Garuda - Garba Rujukan Digital

Strategi Meningkatkan Kualitas Pelayanan Izin Usaha Perdagangan di Kota Makassar Andi Asnaldi Trisetia; Indar Arifin; Andi Lukman Irwan
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 6 Nomor 2, Juli 2013
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract: This research aims to understand and analyze the quality of service business license exercised by government and the city of makassar to know and to analyze strategy in improve the quality of services trading business permits that is applied by a city government makassar.tipe research used in this research was descriptive , that will provide an illustration of factual on the strategy improve the quality of services business license perdagan in the city of Makassar. This research result indicates that: 1. Kualiatas SIUP service in BPTPM city makassar has been good enough although is still not maximum . 2. To improve the quality of the siup service ,BPTPM and the local government of makassar applied some strategy ,for his strategy core ,strategy consequences , strategy customers , strategy control , and strategies culture.Keywords: servicing, license, quality, strategy, effort Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kualitas pelayanan izin usaha yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Makassar dan untuk mengetahui dan menganalisis strategi dalam meningkatkan kualitas pelayanan izin usaha perdagangan yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Makassar.Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yang akan memberikan gambaran factual mengenai strategi meningkatkan kualitas pelayanan izin usaha perdagan di Kota Makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Kualiatas pelayanan SIUP di BPTPM Kota Makassar sudah cukup baik meskipun masih belum maksimal. 2. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan SIUP, BPTPM dan pemerintah Kota Makassar menerapkan beberapa strategi, yakni: strategi inti, strategi konsekuensi, strategi pelanggan, strategi kontrol, dan strategi budaya.Kata kunci: pelayanan, izin, usaha, kualitas, strategi

Pelayanan Publik Berbasis Information And Communication Technologies (ICT) di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar Muhammad Ansari; Faried Ali; Indar Arifin
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 1, Januari 2011
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract: This paper aims response of government to perform public service based ICT in serving the community has been in the process, by performing a variety of businesses, which make provision-the provision of services both in the form of hardware or software that supports the servicesofcourse-basedICT,andinadditiongovernmentprovides various information services, government employees must provide berkompentensi to do service to the community is an important thing. Fast service and cheap are the desires of the community, then the agency has conducted Kominfo Makassar information provision and access is very easy to get the maximum service using the easiest way is to use the internet, in addition to Internet service for disseminating much needed technology illiterate society that still has conducted by the department of Communications and Informatics by performing these services the governmentcanmakeservicesmoreeffectively andefficiently tothecommunity and can feel the ease, these are some of the goals of e-Gov . e-Gov is a service that aims to simplify all the affairs of government. Improved service quality of internet is much needed to achieve maximum service.Keywords: Service, ICT, Makassar CityAbstrak: Tulisan ini menjelaskan tugas pokok Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melakukan pelayanan publik berbasis ICT dalam melayani masyarakat dengan melakukan berbagai usaha, yakni melakukan penyediaan-penyediaan pelayanan baik dalam bentuk hardware maupun software yang mendukung pelayanan yang tentunya berbasis ICT, dan selain itu pemerintah menyediakan berbagai pelayanan informasi. Pelayanan yang cepat dan murah adalah keinginan masyarakat, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar telah melakukan penyediaan informasi dan akses yang sangat mudah untuk mendapatkan pelayanan yang maksimal menggunakancaratermudahyaitumenggunakaninternet,selainitu pelayanan untuk mensosialisasikan internet yang sangat dibutuhkan masyarakat yang masih gagap teknologi telah dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai salah satu usaha dalam proses penerapane-GovdiKotaMakassar,denganmelakukanpelayanan- pelayanan tersebut pemerintah dapat melakukan pelayanan yang lebih efektif dan efisien kepada masyarakat dan masyarakat juga dapat merasakan kemudahan, semua itu adalah beberapa tujuan dari e-Gov. e-Gov adalah pelayanan yang bertujuan untuk mempermudah semua urusan dalam pemerintahan.Kata kunci: Pelayanan, ICT, kota Makassar

Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Tahun 2007-2011 di Kota Makassar Ermita Savitry; Hasrat Arief Saleh; Indar Arifin
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 1, Januari 2011
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract: This writing to determine the level of development of the financial capacity of Makassar in order to support the implementation of regional autonomy and Local Revenue Contribution to the Budget Revenue and Expenditure Makassar fiscal year 2007-2011. The results of the study, the ratio of the regional of financial independence obtained an average yield of 18.30% on the pattern of relationships are instructive. The ratio of the degree of fiscal decentralization and routine capability index ratio shows the ability of local finance is less, amounting to 15.39% and 24.99%. In harmony ratio, routine expenditure is greater than the gap of development expenditure amounted to 25.60%. The ratio of growth, overall experience negative growth, due to an increase in local revenue and total revenue not followed by construction spending growth, but it is followed by the growth of expenditures. Local Revenue Contribution to the Budget Revenue and Expenditure, still less, amounting to 15,39%. By looking at the results of the analysis, development of the financial ability of the city of Makassar in the implementation of regional autonomy were deemed to be lacking.Keywords: Regional autonomy, financial, Makassar CityAbstrak: Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui tingkat perkembangan kemampuan keuangan Kota Makassar dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan konstribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar tahun anggaran 2007-2011. Hasil penelitian, rasio kemandirian keuangan daerah yang memperoleh hasil rata-rata sebesar 18,30% atau berada pada pola hubungan instruktif. Rasio derajat desentralisasi fiskal dan rasio indeks kemampuan rutin yang menunjukkan kemampuan keuangan daerah masih kurang, yaitu sebesar 15,39% dan 24,99%. Pada rasio keserasian, pengeluaran belanja rutin lebih besar dibandingkan dengan belanja pembangunan dengan gap sebesar 25,60%. Rasio pertumbuhan, secara keseluruhan mengalami pertumbuhan yang negatif, karena peningkatan pendapata asli daerah dan total pendapatan daerah tdak diikuti oleh pertumbuhan belanja pembangunan, tetapi diikuti oleh pertumbuhan belanja rutin. Konstribusi PAD terhadap APBD, masih kurang, yaitu sebesar 15,39%. Dengan melihat hasil analisis tersebut, perkembangan kemampuan keuangan Kota Makassar dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dianggap masih kurang.Kata kunci: Otonomi Daerah, Keuangan, kota Makassar

Upaya Pemerintah Daerah dalam Pembinaan Olahraga Cabang Taekwondo di Kabupaten Polewali Mandar Irmaya Suci; Andi Gau Kadir; Indar Arifin
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 2, Juli 2011
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract: This study shows that the efforts of local governments, especially sports coaching in taekwondo branch, still less than the maximum, it can be seen from the lack of government attention to the fate of the sport, particularly sport of taekwondo. The factors that affect the government's efforts towards the development of sports in Polewali Mandar consists of factors supporting and inhibiting factors. Supporting factors, among others: the HR executive, institutional support and fellow sports clubs branch Taewondo Sekabupaten Polewali, and the support of the private sector and the public, while the inhibiting factor, among others, the lack of institutional support most from the government, not their escort sustainable mechanisms, and the lack of coordination between local government and KONI Polewali Mandar.Keywords: efforts of local governments, sports coaching, sporst policyAbstrak: penelitian ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah dalam pembinaan olahraga khususnya pada cabang taekwondo, masih sangat kurang maksimal,ini dapat dilihat dari minimnya perhatian pemerintah terhadap nasib olahraga,khususnya cabang olahraga taekwondo. Adapun faktor yang mempengaruhi upaya pemerintah terhadap pembinaan olahraga di Kabupaten Polewali Mandar terdiri dari Faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung tersebut antara lain: adanya SDM pelaksana, dukungan kelembagaan dan sesama klub-klub olahraga cabang Taewondo seKabupaten Polewali Mandar, serta adanya dukungan dari pihak swasta dan masyarakat, sementara faktor penghambatnya antara lain, tidak adanya dukungan kelembagaan yang maksimal dari pemerintah, tidak adanya mekanisme pengawalan yang berkelanjutan, serta minimnya koordinasi antara PEMDA dan KONI Kabupaten Polewali Mandar.Kata kunci : upaya pemerintah , pembinaan olaraga,

Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pelestarian Kesenian Tradisional Di Kota Makassar Ika Monika; Juanda Nawawi; Indar Arifin
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 2, Juli 2011
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract: This writing intend to know and describes the policy of local government in case to conserve traditional art on Makassar city and what kind of factors that influence the conserve of traditional arts of Makassar city. The result of the research showing that the local government Makassar city have a policy in case to conserve traditional arts of Makassar city. The local government policy in case to conserve the traditional arts in Makassar city is : (1) Held a group arts development; (2) became a facilitators of facilities and infrastructure to art group at traditional arts event; (3) Became a mediator to all people to develop touring potential for get a fund assistance from the private agencies; (4) cooperate with arts group in Makassar city; (5) Held a daily event, traditional arts show. the supporting factors of executioning the conserve of traditional arts in Makassar city are : (1) government, (2) Society. And the obstacles factors to execute the conserve is : (1) modernization, (2) lack of teenager interest to learn traditional arts; (3) the media raise less information about traditional arts; (4) Sosial change; (5) All traditional artist that lack in creativity and innovation. Keywords: Three, Policy, traditional arts, Makassar cityAbstrak: Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui Untuk mengetahui dan menggambarkan kebijakan pemerintah daerah dalam melestarikan kesenian tradisional di Kota Makassar dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelestarian kesenian tradisional di kota Makassar. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemerintah daerah kota Makassar memiliki kebijakan dalam hal melestarikan kesenian tradisional khas kota Makassar. Adapun kebijakan pemerintah daerah dalam melestarikan kesenian tradisional di Kota Makassar adalah : (1) melaksanakan pembinaan kelompok kesenian; (2)menjadi fasilitator sarana/prasarana kepada kelompok seni dalam kegiatan pertunjukan seni tradisional; (3) menjadi mediator kepada masyarakat dalam mengembangkan potensi wisata untuk mendapatkan bantuan dana dari instansi swasta; (4) bekerja sama dengan kelompok seni di Kota Makassar ; (5) mengadakan acara rutin pagelaran seni tradisional. Faktor pendukung pelaksanaan pelestarian kesenian tradisional di Kota Makassar adalah : (1) pemerintah ; (2) masyarakat. faktor penghambat dalam pelaksanaan kesenian tradisional adalah : (1) Modernisasi ;(2) kurangnya minat remaja mempelajari kesenian tradisional;(3) media massa kurang memuat informasi dan tayangan tentang kesenian tradisional; (4) perubahan sosial;(5) para pelaku seni tradisional yang kurang kreatif dan inovatif.Kata kunci: tiga, Kebijakan, kesenian tradisional, Kota Makassar

Title

Found 5 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 5 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 5 Documents
Search