Subaidah Ratna Juita
Fakultas Hukum Universitas Semarang

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

REFORMULATION OF THE CRIMINAL LIABILITY AS AN ACTOR OF ONLINE PROSTITUTION: A NORMATIVE STUDY Juita, Subaidah Ratna
INDONESIAN JOURNAL OF CRIMINAL LAW STUDIES Vol 2, No 2 (2017): November 2017
Publisher : INDONESIAN JOURNAL OF CRIMINAL LAW STUDIES

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

One of the rational efforts used to tackle online prostitution activity is with the approach of criminal law through criminal law formulation as a concrete form of criminal responsibility to the perpetrators of online prostitution. There is no provision that regulates the criminal to the users of online prostitution services because of the maximum prevention of online prostitution itself. If there is no national regulation governing the matter, online prostitution users will feel secure and remain free to buy services for their satisfaction alone, while it is contrary to various aspects of norms in the ethical norms of society. Therefore a criminal law is required, related to criminal liability for users of online prostitution services. The method used is normative juridical, ie by examining or analyzing secondary data using basic materials, with legal sense as a set of rules or positive norms in the legislation system that regulates prostitution online, as well as using secondary legal materials, and tertiary. So this research is library research (library research), that is research to secondary data. Thus, the juridical-normative approach in the study is used to analyze issues relating to criminal law reform regarding criminal liability to online prostitution actor.
KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM MELAKUKAN FUNGSI PENGAWASAN PADA LEMBAGA PERBANKAN SYARIAH Astanti, Dhian Indah; Juita, Subaidah Ratna
Law and Justice Vol.2 , No. 2, Oktober 2017
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v2i2.5547

Abstract

Lembaga keuangan di Indonesia dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok yaitu Lembaga Keuangan bank (LKB) , Lembaga Keuangan Bukan bank (LKBB) dan Lembaga Pembiayaan. Secara teoritis teknis, sebenarnya islam tidak membedakan antara LKBB, LKB dan Lembaga Pembiayaan. Sistem perbankan konvensional yang telah ada sebelumnya menjadi semakin lengkap dengan diintrodusirnya sistem perbankan syariah sehingga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan semua elemen masyarakat akan jasa perbankan tanpa perlu lagi mengenai boleh atau tidaknya memakai jasa perbankan terutama jika ditinjau dari kacamata agama. Permasalahan yang akan diteliti meliputi fungsi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap lembaga perbankan syariah dan bentuk perlindungan hukum bagi nasabah perbankan syariah oleh OJK. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis, jenis data yang digunakan adalah data skunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier kemudian dianalis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam penjelasan Pasal 69 ayat (1)huruf (a) menegaskan bahwa tugas Bank Indonesia dalam mengatur dan mengawasi bank yang dialihkan ke OJK adalah tugas pengaturan dan pengawasan yang berkaitan dengan                          microprudential. BI tetap memiliki tugas pengaturan perbankan terkait macroprudential.
URGENSI PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DALAM KASUS KEJAHATAN KESUSILAAN: KAJIAN TENTANG SANKSI PIDANA BAGI PELAKU KEJAHATAN KESUSILAAN PADA ANAK Juita, Subaidah Ratna
Hukum dan Masyarakat Madani Vol 6, No 3 (2016): Desember
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v6i3.799

Abstract

Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan kesusilaan pada anak di Indonesia belum seimbang dengan dampak yang ditimbulkannya. Adapun anak sebagai korban dari kejahatan kesusilaan tentu mengalami trauma yang berkepanjangan hingga dewasa bahkan seumur hidupnya. Salah satu upaya yang dapat ditempuh dalam menghadapi problematika penegakan hukum adalah dengan cara pembenahan sistem hukum. Oleh karna itu perlu adanya pembaharuan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan kesusilaan sebagai bagian dari sistem hukum. Pembaharuan ini perlu dilakukan karena sanksi pidana yang ada saat ini tidak memberikan efek jera bagi pelaku. Upaya pembaruan hukum pidana yang berkaitan dengan sanksi pidana dalam kasus kejahatan kesusilaan pada anak dapat ditelusuri berdasarkan perumusan sanksi pidana berdasarkan KUHP, UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan pertama atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan demikian tulisan ini secara fokus mengkaji urgensi pembaharuan hukum pidana, khususnya hukum pidana materiil tentang sanksi pidana bagi pelaku kejahatan seksual dalam rangka untuk memberikan perlindungan pada anak korban kejahatan seksual.The imposition of criminal sanctions against the perpetrators of morality in children in Indonesia has not been balanced by its impact. As for the child as a victim of crime decency certainly traumatized prolonged until adulthood even a lifetime. One effort that can be taken in dealing with the problem of law enforcement is to reform the legal system. By because it is necessary to reform criminal sanctions for the perpetrators of decency as part of the legal system. These reforms need to be done because there is a criminal sanction which does not currently provide a deterrent effect on perpetrators. Efforts to reform the criminal law relating to criminal sanctions in cases of crimes of morality in children can be traced by the formulation of criminal sanctions under the penal law, Law No. 23 of 2002 on Child Protection, Law No. 35 of 2014 on the First Amendment of Law No. 23 of 2002 on Child Protection, and Government Regulation in Lieu of Law (Perppu) Number 1 Year 2016 Concerning Second Amendment Act No. 23 of 2002 about Child Protection. So this paper examines the urgency updates operating focus criminal law, especially criminal law substantive about criminal sanctions for dader of sexual crimes in order to provide protection for child victims of sexual crimes. 
KAJIAN HUKUM PIDANA TENTANG DELIK PENGHINAAN : STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES SEMARANG Prestama, Rezky Plantika; Juita, Subaidah Ratna; Triwati, Ani
Hukum dan Masyarakat Madani Vol 7, No 3 (2017): Desember
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v7i3.973

Abstract

Judul dari penulisan ini adalah kajian hukum pidana tentang delik penghinaan di wilayah hukum polrestabes semarang. Berdasarkan kitab undang undang hukum pidana dan berdasarkan Undang-undang No.11Tahun 2008 tentang informasi dan elektronika sebagaimana diubah dengan undang undang no 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang undang informasi dan elektronika. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif. dengan bahan Hukum primer sebagai instrumen dalam menemukan Hukum Delik Penghinaan berdasarkan  KUHP maupun berdasarkan Undang-Undang . Sedangkan bahan Hukum sekunder dan tersier menjadi pendukung dalam menemukan solusi Hukum dari permasalahan yang terjadi. Teknik memperoleh bahan Hukum selanjutnya dilakukan dengan cara penelitian ke Perpustakaan (Library research) dan ke Polrestabes Ssmarang. yakni dengan melakukan penelusuran terhadap peraturan Perundang-Undangan, beberapa buku-buku literatur, jurnal HHHHukum dan tulisan yang berkaitan langsung dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu khasus yang terjadi di Polrestabes Semarang.The tittle of the writing is a criminal law review of defamation offense in jurisdiction of Polrestabes Semarang.based on the criminal law and based of criminal law number 11 of 2008 on information and electronics as amended by law number 19 of 2016 about changes to information and electronics laws. The shortcut method in his study in normative. With primary legal materials as instruments to finding the law of defamatory offense based on KUHP or by law. While secondary and tertiary legal materials become supporters in finding the legal solution of the problem that occure. The technique of obtaining legal material is further done in library research and Polrestabes Semarang. By performing a search on legislation, several literature books, legal and literary journals that deal directly with the issues raised in this case of Polrestabes Semarang.
PERLINDUNGAN HUKUM PADA KORBAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP MELALUI MEDIASI PENAL DALAM PERSPEKTIF PEMBARUAN HUKUM PIDANA Juita, Subaidah Ratna; Kridasaksana, Doddy; Triwati, Ani
Jurnal Dinamika Sosial Budaya Vol 19, No 2 (2017): Desember 2017
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jdsb.v19i2.988

Abstract

In the criminal justice system to seek penal mediation. based on thoughts associated with ideas of reform of penal law (penal reform). The background of the criminal law reform is based on the idea of protection for victims of crime. For the victims and potential victims of pollution and / or environmental damage required is the existence of a legal device that provides protection coverage. The problem in this research is related to the aspect of legal protection to the victim of environmental crime through alternative of environmental crime case settlement outside court, that is through penal mediation in perspective of criminal law renewal. The research method used in this study is normative juridical, that is by reviewing or analyzing secondary data in the form of main legal material, by understanding the law as a set of rules or norms positive in the legislation system that regulates the victims of environmental crime life. The results show that the need for alternative settlement of environmental crime cases outside the court, as a real form of legal protection for victims of environmental crime. This means that in the perspective of reform of the criminal law, it is necessary to revise the formulation of Article 85 paragraph (2) of Law no. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management, which should also be the legal basis for the settlement of TPLH out of court
Perlindungan Hukum Pada Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup Melalui Mediasi Penal Dalam Perspektif Pembaruan Hukum Pidana Juita, Subaidah Ratna; Kridasaksana, Doddy; Triwati, Ani
Hukum dan Masyarakat Madani Vol 7, No 1 (2017): Januari
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v7i1.955

Abstract

Dalam sistem peradilan pidana untuk mengupayakan adanya mediasi penal. dilatar belakangi pemikiran yang dikaitkan dengan ide-ide pembaruan hukum pidana (penal reform). Latar belakang dilakukannya pembaruan hukum pidana itu antara lain didasarkan pada ide perlindungan pada korban tindak pidana. Bagi korban dan calon korban pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang diperlukan adalah adanya perangkat hukum yang memberikan jaminan perlindungan. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan aspek perlindungan hukum pada korban tindak pidana lingkungan hidup melalui alternatif penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup di luar pengadilan, yakni melalui mediasi penal dalam perspektif pembaruan hukum pidana. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji  atau  menganalisis  data  sekunder  yang  berupa  bahan-bahan  hukum primer, dengan  memahami  hukum  sebagai  perangkat  peraturan  atau  norma- norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai korban tindak pidana lingkungan hidup. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa perlunya alternatif penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup di luar pengadilan, sebagai wujud konkret perlindungan hukum pada korban tindak pidana lingkungan hidup. Hal ini berarti dalam perspektif  pembaruan hukum pidana perlu dilakukan revisi yang berkaitan dengan perumusan Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang seyogyanya juga dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi penyelesaian TPLH di luar pengadilan.In the criminal justice system to seek penal mediation. based on thoughts associated with ideas of reform of penal law (penal reform). The background of the criminal law reform is based on the idea of protection for victims of crime. For the victims and potential victims of pollution and / or environmental damage required is the existence of a legal device that provides protection coverage. The problem in this research is related to the aspect of legal protection to the victim of environmental crime through alternative of environmental crime case settlement outside court, that is through penal mediation in perspective of criminal law renewal. The research method used in this study is normative juridical, that is by reviewing or analyzing secondary data in the form of main legal material, by understanding the law as a set of rules or norms positive in the legislation system that regulates the victims of environmental crime life. The results show that the need for alternative settlement of environmental crime cases outside the court, as a real form of legal protection for victims of environmental crime. This means that in the perspective of reform of the criminal law, it is necessary to revise the formulation of Article 85 paragraph (2) of Law no. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management, which should also be the legal basis for the settlement of TPLH out of court.
KAJIAN HUKUM PIDANA TENTANG DELIK PENGHINAAN : STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES SEMARANG Prestama, Rezky Plantika; Juita, Subaidah Ratna; Triwati, Ani
Hukum dan Masyarakat Madani Vol 7, No 3 (2017): Desember
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v7i3.1032

Abstract

Judul dari penulisan ini adalah kajian hukum pidana tentang delik penghinaan di wilayah hukum polrestabes semarang. Berdasarkan kitab undang undang hukum pidana dan berdasarkan Undang-undang No.11Tahun 2008 tentang informasi dan elektronika sebagaimana diubah dengan undang undang no 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang undang informasi dan elektronika. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif. dengan bahan Hukum primer sebagai instrumen dalam menemukan Hukum Delik Penghinaan berdasarkan  KUHP maupun berdasarkan Undang-Undang . Sedangkan bahan Hukum sekunder dan tersier menjadi pendukung dalam menemukan solusi Hukum dari permasalahan yang terjadi. Teknik memperoleh bahan Hukum selanjutnya dilakukan dengan cara penelitian ke Perpustakaan (Library research) dan ke Polrestabes Ssmarang. yakni dengan melakukan penelusuran terhadap peraturan Perundang-Undangan, beberapa buku-buku literatur, jurnal HHHHukum dan tulisan yang berkaitan langsung dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu khasus yang terjadi di Polrestabes Semarang.The tittle of the writing is a criminal law review of defamation offense in jurisdiction of Polrestabes Semarang.based on the criminal law and based of criminal law number 11 of 2008 on information and electronics as amended by law number 19 of 2016 about changes to information and electronics laws. The shortcut method in his study in normative. With primary legal materials as instruments to finding the law of defamatory offense based on KUHP or by law. While secondary and tertiary legal materials become supporters in finding the legal solution of the problem that occure. The technique of obtaining legal material is further done in library research and Polrestabes Semarang. By performing a search on legislation, several literature books, legal and literary journals that deal directly with the issues raised in this case of Polrestabes Semarang.
CYBER BULLYING PADA ANAK DALAM PERSPEKTIF POLITIK HUKUM PIDANA : KAJIAN TEORETIS TENTANG UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2016 Sihotang, Amri Panahatan; Juita, Subaidah Ratna; -, Ariyono
Hukum dan Masyarakat Madani Vol 8, No 2 (2018): November
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v8i2.1034

Abstract

Penelitian ini adalah merupakan pembahasan dan pengkajian secara teoretis normatif  mengenai politik hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana pada anak berkaitan dengan pembaruan dalam subsistem substansi dari hukum pidana anak, serta merupakan pembangunan dalam sistem hukum Indonesia yang berorientasi pada perlindungan terhadap anak korban cyber bullying. Permasalahan dalam penelitian ini berkaitan dengan politik hukum pidana dalam terhadap cyber bullying pada Anak. Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang dilakukan terhadap data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan jurnal ilmiah. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi pustaka. Metode analisis data menggunakan analisis deskriptif yang dikaji berdasarkan obyek kajian hukum pidana pada cyber bullying, kemudian dari obyek penelitian tersebut peneliti menganalisis dengan menggunakan teori politik hukum pidana. Dengan demikian, pendekatan yuridis-normatif dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan perilaku cyber bullying pada Anak dalam perspektif politik hukum pidana. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa politik hukum pidana dalam terhadap cyber bullying pada anak dapat ditelusuri berdasarkan Pasal 76 C jo. Pasal 80 (1) UU Perlindungan Anak, yaitu dalam hal tindakan cyber bullying yang dilakukan pada anak, maka terhadap pelaku dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).This research is a form of action taken in the efforts of legal countermeasures carried out in various processes, and also in the Indonesian legal system that focuses on violence against cyber bullying. Problems in this study relate to legal policies in combating cyber bullying in children. While the method used in this study is a normative juridical approach to secondary data. Secondary data in the form of making regulations, books, and scientific journals. Data collection methods that use literature study. Data analysis method uses descriptive analysis that explores the object of cyber bullying, then from the object of the research the researcher uses political theory of criminal law. Thus, the juridical-normative approach in this study is to analyze the behavior that is happening in children in the perspective of criminal law politics. Based on the results of the study, it can be concluded that legal policy in the context of cyber bullying in children can be traced based on Article 76 C jo. Article 80 (1) of the Child Protection Act, namely in the case of cyber bullying actions carried out on children, it can be subject to a prison sentence of a maximum of 3 (three) years 6 (six) months and / or a maximum fine of Rp. 72,000,000.00 (seventy two million rupiah).
AUTHORITY OF RELIGIOUS COURT IN SETTLEMENT OF SHARIAH BANKING DISSOLUTION Astanti, Dhian Indah; Heryanti, B.Rini; Juita, Subaidah Ratna
Tadulako Law Review Vol 3, No 2 (2018)
Publisher : Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The principle of Islamic banking is part of Islamic teachings relating to the economy. One of the principles in Islamic economics is the prohibition of usury in its various forms, and using the system, among others, in the form of profit sharing principles. With the principle of profit sharing, Islamic banks can create a healthy and fair investment climate because all parties can share both the benefits and potential risks that arise so that they will create a balanced position between the bank and its customers. Seeing the development of Islamic banks so far, sharia principles which are the main foundation of Islamic banks in carrying out their duties have not been able to be implemented and enforced optimally, especially in the event of a dispute between parties, Islamic banks and their customers. This study aims to determine and understand the authority of the Religious Courts in resolving sharia banking disputes and the principles of handling sharia banking dispute resolution. This research is a sociological juridical legal research. This approach was chosen considering that in order to achieve the objectives of the study not only based on legal provisions. However, there are sociological factors which need to be addressed, such as social phenomena related to sharia banking dispute resolution. Methods of data collection were conducted through interviews, questionnaires, and literature studies. Data collected includes primary data and secondary data then will be analyzed qualitatively and identified and carried out categorization. From the results of the analysis, conclusions will then be drawn as answers to existing problems. With the issuance of Law Number 3 of 2006 concerning Amendments to Law Number 7 of 1989 concerning Religious Courts since 30 March 2006 has provided a legal umbrella for the implementation of Sharia Economics in Indonesia and disputes in sharia banking are the authority of the religious court environment, dispute resolution related to sharia banking economic activities completed in two ways, namely litigation and non-litigation, besides that the issuance of Law Number 21 of 2008 concerning Islamic Banking further reinforces the dispute resolution mechanism between the bank and the customer as stipulated in Article 55 paragraph (1), (2) and ( 3) that dispute resolution is carried out in accordance with the contents of the contract.
REFORMULATION OF THE CRIMINAL LIABILITY AS AN ACTOR OF ONLINE PROSTITUTION: A NORMATIVE STUDY Juita, Subaidah Ratna
IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies) Vol 2, No 2 (2017): November 2017 Indonesian Journal of Criminal Law Studies
Publisher : Universitas Negeri Semarang (UNNES)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (540.074 KB) | DOI: 10.15294/ijcls.v2i2.12320

Abstract

One of the rational efforts used to tackle online prostitution activity is with the approach of criminal law through criminal law formulation as a concrete form of criminal responsibility to the perpetrators of online prostitution. There is no provision that regulates the criminal to the users of online prostitution services because of the maximum prevention of online prostitution itself. If there is no national regulation governing the matter, online prostitution users will feel secure and remain free to buy services for their satisfaction alone, while it is contrary to various aspects of norms in the ethical norms of society. Therefore a criminal law is required, related to criminal liability for users of online prostitution services. The method used is normative juridical, ie by examining or analyzing secondary data using basic materials, with legal sense as a set of rules or positive norms in the legislation system that regulates prostitution online, as well as using secondary legal materials, and tertiary. So this research is library research (library research), that is research to secondary data. Thus, the juridical-normative approach in the study is used to analyze issues relating to criminal law reform regarding criminal liability to online prostitution actor.