Mikho Ardinata
Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

PERANAN KANTOR PERTANAHAN KOTA BENGKULU SEBAGAI MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH Hendi Sastra Putra; Sinung Mufti Hangabei; Mikho Ardinata; Ahmad Dasan
AL IMARAH : JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM Vol 7, No 1 (2022): Januari
Publisher : Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/imr.v7i1.6235

Abstract

Abstract: The increasing demand for land also increases land issues that need to be addressed immediately. Land dispute is a land dispute between individuals, legal entities or institutions that does not have far-reaching implications. Typology of land disputes handled by the Department of ATR / BPN are grouped into: (1) land ownership and property; (2) establishment of land rights and registration; (3) boundary / location of parcels; (4) land acquisition; (5) subject of land reform; (6) Claims for damages for private property; (7) Ulayat Land; (8) Implementation of court decisions. Dispute resolution through consultation and consensus that ends in peace is always better than through court or arbitration. The problem under investigation is the role of the Bengkulu Land Office as a mediator in settling land disputes in Bengkulu City. What are the obstacles in the settlement of land disputes in the city carried out by the Bengkulu City Land Bureau. Empirical legal research is a legal research method that uses empirical facts from human behavior, both verbal behaviors obtained from interviews and real behavior carried out through direct observationKeywords: Country; Dispute; Mediation.
PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM UPAYA PENANGGULANGAN EKSPLOITASI TERHADAP ANAK DI KOTA BENGKULU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK Riri Tri Mayasari; Mikho Ardinata
AL IMARAH : JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM Vol 5, No 2 (2020): Vol 5, No 2 Tahun 2020: Juli
Publisher : Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/imr.v5i2.3491

Abstract

 Abstract: The problem of child exploitation is considered widespread in the community because there are many children employed as road workers. There are no age restrictions for families whose economy is insufficient to employ their children to support the economy. Bengkulu City is one of the areas where there are child problems that are quite worrying. The number of street children in Bengkulu City on highways such as Simpang Lima, Simpang Jam, and other locations shows that there are problems in the lives of children in Bengkulu City, efforts by the local government to overcome the crime of child exploitation in the city of Bengkulu. The government is responsible for providing free education and/or support or special services to children from disadvantaged families, neglected children, and children in remote areas.Keywords: local government; child exploitation
PERAN LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM DALAM MEMBERIKAN PENDAMPINGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU Ahmad Dasan; Susiyanto Susiyanto; Sinung Mufti Hangabei; Mikho Ardinata
AL IMARAH : JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM Vol 7, No 1 (2022): Januari
Publisher : Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/imr.v7i1.6236

Abstract

Abstract: One of the reasons why the poor need legal protection is the equality of citizens before the law, there is no gap between the people and those who have money and positions, where both have the status of citizens in accordance with the legal system. In an atmosphere of a criminal justice system that has not yet reached the point of integration, there is a need to defend poor people or groups. The purpose of this study was to determine the role of legal advice and support institutions in providing legal support and community empowerment to the underprivileged. Using an empirical legal approach, this research focuses on the activities of the Legal Aid and Consultation Institute at the University of Muhammadiyah Bengkulu in fulfilling its role. The results of the study show that the Legal Consultation and Aid Institute is obliged to provide free legal aid through legal aid providers, but the information on the provision of free or free legal aid is not optimal, so there are still many accused or suspects with the law in Conflicted, not receiving legal advice/assistance from legal aid providers, thereby rendering the user powerless to deal with allegations/accusations/charges from the state. Keywords: Legal Aid Institutions, Free Legal Aid, Underprivileged Communities
UPAYA PEMBENTUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) SEBAGAI BENTUK PERWUJUDAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DI KOTA BENGKULU Mikho Ardinata; Ahmad Dasan; Sinung Mufti Hangabei
AL IMARAH : JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM Vol 6, No 2 (2021): Vol 6, No 2 Tahun 2021: Juli
Publisher : Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/imr.v6i2.4938

Abstract

Abstract: Consumer protection is an inseparable part of healthy business activity. In a healthy business activity there is a balanced relationship of legal protection between consumers and economic actors. The lack of balanced protection leads to a weak position for consumers, especially when the product is limited, so that economic operators can abuse their position by monopolizing production and marketing, which of course is very detrimental to consumers. The problems that arise are due to the lack of socialization in consumer protection, which in many cases leads to disputes between consumers and economic operators. Disputes that arise after consumers feel harmed by such business actors have resulted in the protection in Bengkulu City still being repressive. This is the background to the problem of the efforts to set up the Consumer Dispute Settlement Board (BPSK) as an administrative authority in the city of Bengkulu to protect consumer interests on the basis of Consumer Protection Act No. 8 of 1999.Keywords: Consumer protection, consumer dispute, BPSK
Pembadanan Prinsip dan Asas Hukum Pada Lembaga Adat di Kota Bengkulu Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Rangga Jayanuarto; Sinung Mufti Hangabei; Mikho Ardinata
University Of Bengkulu Law Journal Vol. 6 No. 2 (2021): OCTOBER
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/ubelaj.6.2.133-146

Abstract

                                               ABSTRAKHukum adat lahir dan senantiasa dipelihara oleh keputusan-keputusan, keputusan para warga masyarakat hukum, terutama keputusan berwibawa dari kepala-kepala rakyat yang membantu pelaksanaan perbuatan-perbuatan hukum. Pemaknaan dan pembedaan konsep hukum adat dalam perkembangannya membawa gesekan kewenangan serta kemampuannya dalam menyelesaikan masalah. Hukum adat dianggap lebih lemah (inferior) dan bahkan ditinggalkan baik dalam fungsi menyelesaikan masalah maupun sebagai nilai yang hidup di dalam masyarakat Permasalahan yang akan dikaji adalah Bagaimana pembadanan prinsip dan asas hukum pada lembaga adat di Kota Bengkulu sebagai lembaga penyelesaian sengketa non litigasi? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pembadanan prinsip dan asas hukum pada lembaga adat di Kota Bengkulu sebagai lembaga penyelesaian sengketa non litigasi. Metode penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum empiris (non doctrinal), yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat. Penyelesaian sengketa melalui lembaga adat tidak hanya memvonis benar-salah atau menang kalah tetapi juga bagaimana mendamaikan para pihak termasuk berdamai dengan alam, dengan konsep ini maka diperlukan penguatan serta pembadanan asas-asas hukum mengenai penyelesaian sengketa di luar pengadilan.Kata kunci: Lembaga Adat, Penyelesaian Sengketa
Tanggung Jawab Negara terhadap Jaminan Kesehatan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) Mikho Ardinata
Jurnal HAM Vol 11, No 2 (2020): August Edition
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (718.877 KB) | DOI: 10.30641/ham.2020.11.319-332

Abstract

Peranan negara dalam pemenuhan kebutuhan dasar rakyat sangat diperlukan terutama di dalambentuk pelayanan kesehatan secaramenyeluruh,dengan diakui kesehatan sebagai salah satu hak asasi manusia yaituseperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, Tujuan daripenelitian ini ialah untuk mengetahui bentuk tanggung jawab negara terhadap jaminan kesehatan dalam perspektif hak asasi manusia. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini ialah Dalam pemenuhan hak dasar warga negara atas kesehatan, pemerintah terikat tanggung jawab untuk menjamin akses yang memadai bagi setiap warga negara atas pelayanan kesehatan yang layak dan optimal. Sebagai upaya untuk menghormati, melindungi dan memenuhi kewajiban negara dengan mengimplementasikan norma-norma HAM pada hak atas kesehatan.
FAKTOR PENGHAMBAT PROSES TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KABUPATEN SELUMA (Studi Kasus di Wilayah Polres Kabupaten Seluma) Luthfi Almanda; Ahmad Dasan; Mikho Ardinata
Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Vol. 4 No. 2 (2021): PANJI KEADILAN Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jpk.v4i2.1224

Abstract

ABSTRAKPerkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Setiap pasangan yang telah menikah tentunya menginginkan kehidupan yang bahagia, tentram, damai, dan sejahtera. Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk menganalisis apa saja faktor penghambat proses tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Seluma. 2) Untuk menganalisis bagaimana dampak terhadap korban dari terhambatnya proses tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Seluma. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang mana penelitian ini berorientasi pada pengumpulan data dilapangan. Berdasarkan data empiris inilah peneliti melakukan analisis secara mendalam sesuai dengan teori yang relevan dan melakukan simpulan. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal didaerah tertentu dan pada saat tertentu. Biasanya dalam penelitian ini, peneliti sudah mendapatkan/mempunyai gambaran yang berupa data awal tentang permasalahan yang akan diteliti. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut: 1) Faktor- faktor penghambat proses tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Seluma antara lain mencakup: banyaknya pencabutan laporan pada kekerasan fisik yang merupakan delik aduan sesuai dengan Pasal 44 ayat (4), adanya tersangka yang pergi, Kesulitan dalam pembuktian, kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). 2) Dampak bagi korban dari terhambat nya proses tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Seluma. Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku sebagai suami juga berdampak pada psikis korban (isteri dan anak). Dampak psikis tersebut pada umumnya membuat korban membenci pelaku dan korban mengalami tekanan bathin (khusus isteri) yang mendalam sehingga korban pun ada yang tidak mau lagi menerima pelaku, bahkan ada diantara korban (isteri) yang mengatakan lebih baik supaya pelaku (suami) itu mati saja. Akibat dari kekerasan (penganiayaan) tersebut, mereka selain mengalami luka memar, luka pendarahan akibat tusukan benda runcing, memar dan bengkak pada mata dan kepala, mereka juga pernah mengalami pingsan atau tidak sadarkan diri, sehingga dampak kekerasan tersebut membuat korban menjadi tergangu penglihatannya. Selain itu juga yang menajadi faktor penyebab adalah karena belum memiliki anak atau keturunan.Kata kunci: faktor penghambat; tindak pidana; kekerasan dalam rumah tangga.ABSTRACTMarriage is an inner bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family (household) based on the Godhead of the Almighty. Every married couple wants a happy, peaceful, peaceful and prosperous life. The purpose of this study is 1) To analyze what are the factors inhibiting the process of criminal acts of domestic violence in Seluma Regency. 2) To analyze how the impact on victims from the obstruction of the criminal act of violence in households in Seluma Regency. This type of research used in this research is empirical juridical research in which this research is oriented to data collection in the field. Based on this empirical data the researcher conducted an in-depth analysis in accordance with the relevant theory and made conclusions. This research is descriptive in nature, that is, research that aims to describe something in certain areas and at certain times. Usually in this study, researchers have gotten/have a picture in the form of preliminary data about the problem to be studied. Based on the results of the research and discussion of the issues discussed in this study in the previous chapter, the following conclusions can be drawn: 1) Factors that inhibit the process of criminal acts of domestic violence in Seluma Regency include: the number of report retractions on physical violence constitute offense of complaint in accordance with Article 44 paragraph (4), the presence of a suspect who left, difficulties in proving, lack of public knowledge and understanding of the importance of eliminating domestic violence (domestic violence). 2) The impact on victims from the obstruction of the criminal act of domestic violence in Seluma Regency. Acts of violence committed by the perpetrators as husbands also have an impact on the psychic victims (wife and children). The psychological impact generally makes the victim hate the perpetrator and the victim experiences deep inner pressure (especially the wife) so that there are even victims who do not want to accept the perpetrators anymore, even among the victims (wife) who say it is better that the perpetrator (husband) just dies. As a result of the violence (mistreatment), in addition to suffering from bruises, bleeding wounds due to puncture of sharp objects, bruises and swelling in the eyes and head, they have also experienced fainting or unconsciousness, so that the impact of the violence makes the victim disrupted his vision. In addition, the cause is also due to not having children or offspring.Keywords: inhibiting factors; crime; domestic violence.
The Role of the Department of Industry and Trade in Protecting Consumer Interest in Bengkulu City Jaka Adi Setiawan; Mikho Ardinata; Ahmad Dasan
JURNAL HUKUM SEHASEN Vol 8 No 1 (2022): April
Publisher : Fakultas Hukum Dehasen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37676/jhs.v8i1.2461

Abstract

Consumer protection is an inseparable part of a healthy business. In a healthy business activity, there is a balance of legal protection between consumers and business behavior. The absence of consumer protection is in a weak position, especially if the product produced is a limited product type, so that business actors can abuse their position by monopolizing marketing production, this of course will be very detrimental to consumers. Consumer protection is in the public interest, therefore it is a hope for all people in every country in the world to be able to make it happen. The form of consumer protection is from various interrelated relationships. The relationship between consumers, business actors and the government. Consumer protection is an inseparable part of healthy business activities. In healthy business activities there is a balance of legal protection between consumers and business actors. this is the background to the problem of the role of the industry and trade service in protecting the interests of consumers in the city of Bengkulu which has been regulated in Indonesia according to Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Therefore, researchers are interested in conducting thesis research with the title "ROLE OF THE DEPARTMENT OF INDUSTRY AND TRADE IN PROTECTING CONSUMER INTEREST IN BENGKULU CITY.” data sources in the field. This research is descriptive in nature, namely explaining or explaining why the event occurred, intending to know the state of something about what and how, how much, to what extent and so on. because the research taken is from the facts that exist in a society, legal entity and obtained from data taken in the field.
Legal Analysis Of The Decision Number: 22 / Pdt.g / 2019 / Pn.bgl. to The Employment Contract Between Cv. Tapan Gems Construction With Public Works And Spatial Planning Department Bengkulu Province Rani Alfiani; Mikho Ardinata; Ahmad Dasan; Sinung Mufti Hangabei
JURNAL HUKUM SEHASEN Vol 8 No 2 (2022): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum Dehasen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37676/jhs.v8i2.3079

Abstract

The purpose of this research is to find out the legal responsibility in the event of the failure of one of the parties in case number 22 / Pdt.G / 2019 / PN.Bgl. (2). To review the judge's considerations and legal bases in decision No. 22 / Pdt.G / 2019 / PN.Bgl. This type of research is normative legal research using qualitative methods. The results of this study show that the legal responsibility in the event of late payment by one of the parties in Case No. 22 / Pdt.G / 2019 / PN.Bgl is to pay the damage suffered to the obligee, or briefly referred to as compensation if brought forward a judge, reimbursement of costs, losses and interest for failure to perform an agreement under Article 1243 of the Civil Code. The judge's reasoning and legal basis in the decision in case No. 22 / Pdt.G / 2019 / PN.Bgl was that the plaintiff could not prove the core of the problem in this case, that the construction of drainage and cliff coverings for the Muara-Aman-Test Road in Lebong Regency was 100% completed, Witness - the witnesses and the evidence presented by the defendant agree, the defendant was able to prove that the work done by the plaintiff was not 100%, but 60, 15% it was stated that the plaintiff does not execute the employment contract (contract) and thus the plaintiff cannot prove the reasoning of his claim, on the other hand the defendant was able to prove his counter-argument, so that the plaintiff's claim is completely rejected
Pelaksanaan Sanksi Adat Serawai terhadap Pelaku Penggarap Tanah Ulayat Berdasarkan Hukum Adat Sebagai Hukum Positif Di Indonesia Meliya Andani; Hendi Sastra Putra; Mikho Ardinata; Rangga Jayanuarto
AL IMARAH : JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM Vol 8, No 1 (2023): Januari
Publisher : Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/imr.v8i1.8549

Abstract

Hukum adat yang diberlakukan masyarakat adat serawai khususnya di desa Sendawar memberikan dampak yang cukup besar dalam kehidupan sosial dan budaya. Masyarakat yang melanggar aturan hukum adat akan dikenakan sanksi adat yang sesuai dengan perbuatan yang dilanggar. Tujuan Penelitian adalah, Untuk menjelaskan Bagaimana Pelaksanaan sanksi adat serawai terhadap pelaku penggarap tanah ulayat berdasarkan hukum adat di desa sendawar, dan untuk mengetahui dan menjelaskan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan sanksi adat bagi masyarakat adat serawai desa sendawar, kecamatan semidang alas maras, kabupaten seluma. Jenis penelitian ini adalah empiris. Dengan menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi dan pegumpulan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan : pertama Pelaksanaan sanksi adat merupakan tindakan yang dilakukan oleh lembaga adat dalam rangka melaksanakan ketentuan hukum adat untuk memberikan hukuman kepada masyarakat yang melanggar ketentuan hukum adat, penyelesaian sanksi adat serawai tentang tanah pelaku pengarap tanah ulayat adalah melalui jalur non litigasi yaitu mediasi, lembaga adat mengumpulkan pihak yang melakukan perbuatan melanggar hukum adat, mengadakan musyawarah, memberikan putusan dan sanksi sesuai hukum adat serawai, kedua Hambatan dalam pelaksanaan sanksi adat yaitu Faktor Tempramen, Tingkat Pendidikan, Kedisplinan, Kurangnya Kesadaran Masyarakat dalam Mentaati peraturan Adat, Faktor Ekonomi dan Ketidaktahuan Masyarakat tentang Tanah Adat/Ulayat.