Garuda - Garba Rujukan Digital

DINAMIKA DAYA SAING USAHA RUMPUT LAUT Mira Mira; Riesti Triyanti; Yayan Hikmayani
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 10, No 2 (2015): Desember (2015)
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Eonomi Kelautan dan Perikanan

Program revitalisasi pada sektor perikanan telah berjalan sejak 8 tahun yang lalu dan telah berdampak pada usaha budidaya dan daya saing rumput laut di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dinamika daya saing rumput laut yang banyak dibudidayakan di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil. Metode pengumpulan data menggunakan metode survey dan wawancara dengan pembudidaya rumput laut di Nusa Penida dan Lombok Timur. Metode analisis data yang digunakan adalah Policy Analysis Matrix (PAM) dengan membandingkan daya saing rumput laut tahun 2005 dan 2013. Hasil analisis mengindikasikan bahwa di dua lokasi penelitian dengan adanya intervensi pemerintah dari tahun ke tahun menyebabkan keuntungan yang diterima pembudidaya pada tahun 2013 rumput laut lebih besar (PC (Profitabity Coofficient) > 1)) jika dibandingkan tanpa kebijakan (PC < 1) (tahun 2005). Keefektifan perhatian pemerintah tersebut bisa dilihat dari nilai SRP (Subsidy Ratio to Producers) dan EPC (Effective Protection Coofficient) yang berubah dari tahun 2005 dan 2013, bila pada tahun 2005 nilai SRP bertanda negatif dan EPC < 1, yang artinya subsidi dan kebijakan pemerintah belum efektif melindungi usaha rumput laut. Tahun 2013, nilai SRP bertanda positif dan EPC ) > 1 di masing-masing lokasi penelitian, yang artinya kebijakan pemerintah dan subsidi efektif mengembangkan usaha rumput laut. Dalam kurun waktu 8 tahun usaha rumput laut memiliki keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif yang bisa dilihat dari nilai DRC dan PCR (Private Cost Ratio), meskipun ada tren penurun keungulan kompetitif, karena pada tahun 2013 di Nusa Penida menggunakan BBM yang memiliki komponen impor yang lebih besar. Implikasi kebijakan pemerintah (kebijakan input) di dua lokasi penelitian yang diindikasikan dengan nilai NPCI (Nominal Protection Coofficient on Input) yang semakin meningkat maka keberpihakan pemerintah Nusa Penida lebih tinggi dibandingkan keberpihakan pemerintah Lombok Timur terhadap input usaha rumput laut baik itu tahun 2005 maupun pada tahun 2013. (Competitive and Comparative Dinamics of the Seaweed Busineses)Revitalization policy programs in the fisheries sector which has been creating since 8 years ago have the impact on the competitiveness seaweed at Small Islands. The purpose of this study examines competitive and comparative of seaweed. Survey and interview with seaweed cultivators were conducted at The Eastern Nusa Penida and The Eastern Lombok. Data analysis method uses a Policy Analysis Matrix (PAM). Results of the analysis indicate that in the two study sites government intervention have a positive impact. Benefits received by farmers in 2013 (PC (Profitabity Coofficient) > 1) greater than without a policy of revitalization in 2005 ( PC <1). The effectiveness of government policies showed by SRP (Subsidy Ratio to Producers) and EPC (Effective Protection Coofficient) values were changed from 2005 and 2013. The value of the SRP in 2005 is negative and EPC <1, it means subsidies and government policies have not been effective in protecting the seaweed business. SRP value is positive and EPC)> 1 in each of the research sites after 8 years of revitalization was launched (2013), it means government policies and subsidies effectively develop seaweed business. Seaweed business has also a competitive advantage and comparative advantages, it shown the DRC (Dosmetic Cost Ratio) and PCR (Private Cost Ratio) value. There is trend-lowering competitive advantage in Nusa Penida, because farmers in 2013 using a fuel that has a greater import components. Intervention of government (in terms of policy input) at two study sites increases the value of NPCI (Nominal Protection Coofficient on Input). The concern of Nusa Penida government on input seaweed business is higher than in the Eastern Lombok government.

ASSESSMENT KLASTER PERIKANAN (STUDI PENGEMBANGAN KLASTER RUMPUT LAUT KABUPATEN SUMENEP) Armen Zulham; Agus Heri Purnomo; Tenny Apriliani; Yayan Hikmayani
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 2, No 2 (2007): DESEMBER (2007)
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Eonomi Kelautan dan Perikanan

Klaster adalah strategi pengembangan wilayah untuk memanfaatkan potensi ekonomi. Wacana klaster perikanan tidak lepas dari strategi tersebut, tujuannya untuk mendorong pengembangan sentra industri perikanan. Penelitian dilakukan bulan Mei 2007 pada lokasi pengembangan rumput laut di Kabupaten Sumenep yang merupakan contoh daerah sasaran pengembangan klaster rumput laut. Tujuan dari kajian ini adalah: i) mengidentifikasi dan mempelajari berbagai karakteristik konsep klaster dalam hubungannya dengan pengembangan industri perikanan; ii) mempelajari karakteristik dan hubungan unit usaha pada sentra perikanan terkait dengan pengembngan klaster perikanan dan iii) merumuskan strategi pengembangan klaster rumput laut di Sumenep. Penelitian dilakukan dengan survey melalui wawancara dengan responden. Responden yang diwawancara meliputi: pejabat pemerintah, pembudidaya rumput laut, pedagang, pengolah dan eksportir rumput laut, pengusaha jasa transportasi dan tokoh masyarakat setempat. Hasil kajian ini menunjukkan di Sumenep telah ada komponen-komponen pembentuk klaster rumput laut. Penelitian ini juga menunjukkan tejadi konflik horizontal pada usaha perdagangan dan industri pegolahan produk primer menjadi intermediate product. Pada sisi lain hubungan vertikal antar komponen usaha industri rumput laut cenderung mendorong terjadi asimetris informasi terutama antara pembudidaya rumput laut dengan pedagang. Pengkajian ini merekomendasikan kluster rumput laut di Sumenep harus dibangun berdasarkan prinsip: consumer oriented, klaster harus bersifat kolektif, dan kumulatif. Tittle: Assesment of Fisheries Cluster (Development Case of Seaweed Cluster in Sumenep District).Cluster is a strategy for regional development to support local economic potency. The opinion of fisheries cluster will be developed closed to that strategy, with aiming to establish fisheries industrial complex. Research was conducted in Sumenep (Madura) on May 2007as the target area for the establishment of the fisheries cluster complex. The purposes of this research were: i) to identify and study the fisheries industrial cluster complex characteristics related to the development of fisheries industry, ii) to study the characteristic and pattern linkages among industrial units in fisheries center related to institutional development, and iii) to generate suggested recommendation for seaweed cluster industrial complex in Sumenep district. Data were collected through survey in the respected area; the respondents covered the local government officers, seaweed farmers, seaweed processors, local traders, exporters, local transportation services and local leaders. The research findings were: there were many seaweed industry units in Sumenep which can be used as the main component to organize the establishment of the seaweed industrial cluster complex, in order to get horizontal conflict among traders and seaweed processors were existed the seaweed from the farmers. On the other hand, the vertical relationship among industrial units tend to make asymmetric information on price and product criteria between traders and seaweed farmers. This research recommends the seaweed cluster industrial complex in Sumenep can be developed on the basis of: consumer oriented, collective and cumulative approach.

IDENTIFIKASI STRATEGI INTERVENSI SISTEM USAHA PERIKANAN UNTUK MENINGKATKAN PASOKAN IKAN DI LOKASI RAWAN PANGAN Yayan Hikmayani; Rani Hafsaridewi; Agus Heri Purnomo
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 5, No 1 (2010): Juni (2010)
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Eonomi Kelautan dan Perikanan

Penelitian terkait dengan pengembangan sistem usaha perikanan dalam rangka mendukung ketahanan pangan telah dilakukan pada Tahun 2009, di lokasi-lokasi yang mewakili wilayah-wilayah yang oleh Badan Ketahanan Pangan dikategorikan sebagai rawan pangan. Metode penelitian yang dilakukan adalah studi kasus, dengan data yang dikumpulkan menggunakan metode survey. Responden terdiri dari pelaku usaha budidaya ikan dan masyarakat yang dipilih secara purposif masing-masing dari satu desa di kabupaten-kabupaten yang dinyatakan paling rawan pangan terpilih. Pengolahan data dilakukan secara deskriptif dan modeling, untuk mengetahui strategi dalam pengembangan usaha budidaya guna pemenuhan konsumsi ikan ideal oleh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan perlu adanya pembedaan strategi pengembangan sistem usaha perikanan di setiap lokasi, tergantung potensi lokasi masing-masing. Strategi pertama dilakukan dengan mengembangkan usaha perikanan mencakup sistem usaha budidaya mulai dari pembenihan sampai pembesaran serta penumbuhan usaha penyedia jasa input. Strategi lainnya yaitu dengan meningkatkan usaha perikanan yang ada di darah lain terdekat guna mensuplai kebutuhan ikan untuk konsumsi ikan di lokasi rawan pangan. Strategi intervensi dimaksud dapat dilakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi usaha budidaya. Tittle: Development Strategy of Fisheries Farming System to Support Food Security at Food Shortage AreasThis research was to assess fisheries farming system development in supporting food security program in selected food shortage areas according to definition of the Food Security Agency, the Ministry of Agriculture. Research was conducted in 2009 and used survey method. Respondent was selected by using purposive sampling method. Primary and secondary data were used in this study. Data processing was carried out descriptively by using the System Dynamics Modeling Approach to find out appropriate strategy for developing fisheries farming system. Results showed that the fisheries farming system development at each location has different strategy depending on its potential resource. The first proposed strategy is to provide fisheries farming system, starting from seed production to nursery and grow-out culture activities, as well as to develop provider of business inputs. Another strategy is to improve existing fisheries farming system in the areas nearby to supply the needs of fish consumption in food shortage locations.

MINIMALISASI BIAYA DISTRIBUSI INDUSTRI PENGOLAHAN PRODUK PERIKANAN: APLIKASI TRANSPORTASI PROGRAM SOLVER Risna Yusuf; Yayan Hikmayani
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 12, No 2 (2017): DESEMBER 2017
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Eonomi Kelautan dan Perikanan

Masalah pendistribusian suatu komoditas atau produk dari sejumlah sumber ke sejumlah tujuan perlu dilakukan agar biaya pengiriman produk seminimal mungkin. Program solver merupakan salah satu software yang banyak digunakan untuk masalah optimasi misalnya dalam menyelesaikan masalah transportasi. Model transportasi berkaitan dengan penentuan rencana biaya terendah untuk mengirimkan satu barang dari sejumlah sumber pasokan ke sejumlah daerah tujuan yang menjadi sentra industri. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji penerapan metode transportasi dengan program solver dalam meminimunkan biaya distribusi ikan yang berasal dari beberapa daerah sentra pasokan ke beberapa daerah yang menjadi sentra industri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efisiensi biaya distribusi yang dikeluarkan dalam mendistribusikan ikan tuna sebesar Rp. 757.983.424 dan efisiensi biaya distribusi yang dikeluarkan dalam menditribusikan ikan pelagis kecil sebesar Rp. 268.012.767. Ikan tuna dari Bitung lebih efisien didistribusikan ke Surabaya, ikan tuna dari Ternate lebih efisien didistribusikan ke Makassar, ikan tuna dari medan lebih efisien ke Surabaya, dan ikan tuna Banyuwangi lebih efisien didistribusikan ke Jakarta dan terakhir ikan tuna dari daerah pasokan lainnya dapat diditribusikan ke Makassar, Surabaya, Jakarta dan daerah tujuannya lainnya. Ikan pelagis dari Bitung lebih efisien ke Makassar, ikan pelagis dari Ternate lebih efisien ke Surabaya, ikan pelagis dari Medan lebih efisien ke Makassar dan Banyuwangi lebih efisien ke Makassar dan Surabaya, dan daerah pasokan lainnya lebih efisien ke Jakarta dan Surabaya. Implikasi penelitian dimana daerah pasokan ikan dapat lebih fokus pada daerah tertentu yang menjadi daerah tujuan mengakibatkan biaya distribusi ikan menjadi lebih efisien dan pasokan ikan di daerah tujuan menjadi lebih stabil. Title: Minimalization Distribution Cost of Fisheries Product Processing Industry: The Application of Transportation in Program SolverSolution to distribution problem of a commodity or product is necessary in order to minimize its distribution cost. Program solver is one of the most widely used software to solve problem related to transportation. Transportation model determines distribution cost of a product from port of origin to port of destination. This research purpose is intending on analyzing the application of program solver in minimizing fish distribution cost from suppliers to industrial centers. The result showed that efficiency distribution cost of tuna was Rp. 757.983.424,- and the efficiency distribution cost of small pelagic fish was Rp. 268.012.767,-. Distribution cost of tuna from Bitung to Surabaya is more efficient, distribution cost of tuna from Ternate to Makassar is more efficient, distribution cost of tuna from Medan to Surabaya is more efficient, distribution cost of tuna from Banyuwangi to Jakarta is more efficient, and distribution cost of tuna from the other ports of origin are more efficient to Makassar, Jakarta, Surabaya and the other ports of destination. Distribution cost of small pelagic fish from Bitung to Makassar is more efficient, distribution cost of small pelagic fish from Ternate to Surabaya is more efficient, distribution cost of small pelagic fish from Medan to Makassar is more efficient, distribution cost of small pelagic fish from Banyuwangi to Makassar and Surabaya is more efficient, and distribution cost of small pelagic fish from the other ports of origin are more efficient to Jakarta and Surabaya. Therefore, fish distribution from port of origin should be focused to a particular destination port in order to get more efficient distribution cost and stable fish supply in the destination area.

STRATEGI PENINGKATAN DAN ALOKASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK UNTUK PENINGKATAN OPERASIONAL LAYANAN PELABUHAN PERIKANAN Siti Hajar Suryawati; Yayan Hikmayani; Agus Heri Purnomo
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 5, No 2 (2010): DESEMBER (2010)
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Eonomi Kelautan dan Perikanan

Penelitian ini merupakan analisa tentang upaya meningkatkan penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) pelabuhan perikanan yang dilakukan pada bulan Juni – Agustus 2009. Penelitian dilakukan denganpendekatan studi kasus, yang didasarkan pada hasil pengamatan dan analisis pada pelabuhan perikanan sampel yaitu Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS). Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) dan Pelabuhan Perikanan pantai (PPP). Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan sekunder. Analisis data menggunakan metode SWOT (at). Hasil penelitian ini menghasilkan identifikasi strategi peningkatan layanan melalui optimal strength, Weakness, Opportunity, There sasi PNBP pelabuhan perikanan. Dari hasil analisis, teridentifikasi beberapa strategi kunci untuk peningkatan PNBP yaitu: (a) memaksimalkan kualitas layanan jasa dengan sarana prasarana yang ada; (b) perbaikan dan penambahan sarana-prasarana pelabuhan; © peningkatan kapasitas sumberdaya manusia; (d) meningkatkan kerjasama dengan institusi terkait; dan (e) peningkatan pengawasan serta perbaikan aturan serta implementasinya. Implikasi dari hasil kajian ini adalah perlunya kebijakan pengalokasian dana PNBP yang memberikan prioritas pada hal-hal yang tercakup dalam daftar strategi kunci tersebut. Tittle: Strategy to Increase and to Optimize Allocation of Non-Tax State Revenues for Better Services of Fishing Ports,This research is analysis on strategy to increase and optimize allocation of non-tax state revenue (PNBP). It uses a case-study approach combining with observation on selected fishing ports according to their classification: Oceanic Fishing Port (PPS), Inter-island Fishing Port (PPN), and Fish Landing Place (PPI). This research collects primary and secondary data while analytical method use a ‘SWOT’. Results show that four strategies to increase and optimize allocation of non-tax state revenue were identified, namely: (a) maximizing the quality of services using the existing facilities and infrastructure; (b) improving and adding the port facilities and infrastructure; (c) improving the capacity of human resources; (d) enhanching collaboration among related institution; and (e) improving surveillance and improving the regulations and their implementation. It then recommends allocation policy of PNBP by prioritizing services.

DAMPAK PEMBERITAAN PENYALAHGUNAAN FORMALIN DI SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN Yayan Hikmayani; Siti Hajar Suryawati; Agus Heri Purnomo; Zahri Nasution
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 2, No 1 (2007): JUNI (2007)
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Eonomi Kelautan dan Perikanan

Riset dampak pemberitaan penyalahgunaan formalin di sektor kelautan dan perikanan telah dilakukan pada tahun 2006. Riset ini bertujuan untuk melihat sejauhmana dampak yang ditimbulkan akibat pemberitaan tentang penyalahgunaan formalin di sektor kelautan dan perikanan pada produsen dan konsumen. Pendekatan studi digunakan melalui analisis kebijakan. Data primer dan sekunder dirumuskan sesuai keperluan analisis kebijakan ini yaitu penelusuran terhadap dampak pemberitaan formalin terhadap produsen dan konsumen di sektor kelautan dan perikanan. Kemudian data hasil verifikasi dan survey lapang yang berasal dari kuesioner dan catatan lapangan (field notes) diolah secara deskriptif untuk mendapatkan interpretasi logis. Lokasi studi ditetapkan secara sengaja (purposive) dengan kriteria tersebut merupakan sentra penanganan dan pengolahan produk perikanan dan diberitakan banyak menggunakan bahan kimia formalin yaitu Jawa Barat (Karawang), Jawa Tengah (Semarang), DKI Jakarta dan Bandar Lampung. Hasil studi menunjukkan bahwa bagi produsen yang meliputi nelayan, pengolah dan pembudidaya ikan dampak negatif dari pemberitaan formalin adalah menurunnya permintaan ikan hasil tangkapan dan olahan sehingga pendapatan nelayan dan pengolah menjadi berkurang, sedangkan bagi konsumen dampak negatifnya konsumen jadi takut mengkonsumsi ikan laut dan hasil olahan sehingga lebih memilih mengkonsumsi tempe/tahu dan telur. Dampak positifnya bagi produsen baik nelayan dan pengolah yaitu sebagian dari mereka jadi mengetahui bahwa formalin tersebut membahayakan dan berusaha tidak menggunakan lagi. Dampak positif bagi konsumen bertambah pengetahuan tentang bahaya formalin sehingga mereka akan lebih hati-hati dalam mengkonsumsi ikan dan untuk sementara konsumsi ikan mereka dialihkan ke ikan hasil budidaya yang banyak dijual dalam kondisi hidup. Tittle: The Impact of Announcement on The Mis-used of Formalin in Marine and Fisheries SectorResearch on impact of mis-used of formalin in marine and fisheries sector have been done in 2006. The aim of the research was to show the impact of announcement on the mis-used of formalin to producers and consumers. Policy analysis approach was used as the method of study. Primary and secondary data were formulated accordingly to meet the requirement of the policy analysis, that is impact of media release on both side of producers and consumers. Verified data and field survey processed descriptively to build logical interpretation.The locations of study were specified in purpose to represent the center of handling and processing of fisheries product indicated with formalyn abuse. These location were West Java (Karawang), Central Java (Semarang), DKI Jakarta and Bandar Lampung. The results of study showed that the negative impacts of the news on formalin abuse to the producers were decreasing on demand of catch and processed fish products, which in turn reduce the income of the fisherman and fish processors. On the other side, the consumer shift their preference to other products such as tempe, tofu and eggs. The positive impacts to the fisherman and fish processors were the knowledge of the danger of formalin abuse on their products and they avoid to use the chemical. The positive impact on fish consumers were the awareness on formalin use on health arose and temporary their fish consumption shifted to the aqucultured fish which sold in living form.

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN USAHA MASYARAKAT MANDIRI KELAUTAN DAN PERIKANAN PADA USAHA PENGOLAHAN IKAN: Studi Kasus di Kota Banda Aceh Yayan Hikmayani; Riesti Triyanti
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 10, No 1 (2015): Juni (2015)
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Eonomi Kelautan dan Perikanan

Program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri kelautan dan perikanan pada sektor perikanan diwujudkan dalam bentuk pengembangan usaha mina pedesaan. Program penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan seringkali tidak tepat sasaran dan tidak memperhitungkan keberlanjutan program sehingga kemiskinan tidak berkurang bahkan semakin bertambah. Pengembangan Usaha Mina Perdesaan (PUMP) merupakan salah satu program Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ditujukan untuk menanggulangi kasus kemiskinan pada kelompok masyarakat tertentu. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan Pengembangan Usaha Mina Perdesaan (PUMP) pada kelompok masyarakat pengolah dan pemasar hasil perikanan di Kota Banda Aceh, mengetahui respon masyarakat terhadap Pengembangan Usaha Mina Perdesaan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (PUMP P2HP), dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan desk study. Pengambilan sampel ditentukan secara purposive dengan responden anggota kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan (POKLAHSAR) penerima program. Metode analisis data dilakukan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PUMP P2HP di setiap tahapannya secara normatif memang telah terlaksana dan terdapat kesesuaian antara ketentuan pedoman program dengan pelaksanaannya di masyarakat. Namun demikian, dalam hal pelaksanaannya sebagai sebuah program pemberdayaan, secara substansi masih jauh dari tujuan yang diharapkan. Hal ini didukung dengan analisis mengenai respon masyarakat terhadap pelaksanaan program, baik itu mengenai keberlanjutan program, keterlibatan dalam program, manfaat program, dan konflik selama pelaksanaan program. Faktor-faktor dominan yang dapat menghambat pelaksanaan program ini secara keseluruhan perlu dilakukan perubahan dan perbaikan. Faktor yang menjadi penghambat dan penunjang keberhasilan program yaitu kesesuaian lokasi, pemberian peralatan yang menunjang produksi, dan ketepatan calon penerima bantuan. Rekomendasi kebijakan untuk perbaikan pelaksanaan program bantuan langsung tunai (BLT) di masa depan yaitu (1) Penyederhanaan dalam prosedural kegiatan program, (2) Ketepatan pemilihan calon penerima, (3) Pelatihan dan pendampingan kepada para calon penerima maupun penerima bantuan, dan (4) Evaluasi terhadap program bantuan untuk pengembangan usaha dan kemandirian penerima bantuan secara berkelanjutan. (Implementation of The National Program for Marine and Fisheries Community Empowerment in The Fisheries Processing Business : A Case Study in Banda Aceh City)Fish business development in the village level is considered as the natural program for marine and fisheries community empowerment. Poverty reduction programs through marine and fisheries community empowerment are does not effective and take into account the sustainability of the program so that poverty can not be reduced even increasing. National program of marine and fisheries in the fish processing business are considered one of the MMAF program intended to eliminate poverty in a certain society. The aims of this study was to analyze implementation of PUMP P2HP, particularly in Banda Aceh City, identify the public response to the PUMP P2HP, and identify factors that affect the implementation of the program. This research used a qualitative approach and data collection through interview, observation and desk study. Sample was determined using purposive sampling with respondents “kelompok pengolah dan pemasar” (POKLAHSAR) members participating in the program. The method of data analysis was carried out descriptively. Results show that the implementation of PUMP P2HP in each stage have indeed been implemented as in the guidelines on the implementation of programs in the community. However, in terms of its implementation as a policy of empowerment, it is still far from the expected goals. This is supported by an analysis of the public response to the implementation of the program, in relation to the sustainability of program, the participation in program, the benefits of program, and conflict occurred during implementation of the program. The dominant factors that can support and prevent the implementation of the program as a whole, that the implementation procedures should be be changed and improved. Inhibitory and supporting factor for success of the program were namely the suitability of the location, provision of equipment to support the production, and the accuracy of the prospective beneficiaries. Policy recommendations to improve implementation of the programs of direct cash assistance (BLT) in the future were identified as follows: (1) simplification of the program process, (2) accuracy in selecting candidates (3) training and assistance to the recipients and beneficiaries, and (4) evaluation of the programs for business development and self-reliance of beneficiaries sustainable manner.

DAMPAK EKONOMI PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA MINA PEDESAAN (PUMP) PADA USAHA PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Yayan Hikmayani; Maharani Yulisti
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 10, No 2 (2015): Desember (2015)
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Eonomi Kelautan dan Perikanan

Sejak tahun 2011 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menggulirkan program Pengembangan Usaha Mina Pedesaaan-Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (PUMP-P2HP) untuk membantu mengembangkan usaha pengolahan dan pemasaran ikan, namun begitu belum banyak penelitian mengenai dampak program tersebut terhadap kelompok pengolah dan pemasaran hasil perikanan (Poklahsar) penerima bantuan. Untuk itu penting dilakukan penelitian dampak program PUMP-P2HP sebagai bahan infomasi untuk perbaikan program secara lebih akurat, efektif dan efisien. Penelitian dilaksanakan pada tahun 2014 di 9 lokasi penerima bantuan yaitu Kab. Pesisir Selatan, Kab. Cirebon, Kota Makasar, Kab. Tangerang, Kota Banda Aceh, Kab. Banjar, Kab. Sukabumi, Kota Sibolga, dan Kab.Lombok Timur. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif yang berusaha membandingkan kondisi Poklahsar sebelum dan sesudah program PUMP-P2HP yang dijalankan pada tahun 2012. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara purposif terhadap daerah yang menerima bantuan PUMP-P2HP dengan keterwakilan antara wilayah barat dan timur. Pengambilan sampel dilakukan secara acak terhadap 30 responden di tiap lokasi melalui wawancara dengan menggunakan kuesioner terstruktur. Analisis data menggunakan uji-t untuk menganalisa signifikansi perubahan antara tahun sebelum implementasi program dan setelah implementasi program terhadap responden yang sama. Hasil penelitian menunjukkan produksi rata-rata Poklahsar sebelum mendapatkan bantuan adalah 192 kg/siklus dengan rata-rata produktivitas 17 siklus/bulan. Produktivitas terkecil terjadi di Kota Makasar dengan angka 50 kg/siklus. Setelah mendapatkan bantuan program PUMP-P2HP, terdapat peningkatan produksi olahan ikan sebesar 66,5% pada setiap unit pengolahan dengan rata-rata produksi sebesar 320 kg/siklus. Selain itu, terdapat perbedaan pendapatan yang signifikan antara sebelum dan sesudah program PUMP. Ratarata pendapatan olahan ikan dan pemasaran perikanan sebelum adanya program PUMP-P2HP adalah Rp. 2.470.233 dan meningkat menjadi Rp. 3.727.666 setelah adanya program tersebut. Hal ini dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan pendapatan pada usaha pengolahan ikan dan pemasaran perikanan di Indonesia, meskipun tidak diikuti dengan peningkatan yang signifikan pada penggunaan tenaga kerja. (Economic Impacts of PUMP Program to The Fish Processor and Marketing Enterprise)Since 2011 The Ministry of Marine Affairs and Fisheries has been implementing Program of Rural Fisheries Businesses – Processing and Marketing of Fisheries Products (PUMP-P2HP) since to develop fisheries processing and marketing businesses. However, there are limited studies on the impact to the program recipients (fish processor groups). Therefore, it is important to study the impact of the PUMPP2HP program to obtain the improvement program information more accurately, effectively and efficiently. The study was conducted in 2014 in 9 region beneficiaries: Pesisir Selatan District, Cirebon District, Makasar Municipality, Tangerang District, Banda Aceh Municipality, Banjar District, Sukabumi District, Sibolga Municipality, and Lombok Timur District. Qualitative and quantitative approaches were used on this study to compare the conditions before and after program implemented in 2012. Research location was selected purposively towards districts which received the program with representation between western and eastern regions. Sampling was collected randomly to 30 respondents in each location by using structured questionnaires. T-test was used to analyze the changes of respondents performance due to the implemented program. Results showed that the average production of fish processing groups before program was 192 kg/cycle with average production 17 cycles/month, the smallest production was in Makasar Municipality (50 kgs/cycle). There was an increasing on production of fish processing products in every recipient business unit after receiving the program (66.5%) with average production was 320 kgs/ cycle. Furthermore, there was a significant difference in income between before and after the program implemented. The average income of the fish processor before the program was IDR 2,470,233 and increased to IDR 3,727,666 after the program. It can be concluded that the revenue of fish processors increased significantly, whereas the use of labor did not improve.

PEMANFAATAN LAHAN PEKARANGAN SEBAGAI BENTUK PEMBERDAYAAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT MELALUI USAHA BUDIDAYA LELE (Studi Kasus di Desa Salamredjo Kecamatan Sentolo, Kulon Progo, DIY) Hertria Maharani Putri; Asnawi Asnawi; Yayan Hikmayani
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 5, No 2 (2010): DESEMBER (2010)
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Eonomi Kelautan dan Perikanan

Penelitian ini menganalisa sistem usaha perikanan di Desa Salamredjo, Kecamatan Sentolo Kabupaten Gunung Kidul pada tahun 2009 dalam mendukung program ketahanan pangan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran potensi pemanfaatan lahan pekarangan sebagai lahan budidaya sebagai upaya pemberdayaan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode survey dan responden dipilih secara sengaja (purposive). Pengambilan data primer dilakukan melalui wawancara semi terstruktur dengan menggunakan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan lahan pekarangan untuk usaha budidaya ikan lele dapat menambah sumber pendapatan bagi keluarganya. Upaya ini juga meningkatkan peran sosial pembudidaya ikan dalam kehidupan bermasyarakat melalui pembentukan kelompok usaha yang akan memperkuat posisi tawar pembudidaya ikan. Tittle: Utilization of Home-yard for Catfish Culture as a Means of Community Empowerment (Case Study of the Salamredjo Village, Sentolo Sub-District, Kulon Progo, Yogyakarta).This research analyzes fishery business system in Salamredjo Village, Sub district of Sentolo, Gunung Kidul in 2009 in supporting food security program. It aims to provide situational analysis on utilization of home yard as a pond culture for community empowerment program. This research applies survey method with selective purposive respondents to collect primary and secondary data. Semi-structured interview through questionnaire is an approach to collect primary data. The results of this research show that home yard utilization for catfish culture can increase family income. It can increase fish farmers' social role of fish farmers in society through the formation of independent business group that can increase bargaining position of fish farmers.

ANALISIS PEMASARAN RUMPUT LAUT DI WILAYAH POTENSIAL DI INDONESIA Yayan Hikmayani; Tenny Aprilliani; Achmad Zamroni
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 2, No 2 (2007): DESEMBER (2007)
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Eonomi Kelautan dan Perikanan

Riset tentang pemasaran rumput laut telah dilakukan pada tahun 2005. Tujuannya adalah mengetahui struktur pasar dan efisiensi pemasaran rumput laut di beberapa wilayah potensial di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang terdiri dari data harga jual dan beli rumput laut, lembaga pemasaran, biaya pemasaran, biaya produksi, lokasi pasar yang diperoleh dari hasil wawancara dengan responden. Data sekunder diperoleh dari data statistik perikanan, laporan tahunan Dinas Perikanan, data ekspor impor yang diperoleh dari instansi-instansi terkait. Pemilihan responden dilakukan secara purposive sampling, sehingga diperoleh dari tingkat pembudidaya, pedagang pengumpul, pedagang besar dan eksportir atau pabrik pengolahan rumput laut. Analisis data yang dilakukan adalah analisis saluran pemasaran, marjin pemasaran, struktur pasar serta efisiensi pemasaran rumput laut. Hasil analisis menunjukkan bahwa lembaga pemasaran yang terlibat dalam pemasaran rumput laut terdiri dari pedagang pengumpul baik di tingkat desa maupun kecamatan, pedagang besar yang berlokasi di kota kabupaten serta eksportir atau pabrik pengolahan yang berada di ibukota propinsi. Hasil analisis marjin pemasaran diketahui bahwa marjin terbesar pemasaran rumput laut di tingkat pedagang pengumpul yang terdapat di Kabupaten Sumenep yaitu mencapai Rp. 880/kg, selanjutnya Sumbawa dan Jeneponto. Marjin pemasaran di tingkat pedagang besar terdapat di Bima dan Sumenep. Hasil analisis struktur pasar menunjukkan bahwa struktur pasar rumput laut yang terbentuk adalah oligopoli baik yang terjadi di tingkat pedagang pengumpul, pedagang besar maupun eksportir. Hasil analisis efisiensi pasar rumput laut menunjukkan bahwa pasar rumput laut yang paling efisien terdapat di Karimun Jawa, kemudian diikuti oleh wilayah lain seperti Sumbawa, Badung, Jeneponto, Bima dan Sumenep. Tittle:Seaweed Marketing Analysis in Potential Regencies of in Indonesia. Research on seaweeds marketing has been done in 2005. The aim of the research was to study the market structure and seaweeds marketing efficiency at some potential regions in Indonesia. Method used in this research was a survey method. Respondents were fish farmers, traders, wholesalers, middlemen, and processing industries or exporters. Respondent was taken purposived. Analysis were done by using marketchain analysis, marketing margin, market structure and seaweeds marketing efficiency. Results showed that marketing institutions consist of middleman at village and sub district level, wholesaler at district andexporter or processing industry at province level. Based on marketing margin analysis showed that the middleman at Sumenep province has the maximum margin of seaweed marketing which is Rp 880 per kg,followed by Sumbawa and Jeneponto District. The highest marketing margin at the wholesaler level detected in Bima and Sumenep. The result of marketing structure analysis showed that seaweed marketing structure was oligopoly at the middleman level, wholesaler, and exporter/ processing industry. The result from marketing efficiency analysis of seaweed shows that tho most efficient seaweed market was Karimun Jawa, followed by Sumbawa, Badung, Jeneponto, Bima and Sumenep.

Title Search

Found 12 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 12 Documents
Search