Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.116
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Undang: Jurnal Hukum Jurnal Sains Sosio Humaniora Zaaken: Journal of Civil and Business Law
Isran Idris
Fakultas Hukum Universitas Jambi
Arts Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search
Journal : Zaaken: Journal of Civil and Business Law

 1 
Perjanjian Penyediaan Air Minum Antara SPAM dengan Pelanggan Di Kabupaten Musi Rawas Utara Rolan Saputra; M. Hosen; Isran Idris
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 1 No. 3 (2020): Oktober
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v1i3.9113

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian Penyediaan Air Minum antara SPAM Kecamatan Rawas Ulu dengan pelanggannya di Kabupaten Musi Rawas Utara; dan yang kedua untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian permasalahan yang dihadapi dalam perjanjian Penyediaan Air Minum antara SPAM Kecamatan Rawas Ulu dengan pelanggannya di Kabupaten Musi Rawas Utara. Metode yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian penyediaan air minum antara SPAM Kecamatan Rawas Ulu dengan pelanggannya di Kabupaten Musi Rawas Utara belum sepenuhnya dilaksanakan. Hal ini dikarenakan beberapa kondisi sebagai berikut pelanggan SPAM yang banyak melakukan penunggakan pembayaran, pihak SPAM yang tidak memperhatikan beberapa pelanggan tidak menerima aliran air SPAM secara lancar dan kualitas air yang baik; penyelesaian permasalahan yang dihadapi dalam perjanjian Penyediaan Air Minum antara SPAM Kecamatan Rawas Ulu dengan pelanggannya di Kabupaten Musi Rawas Utara berupa apabila dirugikan oleh SPAM Kecamatan Rawas Ulu dalam pemanfaatan jasa air bersihya itu Konsumen dapat menyampaikan keluhannya melalui nomor telepon atau datang sendiri ke kantor SPAM Kecamatan Rawas Ulu.  Kata kunci: Perjanjian; Hak; Kewajiban   Abstract This study aims to determine and analyze the implementation of the rights and obligations of the parties in the Drinking Water Supply agreement between SPAM Rawas Ulu District and its customers in North MusiRawas Regency; and the second to find out and analyze the resolution of problems encountered in the Drinking Water Supply agreement between SPAM Rawas Ulu District and its customers in North MusiRawas Regency. The method used is empirical juridical research type. The results showed that the implementation of the rights and obligations of the parties in the drinking water supply agreement between SPAM Rawas Ulu District and its customers in North MusiRawas Regency had not been fully implemented. This is due to several conditions as follows: SPAM customers who make a lot of arrears in payment, the SPAM who do not pay attention to some customers do not receive SPAM water flow smoothly and good water quality; resolution of problems encountered in the Drinking Water Supply agreement between SPAM Rawas Ulu District and its customers in North MusiRawas Regency in the form of if harmed by the SPAM Rawas Ulu District in the utilization of clean water services. Consumers can submit their complaints through telephone numbers or come in person to the SPAM office in Rawas Ulu District.   Keywords: Pact; Agreement; Right; Duty
Pelaksanaan Mediasi Tentang Sengketa Perbatasan Tanah Di Kota Jambi Leo Mardani; Isran Idris
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 2 No. 1 (2021): Februari
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v2i1.9460

Abstract

This article discusses the mediation of land border disputes. The increase in land cases in the courts raises the desire to speed up the settlement process through a pattern of settlement outside the court. Based on the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning / Head of the National Land Agency Number 11 of 2016 concerning Settlement of Land Cases, land disputes can be resolved through mediation outside the court. Mediation model that is suitable in the resolution of land disputes is interest-based interest-based mediation, namely the focus of mediation is directed at the substance of the best interests for both parties based on aspects of joint resolution by resolving the root causes, avoiding prolonged conflict between the parties, as well as the desire to have long-term good relationship. Abstrak Artikel ini membahas tentang pelaksanaan mediasi sengketa perbatasan tanah. Meningkatnya perkara tanah di pengadilan memunculkan keinginan untuk mempercepat proses penyelesaian melalui pola penyelesaian di luar pengadilan. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, sengketa tanah dapat diselesaikan melalui mediasi di luar pengadilan. Model mediasi yang cocok dalam penyelesaian sengketa tanah adalah mediasi berbasis kepentingan interest based, yaitu fokus mediasi diarahkan pada substansi kepentingan terbaik bagi kedua belah pihak berdasarkan pada aspek penyelesaian bersama dengan cara menyelesaikan akar persoalan, menghindari konflik berkepanjangan antara para pihak, serta adanya keinginan untuk mempunyai hubungan baik jangka panjang.
Penyelesaian Sengketa Tanah Kavling Perumahan Pada Masyarakat Hukum Adat Di Wilayah Kerinci Kecamatan Kumun Debai Pujha Setiawan. J; Isran Idris
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 2 No. 2 (2021): Juni
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v2i2.12239

Abstract

The purpose of this research is to find out and analyze how the legality of the sale and purchase of land according to the decision of the Customary Institution Number: 86 / LA-DPT-IV / Tim-2016, as well as to find out and analyze how the legal process for settling land land disputes for housing lots by the Customary Institutions Dispute Resolution Team which applies to indigenous peoples in the Kerinci area, Kumun Debai District. This research includes juridical empirical research, namely research on the effectiveness of the enforcement of customary law norms. The results of the study show the validity of the sale and purchase of land according to the decision of the Customary Institution of the Dispute Resolution Team Number: 86 / LA-DPT-IV / KD / Tim-2016, invalid, because the decision of the Customary Institution of the Dispute Resolution Team has returned the land condition of the dispute that occurred overlapping due to the wrong transfer of buying and selling to the original position of land belonging to adat means that the sale and purchase of the land in dispute cannot be justified. The legal process for settling disputes in the customary law community of immigrants first reports a complaint request to the Depati IV Kumun Debai Customary Institution to conduct an examination of ownership evidence and then proceed through the dispute resolution team of the Depati IV Kumun Debai customary institution by conducting a customary session of the disputing parties, customary session of witnesses, deliberation, and decisions on dispute resolution.   Abstrak Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana keabsahan jual beli tanah menurut putusan Lembaga Adat Nomor: 86/LA-DPT-IV/Tim-2016, serta untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana proses hukum penyelesaian sengketa tanah kavling perumahan oleh Lembaga Adat Tim Penyelesaian Sengketa yang berlaku bagi masyarakat hukum adat di wilayah Kerinci Kecamatan Kumun Debai. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis empiris yaitu penelitian efektivitas keberlakuan norma hukum adat. Hasil penelitian menunjukan keabsahan jual beli tanah menurut putusan Lembaga Adat Tim Penyelesaian Sengketa Nomor: 86/LA-DPT-IV/KD/Tim-2016, tidak sah, karena putusan Lembaga Adat Tim Penyelesaian Sengketa telah mengembalikan kondisi tanah sengketa yang terjadi tumpang tindih akibat peralihan jual beli yang keliru kepada posisi semula asal tanah milik adat artinya menganggap jual beli tanah yang di sengketakan tidak dapat di benarkan. Proses hukum penyelesaian sengketa pada masyarakat hukum adat pendatang terlebih dahulu melakukan laporan permohonan pengaduan kepada Lembaga Adat Depati IV Kumun Debai untuk dilakukan pemeriksaan bukti-bukti kepemilikan dan selanjutnya di proses melalui tim penyelesaian sengketa lembaga adat depati IV kumun debai dengan dilakukan sidang adat pihak bersengketa, sidang adat saksi-saksi, musyawarah, dan putusan penyelesaian sengketa.  
Kedudukan Anak Angkat Dalam Sistem Pewarisan Hukum Adat Dan Hukum Islam (Perbandingan Antara Hukum Adat Dan Hukum Islam) Riza Amina Harkaz Ritonga; Isran Idris; Dwi Suryahartati
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 2 No. 3 (2021): Oktober
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v2i3.16003

Abstract

The purpose of this research is to find out and explain the position of adopted children in the inheritance system according to customary law and Islamic law and the legal consequences arising from adoption according to customary law and Islamic law. With this aim, the issues discussed are: 1) What is the position of adopted children in the inheritance system according to Customary Law and Islamic Law; 2) What are the legal consequences arising from adoption according to customary law and Islamic law? Methods: The research method used is a normative juridical research method, which is an approach to the problem by examining, reviewing and comparing the applicable laws and regulations and is competent to be used as a basis in implementing problem solving. The legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. The results of the study: 1) The position of adopted children in customary law is very dependent on the kinship system and the law adopted by each region. The position of adopted children in Islamic law is not the same as biological children. 2) Adoption of children under customary law has different legal consequences depending on the status of the adopted child. Adoption of a child in Islamic law has legal consequences but does not make him inherit from each other. Abstrak Tujuan dari penelitianm ini agar dapat mengetahui dan menjelaskan mengenai kedudukan anak angkat dalam sistem pewarisan menurut Hukum Adat dan Hukum Islam dan mengenai akibat hukum yang timbul dari pengangkatan anak menurut Hukum Adat dan Hukum Islam. Dengan tujuan tersebut, maka masalah yang dibahas adalah: 1) Bagaimana kedudukan anak angkat dalam sistem pewarisan menurut Hukum Adat dan Hukum Islam; 2) Bagaimana akibat hukum yang timbul dari pengangkatan anak menurut Hukum Adat dan Hukum Islam. Metode: Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normative, yaitu suatu pendekatan masalah dengan jalan menelaah, mengkaji dan membandingkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkompeten untuk digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pemecahan masalah. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian: 1) Kedudukan anak angkat dalam hukum adat sangat bergantung pada sistem kekerabatan dan hukum yang dianut oleh masing-masing daerah. Kedudukan anak angkat dalam hukum islam adalah tidak sama dengan anak kandung. 2) Pengangkatan anak dalam hukum Adat menimbulkan akibat hukum yang berbeda tergantung pada status anak yang diambil. Pengangkatan anak dalam Hukum Islam menimbulkan akibat hukum tetapi tidak menjadikan ia saling waris mewarisi.
Eksistensi Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dusun Sioma-Oma Dalam Zona Hijau Kehutanan Di Kecamatan Garoga Tapanuli Utara Sarihot Lubis; Isran Idris; Herlina Manik
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 3 No. 2 (2022): Juni
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v3i2.17499

Abstract

This study aims to find out how the existence of the customary law community in Sioma-oma hamlet in the forestry green zone in the Garoga district, North Tapanuli, as well as efforts to protect the law on the customary rights of the Batak customary law community in Sioma-oma hamlet, Garoga district, North Tapanuli. This research is an empirical juridical research which is descriptive qualitative. The results of this study indicate that the existence of the customary law community in the Sioma-oma hamlet is still developing to this day but in terms of obtaining recognition of the forest or customary land it is not carried out properly, especially the existence of the customary law community is still well implemented and is still carrying out various activities. be their customary rights. However, there is still a lack of recognition and protection from the government in the form of laws and regulations governing the existence of the customary law community itself so that the community cannot fully control their customary forest. Efforts made by the customary law community of Sioma-Oma hamlet, Garoga District, North Tapanuli, are to mediate with the government and continue to cultivate their customary land which is one of the routines as the implementation of customary rights. Abstrak Penilitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana eksistensi tahan ulayat masyarakat hukum adat dusun Sioma-oma dalam zona hijau kehutanan di kecamatan Garoga Tapanuli Utara, serta upaya perlindungan hukum terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat batak dusun Sioma-oma kecamatan garoga Tapanuli Utara. Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang bersifat deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa keberadaan masyarakat hukum adat dusun Sioma-oma masih berkembang eksis hingga saat ini tetapi dalam hal memperoleh pengakuan atas hutan atau tanah adatnya tidak terlaksana dengan baik, terlebih eksistensi mayarakat hukum adat tersebut masih terlaksana dengan baik dan masih melakukan kegiatan yang menjadi hak ulayat mereka. Tetapi masih kurangya pengakuan serta perlindungan dari pemerintah berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keberadaan masyarakat hukum adat itu sendiri sehingga masyarakat tidak dapat menguasai atas hutan adatnya dengan sepenuhnya. Upaya yang dilakukan masyarakat hukum adat dusun Sioma-Oma Kecamatan Garoga Tapanuli Utara adalah dengan cara melakukan mediasi kepada pemerintah dan tetap mengolah tanah adat miliki mereka yang merupakan salah satu rutinitas sebagai pelaksanaan hak ulayat.
Co-Authors Dwi Suryahartati Herlina Manik Leo Mardani M. Hosen Pujha Setiawan. J Riza Amina Harkaz Ritonga Rolan Saputra Sarihot Lubis Taufik Tahya Taufik Yahya Windarto Windarto