Garuda - Garba Rujukan Digital

TINDAK PIDANA PENGGELAPAN PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor300/Pid.B/2015/PN.Dps) Sari, Devi Nurmala; Saptanti, Noor; Novianto, Widodo Tresno
Jurnal Repertorium Vol 4, No 2 (2017)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractThe article is aimed to analyze the basic consideration in the judge ruled on the criminal liability of the accused. As well as analyzing the judge›s decision if it is associated with tort theory and the theory of legal certainty. Normative research type, nature descriptive study, with any form of evaluative research, using deductive logic analysis, using normative juridical approach .sumber data using literature data. The results of writing stating that the consideration of judges in imposing criminal sanctions of a criminal offense of tax evasion fees for acquisition of land and buildings (BPHTB) is not appropriate, as should the judge handed down the criminal liability of the accused as the self, not as a notary. The judge›s decision does not create legal certainty for the defendant and the injured party. According to the theory of tort, the judge›s ruling was appropriate, because the terms of an act is referred to as an unlawful act is if it fulfills all the elements that exist in the criminal offense.Keywords: Criminal Fraud, Tax BPHTB, Notary Public AbstrakArtikel ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan sanksi pidana terhadap terdakwa. Serta menganalisis putusan hakim tersebut jika dikaitkan dengan teori perbuatan melawan hukum dan teori kepastian hukum. Jenis penelitian normative, Sifat penelitian deskriptif, dengan bentuk penelitian evaluative, dengan menggunakan analisis logika deduksi, menggunakan metode pendekatan yuridis normative .sumber data menggunakan data kepustakaan. Hasil penulisan menyatakan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam tindak pidana penggelapan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) tidak tepat,karena seharusnya hakim menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa sebagai diri pribadi, bukan sebagai Notaris. Putusan hakim tersebut tidak menciptakan kepastian hukum bagi terdakwa dan pihak yang dirugikan. Menurut teori perbuatan melawan hukum, putusan hakim sudah tepat, karena syarat suatu perbuatan disebut sebagai perbuatan melawan hukum adalah bila memenuhi semua unsur yang ada dalam delik pidana tersebut.Kata kunci :Pidana Penggelapan, Pajak BPHTB, Notaris

UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA DARI PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN NEGERI SUKOHARJO Hersriavita, Sara; Karjoko, Lego; Novianto, Widodo tresno
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-JUNI
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v7i1.29172

AbstractThis paper aimed to study theasset recovery effort from corruption cases conducted by Sukoharjo State Prosecutor Office with public policy law study and law effectiveness study.Regarding itstype, this paper was a problem solution research, as it seeks to find solutions that relate to the problems being studied, so that the type of paper is sociological with non-doctrinal / empirical approach. In this study using primary data sources, and secondary and tertiary as supporting data. Data collection techniques, researchers use interview techniques and library research (library research). Data analysis is by model of flow analysis (interactive model of analysis) andinteractive analysis (interactive model of analysis).The results of paper and discussion although in returning the asset recovery from corruption cases in practice there are several inhibiting factors related to the legal effectiveness resulting in the return of the stolen state asset become not maximized, but the State Prosecutor Sukoharjo already implemented several policies related to the stolen state asset.Keywords: Prosecutor Office; Asset Recovery; Corruption.AbstrakArtikel ini mengkaji upaya pengembalian kerugian negara dari perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Sukoharjo dengan kajian hukum kebijakan publik dan studi keefektivitasan hukum.Berdasarkan jenisnya artikel ini merupakanproblem solution, karena berusaha untuk menemukan solusi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteli, sehingga jenis artikel ini adalah artikel sosiologis dengan metode pendekatan non-doktrinal/empiris.Dalam artikel ini menggunakan sumber data primer, dan sekunder serta tersier sebagai data pendukungnya. Teknik pengumpulan data, menggunakan teknik wawancara dan studi kepustakaan (library research). Analisis data yaitu dengan model analisis mengalir (interactive model of analysis) maupun analisis interaktif (interactive model of analysis).Berdasarkan hasil artikel dan pembahasan meskipun dalam mengembalikan kerugian negara dari perkara tindak pidana korupsi dalam praktiknya terdapat beberapa faktor penghambat terkait dengan keefektivitasan hukum sehingga menyebabkan pengembalian kerugian negara tersebut menjadi tidak maksimal namun, Kejaksaan Negeri Sukoharjo sudah menerapkan beberapa kebijakan terkait pegembaliankerugian Negara.Kata Kunci: Kejaksaan; Pengembalian Kerugian Negara; Korupsi.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU DI KABUPATEN BANYUMAS Purnamasari, Sofia; Mangesti, Yovita Arie; Novianto, Widodo Tresno
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-JUNI
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v6i1.17562

AbstractThis article aims to know the causes of Maternal Mortality Rate (MMR) is still a relatively high in Banyumas Region and construct the steps that should be performed in optimizing health services decreasing acceleration effort mother and Maternal Mortality Rate (MMR). This research is an empirical legal research, legal and sociological approach militate invitation. Author using the descriptive analysis technique. The results of this study it was concluded that maternal mortality are still relatively high because of the legal culture which is the attitude and the assessment of health workers and the community specifically concerning the prevention and treatment of complications of emergency cases of maternal health services.Keywords : Health of Law, Health Policy Implementation, Maternal Health Services AbstrakArtikel penulisan ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab Angka Kematian Ibu (AKI) yang relatif masih tinggi di Kabupaten Banyumas dan mengkonstruksi langkah – langkah yang harus dilakukan dalam mengoptimalkan pelayanan kesehatan ibu serta upaya percepatan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI). Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris, dengan pendekatan sosiologi hukum dan pendekatan perundang – undangan. Penulis menggunakan teknik analisis yang bersifat analisis yang deskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa angka kematian ibu yang masih relatif tinggi karena budaya hukum yang merupakan sikap dan penilaian tenaga kesehatan dan masyarakat secara khusus mengenai pencegahan dan penanganan kasus komplikasi kegawatdaruratan pelayanan kesehatan ibu.Kata Kunci : Hukum Kesehatan, Implementasi Kebijakan Kesehatan, Pelayanan Kesehatan Ibu

PENERAPAN DOKTRIN RES IPSA LOQUITUR DALAM PENYELESAIAN KASUS MALPRAKTEK MEDIK (Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Malpraktek Medik) Patri Bayu Murdi; Widodo Tresno Novianto; Hari Purwadi
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 6, No 2 (2018): JULI - DESEMBER
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v6i2.17758

AbstractThis article is meant to analyze the doktrim res ipsa loquitur. medical malpractice cases in the resolution. The kind of research in writing this is, doctrinal by relying on legal concept ke-3 law the law is what is decided by a judge in concreto and. tersistematis as Judge Made Law. The study used is a diagnostic analysis. Secondary type of data and the data covering material. primary and secondary law. Analyzing of which utilize the qualitative analysis. Based on the results of research and discussion with respect to the question of the that were examined, it can be concluded as follows: (1) The factors that being the difference in judicial consideration used by the judge in charge of decide cases caused medical malpractice as follows: (a) That the defendant is not medical malpractice but an medical risk. (b) That the defendant is medical disciplinary violations and the powers of the assembly should be Honor Discipline of Indonesia is not the Criminal Court. (c) The professional organization POGI/IDI have dropped sanction such as supervision to the defendant for 6 months. (d) Differences in interpretation the article 361 KUHP profession and with a standard operating procedures doctor set in article 50 Law Practices Medicine. (2) The benefits of the application of the Res Ipsa Loquitur doctrine as follows: (a) Facilitate the system of evidence in cases which are difficult to access by the victims. (b) Not complicated and there was no doubt of the truth has happened the allegation of wrongdoing (omission) that is carried out by the defendant. The Recommendations that are presented was remember the doctrine res ipsa loquitur ease of evidence system a mistake especially cases which was not easily accessible to the victim medical malpractice and should be the doctrine can be used as a system of evidence in the trial in a court of law.Keywords : Res Ipsa Loquitur; Substantiation; Medical Malpractice.AbstrakArtikel ini bertujuan untuk menganalisis Penerapan Doktrim Res Ipsa Loquitur Dalam Penyelesaian Kasus Malpraktek Medik. Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah doktrinal, dengan mendasarkan pada konsep hukum yang ke-3yaitu Hukum adalah apa yang diputuskan oleh Hakim in concreto dan tersistematis sebagai Judge Made Law. Bentuk penelitian yang digunakan adalah analisis diagnostik. Jenis data sekunder, dan sumber data meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Analisis datanya menggunakan analisis kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sehubungan dengan masalah yang dikaji, dapat disimpulkan sebagai berikut :(1) Faktor-faktor yang menjadi perbedaan dalam pertimbangan hukum yang dipakai oleh hakim dalam memutuskan kasus malpraktek medik disebabkansebagai berikut : (a) Perbuatan Terdakwa bukan malpraktek tetapi suatu kealpaaan medik (resiko medik). (b) Perbuatan Terdakwa merupakan pelanggaran disiplin kedokteran sehingga seharusnya merupakan wewenang Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia bukan ranah Pengadilan Pidana. (c) Organisasi Profesi POGI/IDI telah menjatuhkan sanksi berupa pengawasan kepada Terdakwa selama 6 Bulan. (d) Perbedaan penafsiran ketentuan Pasal 361 KUHP dengan standar profesi dan operasional prosedur dokter yang diatur dalam Pasal 50 UU Praktek Kedokteran. (2) Manfaat penerapan Doktrin Res Ipsa Loquitur sebagai berikut : (a) memudahkan sistem pembuktian pada kasus-kasus yang sulit diakses oleh pihak korban, (b) tidak berbelit-belit dan tidak dapat disangkal lagi kebenarannya telah terjadi adanya unsur kesalahan (kelalaian) yang dilakukan oleh terdakwa. Rekomendasi yang disampaikan adalah mengingat Doktrin Res Ipsa Loquiturmemudahkan sistem pembuktian adanya kesalahan khususnya perkara-perkara yang tidak mudah diakses korban malpraktek medik maka seyogyanya doktrin ini dapat dipakai sebagai sistem pembuktian dalam persidangan di pengadilan.Kata Kunci :Res Ipsa Loquitur;Pembuktian; Malpraktek Medik.

ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR DALAM MEMUTUS PERKARA PIDANA HAK CIPTA GUNA MENCIPTAKAN KEPASTIAN HUKUM CIPTA (Putusan Perkara No.172/Pid.B/2011/PN.Kray.) Riyan Aditya Nugraha; Widodo Tresno Novianto; Supanto ,
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-JUNI
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v7i1.29212

AbstractThis article aims to determine the Decision of the District Court of Karanganyar in deciding the case No.172 / Pid.B / 2011 / PN.Kray in case of Copyright between PT. Sri Rejeki Isman with PT. Delta Merlin The Texstile world has created legal certainty Is a Normative study Types of data use Secondary data, data source using Secondary Data Source which includes Primary Law Material, Secondary Law Material and Tertiary Law Material. Methods of data collection through Library Studies. Data analysis using deductive logic analysis method with qualitative approach. Research shows that the Decision imposed by the Karanganya District Court judge No.172 / Pid.B / 2011 / PN.Kray in case of Copyright between PT. Sri Rejeki Isman with PT. Delta Merlin World Texstile provides legal certainty for the parties to the dispute. The judge decided by considering the evidence and witnesses during the trial. The verdict handed down by law is fixed.Keywords: Copyright; Judge’s Verdict; Legal CertaintyAbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui Putusan Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar dalam memutus perkara No.172/Pid.B/2011/PN.Kray dalam kasus Hak Cipta antara PT. Sri Rejeki Isman dengan PT. Delta Merlin Dunia Texstile sudah menciptakan kepastian hukum Merupakan penelitian Normatif Jenis data menggunakan Data sekunder, sumber data menggunakan Sumber Data Sekunder yang meliputi Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier. Metode pengumpulan data melalui Studi Pustaka. Analisis data menggunakan metode analisa logika deduktif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian menunjukkan bahwa Putusan yang dijatuhkan oleh hakim pengadilan negeri Karanganya No.172/Pid.B/2011/PN.Kray dalam kasus Hak Cipta antara PT. Sri Rejeki Isman dengan PT. Delta Merlin Dunia Texstile memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa. Hakim memutus dengan mempert5imbangkan barang bukti dan saksi selama dalam persidangan. Putusan yang dijatuhkan berkekutan hukum tetap.Kata Kunci: Hak Cipta; Putusan Hakim; Kepastian Hukum.

PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PEMULIHAN ASET BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG TERCAMPUR DENGAN ASET PELAKU Satriawan Sulaksono; Widodo Tresno Novianto; Supanto ,
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-JUNI
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v7i1.29202

AbstractThis article aims to determine the importance of legal protection in the recovery of assets for victims of money laundering whose assets have been mixed with the assets of the perpetrators to be returned to the victims of the crime. This research is a type of normative / doctrinal research using legislation approach and conceptual approach. The problem of this research is the lack of legal norms in Law Number 8 Year 2010 on Prevention and Eradication of Money Laundering Crime so that the recovery of crime victims’ assets can not be fulfilled maximally, although the explanation of the law aims to trace assets and return to the victims . The results of this study indicate that the victim of money laundering crime must take another mechanism in the form of a lawsuit to obtain compensation from the perpetrator, this is different if the predicate offence is corruption, then the assets of the perpetrator can be confiscated and burdened with replacement money. Therefore it is necessary to revise the Law on Prevention and Eradication of Money Laundering CrimeKeyboard: Money laundring; Asset Recovery; victim; legal protectionAbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya perlindungan hukum dalam pemulihan aset bagi korban tindak pidana pencucian uang yang asetnya telah tercampur dengan aset pelaku agar dapat dikembalikan kepada korban tindak pidana tersebut. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif/doktrinal yang menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Permasalahan dari penelitian ini adalah adanya kekurangan norma hukum pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sehingga pemulihan aset korban tindak pidana belum dapat dipenuhi secacara maksimal, meskipun penjelasan undang-undang tersebut bertujuan menelusuriaset dan mengembalikan kepada korban. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa korban tindak pidana pencucian uang harus menempuh mekanisme lain berupa gugatan ganti kerugian untuk mendapatkan ganti kerugian dari pelaku, hal ini berbeda jika tindak pidana asal adalah korupsi, maka aset pelaku dapat disita dan dibebani uang pengganti. Oleh karena itu perlu adanya revisi Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.Keyword: Pencucian Uang; pemulihan aset; korban; perlindungan hukum

PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DALAM MENCEGAH MENINGKATNYA TINDAK PIDANA KRIMINAL DI WILAYAH HUKUM POLRES BOYOLALI Yulianus Dica Ariseno Adi; Widodo Tresno Novianto; Supanto ,
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-JUNI
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v7i1.29204

AbstractThis Article aims to find out Policies conducted by Police Boyolali in Controlling Circulation of Alcoholic Beverages in preventing the increase of Criminal Crime acts seta Factors affecting the Distribution of Alcoholic Beverages in Boyolali County Law Police. Is a qualitative deskreptif research, using the concept of the fifth law. Data types use Primary data and Secondary data, data source is Primary Data Source and Secondary Data Source covering Primary Law Material, Secondary Law Material and Tertiary Law Material. Methods of data collection through Interview and the method of Study Library. Data analysis with interactive analysis model. Research shows that Police Police Boyolali policy in Controlling Alcoholic Beverage Distribution in preventing theincrease of Criminal Criminal acts in the form of policy of the police is preventive or repressive. The preventive aspect of prevention efforts to prevent crime does not occur with the support and active participation of the community. If prevention efforts fail then the police take repressive measures that are factors that affect both internal and external.Keywords: Alcoholic Beverages; Countermeasures; PolicyAbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui Kebijakan yang dilakukan oleh Polres Boyolali dalam Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol dalam mencegah meningkatnya tindak Pidana Kriminal seta Faktor-Faktor yang mempengaruhi adanya Peredaran Minuman Beralkohol di Wilayah Hukum Polres Boyolali. Merupakan penelitian Deskreptif Kualitatif, menggunakan konsep hukum kelima. Jenis data menggunakan data Primer dan Data sekunder, sumber data adalah Sumber Data Primer dan Sumber Data Sekunder yang meliputi Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier. Metode pengumpulan data melalui Wawancara dan metode Studi Pustaka. Analisis data dengan model analisis interaktif. Penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan yang dilakukan oleh Polres Boyolali dalam Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol dalam mencegah meningkatnya tindak Pidana Kriminal berupa kebijakan kepolsian bersifat preventif maupun represif. Aspek preventif yaitu melakukan upaya pencegahan agar tindak kejahatan tidak terjadi dengan adanya dukungan serta partisipasi aktif dari masyarakat. Apabila upaya pencegahan gagal maka polisi mengambil langkah yang bersifat represif yaitu faktor yang mempengaruhi baik internal maupun eksternal.Kata kunci: Minuman Beralkhohol; Penanggulangan; Kebijakan

TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA OTENTIK YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS (Analisis Putusan Makamah Agung Nomor 40 /Pid.B / 2013/ Pn.Lsm) Aris Setyono; Widodo Tresno Novianto
Jurnal Repertorium Vol 5, No 2 (2018)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractThis article writes about the analysis of Supreme Court ruling number 40 / Pid.B / 2013 PN Lsm who impose a 2 month imprisonment to a notary in Kota Lhokseumawe Notary IMRAN ZUBIR DAOED, S.H. which has been proven legally and convincingly guilty of committing an authentic act of counterfeiting as provided for in Article 264 paragraph (1) of the Criminal Code. namely making a fake authentic deed by making minuta deed number: 01 dated November 2, 2012 it. The purpose of this article is to know the judge's legal considerations in deciding cases against a notary who commits an authentic act of counterfeiting and knowing the legal consequences of an authentic deed made by a notary who commits an authentic act of counterfeiting. This research is normative. Methods of data collection using literature study. Methods of data analysis using descriptive and interpretation techniques. The judge's judicial consideration in the decision number 40 / pid.b / 2013 / PN.Lsm only based on the written law in the judicial power law contains provisions stating that the judge should dig, seek and find the existing laws in the community. So the judge should not only be based on the written law. As a result of an authentic law deed made by a notary who commits an authentic act of counterfeiting in the case of an authentic deed made by or before a notary who commits an authentic act of counterfeiting, the authentic status of the deed may itself be altered and may be degraded in authenticity. The Deed may be revoked and the deed is null and void in which the legal consequences of the deed are in accordance with the court's decision.Keywords: Notary; Crime; Authenticity of Deed of Authenticity.AbstrakArtikel ini menulis mengenai analisis putusan Mahkamah Agung nomor 40 / Pid.B /2013 PN Lsm yang menjatuhkan pidana penjara selama 2 bulan kepada seorang notaris di Kota Lhokseumawe Notaris IMRAN ZUBIR DAOED, S.H. yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (1) KUHPidana. yaitu membuat akta otentik palsu dengan cara membuat minuta akta nomor : 01 tanggal 02 november 2012 tersebut. Tujuan ditulisnya artikel ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara terhadap notaris yang melakukan tindak pidana pemalsuan akta otentik dan mengetahui akibat hukum terhadap akta otentik yang dibuat oleh notaris yang melakukan tindak pidana pemalsuan akta otentik. Penelitian ini bersifat normatif. Metode pengumpulan data menggunakan telaah kepustakaan. Metode analisis data menggunakan teknik deskriptif dan interpretasi. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 40/pid.b/2013/PN.Lsm hanya berpatokan pada hukum tertulis dalam undang – undang kekuasaan kehakiman dimuat ketentuan yang menyatakan bahwa hakim harus menggali, mencari dan menemukan hukum yang ada di dalam masyarakat. Jadi hakim seharusnya tidak hanya berpatokan pada hukum tertulis. Akibat hukum akta otentik yang dibuat oleh notaris yang melakukan tindak pidana pemalsuan akta otentik dalam hal akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris yang melakukan tindak pidana pemalsuan akta otentik maka status akta otentik itu sendiri dapat berubah dan dapat didegradasi keotentikanya. Akta dapat dibatalkan dan akta batal demi hukum yang mana akibat hukum yang timbul atas akta adalah sesuai dengan keputusan pengadilan.Kata Kunci : Notaris; Tindak Pidana; Pemalsuan Akta Otentik.

KENDALA DAN UPAYA YANG DILAKUKAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA JAKARTA DALAM MELAKSANAKAN REHABILITASI NARAPIDANA NARKOTIKA Muhammad Nauval Hilmi; Widodo Tresno Novianto
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 8, No 3 (2019): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v8i3.47382

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan, kendala serta upaya rehabilitasi bagi narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Jakarta. Penulisan hukum ini menggunakan penelitian hukum dengan jenis metode penelitian empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Lokasi penelitian pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Jakarta. Hasil penelitian ini, diketahui bahwa dalam pelaksanaan rehabilitasi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Jakarta belum terlaksana dengan baik, dikarenakan target anggaran dana, sumber daya manusia, dan fasilitas pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Jakarta belum terpenuhi.Kata Kunci : Narkotika, Penelitian, Rehabilitasi.AbstractThis study aims to determine the implementation, constraints and rehabilitation efforts for narcotics inmates in Institution of Narcotics Class IIA Jakarta.This legal writing uses legal research with empirical research methods. This research is descriptive with a qualitative approach. The types and sources of data used in this research are primary data and secondary data. Data collection techniques through interviews and literature study.The research sites in Instituion of Narcotics Class IIA Jakarta. The results of this research, it is known that in the implementation of inmate rehabilitation in Instituion of Narcotics Class IIA Jakarta not done well, due to budget funds, human resources, and facilities at Instituion ofNarcotics Class IIA Jakarta was unfulfilled.Keywords : Narcotics, Rehabilitation, Research.

PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK DALAM PROSES PEMBINAAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I KUTOARJO Gandhung Wahyu Febrianto Nugroho; Widodo Tresno Novianto
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 6, No 3 (2017): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v6i3.47741

AbstrakPenulisan hukum ini mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak Anak Didik Pemasyarakatan di dalam proses pembinaan yang terdapat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo. Penulisan hukum ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Penulisan ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer serta data sekunder. Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data primer yaitu : wawancara dan studi dokumen, teknik analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak-hak Anak Didik Pemasyarakatan di dalam proses pembinaan yang terdapat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo masih terdapat kekurangan terutama dari segi fasilitas. Maka dari itu bentuk perlindungan hukum dan hak-hak bagi Anak Didik Pemasyarakatan yaitu dengan meningkatkan kinerja para petugas. Sementara kekurangan di bagian fasilitas dilakukan dengan cara pemberian saran kepada pemerintah untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu fasilitas.Kata Kunci : Perlindungan hukum, Anak Didik Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak.AbstractThis legal writing examines the form of legal protection of the rights of the child prisoners in the process of guidance which is contained in Kutoarjo Class I Special Penitentiary. The writing of this law is a descriptive empirical legal research. This writing uses a qualitative approach. The type of data used is primary data as well as secondary data. In this study, data collection techniques used by the authors to collect primary data are : interviews and document studies, analytical techniques used are qualitative data analysis. The results showed that the legal protection of the rights of the child prisoners in the guidance process that existed in the Kutoarjo Class I Special Penitentiary still lacked especially in terms of facilities. Therefore the form of legal protection and the rights for the child prisoners is by improving the performance of the officers. While the shortage in the facility is done by giving advice to the government to improve the quality of facilities. Keywords : Legal protection, Child Prisoners, Child Special Penitentiary.

Title

Found 15 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 15 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 15 Documents
Search