Garuda - Garba Rujukan Digital

Peralihan Hak Atas Tanah Dengan Perjanjian Jual Beli Menurut Hukum Pertanahan Indonesia Ayu Larasati; Raffles Raffles
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 1 No. 1 (2020): Februari
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v1i1.8288

This article talks about the legal arrangements regarding the transfer of land rights through the sale and purchase of land for land that has not been registered; and legal consequences of the transfer of land rights because it is not registered at the Land Office in terms of Government Regulation concerning Land Registration. The research method used is the normative legal research method and the approach used is the statutory approach and the conceptual approach ). The results of the study show that, first, the legal arrangements regarding the transfer of land rights through the sale and purchase of land for land that has not been registered, the transfer of rights to land due to the sale and purchase of land that has not been registered or in other words uncertified land rights in the provisions of Government Regulation concerning Land Registration can be sold / transferred ownership rights with the main requirement that the seller is able to show proof of ownership of land such as a previous sale and purchase letter (seal letter), kekitir / petok / girik, statement of the village head / local official, which explains the truth about ownership of the land owner. Second, the legal consequences of the transfer of land rights because they are not registered at the Land Office in terms of Government Regulation concerning Land Registration are legal according to the law if the transfer of land rights due to the sale and purchase of land that has not been registered already meets the material purchase requirements, namely "Light and “Cash". Keywords: Transfer of Land Rights; Sale and Purchase of Land. Abstrak Artikel ini berbicara mengenai pengaturan hukum mengenai peralihan hak atas tanah melalui jual beli tanah terhadap tanah yang belum didaftarkan; dan akibat hukum peralihan hak atas tanah karena tidak terdaftar di Kantor Pertanahan ditinjau dari Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah.Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (normative approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, pengaturan hukum mengenai peralihan hak atas tanah melalui jual beli tanah terhadap tanah yang belum didaftarkan bahwa peralihan hak atas tanah karena jual beli terhadap tanah yang belum didaftarkan atau dengan kata lain tanah hak yang tidak bersertifikat dalam ketentuan Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah dapat dijual/dialihkan hak kepemilikannya dengan syarat utama bahwa penjual mampu menunjukkan bukti-buktikepemilikan tanah seperti surat jual beli sebelumnya (surat segel), kekitir/petok/girik, keterangan kepala desa/pejabat setempat, yang menerangkan kebenaran mengenai pemilikan dari pemilik tanah. Kedua, adapun akibat hukum peralihan hak atas tanah karena tidak terdaftar di Kantor Pertanahan ditinjau dari Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah adalah sah menurut hukum apabila peralihan hak atas tanah karena jual beli terhadap tanah yang belum didaftarkan tersebut sudah memenuhi syarat materil jual beli yaitu “Terang dan“Tunai”. Kata Kunci: Peralihan Hak Atas Tanah; Jual Beli Tanah.

Pengalihan Objek Jaminan Fidusia oleh Debitur dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Ariyanto Ariyanto; Raffles Raffles; Rosmidah Rosmidah
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 1 No. 3 (2020): Oktober
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v1i3.10055

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan pengalihan objek jaminan fidusia di PT. Astra Credit Companies Kota Jambi, selanjutnya untuk memahami dan menganalisis perlindungan hukum terhadap para pihak apabila terjadi pengalihan utang objek jaminan fidusia di PT. Astra Credit Companies Kota Jambi. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pengalihan objek jaminan fidusia di PT. Astra Credit Companies Kota Jambi bahwa barang yang merupakan jaminan fidusia dialihkan kepada pihak ketiga tanpa melalui sistem resmi dan mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari kreditur (pengalihan utang di bawah tangan) dipandang sebagai bentuk cidera janji debitur dalam melaksanakan perjanjian pembiayaan konsumen PT. Astra Credit Companies Kota Jambi, kemudian perlindungan hukum terhadap para pihak apabila terjadi pengalihan utang objek jaminan fidusia di PT. Astra Credit Companies Kota Jambi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Karena pengalihan utang objek jaminan fidusia oleh debitur dilakukan secara di bawah tangan. Dari hasil penelitian ini diharapkan Perusahaan Pembiayaan PT. Astra Credit Companies Kota Jambi melakukan sosialisasi atas peraturan pembiayaan kredit dengan jaminan fidusia, sehingga dapat meningkatkan kesadaran konsumen untuk mematuhi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang tata cara pendaftaran jaminan Fidusia. Kata Kunci: Jaminan Fidusia; Pembiayaan Konsumen. This study aims to determine and analyze the transfer of fiduciary security object arrangements at PT. Astra Credit Companies Jambi City, then to understand and analyze the legal protection of the parties in the event of a transfer of debt fiduciary collateral objects at PT. Astra Credit Companies Jambi City. The method used is empirical juridical. The results showed that the arrangement of the transfer of fiduciary collateral objects in PT. Astra Credit Companies of the City of Jambi that goods which are fiduciary guarantees are transferred to third parties without going through an official system and obtaining prior written approval from creditors (transfer of debt under the hand) is seen as a form of default on debtors' promises in carrying out PT. Astra Credit Companies Jambi City, then legal protection against the parties in the event of a debt transfer object fiduciary guarantee at PT. Astra Credit Companies Jambi City is not running as it should. Because the transfer of fiduciary collateral debt objects by the debtor is done underhanded. From the results of this study it is expected that the Financing Company of PT. Astra Credit Companies Jambi City socializes the credit financing regulations with fiduciary guarantees, so as to increase consumer awareness to comply with Law Number 42 of 1999 and Government Regulation Number 21 of 2015 concerning the procedures for registering Fiduciary guarantees. Keywords: Fiduciary Guarantee; Consumer finance

Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah Mifthahul Jannah; Raffles Raffles; Evalina Alissa
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 2 No. 2 (2021): Juni
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v2i2.12395

This study aims to indentify and analyze (1) the arrangements regarding the form of legal protection for depositors at Sharia MFIs, (2) the limitations regarding the authority of OJK to depositors at Sharia MFIs. The research method used is juridical normative using a statute approach, conceptual approach and case approach. The results of this research are (1) Regulations regarding the form of legal protection for depositors in the form of preventive protection are clearly contained in the laws regarding MFIs. Meanwhile, repressive protection in the form of dispute resolution is carried out at the Religious Court,and it can be resolved through other means based on the agreement of the disputing parties if it is stated in the agreement. Legal protection regarding depositing customer funds in the form of LPS can be found in Article 19 of the laws regarding MFIs, government regulations that further explain the LPS rules for this Sharia MFIs do not yet exist, so it can be said that this LPS has not yet been formed, (2) The limitations of the OJK's authority are include about regulation, supervision and settlement of Sharia MFIs, especially in terms of solvency and liquidity difficulties which are assisted by the Regency/City Government or other appointed parties. Furthermore, the Ministry of Cooperatives conducts the inspection with the Ministry of Internal Affairs and OJK on Sharia MFIs in terms of licensing and guidance. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis (1) pengaturan mengenai bentuk perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan pada LKM Syariah, (2) batasan mengenai kewenangan OJK kepada nasabah penyimpan pada LKM Syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil dari penelitian ini adalah (1) Pengaturan mengenai bentuk perlindungan hukum nasabah penyimpan berupa perlindungan preventif sudah secara jelas terdapat pada undang-undang mengenai LKM. Sedangkan perlindungan represif berupa penyelesaian sengketa dilakukan di Pengadilan Agama, dapat diselesaikan melalui cara lain berdasarkan kesepakatan para pihak yang bersengketa bila dicantumkan pada perjanjian. Perlindungan hukum mengenai dana nasabah penyimpan berupa LPS dapat ditemukan pada undang-undangan mengenai LKM Pasal 19, peraturan pemerintah yang menjelaskan lebih lanjut mengenai aturan LPS pada LKM Syariah ini belum ada sehingga dapat dikatakan bahwa LPS ini belum dibentuk, (2) Batasan kewenangan OJK diantaranya mengenai pengaturan, pengawasan serta penyelesaian terhadap LKM Syariah terutama dalam hal kesulitan solvabilitas dan likuiditas yang dibantu oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau kepada pihak lain yang ditunjuk. Sedangkan Kementerian Koperasi melakukan pemeriksaan bersama-sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan OJK pada LKM Syariah dalam hal perizinan dan pembinaannya.

Analisis Yuridis Perlindungan Terhadap Kreditur Terkait Objek Jaminan Fidusia Berupa Benda Persediaan Di Kota Jambi Sinta Bela; Raffles Raffles
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 2 No. 3 (2021): Oktober
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v2i3.15991

Based on Article 21 of the Fiduciary Law, it is stated that the Fiduciary Giver can transfer inventory items that are the object of the Fiduciary Guarantee. However, to protect the interests of the Fiduciary Recipient, the transferred object must be replaced with an equivalent object. However, there is a fiduciary giver who transfers the inventory object that is the fiduciary object but does not replace the object as it should. So that two problem formulations are drawn, namely, first, how is legal protection against fiduciary guarantees with objects in the form of inventory items at grocery stores, second, how is legal protection for creditors related to fiduciary guarantee objects in the form of inventory objects. This study aims to determine and analyze the implementation of guarantees fiduciary with the object in the form of inventory and to find out and analyze the legal protection of creditors related to the object of fiduciary guarantee in the form of inventory; The type of research used is the type of empirical juridical research. The results of the study show that, legal protection for fiduciary guarantees with inventory objects includes: Fiduciary givers can transfer inventory objects that are objects of fiduciary guarantees in the usual ways and procedures in trading businesses, this provision does not apply if there has been a breach of contract by the debtor and or third party fiduciary. Second, the implementation of legal protection for creditors in a fiduciary guarantee agreement is born from the making of a notarial deed of imposition of fiduciary guarantees, and continues to be confirmed by registration with the Fiduciary Registration Office in order to obtain a guarantee certificate. Abstrak Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Fidusia menegaskan bahwa Pemberi Fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi obyek Jaminan Fidusia. Namun demikian untuk menjaga kepentingan Penerima Fidusia, maka Benda yang dialihkan wajib diganti dengan obyek yang setara. Akan tetapi terdapat pemberi fidusia yang mengalihkan benda persediaa yang menjadi objek fidusia akan tetapi tidak mengganti objek tersebut sebagai mana mestinya. Sehingga di tarik dua rumusan masalah yaitu, pertama, Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap jaminan fidusia dengan objek berupa benda persediaan pada toko kelontong, kedua, Bagaimana Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap kreditur terkait objek jaminan fidusia berupa benda persediaan, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan jaminan fidusia dengan objek berupa benda persediaan dan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap kreditur terkait objek jaminan fidusia berupa benda persediaan; Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa, Perlindungan Hukum terhadap jaminan fidusia dengan objek benda persediaan meliputi: “Pemberi fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara dan prosedur yang lazim dilakukan di dalam usaha perdagangan, ketentuan ini tidak berlaku apabila telah terjadi cidera janji oleh debitur dan atau pemberi fidusia pihak ketiga. Kedua, Pelaksanaan perlindungan hukum bagi kreditur dalam suatu perjanjian jaminan fidusia lahir dari pembuatan Akta pembebanan jaminan fidusia yang dibuat secara notariil, dan terus dipertegas dengan pendaftaran ke Kantor Pendaftaran Fidusia demi mendapatkan sertifikat jaminan.

Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Direksi dalam Pengurusan Perseroan Terbatas Raffles Raffles
Undang: Jurnal Hukum Vol 3 No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

This article discusses the responsibilities of directors and their legal protection in managing a limited liability company. The responsibility of the directors in managing a limited liability company as regulated in the 2007 Company Law is related to the duties and authority to run the management of the company for the benefit of the company and in accordance with the aims and objectives of the company. To carry out the management of the company, the directors are authorized to carry out the management of the company in accordance with policies deemed appropriate, within the limits specified in the 2007 Company Law and/or articles of association. The responsibility of members of the directors for the company’s losses can be seen from the nature of the responsibility is personal and collective. The directors’ liability is personal if the loss suffered by the company is due to an error or negligence of the individual members of the board of directors. The responsibility of the directors is collective if the company’s losses are caused by an error or negligence in the board’s decision or action. Legal protection for directors in company management is provided if the management is based on good faith and prudence, which is recognized as the business judgment rule doctrine. Basically, directors are responsible for all actions and decisions they make, even personal accountability. However, directors can avoid personal liability if they can prove the basis and reasons and are based on good faith and caution. Abstrak Artikel ini membahas tanggung jawab dan perlindungan hukum direksi dalam pengurusan perseroan terbatas. Pertanggungjawaban direksi dalam pengurusan perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam UUPT Tahun 2007 terkait dengan tugas dan wewenangnya menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Untuk menjalankan pengurusan perseroan, direksi berwenang menjalankan pengurusan perseroan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam UUPT Tahun 2007 dan/atau anggaran dasar. Pertanggungjawaban anggota direksi atas kerugian perseroan dilihat dari sifat pertanggungjawabannya bersifat pribadi dan kolektif. Pertanggungjawaban direksi bersifat pribadi apabila kerugian yang dialami perseroan disebabkan kesalahan atau kelalaian individu anggota direksi. Pertanggungjawaban direksi bersifat kolektif apabila kerugian perseroan diakibatkan adanya kesalahan atau kelalaian dalam keputusan atau tindakan dewan direksi. Perlindungan hukum terhadap direksi dalam pengurusan perusahaan diberikan jika pengurusan tersebut didasarkan pada itikad baik dan hati-hati, yang dikenali sebagai doktrin business judgement rule. Pada dasarnya direksi bertanggung jawab atas segala tindakan dan keputusan yang dibuatnya, bahkan pertanggungjawaban pribadi. Namun demikian, direksi dapat terhindar dari tuntutan pertanggungjawaban secara pribadi apabila dapat membuktikan dasar dan alasannya dan didasarkan pada itikad aik dan hati-hati.

Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Kontrak Pelaksanaan Konstruksi Terhadap Kegagalan Bangunan Eka Saputri; Raffles Raffles
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 3 No. 2 (2022): Juni
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v3i2.14708

The purpose of the study is to determine and analyze the legal responsibilities of the parties in the construction contract for the failure of the building and to identify and analyze the legal protection for the aggrieved party in the event of a building failure. building?, secondly, how is the legal protection for the aggrieved party in the event of a building failure?. The research method used in this study uses normative legal research methods, with a conceptual approach, legislation. Results and Discussion: Based on Article 63 of the Construction Services Law, service providers are required to replace or repair building failures caused by the fault of the service provider. The period of responsibility of the service provider for building failure is determined in accordance with the construction age plan. If the planned construction age is more than 10 years, the service provider must be responsible for building failure within a maximum period of 10 years from the date of final delivery, as for building failure. that occurs after that period, the person who is responsible is the service user. The protection given to the aggrieved party in the event of a construction failure is related to the type of coverage that can be agreed upon in the construction work contract which includes a down payment guarantee, performance guarantee, guarantee for the quality of the work, insurance coverage against building failure, and guarantee against construction work failure. including job, material and equipment insurance, labor insurance, and third party claim insurance. Abstrak Tujuan Penelitian untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab hukum para pihak dalam kontrak pelaksanaan konstruksi terhadap kegagalan bangunan dan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan dalam hal terjadinya kegagalan bangunan Adapun rumusan masalah pertama bagaimana tanggung jawab hukum para pihak dalam kontrak pelaksanaan konstruksi terhadap kegagalan bangunan?, kedua bagaimana perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan dalam hal terjadinya kegagalan bangunan?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan. Hasil dan Pembahasan: Berdasarkan Pasal 63 UU Jasa Konstruksi, penyedia jasa wajib mengganti atau memperbaiki kegagalan bangunan yang disebabkan kesalahan penyedia jasa. Jangka waktu pertanggungjawaban ipenyedia jasa atas kegagalan bangunan ditentukan sesuai dengan rencana umur konstruksi.Apabila rencana umur konstruksi sebagaimana lebih dari 10 itahun, penyedia jasa wajib bertanggung jawab atas kegagalan bangunan dalam jangka waktu paling lama 10 tahun terhitung sejak tanggal penyerahan akhir, adapun untuk kegagalan bangunan yang terjadi setelah jangka waktu tersebut, yang bertanggung jawab adalah pengguna jasa. Perlindungan yangidiberikan terhadap pihak yang dirugikan dalam hal terjadinya kegagalan konstruksi ialah terkait jenis pertanggungan yang dapat diperjanjikan dalam kontrak kerja konstruksi yang mencakup jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan atas mutu hasil pekerjaan, jaminan pertanggungan terhadap kegagalan bangunan, dan jaminan terhadap kegagalan pekerjaan konstruksi, antara lain asuransi pekerjaan, bahan dan peralatan, asuransi tenaga kerja, dan asuransi tuntutan pihak ketiga.

Pengelolaan Coorporate Social Responsibility Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Lili Naili Hidayah; Raffles Raffles; Pahlefi Pahlefi
Wajah Hukum Vol 4, No 2 (2020): Oktober
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v4i2.241

Corporate Social Responsibility (CSR) is one of the obligations that must be carried out by companies in accordance with the contents of article 74 of Law Number 40 of 2007 concerning Perseroan Terbatas. The purpose of this study is to find out about the ideal management of CSR for limited liability companies. This research is a normative study, using a conceptual approach and legislative approach. Based on the results of the study found that the CSR obligation norms for the company seem indecisive, because Social Responsibility has not been explicitly set about CSR mechanisms specifically in regulations, standards "propriety” and “reasonableness” in CSR budgeting, the form of implementation and who is competent in assessing the reasonableness and propriety must be clearly regulated in government regulations so that CSR management is directed and measurable.

Hak Hukum Terhadap Konsumen Penggunaan Alat Kesehatan Pencegah Covid-19 Ilegal Cyntia Angelina Nadapdap; Raffles Raffles; Herlina Manik
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 3 No. 3 (2022): Oktober
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v3i3.18064

This study aims to find out and analyze how legal protection is for consumers who use illegal Covid-19 preventive medical devices in Jambi City and how to resolve legal protections for consumers who use illegal Covid-19 preventive medical devices in Jambi City. This type of research is an empirical juridical research that aims to determine the extent to which the law works in society. The data collected was analyzed qualitatively. The results of this study indicate that the implementation of consumer protection for users of illegal Covid-19 preventive medical devices in Jambi City has not been carried out optimally. This is due to the fact that the rights of consumers who use illegal Covid-19 preventive medical devices have not been fulfilled to obtain compensation and there are still business actors who refuse to provide compensation to consumers, this is contrary to Article 19 of the Consumer Protection Act. It was concluded that the right to compensation for consumers who use illegal Covid-19 preventive medical devices in Jambi City has not been fulfilled, so that legal protection for consumers has not been implemented properly. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna alat kesehatan pencegah Covid-19 ilegal di Kota Jambi dan bagaimana upaya penyelesaian perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna alat kesehatan pencegah Covid-19 ilegal di Kota Jambi. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum dalam masyarakat. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan konsumen pengguna alat kesehatan pencegah Covid-19 ilegal di Kota Jambi belum terlaksana dengan optimal. Hal ini disebabkan masih belum terpenuhinya hak konsumen pengguna alat kesehatan pencegah Covid-19 ilegal untuk mendapatkan ganti rugi dan masih adanya pelaku usaha yang menolak memberikan ganti rugi kepada konsumen, ini bertentangan dengan Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Disimpulkan bahwa belum terpenuhinya hak ganti rugi konsumen pengguna alat kesehatan pencegah Covid-19 ilegal di Kota Jambi maka perlindungan hukum terhadap konsumen belum terlaksana sebagaimana mestinya. Kata kunci: Perlindungan hukum konsumen; Alat kesehatan pencegah Covid-19 ilegal

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search