Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

PENGEMBANGAN NILAI-NILAI TOLERANSI DI SEKOLAH SEBAGAI KERANGKA DASAR PERDAMAIAN Halik, Halik
Jurnal Warta Dharmawangsa No 54 (2017)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/wdw.v0i54.287

Abstract

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERHADAP PEMANFAATAN DANA DESA GAMPONG BUENOT KECAMATAN MEUREUDU KABUPATEN PIDIE JAYA BERDASARKAN PERMENDES PDTT NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2019 Halik Zulkifli Yusratul Amna
Jurnal Real Riset Vol 1, No 2 (2019): Oktober 2019
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Jabal Ghafur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47647/jrr.v1i2.152

Abstract

Pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan alokasi dana gampong Buenot kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya Berdasarkan  Undang-Undang Desa  nomor 6 tahun 2014. Rumusan masalah, Bagaimanakah Pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan alokasi dana gampong Buenot kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya Berdasarkan  Undang-Undang Desa  nomor 6 tahun 2014. Tujuan Penelitian Untuk mengetahui agar Pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan alokasi dana gampong Buenot kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya Berdasarkan  Undang-Undang Desa  nomor 6 tahun 2014. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yakni penelitian hukum secara Kualitatif yang dilakukan dengan cara meneliti data primer dan sekunder serta data lapangan yang lebih luas meliputi bahan rujukan seperti dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah atau risalah perundang-undangan kepegawaian, pendapat para pakar, Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengadakan telaah bahan pustaka dan studi dokumen dan wawancara dengan responden. Hasil penelitian bahwa Dasar Hukum Pembangunan gampong Buenot Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya yaitu berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana tersebut pada Pasal 79 ayat (4) dan (5) menyatakan bahwa  Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan alokasi dana gampong Buenot kecamatan Meureudu kabupaten Pidie Jaya, harus ada prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap masyarakat untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan serta hasil yang dicapai serta menurut Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 pasal 80 menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan Pemberdayaan masyarakat serta alokasi dana  Gampong  dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat Gampong.
FUNGSI KEUCHIK DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN GLUMPANG BARO KABUPATEN PIDIE Halimah Halimah; Halik Halik
Jurnal Warta Dharmawangsa Vol 13, No 3 (2019)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/wdw.v0i61.436

Abstract

TANGGAPAN MASYARAKAT TERHADAP KETERLIBATAN KAUM PEREMPUAN DALAM POLITIK (SUATU PENELITIAN PADA GAMPONG PANGO RAYA KEC. ULEE KARENG KATO BANDA ACEH) Halik Halik
Jurnal Sains Riset Vol 9, No 1 (2019): April 2019
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Jabal Ghafur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2311.845 KB) | DOI: 10.47647/jsr.v9i1.46

Abstract

Keterlibatan kaum perempuan dalam politik sesungguhnya merupakan sebuah proses yang perjalanannya sangat panjang. Sebab itu tidak lepas dari adanya paham patriarki yang melahirkan konstruksi sosial dan kultural, dengannya menempatkan kaum laki-laki pada posisi yang superior dan kaum perempuan pada posisi yang lebih lemah. Dalam pemahaman tersebut, menjalar kesegala bidang termasuk dalam pembagian kerja, dalam hal ini kerja publik dan domestik. Pada ranah politik merupakan dunianya laki-laki sedangkan pada ranah domestik sudah merupakan dunianya perempuan. Oleh sebab itu lahirlah persepsi yang dialamatkan kepada kaum perempuan tidak mampu menduduki pada ranah politik apa lagi sampai menjadi pemimpin pada lembaga. Tentu saja pernyataan ini dipertajam dengan adanya doktrin bahwa kaum perempuan tidak pantas menjadi pemimpin walaupun ia pandai. Sebab itu latar belakang ini peneliti sangat tertarik untuk meneliti tentang tanggapan masyarakat terhadap keterlibatan kaum perempuan dalam politik. Adapun tujuan penelitian ini, mengetahui tanggapan masyarakat terhadap keterlibatan kaum perempuan dalam politik, mengetahui hambatan apa saja yang dialami kaum perempuan dalam politik, penelitian ini dilaksanakan di Gampong Pango Raya Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh. Pendekatan metode deskriptif-kualitatif yang digunakan, instrumen pengumpulan data melalui observasi dan indeef interview. Populasi penelitian ini masyarakat Gampong Pango Raya Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh, menggunakan sampel sebanyak 40 orang yang terdiri dari 20 orang laki-laki dan 20 orang perempuan dengan model purpose sampling. Adapun hasil penelitian yang diperoleh menunjukan bahwa masyarakat Gampong Pango Raya Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh sangat mendukung keikutsertaan kaum perempuan dalam politik. Keikutsertaan kaum perempuan dalam berpolitik akan sangat membantu dalam menyuarakan aspirasi kaum perempuan lainnya, walaupun terdapat sejumlah kendala yang dialami misalnya bagi mereka yang sudah menikah tidak mendapatkan izin dari suami, selain itu tingkat pendidikan yang rendah, lemahnya dukungan dari pihak keluarga, dan persepsi negatif masyarakat terhadap keikutsertaan kaum perempuan dalam politik serta kaum perempuan itu sendiri minatnya rendah. Kata kunci: Masyarakat, Perempuan, Politik.
PENERAPAN PENDIDIKAN POLITIK BAGI PESERTA DIDIK (Suatu Penelitian Pada Siswa Kelas XI SMA Negeri 2 Indra Jaya Pidie) Halik Halik
Jurnal Sains Riset Vol 8, No 1 (2018): April 2018
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Jabal Ghafur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3864.34 KB) | DOI: 10.47647/jsr.v8i1.25

Abstract

Penelitian ini berjudul” penerapan pendidikan politik bagi peserta didik” (Suatu studi pada SMA Negeri 2 Indra Jaya) yang menjadi latar belakang dalam penelitian ini adalah Penerapan Pendidikan politik pada siswa kelas XI SMA Negeri 2 Indra Jaya masih rendah, hal tersebut diketahui dari hasil pengamatan awal peneliti, kurangnya pemahaman dan partisipasi peserta didik dalam bidang politik baik di lingkungan sekolah maupun dalam masyarakat tempat tinggalnya, karena peserta didik merupakan calon-calon pelaku politik pada masa yang akan datang, Jadi sudah seharusnya dari sejak dini, yaitu masa sekolah siswa mendapatkan penerapan pendidikan politik yang baik, Rumusan masalah penelitian ini bagaimana penerapan pendidikan politik bagi peserta didik? siapa saja yang berperan dalam penerapan pendidikan politik bagi peserta didik? dan apakah ada kendala dalam penerapan pendidikan politik bagi peserta didik? penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan bagaimana dan siapa saja yang berperan dalam penerapan pendidikan politik bagi peserta didik, dan adakah kendala dalam penerapan pendidikan politik bagi peserta didik. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa-siswi kelas X1 SMA Negeri 2 Indra Jaya. Sampel penelitian ini adalah kelas XI yaitu sebanyak 35 orang siswa, tehnik penarikan sampel menggunakan porpusive sampling. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini wawancara langsung dan angket. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan pendidikan politik bagi peserta didik SMA Negeri 2 Indra Jaya dilakukan dengan cara penyampaian oleh guru melalui materi pelajaran, yang paling berperan dalam penerapan pendidikan politik untuk peserta didik adalah guru, siswa tidak menghadapi kendala dalam mempelajari pendidikan politik di sekolah. Penerapan pendidikan politik pada peserta didik dilakukan siswa pada saat pemilihan umum ketua OSIS, pendidikan politik diperoleh siswa melalui pelajaran yang diberikan oleh guru, penerapan pendidikan politik di sekolah siswa tidak menghadapi kendala, seperti pemilihan ketua osis. Diharapkan kepada semua pihak khususnya guru dapat memberikan pendidikan politik yang baik kepada peserta didik, peran guru akan sangat berpengaruh terhadap pendidikan politik bagi peserta didik di sekolah, Dinas pendidikan agar memberikan pelatihan yang bisa membekali seluruh guru untuk menyampaikan materi pendidikan politik yang baik dan benar.
Iron Cage Birokrasi Pendidikan: Suatu Analisis Sosiologis Siti Ikramatoun; Khairul Amin; Darwin Darwin; Halik Halik
Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis Vol 6, No 1 (2021): Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis
Publisher : Universitas Negeri Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.17977/um021v6i1p18-29

Abstract

This article aims to describe the education bureaucracy as a tool to achieve the objectives of education through a qualitative approach to the literature study model. The data in this paper is sourced from relevant literature and the author's experience while active in educational activities. The results of this study indicate that the bureaucracy in the form of educational administration has changed to an iron cage that shackles the educational activity itself. The delivery of education loses its orientation and turns into ceremonial routines to meet the demands of the bureaucracy. Various training, capacity building, and teacher competence have been done, but they have not significantly changed the face of education. Iron cage bureaucracy makes teachers "appear" to be developing their competence, but in fact, they are meeting the demands of the bureaucracy. Education must come out of the iron cage bureaucracy by reducing all administrative aspects that bind the noble activities of education. Bureaucracy is a human creation, so bureaucracy should be subject to humans and not humans who are subject to the will of the bureaucracy. Artikel ini bertujuan mendeskripsikan birokrasi pendidikan sebagai alat untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pendidikan melalui pendekatan kualitatif dengan model studi literatur. Data dalam tulisan ini bersumber dari literatur yang relevan dan pengalaman penulis selama aktif dalam aktivitas pendidikan. Hasil kajian menunjukkan bahwa birokrasi dalam bentuk administrasi pendidikan berubah menjadi “kerangkeng besi” yang membelenggu aktivitas pendidikan itu sendiri. Penyelenggaraan pendidikan kehilangan orientasinya dan berubah menjadi rutinitas seremonial demi memenuhi tuntutan birokrasi. Beragam pelatihan dan peningkatan kapasitas maupun kompetensi guru dalam dunia pendidikan telah dilakukan, namun belum mampu mengubah wajah pendidikan secara signifikan. Kontrol birokrasi membuat para guru “terlihat” sedang mengembangkan kompetensinya, padahal sejatinya sedang memenuhi tuntutan birokrasi. Untuk itu, pendidikan harus keluar dari “jerat birokrasi” dengan cara mereduksi semua aspek administratif yang membelenggu aktivitas mulia pendidikan. Birokrasi adalah hasil ciptaan manusia, maka seharusnya birokrasi tunduk pada manusia dan bukan manusia yang tunduk pada kehendak birokrasi.
The Effect of Administrative Implementation Principles towards the Effectiveness of Government Services Halik Halik; Suhendrayatna Suhendrayatna; Irma Yurni; Halimah Halimah
Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Vol 3, No 1 (2020): Budapest International Research and Critics Institute February
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/birci.v3i1.714

Abstract

The purpose of this study is to find out the implementation of the principles of public administration, and see the obstacles experienced by the Camat and sub-district staff in implementing the principles of public administration. This study reviews the policy of implementing administrative principles on the effectiveness of government services. Using descriptive-quantitative methods, the sample are 32 employees of the Tiro sub-district office. the results showed that the policy of implementing administrative principles on the effectiveness of the service of the sub-district government had run effectively and good coordination in the field of duties and functions of each employee.
Relevansi Pemikiran Paulo Freire terhadap Pendidikan di Aceh Khairul Amin; Siti Ikramatoun; Halik Halik; Darwin Darwin
SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Vol 19, No 1 (2022): Socia: Jurnal Ilmi-ilmu Sosial
Publisher : Yogyakarta State University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21831/socia.v19i1.34640

Abstract

Saat ini pendidikan Aceh berada pada peringkat 27 secara nasional dan hanya berada satu tingkat di atas Papua yang berada pada posisi 28 dari 34 provinsi. Kondisi ini tentu menjadi realitas yang menghawatirkan dan sekaligus memberikan sinyal bahwa ada sesuatu yang tidak berjalan sebagai mana mestinya dalam praktik pendidikan di Aceh. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan kritik-kritik Freire terhadap praktik pendidikan yang kemudian dapat menjadi salah satu pemicu rendahnya kualitas pendidikan di Aceh. Harapannya, relevansi pemikiran Paulo Freire tentang praktik pendidikan dapat menjadi bahan refleksi dan pelajaran untuk menciptakan praktik pendidikan yang lebih baik sehingga kualitas pendidikan Aceh juga ikut membaik. Dalam menyelesaikan artikel ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan model studi literatur. Adapun data-data dalam artikel ini bersumber dari literatur-literatur yang relevan dan dari hasil observasi penulis selama terlibat aktif di dunia pendidikan. Artikel ini menyimpulkan bahwa dalam konteks pendidikan di Aceh, kritik Freire perlu dipertimbangkan terutama dalam proses pembelajaran dalam ruang-ruang kelas. Proses pendidikan harus mampu menyadarkan siswa atas kondisi yang dihadapinya dalam keseharian dan pembelajaran gaya bank harus ditinggalkan agar ruang kelas tidak menjadi dunia yang asing bagi siswa.
PENERAPAN NILAI-NILAI DEMOKRASI DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR MELALUIMATA PELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (Suatu Penelitian Pada SMA Negeri 1 Mila Pidie) Halik Halik
Jurnal Sosial Humaniora Sigli Vol 1, No 2 (2018): Desember 2018
Publisher : Universitas Jabal Ghafur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3398.622 KB) | DOI: 10.47647/jsh.v1i2.128

Abstract

This research entitled "Application of Democratic Values in Teaching and Learning Process in SMA Negeri 1 Mila Pidie" formulation of the problem; 1) How is the application of democratic values in the teaching and learning process of Civic Education subjects ?, 2) What are the barriers experienced by teachers in applying democratic values in the learning process ?. Research purposes; 1) to know the application of democratic values in teaching and learning process of Civic Education subjects, and 2) to know the obstacles faced by teachers in applying democratic values. This study used descriptive qualitative method. The population of this study is all teachers of Civic Education. using sampling sampling, data collection Observations and in-depth interviews. The results of this study indicate that the application of democratic values in teaching and learning process subjects of Civic Education has been done well by teachers, although there are obstacles experienced by teachers. The conclusion of the researcher are: 1) Application of democratic values; tolerance, cooperation, and consensus, striving to maintain differences, fostering friendship among students, developing mutual understanding of each other, and teaching openness and dialogue, applying diversity values through lecture models and discussions about cultural riches. 2) Obstacles experienced by teachers of this application is the method of teaching and learning that is used for example; a lecture model that can bore students, material democracy is vast. Suggestion; a) To the teacher in the teaching and learning process always prioritize the values of democracy, so that the learning process can be used as a guide to a more effective and efficient. b) To the students in terms of teaching and learning process for the application of democratic values to be more pro-active to implement in taking a decision, policy, resolve conflict, and the achievement of learning objectives and can improve student learning achievement. Keywords: Implementation, Values, and Democracy.
Partisipasi Politik Masyarakat Desa Rias pada Pemilu 2019 Khairul Amin; Siti Ikramatoun; Halik
Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSAI) Vol 2 No 3 (2021)
Publisher : Program Studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/jsai.v2i3.1629

Abstract

This article aims to describe the political participation of the Rias Village community in the 2019 election and the conditions that affect this political participation. This article uses a descriptive approach with a qualitative method. The data in this article are the results of interviews and relevant literature studies. This study found that Rias Village's voter turnout is higher than the average voter turnout at the sub-district, district, provincial and national levels. That participation correlated positively with political participation in the sub-district level to the national level. The conditions that affect the participation of the Rias Village community in the 2019 elections are the political dynamics of the presidential election, legislative candidates from within Rias Village, experience, and community political knowledge. This finding confirms that political participation is related to other socio-political contests that develop in society.