Garuda - Garba Rujukan Digital

ADMINISTRATIVE SANCTIONS OF LICENCE VIOLATION IN THE FIELD OF PROTECTION AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT ON DISTRICT/ CITY IN CENTRAL JAVA PROVINCE Endah Pujiastuti; Dewi Tuti Muryati
Jurnal Dinamika Hukum Vol 18, No 1 (2018)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2018.18.1.604

The Government of Indonesia has established policy to provide protection and environmental management. for the effectiveness of law enforcement, the government has a policy to supervise and give administrative sanction if there is a violation of licensing on the protection and management of the environment. This legal research analyzes policy on administrative sanctions against abuses of licensing protection and environmental management by using statute approach and qualitative analysis. Based on research result, it shows that the policy refers to the Law Number 32 of 2009 on the Protection and Environmental Management. For the implementation of the policy, it will be published in accordance with the needs of each region in the form of local regulations which includes the administrative sanctions in the field of environmental protection and management. Keywords: administrative sanctions, environment, local government.

IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DALAM SITUASI TERDAPAT POTENSI TERJADINYA BENCANA OLEH BPBD KOTA SEMARANG Andre Yudha Pratama Dewantoro; Endah Pujiastuti; Dewi Tuti Muryati
Jurnal Dinamika Sosial Budaya Vol 23, No 1 (2021): Juni (2021)
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jdsb.v23i1.3494

Artikel ilmiah ini membahas mengenai implementasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana oleh BPBD Kota Semarang dan kendala yang dialami dalam penanganan tersebut serta upaya untuk mengatasinya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Data yang digunakan adalah data primer yang dilakukan dengan wawancara dan didukung data sekunder, analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian, menunjukan bahwa impelementasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang dilaksanakan melalui kegiatan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat akan terjadinya bencana seperti pembuatan peta bencana yaitu SEMARISK, pembetukan relawan bencana seperti kelurahan siaga bencana dan kelurahan tangguh bencana dan pembuatan EWS (Early Warning System) serta menghitung indeks risiko bencana. Adapun kendala dalam implementasinya yakni faktor Sumber Daya Manusia (SDM) berupa terbatasnya tenaga petugas penanggulangan bencana, faktor sarana dan prasarana, faktor pola pikir masyarakat, faktor keterbatasan logistik, dalam hal ini diupayakan dengan pemberdayaan masyarakat, berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah) terkait, pemberian edukasi dan sosialisasi, serta menjalin kerjasama dengan berbagai pihak..

ANALISIS PENYELESAIAN KONTRAK ASURANSI MELALUI LEMBAGA OTORITAS JASA KEUANGAN B. Rini Heryanti; Dewi Tuti Muryati; Efi Yulistyowati
Jurnal Dinamika Sosial Budaya Vol 17, No 2 (2015): Desember
Publisher : Universitas Semarang

Perkembangan penyelesaian sengketa asuransi melalui ADR, banyak diminati oleh para pihak yang bersengketa.karena dirasa lebih realistis, mudah, murah, dan cepat tanpa harus mengorbankan faktor kepastian. Penyelesaian sengketa kontrak asuransi melalui jalur non litigasi/ADR dapat diselesaikan melalui BMAI yang telah didirikan pada tahun 2006, di tahun 2011 pemerintah juga telah mendirikan OJK yang mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan disektor jasa keuangan bank dan non bank, yang didalamnya salah satu tugasnya adalah melakukan penyelesaian sengketa asuransi. Perumusan masalah yang diteliti adalah, bagaimanakah kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam penyelesaian sengketa hukum kontrak asuransi?, bagaimanakah kedudukan BMAI kedepanya, setelah didirikannya OJK ? Metode yang digunakan dalam penelitian ini, metode pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi deskriptif analitis, sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian pengaduan dan penyelesaian sengketa asuransi oleh OJK secara umum diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang No.21 tahun 2011.Memperhatikan Pasal 29 tersebut mengamanatkan OJK untuk menyiapkan perangkat, menyusun mekanisme, dan memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan, maka OJK mengeluarkan Peraturan OJK No.1/POJK. 07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan Surat Edaran OJK No.2/SEOJK. 07/2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, sedangkan kedudukan BMAI setelah adanya OJK berada dibawah OJK.The development of the insurance dispute resolution through ADR, much in demand by the parties to bersengketa.felt to be more realistic, easier, cheaper, and faster without sacrificing the certainty factor. Dispute settlement insurance contract through the non litigation / ADR can be resolved through BMAI which had been established in 2006, in 2011 the government has also set up the FSA, which has the task to pass surveillance sector financial services of banks and non-banks, which includes one of his tasks is to insurance dispute resolution. The formulation of the problem under study is, how does the authority of the Financial Services Authority (FSA) in insurance contract law dispute resolution?, How BMAI position, after the establishment of the FSA ? The method used in this research, normative juridical approach, the analytical descriptive specification, while the data collection techniques using primary data and secondary. The research result of complaints and the settlement of disputes by the FSA insurance is generally provided for in article 29 of Law 21 years 2011. Article 29 mandates the FSA to set up the equipment, develop mechanisms and facilitate the resolution of consumer complaints were harmed by the offender in the financial services institution , the FSA issued a FSA Regulation 1 / POJK.07 / 2013 on Consumer Protection and Financial Services Sector FSA Circular No.2 / SEOJK.07 / 2014 on the Ministry and the Consumer Complaint Settlement In Financial Services business communities, while the position of BMAI, the FSA under the FSA.

PENINGKATAN PEMAHAMAN SISWA SMK PANDANARAN SEMARANG MENGENAI PENTINGNYA MENANAMKAN NILAI KEBHINNEKAAN DALAM RANGKA MENJAGA KEUTUHAN NKRI Tri Mulyani; Dewi Tuti Muryati; Doddy Kridasaksana
Jurnal Dinamika Sosial Budaya Vol 20, No 2 (2018): Desember
Publisher : Universitas Semarang

Negara Indonesia terbentang dari Sabang sampai merauke dan dari Miangas sampai Rote, berjajar banyak pulau yaitu sekitar17.508 buah, baik pulau kecil maupun pulau besar, yang berdiam penduduk sebanyak 237.000.000 dengan ragam suku bangsa, bahasa, budaya, agama, adat istiadat dan keberagaman lainnya ditinjau dari berbagai aspek yang diikat dengan Bhinneka Tunggal Ika. Corak karakter bangsa Indonesia pada dasarnya adalah religius, humanis, menyukai persatuan, suka bermusyawarah dan dalam mengambil keputusan dikedepankan untuk keadilan sosial, namun corak karakter tersebut menjadi luntur, khususnya di kalangan pelajar, dikotori dengan aksi tawuran yang disebabkan masalah sepele saling ejek. Dapat dicontohkan terjadinya tawuran antara Siswa SMK Sudirman Ungaran dengan antar pelajar di Lingkungan Tambakboyo, Ambarawa, Jawa Tengah yang menewaskan 1 siswa SMK Sudirman yaitu Alga Hidayat (15 tahun). Dari fenomena ini kiranya Tim Pengabdian Fakultas Hukum USM tergerak melakukan sosialisai dengan mengangkat permasalahan kurangnya pemahaman siswa SMK Pandanaran Semarang mengenai pentingnya menanamkan nilai kebhinnekaan dalam rangka menjaga keutuhan NKRI. Pengabdian ini dilakukan dengan metode ceramah, tanya jawab langsung dan evaluasi, dengan penyebaran kuesioner sebelum dan sesudah kegiatan dilaksanakan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa baik sebelum maupun sesudah penyuluhan menunjukkan jumlah prosentase peningkatan pemahaman sebesar 19%, artinya bahwa penyuluhan yang telah dilaksnakan, menunjukkan adanya respon positif dari peserta. Para siswa yang mengikuti penyuluhan mulai mengerti bahwa pelajar juga wajib mempunyai semangat dan jiwa nasionalisme dalam diri mereka masing – masing salah satunya adalah menanamkan nilai kebhinnekaan, agar meminimalisasi konflik antar pelajar, sehingga dapat menjaga keutuhan NKRI.

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Limbah Rumah Sakit Di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Kota Semarang Siti Chotijah; Dewi Tuti Muryati; Tri Mukyani
Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Vol 7, No 3 (2017): November
Publisher : Universitas Semarang

Rumah Sakit Islam Sultan Agung Kota Semarang merupakan salah satu institusi pelayanan kesehatan profesional. Aktifitas medis yang ada di Rumah Sakit Islam Sultan Agung tentunya akan menghasilkan limbah, sehingga peneliti tertarik untuk mengkaji tentang sejauh mana Rumah Sakit Islam Sultan Agung mengimplementasi kebijakan pengelolaan limbah Rumah Sakit serta mengetahui kendala yang dihadapi dan cara mengatasinya. Peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis dengan spesifikasi yang digunakan yaitu deskriptif analitis, seperti mendeskripsikan mengenai implementasi kebijakan pengelolaan limbah di Rumah Sakit Sultan Agung berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1204/MENKES/SK/X/2004 tentang Persyaratan kesehatan lingkungan Rumah Sakit. Penelitian ini menggunakan cara pengambilan sampel sistematis Non Random yang dilakukan dengan cara teknik Purposive Sampling yang dilakukan dengan cara menentukan kriteria sampel terlebih dahulu. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yang diperoleh melalui wawancara terhadap pihak terkait secara langsung serta didukung oleh data sekunder yang berupa studi keperpustakaan. Dari hasil penelitian, implementasi kebijakan pengelolaan limbah rumah sakit di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Kota Semarang sudah berjalan dengan baik sesuai dengan Nomor 1204/MENKES/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit. Adapun kendala yang ada mengenai standar baku mutu amonia akan tetapi kendala tersebut telah ditepuh upaya mengatasi kendala oleh Rumah Sakit Islam Sultan Agung berupa mengadakan pertemuan forum sanitasi sekota semarang dan mendapatkan hasil berupa kebijakan baru yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik.Sultan Agung Hospital Semarang is one of the institutions of professional health services. Medical activity at Sultan Agung Islamic Hospital will surely produce waste, so the researcher is interested to study about the extent to which Sultan Agung Islamic Hospital implements the hospital waste management policy and knows the constraints faced and how to overcome them. The researcher uses a kind of sociological juridical research with the specification that is used that is analytical descriptive, such as describing the implementation of waste management policy at Sultan Agung Hospital based on the Decree of the Minister of Health of the Republic of Indonesia No. 1204 / MENKES / SK / X / 2004 on Hospital health requirements. This research uses non-random systematic sampling method done by Purposive Sampling technique which is done by determining the criteria of sample first. The data used in this study is primary data, obtained through interviews of stakeholders directly and supported by secondary data in the form of study keperpustakaan. From the research result, the implementation of hospital waste management policy at Sultan Agung Hospital Semarang City has been running well in accordance with Number 1204 / MENKES / SK / X / 2004 on Health Requirements for Hospital Environment. The obstacles that exist about the standard quality of ammonia but these obstacles have been plagued efforts to overcome obstacles by Sultan Agung Islamic Hospital in the form of meeting the city sanitation forum semarang and get results in the formof a new policy of Minister of Environment and Forestry Regulation of the Republic of Indonesia Number P.68 /Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 on the Quality Standards of Domestic Waste Water.

Tanggung Jawab Kurator Dalam Pemberesan Terhadap Hak Pekerja Selaku Kreditur Preferen Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67 Tahun 2013 Dewi Tuti Muryati; Muhammad Iftar Aryaputra; Dhua Putra Pradiendi
Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Vol 5, No 3 (2015): November
Publisher : Universitas Semarang

Kepailitan sebagai salah satu sarana hukum pada pada hakikatnya tidak hanya bertitik tolak pada penyelesaian pembayaran utang kepada para kreditur – krediturnya tetapi selain itu terdapat kewajiban – kewajiban lain bagi perusahaan yang harus dilaksanakan yaitu terkait dengan para karyawan dimana perusahaan berkewajiban membayar upah .Yang dikaji dalam penulisan ini adalah bagaimana tanggung jawab kurator dalam pemberesan terhadap hak pekerja selaku kreditur preferen berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67 Tahun 2013. Penulisan hukum ini adalah penelitian hukum empiris yang bersifat diskritif analisis yaitu dengan mengkaji dan menganalisis terkait hukum kepailitan . Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan , dalam kepailitan memiliki tanggung jawab untuk memenuhi hak karyawan , termasuk upah maupun hak – hak karyawan lainnya . Setelah dinyatakan pailit, kurator sebagai pihak yang melakukan pemberesan harta pailit memiliki tanggung jawab agar selama proses pemberesan harta pailit , kedudukan karyawan sebagai kreditur preferen terlindungi hak-haknya sesuai dengan Undang-Undang yang memberikan para karyawan hak istimewa untuk di dahulukan pembayaran utang-utangnya . Bankruptcy as one of the means of law is essentially not only based on the settlement of debt payments to the creditors - creditors but in addition there are other obligations for the company that must be implemented that is related to the employees where the company is obliged to pay wages. Which is reviewed in writing this is how the responsibility of the curator in the imposition of the right of the worker as the preferred creditor based on the decision of the constitutional court number 67 of 2013. The writing of this law is an empirical legal research that is discrete in the analysis that is by reviewing and analyzing related bankruptcy law. Based on the results of research and discussion, in bankruptcy has a responsibility to fulfill the rights of employees, including wages and other employee rights. Having been declared bankrupt, the curator as the party making the bankruptcy property has the responsibility that during the process of securing the bankrupt property, the employee's position as the preferred creditor shall be protected his rights in accordance with the Law which grants the privileged employees to pre- pay the debts.

Kontruksi Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Dian Septiandani; Dharu Triasih; Dewi Tuti Muryati
Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Vol 7, No 1 (2017): Januari
Publisher : Universitas Semarang

Perkawinan beda agama adalah perkawinan antara pria dan wanita yang keduanya memiliki perbedaan agama atau kepercayaan satu sama lain. Perkawinan beda agama bisa terjadi antar sesama WNI yaitu pria WNI dan wanita WNI yang keduanya memiliki perbedaan agama/ kepercayaan juga bisa antar beda kewarganegaraan yaitu pria dan wanita yang salah satunya berkewarganegaraan asing dan juga salah satunya memiliki perbedaan agama atau kepercayaan. Permasalahan pada penelitian ini ialah kajian hukum perkawinan beda agama dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia menurut Hukum Islam, UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, pernikahan beda agama tidak diperbolehkan. Peraturan dalam UU Perkawinan sudah sesuai dengan peraturan setiap agama di Indonesia. Keberadaan UU Perkawinan tidak hanya berlaku bagi masyarakat yang beragama Islam saja, namun berlaku bagi semua agamaThe marriage of different religions is a marriage between men and women who both have different religions or beliefs with each other. Different religious marriages can occur between Indonesian Citizens, WNI men and women who both have differences in religion / beliefs can also be different between citizenship of men and women who one of them foreign citizenship and also one of them has different religions or beliefs. The problem of this study is the study of marriage law of different religions in the perspective of Islamic law and positive law in Indonesia according to Islamic Law, Marriage Law and Compilation of Islamic Law, religious marriage is not allowed. The rules in the Marriage Law are in conformity with the rules of every religion in Indonesia. The existence of Marriage Law applies not only to people who are Moslems but to all religions

Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Dalam Kaitannya Dengan Permohonan Pailit Yang Diajukan Oleh Debitor Studi Kasus Pada PT. BANK CIMB NIAGA Melawan PT. Sumatera Persada Energi Imam Magribi; Dewi Tuti Muryati; Supriyadi -
Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Vol 7, No 2 (2017): Mei
Publisher : Universitas Semarang

Tindakan Pailit adalah suatu sitaan umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas. Harta pailit akan dibagikan sesuai dengan porsi besarnya tuntutan Kreditor. Berdasarkan latar belakang maka yang menjadi pokok permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum kreditor atas kepailitan yang diajukan debitor, dan bagaimana penyelesaian harta pailit debitor kepada para kreditor sehubungan dengan permohonan pailit oleh debitor. Penelitian hukum dengan tipe penelitian menggunakan yuridis normatif, spesifikasi penelitian deskriptif analitis, metode pengumpulan data menggunakan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, metode analisis datanya menggunakan analisis kualitatif. Perlindungan hukum kreditor atas kepailitan yang diajukan debitor atas permohonan kepailitan yang dilakukan oleh PT. Sumatera Persada Energi telah sesuai dengan Undang-Undang Kepailitan yang berlaku baik Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 maupun UUKPKPU, karena secara substansial tidak ada perubahan dalam syarat-syarat pengajuan permohonan kepailitan. Syarat-syarat pengajuan permohonan kepailitan tersebut jauh dari asas keadilan bagi penyelesaian kepailitan antara debitor dan kreditor, terutama bagi kreditor yang mempunyai debitor harta kekayaannya (boedel) tidak cukup untuk membayar keseluruhan hutang kepada kreditor. The Bankruptcy Act is a public confiscation of all the wealth of the Bankrupt Debtor whose stewardship and ordering are carried out by the Curator under the supervision of the Supervisory Judge. Bankruptcy assets will be distributed in accordance with the portion of the creditors demand. Based on the background then the subject matter of this research is how the protection of the creditors law on bankruptcy filed debtor, and how the debtor bankruptcy property settlement to the creditors in connection with the request for bankruptcy by the debtor. Research method, research method consist of type / type of research using normative juridical, research specification using analytical descriptive, data collection method using secondary data covering primary law material, secondary law material, and tertiary law material, method of data analysis using qualitative analysis. Protection of the creditor's law of bankruptcy filed by the debtor on the Bankruptcy Application made by PT. Sumatra Persada Energi has been in compliance with the Bankruptcy Act applicable both Law Number 4 of 1998 and UUKPKPU, because substantially there is no change in the requirements for filing of bankruptcy petition. The requirements for filing a petition for bankruptcy are far from the principle of justice for bankruptcy settlement between the debtor and the creditor, especially for creditors whose debtor is not enough to pay the entire debt to the creditors.

PENINGKATAN PEMAHAMAN SISWA SMA NEGERI 2 BOYOLALI MENGENAI SANKSI HUKUM BAGI PELAKU BALAP MOTOR LIAR Tri Mulyani; Dewi Tuti Muryati
JMM - Jurnal Masyarakat Merdeka Vol 4, No 2 (2021): NOVEMBER
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/jmm.v4i2.69

AbstractThe world of motorbike racing should be done professionally, but then it has developed into wild motor racing. Illegal motorbike racing is an event that is held without a permit which is often carried out in public places and this illegal motorbike racing activity is not carried out at all on official racing tracks, but on the highway. This illegal racing is a place to look for prestige among teenagers, as well as a place for gambling where every race is carried out there is always a bet money from hundreds of thousands to millions of rupiah, even causing casualties. Illegal motor racing actors can be subject to sanctions stipulated in Law No. 22/2009 concerning Road Traffic and Transportation and the Criminal Code, so that considering the importance of understanding legal sanctions for illegal motorbike racers, dedication is necessary. to the community in the form of Student Understanding of SMA Negeri 2 Boyolali. This service was carried out by way of lectures and direct questions and answers and evaluation by distributing questionnaires before and after the activity was carried out. The results of the dedication with the theme of understanding the law of the Boyolali 2 Public High School Students regarding sanctions for illegal motorbike racers showed an increase of 5.4%. Keywords: improvement; understanding; legal sanctions; students; wild motor racing AbstrakDunia balap motor seharusnya dilakukan secara profesional, namun kemudian berkembang menjadi balap motor liar. Balap motor liar merupakan suatu ajang yang diselenggarakan tanpa izin yang kerap kali dilakukan di tempat umum dan kegiatan balap motor liar ini sama sekali tidak dilakukan di lintasan balap resmi, melainkan di jalan raya. Balap liar ini menjadi ajang mencari gengsi antara remaja, juga sebagai wadah perjudian di mana setiap dilakukan balapan selalu ada uang taruhan dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah, bahkan menimbulkan korban jiwa. Pelaku balap motor liar dapat dikenai sanksi yang diatur dalam Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga kiranya mengingat pentingnya pemahaman mengenai sanksi hukum bagi pelaku balap motor liar, maka perlu dilakukan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk Pemahaman Siswa SMA Negeri 2 Boyolali. Pengabdian ini dilakukan dengan cara ceramah dan Tanya jawab secara langsung dan evaluasi dengan penyebaran kuesioner sebelum dan sesudah kegiatan dilaksanakan. Hasil pengabdian dengan tema pemahaman hukum Siswa SMA Negeri 2 Boyolali mengenai sanksi bagi pelaku balap motor liar, menunjukkan adanya peningkatan 5,4%.Kata Kunci: peningkatan, pemahaman, sanksi hukum, siswa, balap motor liar

PENDIDIKAN ANTI KORUPSI BAGI SISWA UPAYA PENCEGAHAN DINI TINDAK PIDANA KORUPSI Sukimin Sukimin; Dewi Tuti Muryati
KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 3, No 1 (2022): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/kdrkm.v3i1.5091

Korupsi di Indonesia sampai sekarang belum dapat diberantas secara tuntas hal ini tidak lepas dari moralitas para pelaku. Dalam upaya pencegahan terjadinya korupsi di masa mendatang sangat penting para generasi muda diberikan pendidikan anti korupsi agar para generasi uda pada masa mendatang tidak berbuat korup dalam semua bidang. Para siswa sangat perlu diberikan pemahaman terhadap pendidikan anti korupsi karena para siswa pada umumnya belum memahami adanya pendidikan anti korupsi. Adapun tujuan diadakan pengabdian kepada masyarakat adalah untuk memberikan pemahaman dan penanaman pendidikan anti korupsi kepada siswa sebaga bentuk upaya pencegahan terjadinya korupsi dimasa mendatang. Solusi yan diberikan adalah dengan memberikan ceramah atau sosialisasi pendidikan anti korupsi kepada siswa. Metode yang digunakan adalah meliputi tahap persiapan , tahap pelaksaaan dan tahap evaluasi. Adapun hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat bagi siswa menunjukan bahwa terjadi peningkatan pemahaman yang cukup signifikan antara sebelum dan sesudah diberikan penyuluhan atau sosialisasi tentang pendidikan anti korupsi. Hal ini dapat diihat dari data pengolahan kusioner peserta terhadap perbandingan sebelum dengan sesudah diberikan ceramah atau sosialisasi terhadap komponen pertanyaan yang diberikan kepada siswa. Sebelumnya menyatakan tidak tahu sebanyak 54,4% menjadi 5,9%, kemudian menyatakan kurang tahu sebelumya 30,8% menjadi 14,7% dan yang menyatakan tahu sebelumnya 14,7% meningkat menjadi 82,3%.. Dengan demikian diharapkan para siswa dapat memahami arti pentingnya pendidikan anti korupsi sehingga siswa terhindar dari perilaku yang digolongkan korupsi.

Title

Found 19 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 19 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 19 Documents
Search