Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Arsitektur Universitas Pandanaran Jurnal (ArsiP)
Hidayatul Mustafit
Universitas Pandanaran
Arts Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Education Engineering Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
NEW GOVERNMENT CENTER OF GROBOGAN DISTRICT IN PURWODADI DISTRICT WITH NEO VERNACULAR PUSAT PEMERINTAHAN BARU KABUPATEN GROBOGAN DI KECAMATAN PURWODADI DENGAN PENDEKATAN ARSITEKTUR NEO VERNAKULAR Hidayatul Mustafit; Mutiawati Mandaka; Adi Sasmito
JURNAL ARSIP UNPAND Vol 1 No 1 (2021): JURNAL ARSIP UNPAND
Publisher : Universitas Pandanaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1557.201 KB) | DOI: 10.54325/arsip.v1i1.8

Abstract

Pemerintah Kabupaten merupakan unsur utama dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah yang berupa sub sistem dalam sistem pemerintahan Negara. Dalam hal perencanaan dan perancangan pusat pemerintahan baru kabupaten grobogan di kecamatan purwodadi mempunyai tujuan agar terpenuhinya kebutuhan ruang yang kurang memadai dalam pelayanan masyarakat serta memudahkan komunikasi antar sub sistem dalam pemerintah daerah agar tercapai sebuah tujuan bersama. Issue tersebut, tertanggapi oleh pemerintah daerah khususnya merupakan program yang harus di persiapkan untuk pemerintahan masa mendatang. Kecamatan Purwodadi Merupakan pusat kota dari kabupaten grobogan yang mempunyai potensi sebagai pusat pemerintahan dan telah mempunyai alun-alun sebagai tempat berkumpulnya masyarakat. Potensi sekaligus menjawab issue untuk penetapan letak pusat pemerintah kabupaten grobogan. Konsep Arsitektur yang di gunakan dalam perencanaan dan perancangan pusat pemerintahan ini menggunakan pendekatan Arsitektur Neo Vernakular dengan memperhatikan aspek kebudayaan, kondisi geografis dan rumah adat istiadat daerah setempat. Melalui Perencanaan dan Perancangan Pusat Pemerintahan Baru Kabupaten Grobogan Di Kecamatan Purwodadi menjadi sebuah kawasan dari pusat pemerintahan daerah yang baik dan memadai agar mendukung kinerja dan kualitas pemerintahan, serta memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat, memberikan publik space yang memadai untuk mendekatkan masyarakat dengan pemerintah karena pemerintah yang baik adalah pemerintah yang dekat dengan rakyatnya.
PATTERN OF REGIONAL OFFICE / CITY OFFICE SPACE POLA PENATAAN RUANG KANTOR KABUPATEN / KOTA Hidayatul Mustafit; Gatoet Wardianto; adi sasmito
JURNAL ARSIP UNPAND Vol 1 No 2 (2021): JURNAL ARSIP UNPAND
Publisher : Universitas Pandanaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (705.073 KB) | DOI: 10.54325/arsip.v1i2.13

Abstract

Indonesia adalah negara yang memiliki wilayah yang terdiri dari beberapa daerah provinsi.Daerah provinsi itu terdiri dari daerah kabupaten dan daerah kota. Setiap daerah itu terdapatsistem pemerintah yang mengatur dan diatur oleh undang-undang dasar 1945. Pemerintahdaerah yang dimaksut adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagaiunsur penyelenggara pemerintah daerah. Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiriurusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah Kabupatenmerupakan unsur utama dalam mengatur Pemerintah di suatu daerah. Dalam melaksanakanotonomi daerahnya, Pemerintah Kabupaten/kota membutuhkan sarana dan prasarana untukmewadahi aparatur sebagai tempat kerja bagi pegawai yaitu kantor pemerintahan.Kantor Pemerintah Kabupaten berfungsi sebagai wadah/tempat dari aktivitas/kegiatanpemerintahan daerah setempat dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakatumum di daerah Kabupaten. Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat diperlukan saranadan prasarana yang memadai salah satunya adalah kantor pemerintah tempat pekerja seorangpegaiwai negeri sipil yang representatif. Sebagai kantor pemerintahan, gedung perkantoranharus memiliki karakteristik bentuk yang spesifik dan juga harus mempunyai sistempenataan bangunan yang baik dan terencana secara Arsitektural. Bangunan ini ditujukanuntuk mewadahi berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat.Gedung kantor yang memadai bertujuan agar menciptakan sistem atau mekanisme kinerjainstansi pemerintah yang lebih terintegrasi dan menyeluruh, mewujudkan pola layanankepada masyarakat yang lebih efektif dan efisien, kantor pemerintah harus mampumencerminkan suatu lambang kedudukan pusat pemerintahan.
Co-Authors Adi Sasmito Gatoet Wardianto Mandaka, Mutiawati