Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.244
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Jurnal Repertorium Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan
Widodo Tresno Novianto
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
TINDAK PIDANA OLEH OKNUM TUKANG GIGI DAN PENYEDIA JASA LAYANAN PERAWATAN GIGI DI SURAKARTA Adelina Fitria Kusumawardani; Widodo Tresno Novianto
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 8, No 2 (2019): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v8i2.40626

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai bentuk tindak pidana, serta peraturan hukum terkait bentuk tindak pidana oleh oknum tukang gigi dan penyedia jasa layanan perawatan gigi di Surakarta. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah berupa pendekatan kualitatif dengan jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan studi pustaka. Bentuk tindak pidana yang biasa dilakukan oknum tukang gigi dan penyedia jasa layanan perawatan gigi adalah seperti pencabutan gigi, pemasangan kawat gigi, veneer, scalling, dan, bleaching gigi yang merupakan kewenangan dokter gigi dan tidak semua orang memiliki pengetahuan dan izin untuk melakukan praktik tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik tukang gigi dan penyedia jasa layanan perawatan gigi yang berada di Surakarta melanggar Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, UndangUndang Nomor 36 tahun 2009 tenang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Perizinan, Pekerjaan Tukang gigi. Maraknya praktik tukang gigi dan penyedia jasa layanan perawatan gigi yang bertindak di luar kewenangannya ini merupakan akibat dari pembinaan dan pengawasan Dinas Kesehatan Kota Surakarta yang masih belum optimal akibat dari adanya kendala yang dihadapi seperti belum dapat dijalankannya aturan hukum yang telah ada, tidak termasuk dalam kepentingan yang mendesak, kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat serta tukang gigi dan penyedia jasa layanan perawatan gigi itu sendiri.Kata Kunci : Penyedia Jasa Layanan Perawatan gigi, Tukang gigi, Tindak Pidana KesehatanAbstractThis research is aimed to analyze about the form of criminal offense and the rule of sanctions criminal against the people who are doing the dental artisan practical and illegal provider dental care services in Surakarta. This research belongs to a descriptive empirical research. The approach that is used is qualitative approach with primary and secondary data. The data collection techniques are interview and literature study methods. The forms of criminal offenses that commonly used by the dental artisan practical and illegal provider dental care services are tooth extraction, braces, veneers, scallings, and dental bleaching, whereas only real dentist that have authority to do them and not everyone has the capability and permission to do that practice. The results of this research show that unscrupulous dentists and dental service providers in Surakarta have contravened the Law Number 29 of 2004 about Medical Practice, Law Number 36 of 2009 about Health Regulation, Regulation of the Minister of Health Number 39 of 2014 about Guidance, Supervision and Licensing of Dental Artisan. The rise of dental artisan and dental care providers doing a job outside of their authority is occurred from the guidance and supervision of Surakarta Health Office which is still not optimal since there are some obstacles encountered such as the inadequacy of existing legal rules, not included in the urgent interest, lack of knowledge and awareness of the society, the dental artisan practical and illegal provider dental care services itself.Keywords : Illegal provider dental care services, Dental artisan practical, Health crimes
PENERAPAN SANKSI PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KESUSILAANTERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI PUTUSAN NOMOR: 677/PID.SUS/2018/PN CBI) Rheza Andre Kusuma; Widodo Tresno Novianto
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 8, No 3 (2019): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v8i3.47384

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui Apakah Putusan Hakim Nomor:677/Pid.Sus/2018/PN Cbi  sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian berupa preskriptif dan terapan. Pendekatan penelitian hukum menggunakan pendekatan kasus. Jenis dan sumber bahan hukum menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan/studi dokumen. Analisis data yang dilakukan dengan menggunakan bahan hukum dengan logika deduktif silogisme. Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor:677/Pid.Sus/2018/PN Cbi adalah Pertimbangan Yuridis dan Pertimbangan Sosiologis, kedua Putusan tersebut belum memberikan rasa keadilan terhadap korban.Kata Kunci : Dasar Pertimbangan hakim, Pelecehan Seksual, AnakAbstractThis study aims to determine whether the Judge’s Decision Number: 677 / Pid.Sus / 2018 / PN Cbi is in  accordance with the applicable laws and regulations. This research is a normative legal research with the nature of research in the form of prescriptive and applied research. The legal research approach uses a case approach. Types and sources of legal materials use primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data collection technique used is literature study/document study. Data analysis was carried out using legal materials with deductive logic syllogism. The Judges’ Basic Considerations in making a decision in the Cibinong District Court Decision Number: 677 / Pid.Sus / 2018 / PN Cbi are Juridical and Sociological Considerations, the two decisions have not provided a sense of justice to the victim.Keywords : the basis of the judge’s judgment, Sexual harassment, Children
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Magic Mushroom atau Jamur Letong di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta Nindia Viva Pramudha Wardani; Widodo Tresno Novianto
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 6, No 1 (2017): APRIL
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v6i1.47717

Abstract

AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum terhadap peredaran magic mushroom atau jamur letong di wilayah hukum kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang bersifat deskriptif. Data atau bahan hukum yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan wawancara dan studi pustaka. Pendekatan yang digunakan merupakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menunjukkan penegakan hukum di wilayah hukum kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap peredaran magic mushroom dapat dikatakan belum efektif. Belum efektifnya penegakan hukum terhadap peredaran magic mushroom di antaranya disebabkan oleh faktor undang-undang yaitu belum adanya peraturan pelaksana yang melarang penggunaan magic mushroom, faktor penegak hukum yaitu terdapat keterbatasan jumlah personel, faktor sarana fasilitas yaitu tidak banyak laboratorium yang memiliki alat yang dapat digunakan untuk meneliti kandungan dari magic mushroom secara teliti, faktor masyarakat yaitu ketidaktahuan masyarakat tentang magic mushroom sebagai narkotika golongan I, faktor budaya yaitu dikonsumsinya magic mushroom sebagai kebiasaan masyarakat agar bisa berhalusinasi.Kata Kunci : Magic Mushroom, Tindak Pidana Narkotika, Penegakan Hukum Abstract This article aims to know the factors that influece of law enforcement against the circulation of magic mushroom or letong  fungus in the region police law of Yogyakarta. This research is a descriptive empirical law research. Legal materials or data used is the primary data and secondary data. The technique to collect data used are interview method and library research. The approach used is a qualitative approach. This research shows some factors causing ineffective of law enforcement againts magic mushroom in Special Region of Yogyakarta that are factor in the legislation that is not yet the existence of regulations prohibiting the use of implementing magic mushroom, i.e. law enforcement agencies there are factor the limitation of the number of personnel, means of facilities that is not much of a lab that has a tool that can be used to examine the contents of the magic mushroom accurately, society factor, i.e. ignorance of people about the magic mushroom as narcotics group I, factor of culture that is using magic mushroom as the habit of people to hallucinate. Keyword:  Magic Mushroom, Narcotics Crime, Law Enforcement
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT DAN GABUNGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Studi Putusan Mahkamah Agung No.1261k/Pid.Sus/2015) Parwila Qonitah; Widodo Tresno Novianto
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 5, No 3 (2016): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v5i3.47785

Abstract

Abstrak Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berlanjut dan gabungan tindak pidana pencucian uang dalam studi putusan Mahkamah Agung No.1261k/Pid.Sus/2015. Penulisan hukum ini bersifat normatif. Jenis data sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan studi kepustakaan atau studi dokumen (library research) dan melalui Cyber media, teknik analisis data dengan metode silogisme yang menggunakan pola berpikir deduktif. Penelitian ini menjelaskan dan menganalisis dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Berlanjut Dan Gabungan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Putusan Mahkamah Agung No.1261K/Pid.Sus/2015.Kata kunci : Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Asal.AbstractThis article aims to determine the basic of judges’ consideration in deciding cases against  continued criminal corruption and the combined crime of money laundering in the Supreme Court’s Decision Number 1261k / Pid.Sus / 2015. This legal writing is normative. Types of data are research resources in the form of primary legal materials and secondary legal materials. The technique of collecting data using literature study of library research and through cyber media, data analysis technique with syllogistic method using deductive thinking pattern. This research explains and analyzes the basic consideration of the Panel of Judges in deciding cases of Corruption which are Conducted Continuously and Combination of Money Laundering Crime at Supreme Court’s Decision Number 1261K / Pid.Sus / 2015.Keywords: Corruption, Money Laundering, Predicate Crime .
KRITIK TEORI HUKUM FEMINIS TERHADAP KEBIJAKAN ABORSI PADA KORBAN PERKOSAAN DI INDONESIA Vivi Savira; Widodo Tresno Novianto
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 9, No 2 (2020): AGUSTUS
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v9i2.47396

Abstract

AbstrakAborsi pada korban perkosaan dilegalkan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang  Kesehatan, tetapi pengaturan mengenai syarat-syarat aborsi tidak bisa dipenuhi atau setidaknya sulit dipenuhi oleh korban perkosaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkritik kebijakan aborsi pada korban perkosaan, termasuk syarat-syarat aborsi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi dengan menggunakan teori hukum feminis sebagai pisau analisis. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konsep. Hasil penelitian dalam penelitian ini adalah kebijakan aborsi pada korban perkosaan masih belum berperspektif feminis dan menegasikan pengalaman perempuan serta menempatkan perempuan dalam ikatan ganda. Hal ini disebabkan oleh syarat batasan usia kehamilan aborsi pada korban perkosaan yang memandang perempuan adalah homogen dan tidak mempertimbangkan  pengalaman perempuan sebagai  suatu dasar perumusan kebijakan sehingga yang dihasilkan adalah  termarginalisasinya perempuan korban perkosaan dalam mengakses aborsi yang aman. Untuk  mengatasi masalah tersebut diperlukannya keterlibatan perempuan terdampak yaitu korban perkosaan dalam merumuskan kebijakan mengenai aborsi pada korban perkosaan.Kata Kunci : Aborsi, Perkosaan, Teori Hukum FeminisAbstractAbortion resulting from rape is legal based on Health Act Number 36 of 2009, nonetheless there are  several conditions that can not be fulfilled or at least difficult to be fulfilled by rape victims. The aim of this study is to analyze and criticize the policies of abortion resulting from rape in Health Act Number 36 of 2009 and Government Regulation Number 61 of 2014 on Reproductive Health by using feminist legal theory. This research is a normative legal research that uses statutory approach and conceptual approach.  The results of this study shows that abortion resulting from rape negates women’s experience and places women in double-bind dilemma. This is due to the gestational age limit for abortion resulting from rape that view women as homogenous and do not consider women’s experience as a fundamental grounds of abortion policies, so as the result is marginalization of rape victims. To solve this problem, the involvement of affected women is needed, especially rape victims, in formulating policies on abortion resulting from rape.Keywords : Abortion, Rape, Feminist Legal Theory
Co-Authors Adelina Fitria Kusumawardani Aris Setyono Gandhung Wahyu Febrianto Nugroho Hari Purwadi Hersriavita, Sara Lego Karjoko Mangesti, Yovita Arie Muhammad Nauval Hilmi Nindia Viva Pramudha Wardani Parwila Qonitah Patri Bayu Murdi Purnamasari, Sofia Rheza Andre Kusuma Riyan Aditya Nugraha Saptanti, Noor Sari, Devi Nurmala Satriawan Sulaksono Supanto , Vivi Savira Yulianus Dica Ariseno Adi