Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal CERMIN SOSEKHUM Pandecta
Eddhie Praptono
Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

 1   2 
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN KREDIT PADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PASAR KOTA TEGAL Praptono, Eddhie
SOSEKHUM Vol 1, No 1 (2005)
Publisher : SOSEKHUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (10267.097 KB)

Abstract

Penelitian ini ditujukan untuk memahami pelaksanaan perjanjian kredit antara Bank selaku kreditur dengan nasabahnya sebagai debitur, kaitannya dengan asas kebebasan berkontrak, untuk memahami perlindungan nasabah debitur dalam perjanjian kredit, serta untuk memahami cara penyelesaian secara hukum apabila terjadi pertselisihan antara kreditur dan debitur. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normative, untuk mengetahui dan mengenal bagaimana penerapan hukum positif terhadap masalah tertentu yaitu dengan melakukan penelitian secara timbale balik antara hukum dengan kenyataan yang bersifat empiris. Dalam penelitian ini ditekankan pada langkah-langkah pengamatan dan analisa yang bersifat diskriptif analitis, untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh tentang pelaksanaan perjanjian kredit pada perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Tegal. Hubungan perjanjian kredit antara bank selaku kreditur dengan nasabahnya sebagai debitur kaitannya dengan asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata, dan pendapat para pakar dapat disimpulkan bahwa perjanjian kredit di PD BPR Bank Pasar Kota Tegal sudah sesuai asas kebebasan berkontrak, didukung oleh hasil penelitian meskipun perjanjian kredit dibuat secara sepihak yang berbentuk formulir dimana nasabah tinggal mengisi kolom-kolom yang kosong seperti : besarnya pinjaman, jangka waktu kredit dan besarnya angsuran, menunjukan dalam hal tertentu, debitur masih bebas menentukan isi dari perjanjian kredit tersebut. Perlindungan hukum terhadap nasabah debitur dalam perjanjian kredit pada PD BPR Bank Pasar Kota Tegal berdasarkan asas Pacta sunt servanda perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak adalah mengikat bagi mereka yaitu pihak yang membuatnya, namun demikian jika perjanjian kredit tersebut memuat klausula baku itu batal demi hukum. Sesuai dengan hasil penelitian perjanjian kredit, memang memuat klausula baku yang isinya memberatkan debitur, namun demikian klausula baku tersebut tetap mengikat meskipun isinya memberatkan debitur. Upaya yang dilakukan oleh bank dalam menyelesaikan sengketa dalam perjanjian kredit di PD BPR Bank Pasar Kota Tegal lebih mengutamakan upaya yang bersifat nonlitigasi, melalui negoisasi yang dianggap cara yang paling tepat dalam menyelesaikan sengketa dalam perjanjian kredit karena para pihak dapat memilih cara yang cocok bagi mereka. Dalam proses negoisasi penyelesaian sengketa dapat dilakukan dalam tahap rescheduling atau penjadwalan kembali, reconditioning, restructuring, atau restrukturisasi.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA LAGU DITINJAU DARI UU NO 19 TAHUN 2002 Praptono, Eddhie
SOSEKHUM Vol 4, No 6 (2009)
Publisher : SOSEKHUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (9446.658 KB)

Abstract

Penelitian ini untuk mengatur tentang perlindungan terhadap pencipta lagu seiring dengan kemajuan teknologi yang berkembang semakin pesat dibidang telekomunikasi dalam era globalisasi. Kemajuan teknologi disatu sisi semakin mempermudah masyarakat menikmati hasil karya seni yang diciptakan seseorang, akan tetapi disisi lain perlindungan atas hasil karya cipta menjadi kurang diperhatikan. Undang-undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta mengatur tentang perlindungan terhadap pencipta lagu khususnya royalti (perlindungan hak ekonomi). Dalam hal ini metode penelitian yang akan diterapkan ialah : a) Metode pendekatan dengan menggunakan Undang-undang. b) Karakterisik penelitian menggunakan sebuah penggambaran masalah untuk diberikan solusi kedepan (deskriptif preskritif). c) Sumber dan jenis bahan-bahan penelitian : menggunakan bahan hukum primer (UU No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta) dan bahan hukum sekunder (seperti: RUU, jurnal teks, hasil penelitian, tulisan ilmiah, buku teks). d) Pengumpulan bahan penelitian dengan menggunakan jalur kepustakaan manual dan elektronik. e) Pengolahan dan analisis bahan hukum dengan mengkaji aspek-aspek hukum yang ada dengan perumusan masalah dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa pencipta lagu dan pihak-pihak terkait belum dapat menunjukan adanya perlindungan hukum khususnya mendapatkan hak ekonomi. Serta aturan tentang pembagian royalti belum diatur dalam Undang-undang. Kata kunci : Perlindungan Hukum, Hak Ekonomi, Royalti.
UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TELUR ASIN PANGGANG BERDASARKAN UU No. 30 Thn 2000 TENTANG RAHASIA DAGANG DI KABUPATEN BREBES Praptono, Eddhie
SOSEKHUM Vol 8, No 12 (2012)
Publisher : SOSEKHUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (6513.308 KB)

Abstract

Penelitian tentang Perlindungan Hukum Telur Asin Panggang berdasarkan Undang-undang No.30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang di Kabupaten Brebes. Merupakan penelitian hukum normative. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum rahasia dagang terhadap telur asin panggang berdasarkan Undang-undang No.30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang di Kabupaten Brebes dan bagaimana upaya pelaku usaha telur asin panggang terhadap perlindungan hukum Rahasia Dagang di Kabupaten Brebes. Penelitian yang dilakukan menggunakan bahan hukum primer yang bersumber dari beberapa peraturan perundang-undangan, serta menggunakan bahan hukum sekunder yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, bahan non hukum yang berupa bahan-bahan yang diperoleh selain bahan ilmu hukum dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan masalah yang akan diteliti. Perlindungan hukum Rahasia Dagang Telur Asin Panggang di Kabupaten Brebes sangat dibutuhkan mengingat bahwa persaingan antar pelaku usaha semakin keras, sehingga mereka membutuhkan perlindungan hukum. Untuk memperoleh hak perlindungan hukum maka pelaku usaha mendaftarkan hasil temuan atau hasil produksinya ke Kementrian Hukum dan HAM RI. Selain mendaftarkan hasil temuannya, pelaku usaha juga memberikan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakan tentang hasil temuan atau hasil produksinya. Kata kunci : Perlindungan Hukum, Rahasia Dagang, dan Upaya Pelaku Usaha.
ASPEK YURIDIS KEDUDUKAN HUKUM AHLI WARIS DALAM PEWARISAN HAK CIPTA Praptono, Eddhie
SOSEKHUM Vol 6, No 9 (2010)
Publisher : SOSEKHUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (81.404 KB)

Abstract

Hak cipta dianggap sebagai benda bergerak, sehingga hak cipta dapat dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena pewarisan, hibah , wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab – sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang – undangan. Hak cipta yang beralih karena pewarisan terjadi berdasarkan ketentuan undang – undang sehingga kepemilikan beralih kepada ahli waris karena ketentuan undang – undang, beralih otomatis sejak meninggalnya pemilik hak, meskipun dapat juga dialihkan dengan akta disaat pewaris hidup. Kedudukan ahli waris dalam pewarisan diatur dalam Kitab Undang–Undang Hukum Perdata ( KUHPdt ) ( BUKU II BW tentang Kebendaan ) dan Undang–undang Hak Cipta ( UUHC )  pengaturan pewarisan hak cipta diatur sesuai dengan hukum waris berdasarkan BW ( KUHPdt ) yang mengatur tentang kedudukan harta kekayaan seseorang setelah meninggal dunia dengan cara–cara perpindahannya harta kekayaan itu kepada orang lain.   Kata Kunci : Waris Hak Cipta
KAJIAN EVALUATIF KEJAHATAN KONVENSIONAL DAN KEJAHATAN BERIMPLIKASI KONTINJENSRSPEKTIF SOSIOLOGIS) DI WILAYAH HUKUM POLRES PEMALANG Praptono, Eddhie
SOSEKHUM Vol 4, No 6 (2009)
Publisher : SOSEKHUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (5101.3 KB)

Abstract

Pergeseran paradigma pengabdian Polri yang sebelumnya cenderung digunakan sebagai alat Penguasa kearah mengabdi bagi kepentingan masyarakat telah membawa berbagai implikasi perubahan yang mendasar. Salah satu perubahan itu adalah perumusan kembali perannya sesuai Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 yang menetapkan Polri berperan selaku pemelihara Kamtibmas, penegak hukum, serta pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Menjelang PEMILU tahun 2009, diperkirakan tren gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat akan meningkat baik secara kualitas maupun kuantitas. Hal ini dapat dilihat dari munculnya berbagai gangguan kamtibmas seperti aksi terorisme, kegiatan mimbar bebas, aksi unjuk rasa, penculikan,perampokan, peyalahgunaan narkoba dan lain-lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak kejahatan konvensional curat (pencurian dengan pemberatan) di wilayah hukum Polres Pemalang sebagian besar adalah faktor ekonomi dan sebagian lagi adalah sosial budaya, dan struktur birokrasi. Untuk kejahatan penganiayaan sebagian besar yang melatarbelakangi adalah faktor kesalahpahaman. Sedangkan yang melatarbelakangi terjadinya tindak kejahatan kontijensi secara umum adalah faktor sosial budaya dan politik. Kata Kunci: Kejahatan Konvensional, Kejahatan Berdimensi Kontijensi
PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GATT DALAM PERLINDUNGAN MEREK TERKENAL DI INDONESIA Praptono, Eddhie
CERMIN No 043 (2009): Januari
Publisher : CERMIN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (33.945 KB)

Abstract

Indonesia telah memiliki instrumen perlindungan merek yaitu UU No. 15 Tahun 2001 yang mengatur mengenai berbagai hal terkait dengan kepemilikan dan perlindungan merek di Indonesia. Akan tetapi, UU No. 15 Tahun 2001 ini tidak mengatur secara spesifik mengenai perlindungan hukum terhadap merek terkenal yang ada dan beredar di Indonesia. Oleh karena itu, sebagai negara anggota WTO maka penerapan prinsip-prinsip GATT mutlak diperlukan dalam upaya memberikan perlindungan terhadap merek-merek terkenal yang beredar di Indonesia.  Kata kunci : Merek, Prinsip-prinsip GATT
MENGURAI BENANG KUSUT PEMBAJAKAN HAK CIPTA MELALUI 5 (LIMA) LANGKAH STRATEGIS DI BIDANG HKI Praptono, Eddhie
CERMIN No 45 (2010): Maret
Publisher : CERMIN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (28.356 KB)

Abstract

Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Namun pelanggaran hukum terhadap hak cipta justru paling banyak dibandingkan dengan pelanggaran Merek, Paten, dan HaKI yang lain dan mudah terjadi sehingga telah sampai pada tahap seolah-oleh perbuatan itu bukan lagi pelanggaran hak cipta. Oleh karena itu, diperlukan 5 (lima) langkah strategis di bidang HKI agar tidak terjadi lagi pembajakan. Kata kunci : Hak Cipta, Pembajakan.
PERAN PROFESI HUKUM DALAM LANGKAH “GO PUBLIC” BAGI PERUSAHAAN Praptono, Eddhie
CERMIN No 048 (2011): April
Publisher : CERMIN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (36.596 KB)

Abstract

Salah satu cara yang ditempuh oleh perusahaan untuk menjadi ‘besar’ adalah dengan melakukan atau menempuh proses ‘go public’ atau menjadi perusahaan terbuka karena melalui proses ini, perusahaan dapat dengan mudah mengundang investor untuk turut menanamkan modalnya pada perusahaan. Pelaksanaan proses untuk menjadi perusahaan yang berstatus ‘go public’ bukanlah semudah yang dibayangkan sebab ada beberapa tahapan/langkah yang harus ditempuh oleh perusahaan yang tentunya sangat mengandung resiko bagi keberlangsungan operasional perusahaan. Disinilah peran profesi hukum sangat dibutuhkan agar prosedur berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kata Kunci : profesi hukum, perusahaan go public.
Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Narkoba Abdurrachman, Hamidah; Praptono, Eddhie; Rizkianto, Kus
Pandecta Vol 7, No 2 (2012)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Disparitas putusan pidana memiliki pengertian berupa penjatuhan pidana yang tidak sama kepada terpidana dalam kasus yang sama atau kasus yang hampir sama tingkat kejahatannya, baik itu dilakukan bersama-sama maupun tidak tanpa dasar yang dapat dibenarkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Slawi; Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana khususnya yang melanggar Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa putusan hakim. Pendekatan analisis yang digunakan adalah pendekatan kasus dan konsep hukum pidana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam memutus perkara hakim menggunakan pertimbangan alat bukti sebagaimana disebutkan dalam KUHAP. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim tersebut mencakup tiga hal, yakni: factor hukumnya sendiri, factor pelaku dan hakim yang bersangkutan. Disparities have an understanding of the decision of the imposition of criminal offenses which are not equal to the guilty party in the same case or cases are almost the same level of crime, whether it be done jointly or not without foundation that can be justified. This study aims to determine and analyze the basic considerations of judges in the criminal verdict against drug criminals in the District Court Slawi; Knowing the factors that influence the judge’s ruling against the perpetrators of particular crimes in violation of Article 112 paragraph 1 of Law No. 35 of 2009 of narcotics. The data used are secondary data from the judge’s decision. Analytical approach used are the approach and the concept of criminal law cases. These results indicate that the judge decided the case using the consideration of evidence as mentioned in the Criminal Code. The factors that influence the judge’s decision covers three things, namely: the law of its own factor, perpetrators factor, and the judge concerned actors.
Deregulasi Perlindungan Hak Paten di Indonesia Rahayu, Kanti; Praptono, Eddhie
Pandecta: Research Law Journal Vol 10, No 1 (2015): Pandecta June 2015
Publisher : Semarang State University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v10i1.4574

Abstract

Sebagaimana diketahui di dalam Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten menyebutkan bahwa Paten diberikan untuk jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang. Jangka waktu perlindungan paten yang berlaku selama 20 tahun tersebut, pada prinsipnya bertujuan agar setelah melebihi masa 20 tahun maka penemuan teknologi tersebut dapat dimiliki oleh masyarakat dengan di produksi secara masal sehingga hilanglah hak penemu untuk menikmati hasil temuannya secara ekonomi. Hal ini disebabkan karena pengakuan rezim HaKI terhadap hak paten khususnya, tidak lain adalah untuk menghargai kreatifitas ide intelektual Inventor dan tentunya untuk kepentingan umum demi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun demikian, pada prakteknya perlindungan Hak Paten selama masa 20 tahun terlampau lama sehingga menimbulkan dampak penemuan teknologi tersebut tidak lagi dapat menjadi milik umum karena perkembangan teknologi masa kini tidak memerlukan waktu yang lama untuk melahirkan sebuah invensi baru. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hak paten di Indonesia saat ini masih mengacu pada ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten yaitu jangka waktu perlindungan hukum untuk paten biasa selama 20 (dua puluh) tahun dan paten sederhana selama 10 (sepuluh) tahun, dan pengaturan perlindungan hak paten di Indonesia perlu dilakukan deregulasi karena berdasarkan fakta di lapangan, jangka waktu perlindungan hukum sebagaimana Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten terlalu lama sehingga tujuan perlindungan Paten agar teknologi dapat menjadi milik umum tidak tercapai.People participation in the generale election is a parameter of the democracy development. This research is intended to analyze the people participation in the 2014 election by taking case in the Godong subdistrict, Grobogan Regency, Central Jawva. The results showed that the rate of Public Participation in the Use of Voting Rights in the 2014 legislative elections in District Godong Grobogan this time slightly increased in comparison to the legislative elections in 2009, from 67% to 69%. In choosing a political party because the people chose not fanatical on a political party, but as seen from the achievements and performance of the leaders or members who are in a political party. The high urban communities in the District Godong also be the cause of the high rate of abstention. An abstention human rights, but if the people can not vote because not registered as Permanent Voters List is a violation of human rights, as has removed political rights as citizens are entitled to vote. Conclusions of this study is the level of community participation in the use of voting rights in the 2014 legislative elections in District Godong Grobogan slightly increased when compared to the 2009 legislative elections.
Co-Authors Agus Setio Widodo Hamidah Abdurrachman Kanti Rahayu Kus Rizkianto