Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.259
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Register: Jurnal Ilmiah Teknologi Sistem Informasi Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Jurnal Penelitian Serambi Hukum Innovative: Journal Of Social Science Research
Ariy Khaerudin
Universitas Islam Batik Surakarta
Humanities Computer Science & IT Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Pelaksanaan Peran Badan Penasihatan, Pembinaan, Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Sebagai Upaya Untuk Mengurangi Angka Perceraian Di Kabupaten Karanganyar Nourma Dewi; Ariy Khaerudin; Femmy Silaswaty Faried
Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Vol 9, No 2 (2019): November
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (204.624 KB) | DOI: 10.26623/humani.v9i2.1708

Abstract

Perkawinan merupakan ikatan yang luhur dan sakral yang merupakan bagian dari kodrat manusia. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan diharapkan membentuk rumah tangga yang utuh dan kekal. Akan tetapi dalam pelaksanaannya dalam kehidupan berumah tangga dimana pada mulanya didasari dengan cinta dan kasih sayang pada perjalanannya terjadi berbagai macam permasalahan atau cobaan terutama di kompleksitas  dimana berpengaruh pada keutuhan rumah tangga yang sudah dibina sehingga menyebabkan putusnya ikatan perkawinan. Putusnya perkawinan salah satunya disebabkan karena terjadinya perceraian. Pemerintah mempunyai Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) untuk menanggulangi masalah perkawinan yang bisa menyebabkan perceraian yang pada pelaksanaannya perannya tidak terlaksana dengan baik dilihat dari tingginya angkanya perceraian di Kabupaten Karanganyar contohnya pada tahun 2018 terdapat 1535 kasus. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Peran dan manfaat BP4 tidak dirasakan oleh masyarakat dimana seharusnya meningkatkan kualitas perkawinan dan menekan angka perceraian. Selain itu, terdapat overlapping tugas BP4 dengan penyuluh dan penghulu di KUA 
Hambatan dalam Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi pada Kantor Notaris Nuraini, S.H.,M.Kn) Astuti Widyawati; Suharno; Ariy Khaerudin
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 15 No 02 (2022): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 15 No 02 Tahun 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (161.381 KB)

Abstract

Pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik diberlakukan mulai tahun 2013 sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik. Jaminan fidusia wajib di daftarkan pada lembaga jaminan fidusia. Pada kondisi pandemi Covid-19 pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia yang dilakukan secara elektronik memiliki keuntungan bagi notaris selaku kuasa untuk mendaftarkan jaminan fidusia. Namun dalam pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik terdapat beberapa hambatan yang harus dihadapi oleh notaris. Tujuan penelitian ini mengkaji berbagai hambatan dalam pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia pada masa pandemi Covid-19. Untuk mencapai tujuan penelitian ini didukung menggunakan data berupa fakta-fakta yang diperoleh secara langsung dari sumber data untuk mencapai tujuan penelitian ini. Kata Kunci : Covid-19; Hambatan; Pendaftaran Fidusia.
Designing a Mobile Application to Assist Micro-Entrepreneurs in Understanding the Food Business Legality Process Izzatul Umami; Ahmad Naim Bin Che Pee; Hamzah Asyrani Bin Sulaiman; Ariy Khaerudin
Register: Jurnal Ilmiah Teknologi Sistem Informasi Vol 9 No 1 (2023): January
Publisher : Information Systems - Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26594/register.v9i1.3061

Abstract

Micro-entrepreneurs are considered crucial by the government and stakeholders in economic development. However, the coaching and development opportunities for microenterprises have been limited, leading to a lack of technological advancements and self-competence among business actors. This research aims to address this gap by presenting the design and development of a mobile-based learning application called the Food Business System App (FBS App). The FBS App serves as a valuable resource for micro-entrepreneurs to acquire business knowledge related to government policies and enhance the value of their products. Developed using the Smart Apps Creator app on the Mobile App digital platform, the FBS App includes a collection of papers and videos covering various aspects of business and product legality. The learning content is divided into five parts: licensing, product branding, product manufacturing examples, and feedback. The FBS App is designed to minimize internet data usage, provide user-friendly experience, ensure fast technology access, and offer reliable technology performance for users with limited technological proficiency. The User-Centred System Design (UCSD) approach was employed in the application's design process, and the System Usability Scale (SUS) method was used for testing, resulting in a score of 77.2. It is anticipated that the FBS App will serve as a valuable reference tool for micro-entrepreneurs, enabling them to enhance the quality and competitiveness of their products.
Penerapan Cyber Law Terhadap Kasus Retas Jual Beli Online Bambang Triyono; Hanuring Ayu Ardhani Putri; Ariy Khaerudin; Amir Junaidi
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 2 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i2.9283

Abstract

Kemajuan teknologi informasi terus mendorong munculnya berbagai kegiatan yang dilakukan masyarakat melalui kecanggihan teknologi tersebut, khususnya internet. Salah satu kegiatan di dunia maya adalah transaksi jual beli secara elektronik (e-commerce). i. Pendekatan ini memastikan bahwa kasus-kasus seperti itu dapat diselesaikan secara hukum, mencegah terjadinya kekosongan hukum yang dapat mengakibatkan kerugian yang lebih besar. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi langkah-langkah hukum yang dapat diambil sebagai respons terhadap tindakan melawan hukum dalam transaksi jual beli berbasis internet. Dengan mengkaji dan menganalisis aspek-aspek hukum yang melibatkan transaksi ini, penelitian ini berusaha memberikan wawasan mengenai potensi penyelesaian hukum. Fokusnya adalah memastikan bahwa keadilan dilayani dan kerugian yang dialami oleh pihak yang terlibat dapat diatasi dengan tepat dalam kerangka hukum. Secara keseluruhan, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan strategi hukum dalam menanggapi tindakan melawan hukum dalam transaksi e-commerce. Dengan mengidentifikasi dan memahami implikasi hukum, penelitian ini membuka jalan untuk tindakan hukum yang efektif, melindungi kepentingan pihak yang terlibat dalam transaksi online, dan mencegah terjadinya kekosongan hukum yang dapat mengakibatkan kerugian yang lebih besar.  
Efektifitas Pemenuhan Hak Atas Jaminan Kesehatan Nasional Berbasis Elektronik Di Tingkat Panti Asuhan Prista Prasiwi; Muhammad Muhtarom; Ismiyanto Ismiyanto; Ariy Khaerudin; Firstnandiar Glica Aini Suniaprily
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 2 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i2.9286

Abstract

Pemerintah melihat peluang dalam memberikan akses pelayanan publik yang efektif melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), atau yang dikenal sebagai e-government. Digitalisasi dalam pelayanan kesehatan dianggap penting sebagai hak dasar masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengakomodasi akses pelayanan kesehatan publik melalui Jaminan Kesehatan Nasional di Panti Asuhan menggunakan SPBE. Sesuai dengan Perpres RI Nomor 95 Tahun 2018, setiap instansi pemerintah diharapkan menerapkan SPBE. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, fokus pada kajian norma-norma dalam hukum positif. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dianggap sebagai dasar pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan merata untuk anak-anak di Panti Asuhan. SPBE berfungsi sebagai landasan untuk menciptakan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan. Meskipun Prinsip-prinsip dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 belum sepenuhnya terpenuhi, terutama dalam menjamin kepesertaan panti asuhan di Jaminan Kesehatan Nasional, keterpaduan dianggap kunci dalam menangani permasalahan ini. Oleh karena itu, disarankan agar Dinas Sosial melakukan pendataan terhadap panti asuhan yang belum mendaftarkan anak-anaknya untuk mendapatkan jaminan kesehatan.  
Perlindungan Hukum Bagi Pengguna E-Commerce Terhadap Pendistribusian Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Muhamad Fredianto Boro Anugerah; Ida Aryati Dyah Purnomo Wulan; Ariy Khaerudin; Muhammad Muhtarom
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 2 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i2.9290

Abstract

Globalisasi dunia berdampak pada berkembangnya kemajuan teknologi perdagangan bebas antar negara. melalui perdagangan internasional melahirkan aturan perdagangan bebas serta lebih fokus pada pengembangan pasar bebas, cepat dalam suatu kehidupan tanpa batas. Wujud dari akibat Globalisasi perdagangan bebas adalah munculnya fenomena Electronic Commerce di dalam UU ITE khususnya menyangkut manipulasi informasi elektronik, pertanggungjawaban pidana pelaku tidak pidana manipulasi informasi elektronik, serta perlindungan hukum terhadap perlindungan hukum. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa perlindungan hukum bagi para pihak dalam E-Commerce sebagai akibat dari Bisnis Dagang mencakup dua sisi yaitu dalam Perjanjian dan diluar Perjanjian, serta Pengaturan Transaksi E-Commerce dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2008 dapat dijabarkan seperti diperlukannya keberadaan suatu Lembaga Sertifikasi Keandalan untuk melakukan sertifikasi terhadap pihak yang akan melakukan transaksi elektronik (Pasal 10); Pengaturan pelaksanaan Transaksi Elektronik (Pasal 17 Ayat (3));Pengaturan mengenai Kontrak Elektronik terhadap Transaksi Elektronik (Pasal 18 Ayat (1)); Penyelesaian Sengketa atas Transaksi Elektronik (Pasal 18 Ayat (3)); Sistem Elektronik sebagai sistem pelaksanaan Transaksi Elektronik (Pasal 19); Pengaturan mengenai Agen Elektronik sebagai perantara dalam melakukan Transaksi Elektronik (Pasal 21 dan 22) Adapun saran dalam penelitian ini perlu peningkatan dalam memberikan pengertian yang spesifik tentang manipulasi informasi elektronik serta perlu sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih berhati-hati dalam berprilaku, khususnya dalam memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada.   
Tinjauan Cyberbullying Di Kalangan Remaja dalam Perspektif Hukum Pidana Cyber Alfany Fitria Wijaya; Amir Junaidi; Ariy Khaerudin; Muhammad Muhtarom; Ismiyanto Ismiyanto
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 2 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i2.9456

Abstract

Teknologi yang berkembang saat ini sangatlah berperan penting bagi kehidupan manusia. Kemajuan teknologi telah menyebar ke seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Teknologi tidak akan lepas dari adanya contraption dan web yang merupakan hasil dari kemajuan teknologi itu sendiri. Kemajuan teknologi selain sangat bermanfaat dan membantu bagi kehidupan manusia di setiap harinya, juga dapat menghasilkan segudang rupiah. Namun harus ada keseimbangan dan batasan agar teknologi yang dikembangkan saat ini dapat bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain dan tidak menimbulkan dampak negatif yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Pemanfaatan teknologi di period sekarang ini memang banyak keuntungan yang didapatkan, selain meningkatkan kualitas hidup juga memberi kemudahan dalam melakukan aktifitas sehari-hari. Hasil dari kecanggihan teknologi yang berkembang tersebut memiliki beberapa situs media sosial misalnya Instagram, tiktok, twitter, facebook, line, wire, maupun situs-situs yang lainnya. Kebebasan orang dalam menggunakan media sosial inilah yang menimbulkan berbagai penyalahgunaan media sosial. Salah satu penyalahgunaan media sosial yang akhir-akhir ini semakin ditemui adalah Cyberbullying. Cyberbullying adalah tindakan yang sama dengan tindakan yang sama dengan tindakan bullying pada umumnya, yaitu mengintimidasi, mencemooh, atau menganggu orang lain, namun dilakukan melalui web atau dunia cyber.
Co-Authors Ahmad Naim Bin Che Pee Alfany Fitria Wijaya Amir Junaidi Amir Junaidi Astuti Widyawati Bambang Triyono Femmy Silaswaty Faried Firstnandiar Glica Aini Suniaprily Hamzah Asyrani Bin Sulaiman hanuring ayu ardhani putri Ida Aryati Dyah Purnomo Wulan Ismiyanto Ismiyanto Izzatul Umami Muhamad Fredianto Boro Anugerah Muhammad Muhtarom Nourma Dewi Prista Prasiwi Suharno