Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Mahupiki
M.Eka Putra
Unknown Affiliation
Education

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
TINDAK PIDANA KELALAIAN BERLALU LINTAS YANG MENYEBABKAN KEMATIAN ORANG LAIN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR: 579/Pid.Sus/2013/PN.DPS) Meirita Pakpahan; Liza Erwina; M.Eka Putra
Jurnal Mahupiki Vol 2, No 1 (2014)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (63.094 KB)

Abstract

ABSTRAKSI Meirita Pakpahan * Liza Erwina, S.H., M.Hum** Dr. Mohammad Ekaputra, S.H., M.Hum*** Skripsi ini berbicara mengenai kelalaian berlalu lintas yang menyebabkan kematian orang lain yang dilakukan oleh anak. Tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak menunjukkan kondisi yang sangat memprihatinkan. Permasalahan dari penulisan skripsi ini adalah tentang bagaimana ketentuan pidana yang relevan mengatur tentang kelalaian berlalu lintas yang menyebabkan kematian orang lain yang dilakukan oleh anak, faktor-faktor apakah yang dapat menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak, dan bagaimana pertanggungjawaban tindak pidana kelalaian berlalu lintas yang dilakukan oleh anak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan empiris dengan metode pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dilakukan dengan mewawancarai instansi pemerintah terkait yang dapat membantu memecahkan permasalahan dalam skripsi ini. Berdasarkan hasil penelitian, faktor-faktor yang dapat menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas adalah kelalaian pengguna jalan, ketidaklaiakan kendaraan, ketidaklaiakan jalan dan lingkungan/geografis (alam) suatu wilayah. Faktor dominan penyebab kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Kota Medan adalah disebabkan karena sikap pengemudi yang tidak tertib. Upaya untuk mengurangi angka kecelakaan dilakukan pihak Kepolisian dengan melakukan penanggulangan secara prefentif dan represif. Pertanggungjawaban tindak pidana kelalaian berlalu lintas yang menyebabkan kematian orang lain yang dilakukan oleh anak harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Harus dilakukan pula evaluasi substansi hukum terhadap Pasal 235 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengenai perdamaian yang tidak menggugurkan penuntutan. Hal ini bersifat merugikan terhadap anak pelaku kejahatan sebagaimana asas yang dianut di Indonesia bahwa ancaman pidana hanya diterapkan kepada anak sebagai upaya terakhir, dan apabila masih dapat dilakukan upaya lain maka hal tersebut dapat ditiadakan.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MEMPERNIAGAKAN SATWA YANG DILINDUNGI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA ( Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1513/Pid.B/2014/PN.Mdn Margaretha Siahaan; Madiasa Ablisar; M.Eka Putra
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 01 (2015)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (340.297 KB)

Abstract

ABSTRAK Margaretha Siahaan* Dr. Madiasa Ablisar, SH.,M.S.** Dr. Mohammad Ekaputra, SH.,M.Hum***     Kegiatan perniagaan satwa liar semakin marak terjadi yang berdampak kepada kepunahan dari satwa-satwa tersebut. Tercatat antara bulan September  2010 dan April 2011sekitar 5.370 individu dari 52 spesies berhasil ditemukan untuk diperdagangkan. Setidaknya sekitar 44% adalah dilindungi atau tidak untuk ditangkarkan, hal ini menjadikan perdagangan jenis-jenis spesies ini ilegal. Keadaan di atas yang kemudian memunculkan pertanyaan bagi penulis yang kemudian diangkat menjadi rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini yaitu bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku yang memperniagakan satwa yang dilindungi berdasarkan perspektif undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dalam putusan pengadilan.Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dilakukan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan skripsi ini. Bersifat normatif maksudnya adalah penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lainnya dan penerapannya dalam praktek (studi putusan). Kajian dalam skripsi ini dituangkan dengan membahas berbagai peraturan yang memiliki kaitan dengan kegiatan perniagaan satwa liar serta unsur-unsur pertanggung jawaban pidana dan kaitannya dengan tindak pidana perniagaan satwa yaang dilindungi. Pokok-pokok bahasan dan kajian tersebut kemudian diimplementasikan kembali dengan pertanggungjawaban pidana yang nyata di lapangan melalui analisis putusan Pengadian Negeri Medan. Hasil pembahasan skripsi ini berfokus pada telah sesuainya putusan Hakim yang dirasakan telah mencerminkan rasa keadilan, dalam kasus perniagaan satwa yang dilindungi yang terjadi di Pengadilan Negeri Medan tersebut. Hakim memvonis terdakwa dengan 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang telah sesuai dengan aturan dari undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.  
PERANAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (PANWASLU) DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANAPEMILIHAN UMUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM (Studi Kasus : Panwaslu Kota Medan) Fifi Febiola Damanik; Muhammad Hamdan; M.Eka Putra
Jurnal Mahupiki Vol 1, No 01 (2015)
Publisher : Jurnal Mahupiki

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (415.936 KB)

Abstract

ABSTRAK Fifi Febiola Damanik* Muhammad Hamdan** Muhammad Eka Putra***   Pemilihan Umum merupakan mekanisme utama dalam tahapan penyelenggaraan negara dan pembentukan pemerintahan.Proses pelaksanaan Pemilihan Umum tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang timbul dari masyarakat, peserta Pemilu, hingga penyelenggara Pemilu.Uraian dari berbagai permasalahan ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang dapat berakhir menjadi tindak pidana Pemilu. Dalam penanganan proses ini dibutuhkan sebuah lembaga yang dapat menyelesaikan persoalan pelanggaran Pemilu tersebut. Salah satunya adalah Panitia Pengawas Pemilihan Umum yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum memiliki tugas dan dan wewenang guna mewujudkan Pemilu yang bersih, jujur, dan adil. Melalui latar belakang masalah ini untuk membuat karya ilmiah dengan judul “Peranan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Studi Kasus: Panwaslu Kota Medan)”. Bentuk permasalahan yang dibahas adalah perbuatan apa saja yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana Pemilihan Umum, Bagaimana Peranan hambatan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu Kota Medan) dalam menanggulangi tindak pidana Pemilihan Umum Legislatf. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan terhadap data primer yang merupakan hasil wawancara yang dilakukan di Panwaslu Kota Medan dan penelitian kepustakaan.Kesimpulan dari penelitian adalah bentuk-bentuk tindak pidana terdiri atas kejahatan dan pelanggaran yang terdapat dalam pasal 273-321 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR,DPD,dan DPRD. Peranan Panwaslu Kota Medan dalam menanggulangi tindak pidana Pemilu terdiri dari Upaya Penal yang bersifat represive yang diselesaikan dengan prosedur hingga tingkat pengadilan yang dapat dilihat dari salah satu contoh kasus penanggulangan melalui Putusan No.01/Pid.S/2014/PN.Mdn dan melalui Upaya Non penal yang terdiri atas melakukan penyuluhan hukum dan gerakan relawan Panwaslu.Tugas dan wewenang Panwaslu diatur dalam pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Hambatan yang dihadapi  hambatan internal dari dalam Panwaslu sendiri dan hambatan yang bersifat eksternal yang berasal dari luar Panwaslu.  
Co-Authors Fifi Febiola Damanik Liza erwina Madiasa Ablisar Margaretha Siahaan Meirita Pakpahan Muhammad Hamdan