Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pandecta SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Kosmik Hukum
Kus Rizkianto
Pancasakti University
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Narkoba Abdurrachman, Hamidah; Praptono, Eddhie; Rizkianto, Kus
Pandecta Vol 7, No 2 (2012)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Disparitas putusan pidana memiliki pengertian berupa penjatuhan pidana yang tidak sama kepada terpidana dalam kasus yang sama atau kasus yang hampir sama tingkat kejahatannya, baik itu dilakukan bersama-sama maupun tidak tanpa dasar yang dapat dibenarkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Slawi; Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana khususnya yang melanggar Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa putusan hakim. Pendekatan analisis yang digunakan adalah pendekatan kasus dan konsep hukum pidana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam memutus perkara hakim menggunakan pertimbangan alat bukti sebagaimana disebutkan dalam KUHAP. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim tersebut mencakup tiga hal, yakni: factor hukumnya sendiri, factor pelaku dan hakim yang bersangkutan. Disparities have an understanding of the decision of the imposition of criminal offenses which are not equal to the guilty party in the same case or cases are almost the same level of crime, whether it be done jointly or not without foundation that can be justified. This study aims to determine and analyze the basic considerations of judges in the criminal verdict against drug criminals in the District Court Slawi; Knowing the factors that influence the judge’s ruling against the perpetrators of particular crimes in violation of Article 112 paragraph 1 of Law No. 35 of 2009 of narcotics. The data used are secondary data from the judge’s decision. Analytical approach used are the approach and the concept of criminal law cases. These results indicate that the judge decided the case using the consideration of evidence as mentioned in the Criminal Code. The factors that influence the judge’s decision covers three things, namely: the law of its own factor, perpetrators factor, and the judge concerned actors.
Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Narkoba Abdurrachman, Hamidah; Praptono, Eddhie; Rizkianto, Kus
Pandecta Research Law Journal Vol 7, No 2 (2012)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v7i2.2388

Abstract

Disparitas putusan pidana memiliki pengertian berupa penjatuhan pidana yang tidak sama kepada terpidana dalam kasus yang sama atau kasus yang hampir sama tingkat kejahatannya, baik itu dilakukan bersama-sama maupun tidak tanpa dasar yang dapat dibenarkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Slawi; Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana khususnya yang melanggar Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa putusan hakim. Pendekatan analisis yang digunakan adalah pendekatan kasus dan konsep hukum pidana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam memutus perkara hakim menggunakan pertimbangan alat bukti sebagaimana disebutkan dalam KUHAP. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim tersebut mencakup tiga hal, yakni: factor hukumnya sendiri, factor pelaku dan hakim yang bersangkutan. Disparities have an understanding of the decision of the imposition of criminal offenses which are not equal to the guilty party in the same case or cases are almost the same level of crime, whether it be done jointly or not without foundation that can be justified. This study aims to determine and analyze the basic considerations of judges in the criminal verdict against drug criminals in the District Court Slawi; Knowing the factors that influence the judge’s ruling against the perpetrators of particular crimes in violation of Article 112 paragraph 1 of Law No. 35 of 2009 of narcotics. The data used are secondary data from the judge’s decision. Analytical approach used are the approach and the concept of criminal law cases. These results indicate that the judge decided the case using the consideration of evidence as mentioned in the Criminal Code. The factors that influence the judge’s decision covers three things, namely: the law of its own factor, perpetrators factor, and the judge concerned actors.
Contempt of Court bagi Pejabat Negara yang tidak Melaksanakan Putusan Tata Usaha Negara Kus Rizkianto
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 8, No 3 (2021): Mei-Juni
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v8i3.20717

Abstract

Sanctions in the form of announcements in the mass media, administrative sanctions, and forced payment of money can be given to State Officials who do not comply with the orders of the State Administrative Court. Even though there are such sanctions, the Administrative Court Decision cannot be implemented. The purpose of this research is descriptive analyticals with a philosophical approach, namely reviewing legal issues from the good value that should be. The results show that Contempt Of Court or criminal acts of Contempt of Court can be implemented to State Officials who do not comply with court orders. A regulation is needed so that State Officials who do not obey the Court's orders can be punishment. The results of this research indicate that there are obstacles in implementing the Administrative Court Decisions, such as no cooperation from State Officials to comply with Court orders, there is no budget and execution agency related to the Administrative Court Decisions, and the lack of statutory regulations. If the provisions of the Contempt of Court are implemented, justice, and legal certainty for the parties will be achieved. Keyword : Contempt Of Court; State Administrative Court Abstrak Sanksi berupa pengumuman di media massa, sanksi administratif, dan pembayaran uang paksa dapat diberikan kepada Pejabat Negara yang tidak mematuhi perintah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Meskipun terdapat sanksi seperti itu, Putusan PTUN tetap tidak dapat dilaksanakan. Tujuan penelitian bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan filosofis yaitu meninjau permasalahan hukum dari nilai ideal yang semestinya. Hasil penelitian menunjukkan Contempt Of Court atau tindak pidana penghinaan terhadap pengadilan bisa diberikan kepada Pejabat Negara yang tidak mematuhi perintah pengadilan. Dengan demikian diperlukan regulasi yang khusus mengaturnya agar Pejabat Negara yang tidak mematuhi perintah Pengadilan dapat dipidana. Hasil penelitian berikutnya menunjukkan adanya hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Putusan PTUN yaitu tidak ada kerja sama dari Pejabat Negara untuk mematuhi perintah Pengadilan, tidak ada anggaran dan lembaga eksekusi terkait Putusan PTUN, dan minimnya peraturan perundang-undangan. Jika ketentuan Contempt of Court dilaksanakan maka keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi para pihak akan tercapai karena Putusan PTUN dapat dieksekusi. Kata Kunci : Contempt Of Court; Putusan PTUN
Peran Jabatan Notaris dalam Pembuatan Akta Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar Kanti Rahayu; Kus Rizkianto; Mukhidin Mukhidin
Kosmik Hukum Vol 22, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v22i2.13483

Abstract

Marks can be transferred to other parties by registered trademark owners. The transfer can be done from person to person or transfer from one person or several people to a company or corporation. The possibilities that can occur on the transfer of a brand from a personal to a company include selling the brand personally to a certain company. Transfer of Marks has been regulated in Article 41 of the Law on Marks and Geographical Indications concerning the Transfer of Rights and Licenses. Right to Mark can be transferred due to Inheritance; Will; Waqf; Grant; Agreement; or other reasons justified by the provisions of laws and regulations. This study aims to explain the legal arrangements for making a deed of transfer of rights to a registered mark and examine the role of the Notary Position in making a deed of transfer of rights to a registered mark. This study uses library research methods with a normative research approach with qualitative analysis. The result is that the legal arrangements regarding the transfer of rights to registered marks have been regulated in Article 41 of Law no. 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications which states that rights to registered marks can be transferred by several mechanisms justified by law such as through inheritance, endowments, grants, wills, agreements and other reasons according to the applicable law. Every act of transferring rights to a registered mark must be registered with the Minister accompanied by supporting documents. Once recorded, the transfer of rights to the mark will be announced in the Official Gazette of Marks and may be subject to a fee. Then the terms of the transfer of rights to the registered mark in the form of a deed must be made before a Notary as the official office of the deed maker.Keywords: Notary, Deed, Transfer of Rights, Registered Mark
Co-Authors Anak Agung Istri Sri Wiadnyani Eddhie Praptono Hamidah Abdurrachman Kanti Rahayu