Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Research Report - Social Science Pandecta Diktum Jurnal Dinamika Hukum SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Law Research Review Quarterly Perspektif Hukum
Hamidah Abdurrachman
Universitas Pancasakti Tegal
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

 1   2 
Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Narkoba Abdurrachman, Hamidah; Praptono, Eddhie; Rizkianto, Kus
Pandecta Vol 7, No 2 (2012)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Disparitas putusan pidana memiliki pengertian berupa penjatuhan pidana yang tidak sama kepada terpidana dalam kasus yang sama atau kasus yang hampir sama tingkat kejahatannya, baik itu dilakukan bersama-sama maupun tidak tanpa dasar yang dapat dibenarkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Slawi; Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana khususnya yang melanggar Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa putusan hakim. Pendekatan analisis yang digunakan adalah pendekatan kasus dan konsep hukum pidana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam memutus perkara hakim menggunakan pertimbangan alat bukti sebagaimana disebutkan dalam KUHAP. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim tersebut mencakup tiga hal, yakni: factor hukumnya sendiri, factor pelaku dan hakim yang bersangkutan. Disparities have an understanding of the decision of the imposition of criminal offenses which are not equal to the guilty party in the same case or cases are almost the same level of crime, whether it be done jointly or not without foundation that can be justified. This study aims to determine and analyze the basic considerations of judges in the criminal verdict against drug criminals in the District Court Slawi; Knowing the factors that influence the judge’s ruling against the perpetrators of particular crimes in violation of Article 112 paragraph 1 of Law No. 35 of 2009 of narcotics. The data used are secondary data from the judge’s decision. Analytical approach used are the approach and the concept of criminal law cases. These results indicate that the judge decided the case using the consideration of evidence as mentioned in the Criminal Code. The factors that influence the judge’s decision covers three things, namely: the law of its own factor, perpetrators factor, and the judge concerned actors.
Model Penegakan Hukum Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Proses Penyidikan Abdurrachman, Hamidah; Sudewo, Fajar Ari; Permanasari, Dyah Irma
Pandecta: Research Law Journal Vol 10, No 2 (2015): Pandecta December 2015
Publisher : Semarang State University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v10i2.4951

Abstract

Upaya memberikan perlindungan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak menunjukkan perkembangan yang sangat berarti. Selama ini terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, ditangani secara umum seperti orang dewasa. Anak-anak tersebut melewati proses hukum tanpa ada pendampingan bahkan segera dilakukan upaya paksa berupa penangkapan dan penahanan sehingga anak mengalami putus sekolah. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak meletakkan fondasi perlindungan anak dengan pendekatan Keadilan Restoratif yaitu dalam penyelesaian perkara melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Keadilan restoratif ini diwujudkan melalui Diversi yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses ke luar pengadilan pidana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di Jawa Tengah kasus anak yang berkonflik dengan hukum secara umum diselesaikan melalui jalur diversi dan sebagian lainnya diproses menggunakan berdasarkan KUHAP atau jalur pidana. Hal lainnya meskipun sudah menerapkan jalur diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum namun belum ada keseragaman atau kesamaan model diversi sebagaimana yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.Efforts to provide protection against Children in conflict with the law in the Criminal Justice System Child shows a very significant development. During against children in conflict with the law, generally handled as an adult. These children pass through the legal process without immediate assistance even forceful measures in the form of arrest and detention so that children have dropped out of school. Law No. 11 Year 2012 on the Criminal Justice System Child laid the foundation of child protection approach Restorative Justice that in settling disputes involving offenders, victims, family offender/victim and other relevant parties to work together to find a fair settlement with the emphasis on restoring back to its original state and not retaliation. Restorative justice is realized through the transfer of settling disputes Diversion namely children from the criminal justice process to a process outside the criminal court. The results of this research showed that in Central Java case of children in conflict with the law are generally resolved through the diversion and some processed using by the Criminal Code or the criminal path. Another thing despite applying diversion path towards children in conflict with the law but there is no uniformity or sameness models of diversion as mandated in Law No. 11 Year 2012 on Child Criminal Justice System
Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Narkoba Abdurrachman, Hamidah; Praptono, Eddhie; Rizkianto, Kus
Pandecta Research Law Journal Vol 7, No 2 (2012)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v7i2.2388

Abstract

Disparitas putusan pidana memiliki pengertian berupa penjatuhan pidana yang tidak sama kepada terpidana dalam kasus yang sama atau kasus yang hampir sama tingkat kejahatannya, baik itu dilakukan bersama-sama maupun tidak tanpa dasar yang dapat dibenarkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Slawi; Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana khususnya yang melanggar Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa putusan hakim. Pendekatan analisis yang digunakan adalah pendekatan kasus dan konsep hukum pidana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam memutus perkara hakim menggunakan pertimbangan alat bukti sebagaimana disebutkan dalam KUHAP. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim tersebut mencakup tiga hal, yakni: factor hukumnya sendiri, factor pelaku dan hakim yang bersangkutan. Disparities have an understanding of the decision of the imposition of criminal offenses which are not equal to the guilty party in the same case or cases are almost the same level of crime, whether it be done jointly or not without foundation that can be justified. This study aims to determine and analyze the basic considerations of judges in the criminal verdict against drug criminals in the District Court Slawi; Knowing the factors that influence the judge’s ruling against the perpetrators of particular crimes in violation of Article 112 paragraph 1 of Law No. 35 of 2009 of narcotics. The data used are secondary data from the judge’s decision. Analytical approach used are the approach and the concept of criminal law cases. These results indicate that the judge decided the case using the consideration of evidence as mentioned in the Criminal Code. The factors that influence the judge’s decision covers three things, namely: the law of its own factor, perpetrators factor, and the judge concerned actors.
Model Penegakan Hukum Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Proses Penyidikan Abdurrachman, Hamidah; Sudewo, Fajar Ari; Permanasari, Dyah Irma
Pandecta Research Law Journal Vol 10, No 2 (2015): December
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v10i2.4951

Abstract

Upaya memberikan perlindungan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak menunjukkan perkembangan yang sangat berarti. Selama ini terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, ditangani secara umum seperti orang dewasa. Anak-anak tersebut melewati proses hukum tanpa ada pendampingan bahkan segera dilakukan upaya paksa berupa penangkapan dan penahanan sehingga anak mengalami putus sekolah. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak meletakkan fondasi perlindungan anak dengan pendekatan Keadilan Restoratif yaitu dalam penyelesaian perkara melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Keadilan restoratif ini diwujudkan melalui Diversi yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses ke luar pengadilan pidana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di Jawa Tengah kasus anak yang berkonflik dengan hukum secara umum diselesaikan melalui jalur diversi dan sebagian lainnya diproses menggunakan berdasarkan KUHAP atau jalur pidana. Hal lainnya meskipun sudah menerapkan jalur diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum namun belum ada keseragaman atau kesamaan model diversi sebagaimana yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.Efforts to provide protection against Children in conflict with the law in the Criminal Justice System Child shows a very significant development. During against children in conflict with the law, generally handled as an adult. These children pass through the legal process without immediate assistance even forceful measures in the form of arrest and detention so that children have dropped out of school. Law No. 11 Year 2012 on the Criminal Justice System Child laid the foundation of child protection approach Restorative Justice that in settling disputes involving offenders, victims, family offender/victim and other relevant parties to work together to find a fair settlement with the emphasis on restoring back to its original state and not retaliation. Restorative justice is realized through the transfer of settling disputes Diversion namely children from the criminal justice process to a process outside the criminal court. The results of this research showed that in Central Java case of children in conflict with the law are generally resolved through the diversion and some processed using by the Criminal Code or the criminal path. Another thing despite applying diversion path towards children in conflict with the law but there is no uniformity or sameness models of diversion as mandated in Law No. 11 Year 2012 on Child Criminal Justice System
The rule of law and the idea of restorative justice in the handling of children in conflict with the law in the investigation process based on Law No. 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for Children Abdurrachman, Hamidah
Law Research Review Quarterly Vol 2 No 2 (2016): L. Research Rev. Q. (May 2016) "Pancasila and Global Ideology: Challenges and Con
Publisher : Faculty of Law Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/snh.v2i01.21310

Abstract

This study examines the model of law enforcement applying Law Number 11 Year 2012 Regarding the Criminal Justice System for Children with restorative justice through diversion in the Central Java Regional Police. This research is a multi-year study funded by the Director General of Higher Education with the Contract Agreement Number No. 006 / SP2H / PL / Dit.Litabmas on 5 February 2015. This type of research is empirical, primary and secondary data sources include laws, literature and doctrine. Data analysis was carried out qualitatively. The Central Java Regional Police have implemented Law Enforcement with the Restorative Justice model through Diversi in handling ABH by 29.78%. Constraints in the implementation of Diversi there is no SOP, the time limit is very short, the availability of child investigators in the Polres is still minimal, do not have adequate space for children, do not have child custody space, handling children in conflict with the law has not been a priority unless cases are of concern Public. Besides that, from the victim's side, the mediation became transactional politics.
PELATIHAN DAN PEMBENTUKAN KADER KDRT DALAM PENANGANAN DAN PENDAMPINGAN KORBAN KDRT DI KECAMATAN TARUB KABUPATEN TEGAL Koerniatmanto Soetoprawiro; Hamidah Abdurrachman; Soesi Idayanti; Dyah Irma Permanasari
Research Report - Humanities and Social Science Vol. 2 (2013)
Publisher : Research Report - Humanities and Social Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (553.46 KB)

Abstract

Pada kegiatan Pengabdian Masyarakat yang lalu yang dilangsungkan di Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal telah berhasil diselenggarakan program penyuluhan tentang masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Kegiatan ini perlu ditindak-lanjuti dengan Pengabdian Masyarakat kali ini. Hal ini perlu agar apa yang telah dirintis pada kegiatan yang lalu tidak hilang begitu saja.Pengabdian Masyarakat di Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal kali ini adalah suatu upaya untuk membina kader-kader yang diharapkan mampu untuk menangani permasalahan KDRT pada tingkat kecamatan. Sekaligus diharapkan terbentuknya jaringan kerja antar kader-kader tersebut.
THE MODEL OF LAW ENFORCEMENT FOR JUVENILE DELINQUENT IN THE PROCESS OF INVESTIGATION BASED ON LAW NUMBER 11 YEAR 2012 CONCERNING JUVENILE JUSTICE SYSTEM Hamidah Abdurrachman; Fajar Ari Sadewo
Jurnal Dinamika Hukum Vol 16, No 1 (2016)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2016.16.1.438

Abstract

ABSTRACTThis study analyses the application of law enforcement model on juvenille offender before the law. Especially, in investigations according to Act number 11, 2012 about Juvenille Penal Court system in Central Java. Since the act has been formally implemented, the penal court elements have been given two years time to prepare strategies in handling juvenille offender through Diversion with Restorative Justice approach. However, the implementation of Diversion needs several infrastructures such as Juvenille Investigators, Diversion Standard of Operation (SOP), and a proper place for investigating children and  mediation process, including children cells. This is an empirical study with primary and secondary sources, including analysis of Acts, literature review, and expert review. The data analysis will be done qualitatively.Keywords: Juvenille Offender, Restorative Justice, Law enforcement
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban Hamidah Abdurrachman
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 17 No. 3 (2010)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol17.iss3.art7

Abstract

This research discusses the form of legal protection for domestic violence victim woman in court decision and how is the effort in realizing the legal protection for domestic violence victim woman in Indonesian criminal system This research is a normative juridical using statute approach and case approach. Data collection conducted by literary study and document study, observation, and interview. Analysis is conducted qualitatively to obtain proper conclusion from the observed problem. This research found that some judge decisions show the absent of legal protection for domestic violence victim, because judge still imposed the decision merely based on statement in Acts and only imposed punishment to the perpetrator.Key words : Legal protection, victim, domestic violence, state court judge’s decision
Kebijakan Penataan dan Pengelolaan Parkir Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah imam asmarudin; Imawan Sugiharto; Ratna Riyanti; Hamidah Abdurrachman
Diktum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 8 No 2 (2020): November 2020
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (584.823 KB) | DOI: 10.24905/diktum.v8i2.100

Abstract

The purpose of this research is to explore how the potential of local native income from the sector of structuring the management of expertise in Tegal Regency. Taxes and levies are one of the sources of local income that can be returned to the community as a form of welfare, the form of return from local government are to provide good public services, orderly, safe and comfortable, one of which is in parking, management and arrangement of parking is a business that has income value. This research uses an empirical juridical approach where primary data is the main data, data obtained through observation and interview, then data processed descriptively analytically. Retribution is one of the sources of revenue Tegal regency should be selectively optimized. The arrangement of parking, management is expected to increase the income of the area as the original income of the region and vice versa for the community to feel its benefits, comfort, order, and security in parking. Based on data in 2020 Tegal district government has a total parking location point of 269 with parkers as many as 412 people, if the levy is carried out correctly and by the nominal deposited estimated Local Native Income from the parking management sector reaches Rp. 697,488,000,000. Seeing this potential requires policy breakthroughs for local governments in managing to park, one of which is by making Local Regulations on Parking Arrangement and Management
Kuota Perempuan di DPRD Jawa Tengah pada Pemilu 2014 dan Pemilu 2019 Hamidah Abdurrachman; Ratna Riyanti; Rahmad Agung Nugraha
Perspektif Hukum VOLUME 19 ISSUE 1
Publisher : Faculty of Law Hang Tuah University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30649/ph.v19i1.163

Abstract

Gender equality in Indonesian legislature has not yet reached its expected state. Despite numerous agreements, conventions, and affirmative actions that were taken so far to promote the agenda, the fact of the matter is that female politicians are still quite rare in Indonesian legislatures, compared to their male counterparts. Among some of the deciding factors that hinder women’s participation in politics, gender gap and transactional relationship in the election system are deemed to be the main ones. This article wants to address this problem by analysing the regulation of Indonesian general election and the way it affects female representation in regional Indonesian legislatures. Using a normative approach, this article will discuss secondary data through qualitative analysis. We have examined the number of female politicians in five regional House of Representatives in Central Java based on the election result of 2014 and 2019. Our findings showed that women's participation in those legislatures has not yet reached the 30% quota expected by the regulation. Based on this finding, we propose two necessary steps to attain the 30% quota goal. The need of a political warrant in practical level for female politicians beyond political party legitimacy and number-ordering of their candidacies.
Co-Authors Dyah Irma Permanasari Dyah Irma Permanasari Eddhie Praptono Fajar Ari Sadewo Fajar Ari Sudewo Imam Asmarudin Imawan Sugiharto Koerniatmanto Soetoprawiro Kus Rizkianto Nugraha, Rahmad Agung Rahmad Agung Nugraha Ratna Riyanti Ratna Riyanti Soesi Idayanti Soesi Idayanti