Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.665
P-Index
This Author published in this journals
All Journal The POLITICS : Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Journal of Government Science (GovSci ) : Jurnal Ilmu Pemerintahan Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Jurnal Identitas
Ekapti Wahjuni DJ
Universitas Muhammadiyah Ponorogo
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
Pengalaman Empiris Proses Sosialisasi dalam Penyelenggaraan Pilkada Jawa Timur 2018 di Kabupaten Ponorogo Ida Royani; Ekapti Wahjuni DJ; Robby Darwis Nasution
The Politics : Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Vol 4 No 2 (2018): Juli
Publisher : Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The socialization process in practice democracy as the selection is essential, It will have been fixed in the constitution of the institutional, During this time they have votes are missing or even to evaluate the success of the participation of determined from the about the the socialization process will be paid out starting, Institutionally in an election regional leaders the role of sub district election committee is very important, Particularly related to startegi that was undertaken in the socialization phase. The socialization process of sub-district election committee (PPK), does not success in Galag Village, Slahung sub district in Ponorogo Regency, An example of this was reflected in the amount of members of the village community ferociously who uses their voting right in 2018 year general election is now, Because has decreased compare 2 (two) election beforehand Empirical experience the socialization process in the implementation of election East Java 2018 in Ponorogo Regency.
Pemberdayaan Purna Tenaga Kerja Indonesia oleh Pemerintah Desa Eva Ambarwati; Ekapti Wahjuni DJ; Niken Lestarini
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol 1, No 1 (2020): Maret 2020
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (300.574 KB)

Abstract

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) merupakan salah satu alternatif cara bekerja, yang oleh sebagian masyarakat Indonesia menjadi pilihan, dengan merantau atau bekerja di luar negeri masyarakat kitaberanggapan akan mendapat remitansi yang dapat digunakan sebagai model membuka usaha, atau memenuhi kebutuhan hidup, setelah TKI Kembali ke Indonesia atau menjadi purna, terkadang banyak persoalan yang muncul, misalnya terkait kebingungan untuk melanjutkan kegiatan ekonomi atau memulai usaha, habisnya modal dikarenakan prilaku konsumtif dan gaya hidup yang tidak baik, kondisi tersebut pada akhirnya membuat pemerintah desa sebagai perwakilan Negara, merasa gundah, mengingat desa banyak terbantu dari aktifitas Tenaga Kerja Indonesia yang diluar negeri, sehingga masyarakatnya bisa lebih mandiri, namun demikian tidak semua TKI yang kembali ke tanah air mampu survive sehingga diperlukan upaya sistematis dari pemerintah, untuk memberdayakan masyarakat khususnya TKI Purna. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode diskriptif kualitatif, dimana sumber data nya terdiri dari, wawancara, observasi serta dokumentasi, untuk pemilihan informan melalui teknik purposive sampling dengan pertimbangan informan memahami materi yang akan di teliti. Peranan Pemerintah Desa dalam pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia Purna di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo yaitu sebagai inisiator untuk memperdulikan Tenaga Kerja Indonesia Purna, sebagai motivator agar Tenaga Kerja Indonesia Purna  bisa hidup mandiri berwirausaha di desa, dan actuating sebagai penggerak dan pemberi arahan. Upaya yang telah Pemerintah Desa lakukan dalam hal ini yaitu,melakukan pendekatan kepada Tenaga Kerja Indonesia Purna, mengumpulkan dan membentuk kelompok usaha sesuai bakat yang dimiliki, mengadakan pembinaan dan pelatihan usaha, melakukan pendampingan berkelanjutan dan membantu pemasaran. Tenaga Kerja Indonesia Purna yang diberdayakan pada tahun 2014 ada sejumlah kurang lebih 250 orang. Kelompok usaha yang terstruktur dan terorganisasi dengan baik dan berkembang yaitu kelompok usaha peternak kambing, peternak ikan lele, dan peternak sapi. Dalam kelompok tersebut ada sekitar 160 Tenaga Kerja Indonesia Purna yang sudah punya usaha sendiri.
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam memperkuat perekonomian masyarakat Inten Kinasih; Bambang Widiyahseno; Ekapti Wahjuni DJ
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol 1, No 1 (2020): Maret 2020
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (186.148 KB)

Abstract

Keberadaan Pemerintah Desa, saat ini tidak lagi sebagai wilayah yang terpinggirkan, terlebih pasca diresmikan undang – undang no 06 tahun 2004 Tentang Desa, wajah desa berubah drastis, dimana desa diberikan dana dari pemerintah pusat yang jumlahnya sangat besar, sehingga dituntut untuk bisa memanfaatkan sumber daya yang dimiliki supaya dikelola,  salah satu alternatif yang mungkin dilakukan adalah mengembangkan BUMDes sebagai lembaga yang dikelola secara professional untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna mencapai kesejahteraan masyarakat.  Kajian ini menggunakan metode Deskriptif kualitatif, dengan menggunakan data primer dan sekunder, berupa: hasilwawancara, observasi, dan juga dokumentasi, sedangkan untuk mendapatkan data hasil wawancara peneliti menentukan informan atas dasar pemahamannya terhadap obyek kajian. Hasil penelitian menjelaskan jika Upaya BUMDes “Mekar Sari” sangat terlihat dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, hal tersebut nampak pada Pendapatan Asli Desa (PAD) Desa Morosari pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp 9.264.000,00,- atau  jika di prosentasekan mendapat keuntungan sekitar 0,064%  dari PAD Desa Morosari, meskipun prosentase tersebut masih terlalu sedikit, tetapi jika dibandingkan dengan pemasukan Pendapatan Asli Desa yang lainnya, sudah cukup besar. Meskipun kontribusi BUMDes “Mekar Sari” tidak terlalu banyak mengalir ke Pendapatan Asli Desa, akan tetapi kegiatan tersebut telah menjadikan Desa Morosari menjadi mandiri sehingga tidak selalu bergantung dengan Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD). Tidak optimalnya peran BUMDes Mekar Sari dalam pengembangan ekonomi desa yaitu terkait dengan tahapan awal yang masih dilakukan sebagai upaya rintisan, sehingga masih memiliki banyak kekurangan dalam pelaksanaannya, akan tetapi jika diimbangi dengan pengembangan unit usaha yang ada pastinya akan meningkat juga hasil prosentase yang diperoleh pertahunnnya.
Pengelolaan Aset Desa Sebagai Sumber Pendapatan Asli Desa (PAD) Di Desa Ngebel, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo Linggar Tetuko Pamungkas; Ekapti Wahjuni DJ; Bambang Widiyahseno
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol 1, No 1 (2020): Maret 2020
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (282.436 KB)

Abstract

Aset Desa ialah barang yang dimiliki oleh desa yang bersumber pada kekayaan asli yang dimiliki oleh desa, diperoleh atau dibeli dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) atau didapat dengan cara lain dengan sah. Sementara Pendapatan asli desa ialah merupakan salah satu sumber yang dapat dijadikan pendapatan oleh Desa, dimana Pendapatan asli desa itu ialah merupakan segala upaya yang dilaksanakan oleh pemerintah desa guna mendukung pelaksanaan pemerintahan desa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan otonomi desa. Dalam penelitian ini peneliti berfokus dalam Pengelolaan aset desa di sebagai sumber PAD di Desa Ngebel, Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini mengunakan metode kualitatif dengan medapatkan data dari wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini diketahui aset desa yang menjadi sumber pendapatan asli desa di Desa Ngebel adalah persewaan tanah kas desa dan pasar desa. Serta dalam pengelolaannya pemerintah desa menerapkan asas-asas pengelolaan aset desa walaupun belum maksimal. 
Pengembangan Destinasi Desa Wisata Alam Hutan Melalui Program PIID PEL Di Desa Ngebel Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo Dwi Supriadi; Ekapti Wahjuni DJ; Bambang Widiyahseno
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol 1, No 2 (2020): Agustus 2020
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (67.399 KB) | DOI: 10.47134/villages.v1i2.6

Abstract

Dalam rangka program dari pemerintah untuk pembuatan desa wisata para pemuda desa bekerjasama dengan pemerintah Desa Ngebel bergotong royong untuk membuat wisata tersebut,yang berlokasi di lahan perhutani.Dalam pembangunan desa wisata di Desa Ngebel ini mengunakaan dana dari (PIID-PEL)  program tersebut dari kementerian perdesaan pada tahun 2018.dalam program ini bertujuan untuk meningkatkan  perekonomia masyarakat lokal dan memajukan sumber daya manusia desa.Dalam penelitian ini mengunakan pendekatan kualitatif dengan penentuan informan purvosife sampling. Dan dalam proses pelaksanaan pembangunan desa wisata ini tim TPKK maupun kepala desa bekerja keras dilapangan maupun adminitrasi agar bisa terwujudnya desa  ngebel menjadi sector wisata alam dan dalam pelaksaan ini para tim TPKK saling menjaga kekompakan dan saling koordinasi ke pihak terkait.dan dalam proses pembangunnya mengikuti alur dari kementrian desa.
Strategi Dinas Pariwisata dalam Mempromosikan Wisata Daerah pada Masa Pasca Pandemi Covid-19 di Kabupaten Pacitan Wulan Oktafiantika; Bambang Triono; Ekapti Wahjuni DJ
JURNAL TERAPAN PEMERINTAHAN MINANGKABAU Vol 2 No 2 (2022): Juli - Desember 2022
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jtpm.v2i2.2669

Abstract

Tourism is a tertiary need. A person will do tourism if all the primary and secondary conditions are met. The pandemic of Covid-19 has been running for two years, from early 2000 to the end of 2021. It causes many traumas to human life. Thus, the researchers took three formulations of the problem, namely: how the strategy used by the Tourism Office in promoting local tourism during the post-Covid-19 pandemic in Pacitan Regency, the factors inhibiting the strategy of the Tourism Office in promoting regional tourism during the post-Covid-19 pandemic, and what solutions conducted by the Tourism Office to overcome the inhibition. The writing aims to describe the Office's efforts to develop tourism after the pandemic era. The result shows that the strategies conducted by the Tourism Office are suitable with the theories: advertising, promoting, publishing, and self-purchasing. There are two inhibiting factors, internal and external factors. The internal factors are the lack of human resources in management, while the external factors are caused by the limited number of tourists in tourism destinations. The Tourism Office's solutions are conducting an evaluation meeting every month, training for tourism management, and training for promotion to bring up creative ideas to attract tourists.
Analisis Proses Rekrutmen dan Kaderisasi Perempuan di Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Ponorogo: Analysis of recruitment and regeneration process of Gerakan Indonesia Raya Party DPC Ponorogo Regency Wahyu Tristiana; Ekapti Wahjuni Dj; Dian Suluh Kusuma Dewi
JOURNAL OF GOVERNMENT SCIENCE Vol 4 No 1 (2023)
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54144/govsci.v4i1.38

Abstract

This paper aims to see how the Recruitment and Cadreization Process of Women in the Great Indonesia Movement Party, Ponorogo Regency. This study uses a qualitative descriptive research design approach. The results of the study stated that the Gerindra Party DPC Ponorogo Regency uses an open recruitment procedure using selection where every citizen has the right to receive equal treatment and to participate in the political process by joining a political party, not only the party also judges from the experience of the organization, popularity and financial potential of cadre candidates who are prepared as legislative candidates. The process of recruiting political parties is the beginning of political parties, the purpose of which is to prepare recruited cadres who can compete with political cadres from other parties and have the ability to carry out their duties and obligations when elected in the political competition. the recruitment process includes the process of preparing human resources so that in the future they become leaders who can better build the roles and functions of the party and this regeneration is carried out in stages and systematically. Even in political party institutions, affirmative action is carried out by requiring political parties to include at least female representatives in 30% of the establishment as well as in management at the central level
EVALUASI IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT DI KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI PONOROGO Jesica Destalies Primasari Pamadi; Dian Suluh Kusuma Dewi; Ekapti Wahjuni Dj
Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 8 No 4 (2022): November 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (234.077 KB) | DOI: 10.25157/moderat.v8i4.2855

Abstract

Pelaksanaan e-goverment di Indonesia pada era digitalisasi sekarang ini sangat dibutuhkan untuk pengembangan pelayanan publik berbasis elektronik yang dapat diakses dari jauh menggunakan internet. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui evaluasi pelaksanaan e-goverment di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Ponorogo dilihat dari pelayanan publik melalui aplikasi M-Paspor. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi aplikasi M-Paspor masih terdapat banyaknya komplain dari para pengguna layanan yang menyebabkan pengguna layanan merasa kecewa dan rugi karena terjadinya error pada aplikasi dan website, kurang cepatnya notifikasi kode verifikasi akun, tidak terdapatnya cara pembayaran, tidak bisa memilih lokasi untuk kejelasan permohonan paspor, proses buka map pada aplikasi termasuk loadingnya lama, serta tidak dapat memilih kebutuhan paspor antara paspor rusak atau exp. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Untuk sumber data, menggunakan penelitian berupa data primer dan data sekunder. Data primer yang diperoleh dari wawancara yang dilakukan secara langsung di lapangan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen, jurnal, media sosial atau referensi lainnya. Guna mempermudah menganalisa data, penulis menggunakan aplikasi Nvivo 12 dalam jumlah besar dan keakuratan data.
Implementasi Kemnaker Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Kebijakan PHK Masa Pandemi di MAL PCC Tian Ovi Septiyana; Ekapti Wahjuni DJ; Dian Suluh Kusuma Dewi
Jurnal Identitas Vol 2 No 2 (2022): Jurnal Identitas
Publisher : Jurnal Identitas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mal Ponorogo City Center merupakan pusat perbelanjaan modern di Kabupaten Ponorogo yang sekarang disorot karena tampak sepi pengunjung dampak dari munculnya Pandemi Covid-19. Berlakuknya kebijakan pemerinatah pusat terkait pembatasan kegiatan masyarakat berpengaruh terhadap aktivitas mal. Pihak pengelola mal akhirnya membuat kebijakan pengurangan karyawan besar-besaran. Terjadinya PHK didasari karena alasan efisiensi sehingga membuat karyawan terpaksa dirumahkan tanpa gaji. Permasalahan yang peneliti angkat disini adalah kebijakan PHK secara sepihak yang terjadi pada karyawan outsourcing di Mal PCC. Dalam Pasal 164 Undang-Undang Ketenagakerjaan sebenarnya tidak dibenarkan bahwa PHK dilakukan dengan alasan force Majeure dan alasan efisiensi apabila perusahaan masih beraktivitas secara normal. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kebijakan PHK di masa pandemi yang ditinjau berdasarkan perspektif ketenagakerjaan sesuai Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Kerja Selama Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Dalam Undang-undang Ketenagakerjaan perusahaan harus tetap mengatur besaran uang penggantian hak, uang penghargaan masa kerja, pesangon dan kompensasi untuk karyawan tidak tetap sesuai kesepakatan bersama. Tetapi pada kasus ini banyak perusahaan melakukan PHK tanpa memberikan kewajibannya kepada karyawan dan ini termasuk dalam bentuk pelanggaran. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik penentuan informan menggunakan purposive sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PHK yang dilakukan perusahaan memberikan dampak buruk bagi kelangsungan hidup para pekerja. Berdasarkan hasil penelitian dan hasil pengamatan dapat ditarik kesimpulan bahwa banyak perusahaan yang menyalahi aturan dimana perusahaan menggunakan alasan force Majeure dan alasan efisiensi agar perusahaan dapat terhindar dari kewajiban untuk membayar ganti rugi dari PHK di masa pandemi ini.
Tren Kebijakan Penanganan Stunting di Negara-Negara Berkembang di Asia Tenggara: Peran WHO untuk Mencapai Target Global Elvyra Octavia Devi; Dian Suluh Kusuma Dewi; Ekapti Wahjuni DJ
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 22 No 1 (2023)
Publisher : Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35967/njip.v22i1.444

Abstract

Stunting is a chronic nutritional problem caused by a lack of nutritional intake resulting in impaired growth in children. This study aims to map research topics and issues regarding stunting management trends in developing Southeast Asian countries. This research contributes to the development of public policy studies and provides a comparison of policies and measures taken by governments with high stunting rates. The research method applied in this study is the Systematic Literature Review (SLR) method using the Nvivo 20 and Vosviewer application as a data analysis tool. This article reviews 683 articles sourced from the dimensions database, then selected according to the criteria. The results of the research reveal that there are many trends in stunting management carried out by developing countries in Southeast Asia in accordance with the needs and capabilities of the country. Policies in Indonesia focus on improving proper sanitation, Malaysia has a nutrition intervention program carried out in every school, the Myanmar government provides special care in refugee areas to increase food diversity and adequate nutrition for children. Thailand already covers 20% of meeting food needs, especially in animal protein, especially for the poor, Vietnam has a nutrition intervention program in the form of agriculture and food security. This research is important because it provides a comparison of policies and steps taken by developing countries in Southeast Asia, especially those with high stunting rates. There are differences in the handling of stunting in each country due to the needs and capabilities of each country, but in handling it remains in accordance with the provisions of WHO.
Co-Authors Bambang Triono Bambang Widiyahseno, Bambang Dian Suluh Kusuma Dewi Dwi Supriadi Elvyra Octavia Devi Eva Ambarwati Ida Royani Inten Kinasih Jesica Destalies Primasari Pamadi Linggar Tetuko Pamungkas Niken Lestarini Robby Darwis Nasution Robby Darwis Nasution Tian Ovi Septiyana Wahyu Tristiana Wulan Oktafiantika Yusuf A Hilman