Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan
Andi Gau Kadir
Hasanuddin University
Social Sciences

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

 1   2 
Analisis Peranan Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Prestasi Olahraga di Kabupaten Maros Widyani Permatasari; Julfiani Julfiani; Andi Gau Kadir
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 7 Nomor 1, Januari 2014
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This study aimed to describe and analyze the implementation of sports coaching in improving performance in sports in Maros and the factors that affect achievement results showed that the increase of sports achievements in the district's local government is managed and diuapayakan by the Department of Youth, Sport and the Arts supported by KONI district. Department of youth sports and arts carry out its role in the form of coaching by organizing sports events as well as the provision of facilities and infrastructure and to fostering more physically given the responsibility to the KONI. Cooperation between the two sides can not be denied there is a lack of communication smoothly and resulted in the existing work program. Improved sports performance is influenced by several factors, namely: Factors that are supporting the coach a consistent, quality athletes qualified, assistance from the private sector, and implementation of sporting events. While inhibiting factor is the limited facilities and infrastructure, regeneration of athletes who are restricted, limited funds, and fraud match. Sports in Maros.Keywords: sports, coaching, improving achievementAbstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis pelaksanaan pembinaan olahraga dalam upaya peningkatan prestasi olahraga di Kabupaten Maros dan faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan prestasi Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan prestasi olahraga di kabupaten Maros oleh pemerintah daerah dikelola dan diuapayakan oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Seni didukung oleh KONI kabupaten. Dinas pemuda olahraga dan seni melaksanakan perannya dalam bentuk pembinaan dengan mengadakan event olahraga serta pengadaan sarana dan prasarana dan untuk pembinaan fisik lebih diberikan tanggungjawab kepada pihak KONI. Kerjasama diantara kedua belah pihak tidak dapat dipungkiri terdapat komunikasi yang kurang lancar dan menyebabkan terhambatnya program kerja yang ada. Peningkatan prestasi olahraga di pengaruhi oleh beberapa faktor yakni: Faktor yang sifatnya mendukung yakni pelatih yang konsisten, kualitas atlet yang berkualitas, bantuan dari pihak swasta, dan pelaksanaan event olahraga. Sedangkan faktor penghambat adalah sarana dan prasarana yang terbatas, regenerasi atlet yang terhambat, dana yang terbatas, dan kecurangan dalam pertandingan. olahraga di Kabupaten Maros.Kata kunci: pembinaan olahraga, peningkatan prestasi
Evaluasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Desa Salumaka Kabupaten Mamasa Heri Gazali; Andi Gau Kadir
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 6 Nomor 2, Juli 2013
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Purpose of this writing is: 1) to know executable accomplishment PNPM Mandiri program in Salumaka village Mamasa regency; (2) to know the benefit of PNPM Mandiri program in Salumaka village Mamasa regency. This research be held less more 3 weeks and be located in Salumaka village. Result of the research showing that : (1) accomplishment of the main road manufacture village with concrete pavement rebates have done and helping people in agricul­tural marketing. (2) The main road of the village must be treated to order can be long lasting and useful for the people in daily activity.Keywords: PNPM, Execution, Mamasa cityAbstrak: Tujuan dari penulisan ini adalah : (1) untuk mengetahui pencapaian hasi pelaksanaan program PNPM MandiIr di Desa Saluaka Kabupaten Mamasa ; (2) untuk mengetahui manfaat program PNPM Mandiri di Desa Salumaka Kabupaten Mamasa. Penelitian ini berlangsung kurang lebih 3 minggu dan berlokasi di Desa Salumaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Pencapaian pembuatan jalan poros desa dengan perkerasan rabat beton telah terselesaikan dan membantu masyarakat dalam hal pemasaran hasil pertanian (2) jalan pros desa harus dijaga kondisnya agar bisa bertahan lama agar bermanfaat bagi masyarakat dalam pelaksanaa kegiatan sehari-hariKata kunci: PNPM, Pelaksanaan, Kota Mamasa.
Analisis Peranan Bappeda dalam Pembangunan di Kabupaten Jeneponto Gusti Zulkarnain Tompo; Andi Gau Kadir; Andi Murfhi
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 5 Nomor 1, Januari 2012
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The purpose of this research adalahuntuk know and described the role of bappeda in develop­ment in kabupaten jeneponto , in terms of the process of the formulation of technical policy in relation regional development planning and to know and described the factors that influence on the the formulation of technical policy in relation in the field of prencanaan regional develop­ment .Research iniberlokasi in kabupaten jeneponto .Methods used un-tuk research this is the method the qualitative study descriptive .Technique data collection be used is observation and direct interview. Analysis data was undertaken by analyzing data obtained by using a technique qualitative data analysis. The research results show that the process the formulation of tech­nical policy in relation planning regional pem-bangunan started by the implementation of the musrenbang at the village level, until in musrenbang the district level.As for the factors that in­fluence on the the formulation of technical policy in relation development planning consisting of by factors in support covering coordination, public participation, as well as the commitment the government and factors barrier covering adjustment / readiness budget, the proposals that too much, and the limited, documents supporting.Keywords: policy, planning, particiation, estimateAbstrak: Tujuan penelitian ini adalahuntuk mengetahui dan menggambarkan peranan Bappeda dalam pembangunan di Kabupaten Jeneponto, dalam hal proses perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah serta untuk mengetahui dan menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi proses perumusan kebijakan teknis dalam bidang prencanaan pem­bangunan daerah. Penelitian iniberlokasi di Kabupaten Jeneponto. Metode yang digunakan un­tuk penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah observasi dan wawancara langsung. Analisa data dilakukan dengan menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah diawali dengan pelaksanaan Musrenbang di tingkat desa/kelurahan, sampai pada Musrenbang tingkat Kabupaten. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi proses perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan terdiri dari faktor pendukung meliputi adanya koordinasi, partisipasi masyarakat, serta komitmen pemerintah dan faktor penghambat meli­puti penyesuaian/kesiapan anggaran, usulan yang terlalu banyak, serta keterbatasan dokumen penunjang. Kata kunci: kebijakan, perencanaan, partisipasi, anggaran
Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Inspektorat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Baubau Ivan Pahlevi; Andi Gau Kadir; Andi Murfhi
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 5 Nomor 1, Januari 2012
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This study aims to determine the effectiveness of the oversight function performed as a local government watchdog and what influences oversight function performed by the Inspectorate of Baubau. This research was conducted in the City Baubau, with informants inspectorate employees who are considered competent. Pengumulan data is done through field observations and in-depth interviews. This research method is descriptive qualitative. The effectiveness of the oversight function performed by the State Inspectorate Baubau three namely: First, the preparation of the monitoring conducted by the inspectorate officials authors assume that what was done by the inspectorate officials have been quite effective in accordance with standard operating procedures that apply every year. Second, the implementation of the monitoring conducted by the inspectorate officials authors assume that what was done by the inspectorate officials have not been effective. Third, the effectiveness of the accountability report on the preparation and supervision of each SKPDs been checked yet supported by the availability of accurate data / valid in order to be served. Factors affecting the implementation of supervisory functions of the inspectorate in the regional administration in the City Baubau are: (1) Internal factors and (2) External Factors.Keywords: Function, monitoring, inspectorate Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas fungsi pengawasan yang dilakukan sebagai pengawas pemerintahan daerah dan apa yang mempengaruhi fungsinya pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Baubau. Penelitian ini dilakukan di Kota Baubau, dengan informan pegawai inspektorat yang dianggap memiliki kompetensi. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Adapun efektifitas pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Baubau ada tiga yakni : Pertama, penyusunan pengawasan yang dilakukan oleh pejabat inspektorat penulis menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh pejabat inspektorat sudah cukup efektif sesuai dengan SOP yang diberlakukan disetiap tahunnya. Kedua, pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh pejabat inspektorat penulis menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh pejabat inspektorat belum efektif. Ketiga, efektivitas pelaksanaan penyusunan dan pertanggungjawaban laporan hasil pengawasan dari masing-masing SKPD yang sudah diperiksa belum ditunjang oleh ketersediaan data yang akurat/valid guna dapat disajikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi pengawasan inspektorat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Baubau adalah : (1) Faktor internal dan (2) Faktor Eksternal.Kata kunci: Fungsi, pengawasan, inspektorat
Implementasi Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pinrang pada Pemilukada 2013 Hastutiyani Hastutiyani; Andi Gau Kadir; Andi Lukman Irwan
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 5 Nomor 1, Januari 2012
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This writing intend for showing that generally task implementation and commission authority of general election (KPU) Pinrang Regency on pemilukada 2013 have a good progress, one of them are seen in the high level of elector participants that reach value until 79,92% based on KPU data and none of the constitutional court lodge a claim for it. Besides that, KPU have coordina­ting, executing and controlling based on constitutional rules. Although so cannot be deniable there are few problems and mistaken in pemilukada execution. There are some factors that support on task implementation and authority of KPU in pemilukada 2013 including : 1)government policy/ rules about pemilukada, 2) the political behavior of election participant, candidates in election, and success team, 3) the participant of people. While obstacle factors are : 1) lack of contact between KPU and Panwaslu, 2) incidentally society apathetic to all the tech­nical stuff about pemilu, 3) lack of socialization attention that clearly and directly talk about constitutional rules and KPU rules concerning pemilukada execution to all executioner start from PPK, PPS and KPPS.Keywords: authority, kpu, pemilukadaAbstrak: Tulisan ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa secara umum implementasi tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pinrang pada Pemilukada tahun 2013 berjalan dengan baik, salah satunya terlihat dengan tingginya tingkat partisipasi pemilih yang mencapai angka 79,92% berdasarkan data KPU dan tidak adanya gugatan yang diajukan di Mahkamah Konstitusi. Selain itu, KPU telah mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan men­gendalikan semua tahapan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Walaupun demikian tidak dapat dipungkiri ditemukan beberapa permasalahan serta kendala dalam penyelenggara­an Pemilukada. Adapun faktor-faktor yang mendukung implementasi tugas dan wewenang KPU pada Pemilukada tahun 2013, yaitu: 1) Kebijakan Pemerintah/Aturan tentang Pemi­lukada; 2) Perilaku politik peserta Pemilu, kandidat- kandidat dalam Pemilu, dan tim sukses; dan 3) Parsi­tipasi Masyarakat. Sedangkan faktor-faktor penghambatnya,yaitu Faktor internal dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri serta faktor eksternal,yaitu 1) Kurangnya sinergitas an­tara KPU dan Panwaslu; 2) Masyarakat notabene masih terkesan acuh tak acuh dalam menge­tahui hal-hal teknis terkait pemilihan; 3) Kurang diperhatikannya sosialisasi yang jelas dan ter­arah mengenai Peraturan perundang-undangan dan Peraturan KPU tentang penyelenggaraan Pem­ilukada kepada setiap jajaran Penyelanggara mulai dari PPK, PPS dan KPPS.Kata kunci: wewenang, kpu, pemilukada
Analisis Peranan Pemerintah Daerah terhadap Anak Putus Sekolah di Kabupaten Wajo Ahmad Fauzi; Andi Gau Kadir; Andi Murfhi
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 5 Nomor 2, Juli 2012
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This study aims to identify and analyze the role of local government in suppressing the number of school dropouts in Wajo and describe the factors that cause dropouts in Wajo. Head and Apparatus Wajo District Education Office, Unit of the Department of Education, elementary school, junior and senior high schools in the three districts, as well as the Community. The results showed that the efforts or the government's role dae-rah in suppressing the number of school dropouts in Wajo such a policy in the field of education, funding for education, the provision of scholarships for the poor, programs help poor students (BSM), as well as the dissemination to the public , based on the case found the author in the field, the factors that cause children out of school is lack of interest of children to schools, the circumstances are not harmonious family, the family's economic weakness, the child's environment, people's views on education.Keywords: local government, school dropouts, education managementAbstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  dan menganalisis peranan pemerintah daerah dalam menekan angka anak putus sekolah di Kabupaten Wajo dan menggambarkan faktor-faktor penyebab anak putus sekolah di Kabupaten Wajo. Kepala dan Aparat Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo, UPT Dinas Pendidikan, sekolah tingkat SD, SMP dan SMA di tiga Kecamatan, serta Masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya atau peranan pemerintah daerah dalam menekan angka anak putus sekolah di Kabupaten Wajo diantaranya mengeluarkan kebijakan di bidang pendidikan, bantuan dana pendidikan, pemberian beasiswa pendidikan bagi masyarakat miskin, program bantuan siswa miskin (BSM), serta sosialisasi kepada masyarakat. berdasarkan kasus yang ditemukan penulis di lapangan, faktor yang menjadi penyebab anak putus sekolah adalah kurangnya minat anak untuk bersekolah, keadaan keluarga yang tidak harmonis, lemahnya ekonomi keluarga, kondisi lingkungan tempat tinggal anak, pandangan masyarakat akan pendidikan.Kata Kunci: pemerintah daerah, anak putus sekolah, manajemen pendidikan
Analisis Pelaksanaan Mutasi Jabatan di Pemerintah Kabupaten Luwu Utara Muhammad Wahyu; Andi Gau Kadir; Andi Lukman Irwan
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 5 Nomor 2, Juli 2012
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This study aims to obtain a description or explanation of the implementation of positions of mutations in Luwu Utara District Government is already in line with the competence of civil servants in their respective fields and what are the implications of political, governmental, and administrative positions in the implementation of mutations in Luwu Utara District Government. The results of this study are expected to be input or evaluation for local governance institutions in the implementation of the District Forestry office mutations in Luwu Utara. In terms of academic, results from this study are expected to be useful for the development of the repertoire of the science of government, especially the study of mutation positions. The results showed that the mutation positions in Luwu Utara District Government held in order to refresh the organization in order to avoid saturation for civil servants as well as for career advancement of civil servantsKeywords : Shakeup Position, civil servant, Human Recources ManagementAbstrak: Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran atau penjelasan tentang pelaksanaan mutasi jabatan di Pemerintah Kabupaten Luwu Utara apakah sudah sesuai dengan kompetensi PNS di bidangnya masing-masing dan bagaimana implikasi politik, pemerintahan, dan  administratif dalam pelaksanaan mutasi jabatan di Pemerintah Kabupaten Luwu Utara. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau evaluasi bagi lembaga pemerintahan daerah Kabupaten Luwu Utara dalam pelaksanaan mutasi jabatan di Kabupaten Luwu Utara. Dari segi akademik, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan khasanah ilmu pemerintahan terutama kajian tentang mutasi jabatan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa mutasi jabatan di pemerintah Kabupaten Luwu Utara diselenggarakan dalam rangka penyegaran organisasi agar tidak terjadi kejenuhan bagi PNS serta untuk peningkatan karir PNS.Kata kunci : Mutasi jabatan, PNS, Manajemen SUmber Daya Manusia
Analisis Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Zulfiani Zulfiani; Andi Gau Kadir; Nurlinah Nurlinah
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 5 Nomor 2, Juli 2012
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This paper is about of local government in empowering coastal communities throughly empowerment programs that have been run in Polewali. Data accumulation methods is used in this study is the method of observation, documentation, and Interview. The results of research that has been done to prove that the role of the local Government in Coastal Community Empowerment through empowerment programs in Polewali been implemented in full in accordance with applicable regulations. Although there is a lack of coordination in the dissemination of this program. Helpful assistance fund to help financial problems (capital) and improving the productivity of fishermen.Keywords: empowerment, coast, fishermanAbstrak: Tulisan ini mengenai peran pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat pesisir melalui program pemberdayaan yang telah dijalankan di Kecamatan Polewali. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi, dokumentasi, dan wawancara. Hasil penelitian yang telah dilakukan membuktikan bahwa Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir melaui program pemberdayaan di Kecamatan Polewali telah dilaksanakan secara utuh sesuai dengan peraturan yang berlaku. Walaupun ada sedikit kurang koordinasi dalam sosialisasi program ini. Dana bantuan bermanfaat membantu masalah keuangan (permodalan) dan meningkatkan produktifitas nelayan.Kata kunci: pemberdayaan, pesisir, nelayan
Partisipasi Masyarakat dalam Implentasi Program Pembangunan Kesehatan di Kecamatan Gantarang Keke Kabupaten Bantaeng Indriani Pallawa; Andi Gau Kadir; Rabina Yunus
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 5 Nomor 2, Juli 2012
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This paper aims to determine the role of women in the leadership of the government, in the palopo city and to investigate inhibiting factors and supporting factors that influencing the role and involvement of women in leadership at the palopo city. the results showed that the invol­vement of women in the leadership of the government in the palopo city already good, the women involved in leadership at the palopo city is known to be involved in the process of inter­action with the society and if there is a problem in society, women are more caring, quick re­sponse and immediately resolve the existing problems. Culture, education and capabilities is highly affecting the involvement of women in leadership, a sign of good education and good capability. besides that women would not be able to become a leader in particular regards gov­ernance.Keywords: women, leadership, palopo cityAbstrak: Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui peran perempuan dalam kepemimpinan pemerintahan di Kota Palopo serta untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi peran dan keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan pemerintahan di Kota Palopo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan pemerintahan di Kota Palopo sudah cukup baik, selain itu perempuan yang terlibat dalam kepemipinan pemerintahan di Kota Palopo memang dikenal lebih ikut terlibat dalam proses in­teraksi dengan masyarakatnya serta jika ada masalah di masyarakat, perempuan lebih perduli, cepat mananggapi dan langsung menyelesaikan masalah yang ada tersebut. Budaya, pendidi­kan dan kapabilitas merupakan hal yang sangat mempengaruhi keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan, tanpa pendidikan dan kapabilitas yang baik perempuan tidak akan bisa menjadi seorang pemimpin khususya salam pemerintahan.Kata kunci: perempuan, kepemimpinan, kota palopo
Analisis Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah; Studi Kasus Perimbangan Keuangan Kota Makassar Muhammad Sujahri; Andi Gau Kadir; Nurlinah Nurlinah
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 3 Nomor 1, Januari 2010
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The purpose of this study is to find out as well as analyzing the pattern applied da-lam policy decisions regarding financial balance for improving the quality of being of people in the region, especially the city of Makassar. As well as knowing exactly constraint what actually always in the process of implementing the financial balance policies, particularly on the city of Makassar. The results showed that in implementation of the policy on the financial balance, the superiority of the central government is still very strong marked with funding mechanisms for pro results and indicators central allocation of block grants still pro central government. Besides, the system of equalization funds implemented by the government are still susceptible to some constraints such as the low level of professionalism of the central government with the frequent delays in the disbursement of the balance, no synergetic long experienced location funds from the center to the policies issued by centers in other sectors, as well as opportunities mafia presence is still very large budget.Keywords: balance, finance, analizeAbstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sekaligus menganalisis pola yang diterapkan dalam pengambilan kebijakan mengenai perimbangan keuangan bagi peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat di daerah terutama kota Makassar. Serta mengetahui secara pasti kendala-kendala apa saja yang selalu mengaktual dalam proses pengimplementasian kebijakan perimbangan keuangan, terkhusus di kota Makassar.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan mengenai perimbangan keuangan, superioritas pemerintah pusat masih sangat kental ditandai dengan mekanisme dana bagi hasil yang pro pusat dan indikator-indikator pengalokasian dana alokasi umum yang juga masih pro pemerintah pusat. Selain itu sistem dana perimbangan yang dilaksanakan oleh pemerintah masih rentan dengan beberapa kendala-kendala seperti, minimnya tingkat profesionalisme dari pemerintah pusat dengan seringnya terjadi keterlambatan dalam pencairan dana perimbangan, tidak sinergisnya pengalokasian dana dari pusat dengan kebijakan yang dikeluarkan pusat di sektor lain, serta peluang hadirnya mafia anggaran yang masih sangat besar.Kata kunci: perimbangan, keuangan, analisis
Co-Authors Abdul Salam Muchtar Ahmad Fauzi Andi Lukman Irwan Andi Murfhi Ari Sujipro Gusti Zulkarnain Tompo Hastutiyani Hastutiyani Heri Gazali Hidri Suhamdani Indar Arifin Indriani Pallawa Irmaya Suci Ivan Pahlevi Julfiani Julfiani Kesuma Jaya Muhammad Rifad Syarif Putra Muhammad Sujahri Muhammad Tamar Muhammad Wahyu Nurlinah Nurlinah Rabina Yunus Rabina Yunus Rabina Yunus Wahyudin Anwar Widyani Permatasari Zulfiani Zulfiani