaan), kemudian Nabi s.a.w. juga tidak meninggalkan petunjuk khusus atau wasiat tentang siapa yang akan menggantikannya dalam posisi kepala Negara, sehingga ketika Nabi s.a.w. wafat yang menjadi permasalahan umat Islam adalah masalah Imamah atau kekhalifahan. Penelitian ini merupakan merupakan penelitian perpustakaan (libraryreaseach), artinya menggunakan pustaka sebagai sumber primer maupun sekunder. Sebagai sumber primer adalah kajian Islam tentang fenomena modern dandata sekunder adalah karya-karya yang berkenaan dengan fenomena perpolitikan di Indonesia. Begitu pula dalam melakukan pengumpulan data, akan dilakukan dengan menelusuri literatur-literatur dan data-data tentang pelaksanaan pemilu di Indonesia dalam 4 kali periode pemilu secara langsung. Untuk mempermudah penelitian ini akan digunakan pendekatan Historis, Deskriptif dan Komparatif. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang kuat tentang demokrasi kepada masyarakat sehingga dapat menguatkan komitmen masyarakat dalam berdemokrasi.

HISAB DAN RUKYAT SERTA PENGARUHNYA TERHADAP KESATUAN UMAT ISLAM: ANALISIS DAMPAK DAN SOLUSI Zufriani Zufriani
Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum Vol. 14 No. 2 (2016): Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Kerinci

Perbedaan penetapan awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha di Indonesia kini sudah semakin jelas bukan disebabkan oleh perbedaan metode hisab (perhitungan astronomi) dan rukyat (pengamatan), tetapi oleh perbedaan kriteria. Saat ini sudah ada kesadaran untuk menyamakan kriteria di antara ormas-ormas Islam. Kriteria harus memperhatikan dalil-dalil syar’i yang disepakati para ulama serta didasarkan pada kemudahan aplikasinya dan kompatibilitas hisab – rukyat sehingga hisab dan rukyat bisa benar-benar sejajar dalam pengambilan keputusan dalam sidang itsbat.Gagasan penyatuan awal bulan ramadhan, syawal dan dzulhijjah telah bertahun-tahun diupayakan, tetapi hasilnya tetap nihil. Perbedaan itu juga disebabkan karena adanya rukyat yang diakui padahal tidak seperti kasus Cakung, kasus Arab Saudi 2011, dan kasus Condrodipo. Pengumuman yang dilakukan oleh ormas.

Co-Authors Afridawati Afridawati Ahmad Izuddin Aidil Novia Albertos Damni Andri Nurjaman Anwar M. Radiamoda Arzam Arzam Arzam Arzam Arzam Arzam Arzam, Arzam Asa'ari Asa'ari Asaâ€™ari, Asaâ€™ari Asa’ari Asa’ari Dafiar Syarif Dahlan Dahlan Doli Witro Halim Jafar Ahmad Jamal Mirdad Mhd Rasidin Muhamad Izazi Nurjaman Muhamad Taufik Kustiawan Muhammad Fauzi Muhammad Fauzi Mursal Mursal Pitriani Pitriani Pitriani Refnadi Refnadi Sisi Ade Linda Witro, Doli yasni efyanti

Title Search

Found 3 Documents Search Journal : Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 3 Documents
Search
Journal : Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum