Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

IDEOLOGI PANCASILA SEBAGAI DASAR MEMBANGUN NEGARA HUKUM INDONESIA Widiatama Widiatama; Hadi Mahmud; Suparwi Suparwi
JURNAL USM LAW REVIEW Vol 3, No 2 (2020): NOVEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v3i2.2774

Abstract

Penelitian ini  bertujuan untuk mengkaji negara hukum (rechtsstaat) atau rule of  law sudah tepat untuk negara Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal, bersifat preskriptif, membahas mengenai doktrin - doktrin dan asas - asas dalam ilmu hukum.  Pembudayaan nilai dasar Pancasila sebagai ideologi nasional adalah bersifat imperatif. Dengan demikian semua komponen bangsa, lebih-lebih para pemegang jabatan pemerintahan negara baik di pusat maupun di daerah, lembaga negara dan kepemimpinan negara berkewajiban menjalankan amanat di maksud. Demi pertahanan negara ,untuk tegaknya sistem kenegaraan Pancasila, pemerintah berkewajiban mendidikkan dan membudayakan nilai-nilai dasar negara (ideologi nasional) bagi generasi penerus untuk mempertahankan integritas NKRI. Pemikiran untuk pelakasanaan pembudayaan nilai-nilai dasar negara, seyogyanya dikembangkan secara melembaga,konsepsional dan fungsional oleh negara dengan mendaya gunakan semua kelembagaan dan komponen bangsa. Indonesia merupakan negara hukum, dengan demikian semua perbuatan yang dilakukan oleh negara harus berdasarkan atas hukum dan harus bisa dipertanggungjawabkan dihadapan hukum, bukan berdasarkan kekuasaan semata. Dengan dijadikannya hukum sebagai dasar negara, diharapkan bisa memberikan keadilan kepada seluruh masyarakatnya. Bila keadilan dalam suatu negara bisa dicapai, berarti cita – cita para pendiri negara bisa terwujud. Akan tetapi, pengaruh dari negara lain terhadap berlakunya hukum di Indonesia menimbulkan permasalahan baru. Pengaruh dari bangsa lain tersebut belum tentu sesuai dengan pribadi bangsa Indonesia. Selain pengaruh dari negara lain, hukum di Indonseia juga dipengaruhi oleh keragaman suku, agama, adat istiadat, budaya dan bahasa. Dalam pelaksanaannya agar tidak terombang – ambing dengan pengaruh dari negara lain tersebut, hendaknya nilai – nilai dari pancasila selalu menjadi pedoman dalam setiap penegakan hukum di Indonesia.
PENINGKATAN EKONOMI DI MASA PANDEMI DI DESA PURO KECAMATAN KARANGMALANG KABUPATEN SRAGEN Pramono Hadi; Amir Junaidi; Femi Sulaswaty; Ismiyanto Ismiyanto; Suparwi Suparwi; Suharno Suharno; Istiatin Istiatin; Priyono Priyono
E-Amal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 2 No 1: Januari 2022
Publisher : LP2M STP Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Community service with the title Economic Improvement in the Pandemic Period in Puro Village, Karangmalang District, Sragen Regency. It has been held on Sunday, December 19, 2021. At the Puro village hall yard, starting at 10.00-11.30 WIB. The aim is to ease the economic burden of the Puro village community during the pandemic and the implementation of the tri dharma of higher education. The service method is carried out by initial surveys, implementation and evaluation of activities. The results of community service in Puro village, Karangmalang, Sragen district, have been carried out smoothly, successfully and have received support from stakeholders, both the security apparatus, namely the police, babinsa village apparatus and the Puro village community. The achievement of community service goals, namely; 1) Slightly ease the economic burden on the Puro village community in terms of basic needs, namely minimum basic necessities for the next few days; 2) It is carried out smoothly and successfully for the tri dharma activities of higher education, especially community service in 2021.
Penerapan Pengaturan Beda Agama di Indonesia Suparwi Suparwi; Ade Fisti Pongoliu
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 16 No 01 (2023): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 16 No 01 Tahun 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (274.146 KB) | DOI: 10.59582/sh.v16i01.580

Abstract

Perkawinan beda agama kerap kali terjadi di Indonesia, dan bukan lagi menjadi suatu hal yang tabu, tetapi bahkan menjadi trend, hal tersebut tidak bisa dikontrol oleh keadaan bahkan oleh aturan sekalipun, sebab hal ini terkait perasaan dan rasa yang dimiliki tiap manusia. Namun Indonesia sebagai suatu negara hukum tentu saja memiliki aturan yang mengakomodir hal tersebut, yang tentunya akan dilihat dari berbagai aspek, utamanya aspek agama. Oleh karena itu dalam penelitian ini, akan melihat perkawinan beda agama dilihat dari berbagai peraturan perundang undangan yang ada. Penerlitian ini memberikan tujuan agar mampu memberikan solusi dalam keilmuan terhadap bagaimana pengaruh akibat hukum dari terjadinya perkawinan beda agama yang telah diakomodir dalam peraturan perundang undangan yang ada dan diakui. Penelitian ini dilakukan secara normative, yaitu mengkaji peraturan perundang undangan terkait dan yang saling meberikan korelasi, yaitu dengan peraturan tentang Undang Undang perkawinan, tetang Kompilasi Hukum Islam yang selanjutnya mengurai aturan aturan yang berkaitan didalamnya dianalisis sesuai dengan persoalan yang timbul dalam penelitian ini. Kata Kunci: Perkawinan, beda agama.
Penerapan Hukum Diversi pada Anak yang Menjadi Kurir Narkoba (Studi Kasus di Polres Wonogiri) Edy Prakoso; Hanuring Ayu; Suparwi Suparwi
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 16 No 01 (2023): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 16 No 01 Tahun 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (204.971 KB) | DOI: 10.59582/sh.v16i01.582

Abstract

Dampak dari penyalahgunaan narkotika adalah dapat berakibat pada pengguna itu sendiri dan pada masyarakat pada umum nya. Bagi individu akan membawa dampak yang merugikan bagi kesehatan baik kesehatan rohani maupun jasmani. Sedangkan bagi masyarakat akan berdampak kemerosotan moral dan meningkatnya kriminalitas. Perkembangan penyalahgunaan narkoba sudah sangat memperihatinkan. Kalau dulu, peredaran dan pecandu narkoba hanya berkisar di wilayah perkotaan, kini tidak ada satupun kecamatan, atau bahkan desa di republik ini yang bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap obat terlarang itu. Adanya andil anak dalam bentuk tindak pidana narkotika, sebagai kurir barang haram tersebut tentunya menimbulkan rasa miris dan sedih terhadap kegiatan yang dilakukan oleh anak. Mengingat anak sebagai penerus dan juga tumpuan masa depan orang tua dan keluarga bahkan bangsa ini sendiri. Keadaan tersebut membuat potensi anak menjadi menurun dan dapat berdampak pada proses pembelajaran, kualitas dan kuantitas dalam mengembangkan dirinya. Hal ini juga menjadikan tugas berat pemerintah guna melindungi masa depan bangsa Indonesia yang ada di pundak anak Indonesia, agar tidak terseret dalam perbuatan yang merugikan diri sendiri dan bangsa Indonesia. Dalam peredarannya untuk mengelabuhi para pihak berwajib, tidak jarang para pengedar narkotika memanfaatkan anak di bawah umur untuk dijadikan kurir untuk mengantarkan narkoba dari satu tempat ketempat lain. Dengan keterlibatan anak sebagai kurir dalam peredaran narkotika membuat posisi anak sudah berhadapan dengan hukum dan telah merupakan perbuatan tindak pidana. Hal tersebut tidak terlepas dari permufakatan jahat yang dibuat oleh sindikat narkotika guna mempermulus proses peredaran barang haram yang tersebut. Kata Kunci: Tindak Pidana Anak, Diversi, Tanggungjawab Hukum