Tulisan ini bermaksud mengkaji tentang kebijakan publik pada masyarakat multikultural. Dalam beberapa kasus, meskipun kebijakan publik sudah disusun sesuai dengan prosedur yang ada, namun dalam tataran implementasi masih sering ditemui adanya resistensi dari masyarakat, terlebih pada masyarakat yang multikultural. Seting sosial masyarakat dalam tulisan ini adalah masyarakat Desa Rias Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang multi etnis. Dalam menyelesaikan tulisan ini, penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, di mana data diperoleh dari hasil observasi dan wawancara serta sumber-sumber sekunder pendukung lain yang terkait dengan tema tulisan ini. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa meskipun secara prosedural pemerintah telah melaksanan proses perumusan dengan baik namun informasi terkait hasil dari perumusan itu masih menjadi informasi yang “langka” bagi sebagian besar masyarakat. Sehingga hasil kesepakatan tersebut tidak mendapat legitimasi yang kuat dari masyarakat. Belum tersedia ruang ekspresi yang memadai, dalam hal politik dan kebijakan publik sehingga resistensi dalam implementasi kebijakan masih seiring muncul. Oleh karena itu, diperlukan transparasi, akses dan ruang bagi masyarakat untuk dapat memberikan umpan balik terhadap kebijakan publik, yaitu ruang yang bebas intervensi, kooptasi dan intimidasi. Dengan begitu, partisipasi masyarakat akan menguat.